Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Media Birokrasi JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Influence: International Journal of Science Review
Marja Sinurat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Implementation of Artificial Intelligence in Governance: Potentials and Challenges Rahmat Salam; Marja Sinurat; Izzatussolekha; Akhmad Yasin; Rian Sacipto
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 5 No. 1 (2023): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One industry that uses technology based on artificial intelligence in its operations is the government sector. Applying artificial intelligence in government settings can offer significant opportunities, but doing so comes with several obstacles that must be conquered first. Despite these obstacles, the application of AI in government settings can offer substantial possibilities. This article addresses the potential and challenges of integrating artificial intelligence in government and presents ideas to solve these challenges. The report also provides some background information on artificial intelligence. A qualitative technique combined with descriptive methodologies was used for this investigation. According to the findings of this investigation, the application of artificial intelligence in government settings carries with it a significant possibility of enhancing the quality of public services, improving the quality of decisions made, and enhancing the transparency and accountability of government operations. Nevertheless, some obstacles need to be conquered, such as concerns about protecting one's privacy and data, as well as worries regarding making decisions that are not fair.
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tumija Tumija; Asep Hendra; Marja Sinurat
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3389

Abstract

Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture). Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022) Jatnika Dwi Asri; Marja Sinurat; Tumija Tumija; Ika Agustina
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.4875

Abstract

Studi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana tingkat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2022 secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan metode utamanya adalah analisis regresi data panel. Variabel derajat desentralisasi fiskal (X1) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola kewenangan desentralisasi. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah (X2) menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan provinsi (Mahmudi, 2019). Namun, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y), yang menunjukkan seberapa banyak orang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2023). Hasil studi mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dua variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara bersamaan. Sementara rasio ketergantungan keuangan daerah berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, derajat desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM secara parsial.   Kata Kunci: Derajat Desentralisasi; IPM; Ketergantungan Keuangan.
Eksplorasi Praktik Pelaporan Keuangan Daerah: Perspektif Aparatur Terhadap Literasi Akuntansi Dan Sistem Informasi Pemerintahan : (Studi Kasus: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar) Marja Sinurat; Ni Luh Gede Gita Putri Prita Sari
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5482

Abstract

ABSTRACT The preparation of regional financial reports using the Regional Government Financial Information System (SIPD), which is simultaneously implemented by all local governments in Indonesia, offers both convenience and challenges for the Denpasar City Government. Challenges arise due to limited understanding of the structure and technical preparation of financial reports, as well as system transitions that may lead to omitted input stages in the reporting process. This study aims to analyze the influence of accounting understanding on the quality of regional financial reports, the influence of SIPD implementation on the quality of these reports, and the combined effect of accounting understanding and SIPD implementation on the quality of regional financial reports in Denpasar City. A quantitative research method was employed, with primary data collected through closed-ended questionnaires distributed to officials, employees, staff, and operators within the BPKAD and 36 regional apparatus units, totaling 127 individuals, from which a sample of 56 respondents was selected using a simple random sampling technique. Data analysis was conducted using SPSS version 27. The results indicate that accounting understanding has a significant influence on the quality of regional financial reports, contributing 28%, while SIPD implementation contributes 54.9% to report quality. Furthermore, when combined, accounting understanding and SIPD implementation have a simultaneous influence, contributing 67.6% to the quality of regional financial reports in Denpasar City. These findings highlight the need for the Denpasar City Government to conduct regular training and evaluations to enhance the accounting competencies of officials, employees, and financial staff, thereby supporting the continuous improvement of the quality of regional financial reports in the future. Keywords: LKPD Quality, Accounting Understanding, SIPD Application ABSTRAK Penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, memberikan kemudahan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Denpasar. Tantangan muncul akibat masih terbatasnya pemahaman terkait struktur dan teknis penyusunan laporan keuangan, serta adanya transisi sistem yang dapat menyebabkan tahapan input terlewat dalam proses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah, serta pengaruh secara simultan antara pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner tertutup yang didistribusikan kepada pejabat, pegawai, staf, dan operator pada BPKAD serta 36 perangkat daerah di Kota Denpasar, dengan jumlah populasi 127 orang dan sampel sebanyak 56 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kontribusi sebesar 28%, sedangkan penerapan SIPD memberikan kontribusi sebesar 54,9% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya, secara simultan, pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar dengan kontribusi sebesar 67,6%. Temuan ini menunjukkan pentingnya bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan pelatihan dan evaluasi secara rutin guna meningkatkan kompetensi akuntansi pejabat, pegawai, dan staf keuangan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah secara berkelanjutan di masa mendatang. Kata Kunci: Kualitas LKPD, Pemahaman Akuntansi, dan Penerapan SIPD
Strengthening Social Capital in Motor Vehicle Tax Services: Developing a Regional Tax Governance Model in West Java Province Mohamad Deni Zakaria; Nurliah Nurdin; Marja Sinurat; Tjahjo Suprajogo
Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpkp.v5i1.57548

Abstract

Motor Vehicle Tax (MVT) is one of the principal sources of Regional Original Revenue (PAD) in West Java Province. Although MVT revenue has continued to increase, persistently high tax arrears indicate that improvements in public services and digital transformation alone have not been sufficient to foster sustainable voluntary taxpayer compliance. This study aims to examine the implementation of social capital in Motor Vehicle Tax services in West Java Province based on Robert D. Putnam’s dimensions of network, trust, and norms, and to develop a social capital-based model for strengthening regional tax governance. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with 25 participants representing the Regional Revenue Agency (Bapenda), Samsat officers, the Indonesian National Police, PT Jasa Raharja, and taxpayers across five Samsat offices, complemented by observations and document analysis. The findings indicate that the network dimension is manifested through collaboration among Bapenda, the Indonesian National Police, PT Jasa Raharja, banking institutions, and digital payment platforms, which expands service accessibility and administrative efficiency. The trust dimension has been strengthened through service transparency, digital transformation, and simplified administrative procedures, although these improvements have not yet fully translated into voluntary taxpayer compliance. Meanwhile, the norms dimension remains relatively weak because taxpayer behavior continues to be influenced more by sanctions and policy incentives than by collective civic awareness. Based on these findings, this study proposes a Social Capital-Based Motor Vehicle Tax Service Model, which conceptually explains how the interaction of network, trust, and norms may strengthen voluntary taxpayer compliance and contribute to more effective regional tax governance.
PEMANFAATAN SARANA PRASARANABERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGAMANAN DI LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Yulia Fida; Sri Hartati; Marja Sinurat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1039

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan pengamanan yang semakin kompleks, terutama pada lembaga pemasyarakatan dengan tingkat risiko tinggi. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai lembaga pemasyarakatan yang menampung WBP berisiko tinggi menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, mengkaji kebijakan yang mendukung implementasinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang berlangsung secara siklus, terus menerus dan berinteraksi secara timbal balik hingga diperoleh temuan penelitian yang konsisten dan kredibel. Analisis dilakukan menggunakan teori birokrasi Wilson (1989) yang mencakup budaya organisasi, output procedurals vs outcomes strategis, incentives and motivation, serta accountability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sudah sesuai dengan Budaya Organisasi yang telah menginternalisasi teknologi sebagai bagian dari tata kerja institusional, Output Procedurals vs Outcomes Strategis merupakan hasil langsung dari kerja birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap SOP dan tata kerja formal, Incentivesand Motivation dengan adanya pencapaian kinerja organisasi yang dibuktikan dengan tingginya angka IKM sebesar 93% (Februari 2024) serta Accountability yang mendorong keterbukaan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban berjenjang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, efektivitas pengawasan, deteksi dini gangguan keamanan, serta respons terhadap potensi ancaman. Implementasi kebijakan berjalan efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan prosedur kerja yang sistematis. Faktor pendorong dalam pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi didasarkan pada kebijakan dan SOP pengamanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pedoman dalam penggunaan teknologi informasi, pemenuhan sarana prasarana telah meningkatkan efektivitas pengawasan, deteksi dini, serta pengendalian keamanan lebih optimal dan terintegrasi. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan kompetensi SDM, adanya keterbatasan anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta proses pengadaan yang menjadi kewenangan pusat dan regulasi yang relatif kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan sistem pengamanan terintegrasi guna mewujudkan pengamanan pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors Akhmad Yasin Anggiat Sinurat Ayu Widowati Johannes Bahrullah Akbar Christian Anugrah Pratama Halasson Fransisco Sinurat Hendra, Asep Ika Agustina Izzatussolekha Jatnika Dwi Asri Korina Peyon Kurniawati, Layla Mansyur Achmad Maryani, Dedeh Mohamad Deni Zakaria Muchlis Hamdi Ngadisah Ni Luh Gede Gita Putri Prita Sari Nooraini, Afni Nurliah Nurdin Paramitha Samosir Power Darasa Panjaitan Prepti Rian Anggraini Rahmat Nurhidayatullah Latief Rahmat Salam Rian Sacipto Rizqi Sukma Sari Putri Rossy Lambelanova Sri Hartati Syahrial Abdi Tjahjo Suprajogo Tumija Tumija Wirman Syafri Womsiter Sinaga Yulia Fida Zefanya Yosua Jocom