Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search
Journal : Private Law

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT (STUDI DI KANTOR BPN KABUPATEN LOMBOK UTARA) Rina Rizqika Aolia; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.995 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i2.259

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of granting ownership rights to State land in practice at the Land Office of North Lombok Regency and the obstacles and solutions in the implementation of granting ownership rights to the State land. The type of research used is empirical law using a normative approach and an empirical approach. The implementation of granting ownership rights to State land is regulated in the regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning procedures for obtaining and canceling rights to State land and management rights. In granting ownership rights to State land, there are several stages, starting from the requirements for the application for ownership rights, the requirements for granting ownership rights, measuring, granting ownership rights to State land and fulfilling the obligations to receive these rights. The Land Office should make more efforts to provide legal awareness to the public, especially regarding the importance of proof of ownership of land through counseling.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTEK BUNDA DESA LABUHAN HAJI DENGAN APOTEKER PENGELOLA Alvin Julian Pradana; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.014 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i3.407

Abstract

Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola didasarkan atas perjanjian kerjasama yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja apoteker. Apabila timbul perselisihan, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola akan diselesaikan secara musyawarah.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INDIHOME ANTARA PT. TELKOM DENGAN PEMILIK INDEKOS Muhammad Samsul; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.666 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i3.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian berlangganan produk Indihome antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan pemilik indekos.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data yang diolah sebagai sumber penulisan penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Mengacu pada hasil dari penelitian ini,dapat diketahui bahwa perjanjian berlangganan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang ditanda tangani para pihak. Perjanjian berlangganan pada dasarnya sejenis dengan perjanjian jual beli sebagaimana dikenal pada umumnya. Akan tetapi, perjanjian berlangganan dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penelitian inidalam pembahasannya juga turut membahasa mengenaimekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian sedemikian bisa di lakukan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilanmaupun melalui jalur non litigasi, atau yang juga dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.
Analisis Yuridis Mengenai Peralihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil : (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr) Muhammad Teguh Rahmadi; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.545 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr dan pertanggungjawaban penjual yang wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Perjanjian jual beli mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata dan penjual dinyatakan wanprestasi karena tidak menyerahkan BPKB. Penjual bertanggungjawab untuk menyerahkan BPKB kepada pembeli. Majelis hakim menghukum lembaga finance untuk menyerahkan BPKB kepada pihak ketiga (penggugat).
Implikasi Perjanjian Jual Beli Rumah Oper Kredit Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan : (Studi di Lombok Barat) Muzakkir Walad; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.825 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menjelaskan proses jual beli rumah subsidi dengan cara oper kredit dibawah tangan dan mengetahui perlindungan hukum pembeli dalam jual beli rumah subsidi secara oper kredit dibawah tangan. Jenis penelitian hukum Normatif-Empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Kesimpulan: pertama, penjual dan pembeli melengkapi semua dokumen persyaratan jual beli rumah pada umumnya, kemudian membuat perjanjian guna penulasan sisa cicilan pemilik rumah subsidi oper kredit ke bank beralih kepada pembeli. Kedua, pembeli dapat meminta ganti kerugian dengan melakukan gugatan kepengadilan negeri atas dasar wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum.
Perjanjian Kerjasama PT. BRI Kantor Cabang Mataram Dengan Agen BRI Link Dalam Pencairan Bantuan Sosial PKH Di Kecamatan Gerung Wawan Satriawan; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.613 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1169

Abstract

This research aims to find out and explain cooperation agreement between BRI Bank and BRILINK Agent in distributing Social Security PKH and legal relationship, implementation procedure, and obstacles of cooperation agreement through BRILink Agent. The method of this research is normative-empirical legal research. The result of this research shows that legal relation between BRI Bank and BRIlink Agent is based on agency agreement that bound both parties. The implementation procedure of the cooperation agreement is conducted by contract, based on cooperation agreement procedure of disbursemant social security of PKH is executed by the BRILink Agent. There are several obstacles which are faced in cooperation agreement in disbursement social security PKH that consist of technical obstacles and many account number from PKH recipient community which is blocked.
Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan Muhammad Yusril Alawi; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.518 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1188

Abstract

This research aims to find out legal consequences of divorce in isbat marriage according to Islamic law compilation and Marriage Law and to know the custody after divorce in isbat marriage. The method of this research is normative legal research. Data analytical technique that has been used in this research is qualitative. The result of this research shows that legal consequences of divorce in isbat marriage are former husband or wife that must look after and educate their children, having right to share the property and inheritance. On the other hand, the custodian to the children before adult (mumayyiz) is in their mother and after adult the children have right to choose their custodian.
Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah Ira Sulistya; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1555

Abstract

This research aims are to know the implementation of loan agreement between member and multiple business cooperative Bhakti Karya Praya, Central Lombok, also to know dispute settlement mechanism in the loan agreement. The applied method was normative legal search. Research’s result said that implementation of loan agreement between members and cooperative conducted in several phases, are submission of loan applications, filling in data on prospective borrowers, checking loans, evaluating loan applications, making decisions, and monitoring loans. Dispute settlement mechanism in the loan agreement always prioritize the principle of kinship by conducting some efforts, such as collecting the debt at the residence of the debtor, issue a warning letter to the debtor, as wll as retain and sell collateral belonging to the debtor or credit applicant.
Perjanjian Pinjam Pakai Aset Pemda Lombok Barat Dengan Stie Amm Kota Mataram: (Studi Putusan No.64/G/2020) Muhamad Izrul Gunawan; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2164

Abstract

This study aims to determine the process of agreement in land use between STIE AMM Mataram and the Government of West Lombok, as well as the legal certainty provided based on the PTTUN Surabaya decision. This study uses normative legal research using the Legislative and Conceptual approaches. After the researcher carried out the investigation, it was found that the use of West Lombok government land by the STIE AMM was based on a borrow-to-use agreement as outlined in the Regent's Decree No. 254/593/287 concerning the Transfer of Use of Land Controlled by the Government of West Lombok, related to the Decree of the Regent of West Lombok Number: 697/72/BPKAD/2020 concerning the Revocation of the Decree of the Regent Number: 254/593/287 concerning the Transfer of Use of Land Controlled by the Level II Regional Government of West Lombok based on Decision No. 132 /B/2021/PTTUN SBY ​​tried and declared the actions of the West Lombok Government categorized as arbitrary actions and ordered the Appellant/Defendant to revoke the Decree of the Regent of West Lombok.
Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI) Angga Dimas Pratama; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2204

Abstract

This study aims to determine the marital status held abroad between Foreign Citizens (WNA) and Indonesian Citizens (WNI) and to determine the citizenship status of children born from mixed marriages. This research uses normative legal research methods. The results of the study concluded that marriages held abroad between Foreign Citizens (WNA) and Indonesian Citizens (WNI) marriages are valid if they do not violate the legal provisions of Singapore or the country where the marriage is held. Children born from such mixed marriages can choose their own nationality after the age of 18 because they are considered legally capable in accordance with the citizenship law.