Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Transparansi Publik (JTP) Malikussaleh Social and Political Reviews MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan
M. Akmal M. Akmal
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Maritime Terrorism Network: Threat and Security in Contemporary Southeast Asia Herdi Sahrasad; Al Chaidar; M. Akmal; Saifullah Ali; Nanda Amalia; Dara Quthni Effida
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 26, No 1 (2018)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.26.1.2274

Abstract

Southeast Asia is a region that is vulnerable to terrorism. Of the total terrorism cases that occurred in the world, 50 percents occurred in this region. Mindanao is one of the regions in Southeast Asia that since a long time ago has been the basis of world-class terrorism. This situation is getting worse due to the presence of terrorist groups with a strong tradition of maritime piracy. The nexus between terrorism and piracy makes the issue of maritime terrorism in Southeast Asia a regional security concern. Abu Sayyaf Group is a terrorist group in the Southern Philippines that is very well-known but difficult to map. This makes the Abu Sayyaf a source of prolonged tension in the Southern Philippines in particular and in the Southeast Asia region in general. This study is a field observation that uses descriptive analysis to reveal the details of the Abu Sayyaf and the issue of terrorism in Mindanao.
PELATIHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MENUJU GAMPONG YANG GOOD GOVERNANCE DI GAMPONG KEUDE JRAT MANYANG KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA Bobby Rahman; M Akmal; Rasyidin Rasyidin; Teuku Muzaffarsyah; Zulhilmi Zulhilmi; Dahlan A Rahman
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol 3 No 1 (2022): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.012 KB) | DOI: 10.34010/icomse.v3i1.6010

Abstract

The process of administrative services is also less obtained by the community today due to a lack of understanding of technical services by the apparatus in gampong government offices. Service patterns that have not been well organized coupled with the unsanciplined service pattern add dull to the face of service in Gampong Jrat Manyang. This service presents several problem points that arise from partners, namely Gampong Administrative Services that have not been efficient so that basic training of administrative services is needed.. The method of implementation of pre-implementation of activities requires observation of the location of the devotion so that the criteria are obtained that become the basis of community assessment of services such as Tangible. The results showed the core apparatus was very large reaching 60 percent of the total 100 percent. So this percentage shows the interest of gampong government administrators Keude Jrat Manyang as trainees and they are aware that the administrative services carried out so far from efficient. Key words: service, administration, gampong, good governance
Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Novika Rahnayanti; Muhammad Bin Abubakar; M. Akmal
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i1.3022

Abstract

Participation rate of men in the use of contraceptionon in Banda Sakti district Kota Lhokseumawe is still very low, at only 0,005%, it’s under the national target of 5%. The purpose of this study was to determine the factors associated with men's participation in family planning in the working area of Banda Sakti District. This type of research was observational with a cross-sectional approach in 20 juli 2020 - 8 Agustus 2020, using a questionnaire on 66 respondents.This research was using simple random sampling technic.The result showed that there were 27,3% of respondents who participated in family planning (25,8% condoms and 1,5% vasectomy) and 72,7% of respondents not participated in family planning. Based on the result of this research, there was significant correlation between quality of service (p value = 0,003, OR = 11,200), knowledge (p value = 0,009, OR =14,385) and social culture (p = 0,000, RO= 13,300) with male participation in family planning. there was no correlation between Sosio Demografi (Education, Income and Number Children ) and  Access to Family Planning services with male participation in family planning.It is recommended for managers of family planning program in district Banda Sakti to able to provide more intensive counseling, increasing socialization of equality, so the participation of men in the Family Planning Program is no longer considered something which is taboo or embarrassing and improving cooperation across sector.ABSTRAKPartisipasi pria dalam program keluarga berencana khususnya penggunaan kontrasepsi di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih sangat rendah yaitu 0,005%, hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pria dalam mengikuti Keluarga Berencana (akseptor kondom dan MOP) di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini berupa observasional dengan metode pendekatan cross-sectional yang dilaksanakan tanggal 20 juli 2020 sampai 8 Agustus 2020, menggunakan kuesioner pada 66 responden, dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa ada 27,3% responden yang ikutserta dalam keluarga Berencana dimana 25,8% menggunakan kontrasepsi kondom dan 1,5% menggunakan kontrasepsi vasektomi/MOP, sedangkan responden yang tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 72,7%, serta adanya hubungan yang bermakna antara faktor kualitas pelayanan (p value = 0,003, OR = 11,200), pengetahuan (p value = 0,009, OR =14,385) dan budaya (p = 0,000, RO= 13,300) dengan keikutsertaan pria dalam keluarga berencana. Tidak ada hubungan bermakna antara sosio demografi (pendidikan, pendapatan dan jumlah anak ) dan akses pelayanan dengan keikutsertaan pria dalam ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota lhokseumawe.Disarankan untuk pengelola KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk memberikan penyuluhan yang lebih intensif, meningkatkan sosialisasi tentang kesetaraan, sehingga keikutsertaan laki-laki dalam Program KB  tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 PADA PELAYANAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Surahman Surahman; M. Akmal M. Akmal; M. Nazaruddin M. Nazaruddin
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5729

Abstract

Penelitian ini merujuk pada azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan wajib menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan diantaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini membatasi pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah dengan mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip good governance pada pelayanan pembuatan AJB tanah beserta hambata internal dan eksternalnya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive.Data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gajah Putih khususnya pada pelayanan pembuatan AJB tanah belum berjalan sesuai dengan prinsip good governance dengan azas efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh Camat yang baru terpilih di tahun 2020 belum memiliki izin PPAT Sementara, Tidak tersedianya printer khusus untuk mencetak AJB tanah, dan Kecamatan Gajah Putih tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pembuatan AJB tanah sehingga menimbulkan indikasi pungutan liar karena tidak jelasnya biaya yang timbul atas transaksi akta dan membuat penyelesaian AJB tanah tidak tepat waktu karena tidak ada penyebutan batas hari maksimal pengerjaan AJB tanah tersebut. Hambatan internal disebabkan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan SOP yang belum tersedia, sedangkan hambatan eksternal antara lain waktu pengukuran tanah mengalami hambatan karena lokasi pengukuran tanah sangat jauh, dan cenderung berada pada lokasi yang curam, sehingga menghabiskan waktu para aparatur kampung yang melakukan pengukuran tanah, Reje tidak berada di Kampung dan indikasi merubah ukuran tanah untuk menurunkan biaya yang timbul dari harga transaksi tanah pada pembuatan AJB tanah.
The Reward and Punishment of the Civil Servants Apparatus In the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah Bener Meriah Regency Fadhlon Saputra; Muhammad Bin Abubakar; M. Akmal
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v1i1.3136

Abstract

This study examines the provision of rewards and punishments to ASN. The research objective was to understand how the process and impact of reward and punishment for ASN in Satpol PP and WH Bener Meriah Regency. The theoretical perspective used is the theory of public organizations, reward, and punishment, and the state civil apparatus. The research method used is qualitative. The results showed that the process of giving rewards and punishments was carried out in three stages: ASN inventory, priority scale creation, and decision making. The positive impact of giving rewards and punishments for ASNs in the Satpol PP and WH Office of Bener Meriah Regency is to increase work motivation and can help develop careers for ASNs. Whereas punishment has a positive impact on ASNs as a deterrent effect from repeating violations of duty and can improve their behavior at work which is then able to improve their performance in the future. The negative impact did not change the attitude/behavior of ASNs who were given punishment because they were annoyed at getting punished, or it could be said that ASN was not deterred by the actions of giving punishment by the leaders of Satpol PP and WH in Bener Meriah Regency.
The Role of Imum Mukim in Gampong Governance in Paya Bakong District of North Aceh Regency Zulkifli Zulkifli; M Akmal; Muhammad bin Abubakar; Mulyadi Mulyadi
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v2i2.6356

Abstract

The purpose of this study is to explain how the role of Imum Mukim in Paya Bakong Sub-District in carrying out duties according to Law No. 11 of 2006 on The Government of Aceh and Qanun Aceh Number 04 of 2003 concerning Mukim government the Acehnese traditional governmental institution. It describes the Role of Imum Mukim in Gampong (Village) governance. The method used is descriptive qualitative. The data were collected through interviews, observations, literature studies, documentation, and field studies. The findings of the study showed that Mukim in Paya Bakong subdistrict has a role to play in the governance of Gampong but it has not been effectively carried out as stipulated in the Laws. The roles of Imum Mukim covers not only fostering people's lives in carrying out Islamic sharia, socialization of Islamic sharia, but also formulating policies concerning Gampong’s affaires. Withstanding that, theser role have not been carried out effectively, due to several reasons. Firstly, is the line of coordination between the Keuchik (Head of the Village) on the Gampong governance has not been authoriotatively imposed on the latter by the laws. For there is a sub district government that directly coordinated with the Keuchik based on Indonesian Governmental Laws. This has made the Mukim lost its political influence and implicitly implied that the Mukim is merely an accommodation of cultural valued, which is politically has no authority in the Gampong political and developmental affairs. Consequently, the Keuchik and its apparatus often left them uninform about the political and development of the Gampong.
The Effectiveness of Development Planning of Civil Servants Apparatus in Improving Competence in 2019 Muhammad Isa; Rasyidin Rasyidin; M Akmal
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v1i1.3137

Abstract

This study examines the effectiveness of the development planning of the state civil apparatus in increasing competence. The research objective is to understand how the planning for the development of the state civil apparatus in increasing competence by the Bener Meriah District Education and Training Personnel Board. The theoretical perspectives used are public administration theory, planning effectiveness theory, state civil servant resource management theory, and competency development. The research method used is qualitative. The results showed that planning for the development of the state civil apparatus in increasing competence by BKPP Bener Meriah Regency is still not effective, this can be seen from the indicators of planning effectiveness according to Cambel JP, including program success, target success, satisfaction with the program, levels of input and output and achievement of goals. all of which are still ineffective. Internal obstacles are due to the lack of budget for the education and training program so that they cannot provide competency development training for ASNs, and external obstacles are due to the lack of interest in ASNs to improve competence due to high training costs and lack of commitment from SKPK leaders in Bener Meriah Regency in motivating ASNs to improve their competence.
The Local Government Strategies in Building Halal Tourism in Bener Meriah Regency Rahmat Yanidin; Muhammad Bin Abubakar; M Akmal
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v1i1.3138

Abstract

This study aims to determine the strategy of the Local Government of Bener Meriah Regency, in this case, what the Tourism Office has done in building halal tourism in Bener Meriah Regency. This research is a descriptive study with the support of qualitative data. Data collection techniques were obtained through in-depth interviews and documentation studies. The determination of informants was obtained by purposive sampling technique. From the research results, it was found that the Regional Government in building halal tourism in Bener Meriah Regency has not been optimal and is fixing everything related to the concept of halal tourism. Qanun Number 06 of 2018 concerning the Medium-Term Regional Government Plan for 2017-2022 through the first mission of the Regent of Bener Meriah Regency has set the policy direction for the development of the concept of halal tourism in Bener Meriah Regency. The sector that is carried out related to the concept of halal tourism has not touched anything in Bener Meriah Regency. The stakeholder understanding of the concept of halal tourism in local government policies is still limited to building tourism objects in Bener Meriah Regency so that in the future there will be evaluations related to policy directions regarding the concept of tourism halal in Bener Meriah Regency.
Failure of a Popular Legislative Candidate: a Case Study in Rias Village M. Akmal; Khairul Amin; Halik Halik
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i2.10404

Abstract

This study aims to describe the failure of the legislative candidate in the 2019 election in Rias village, Toboali District, Southern Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. This study is based on the fact that Rias village is one of the villages that has a very large number of fixed voters, even the largest in the Southern Bangka district. However, despite a large number of voters, there is still not a single member of the community of Rias Village who has succeeded in becoming a legislative councilor. This study focuses on two key points: how communities perceive candidates' failures and what factors contribute to their failure. The method used in this study is a qualitative one with a descriptive approach, with data obtained from in-depth interviews. The study shows that there are five factors that cause the failure of popular legislative candidates in Rias Village, i.e., political constellation, public political behavior, political actors, successful teams, and political costs. The community also had a notion that the same thing happened as a factor in the failure of a legislative candidate in Rias Village.
The Economy of Oil palm smallholders in Post-Conflict Aceh M Akmal; Boby Rahman; Zulhilmi; Irfan; Teuku Muzaffarsyah
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 1, (Juni 2023) [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.204 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v39i1.2080

Abstract

Abstract. This article aims to describe the economy of oil palm smallholders in post-conflict Aceh. The data for this study were gathered through observation, interviews, and a review of the relevant literature. This study found that oil palm plantations were one of the industries that helped the people of North Aceh get back on their feet economically after the conflict. The peaceful conditions in post-conflict Aceh propelled the former GAM combatants to plunge into the oil palm plantation sector because the potential for land was quite wide. The success of the oil palm plantation activities by former GAM combatants encouraged the community to participate in planting oil palm so that the area of oil palm plantations continued to increase in North Aceh, and then the community's economy also increased. These conditions strengthened peace because GAM combatants successfully switched from conflict-related activities to economic ones.
Co-Authors Abubakar, Muhammad bin Al Chaidar Bobby Rahman Boby Rahman Fadhlon Saputra Halik Herdi Sahrasad Irfan Irfan Khairul Amin M Nazaruddin Muhammad Isa Mulyadi Mulyadi Muzaffarsyah, Teuku Nanda Amalia Novika Rahnayanti Quthni Effida, Dara Rahman, Dahlan A Rahmat Yanidin Rasyidin Rasyidin Rasyidin Rasyidin Saifullah Ali Surahman Surahman Syamsul Arifin Zulhilmi Zulkifli Zulkifli