Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

The Urgency of Regulating Asset Recovery at the District Attorney Level to Ensure the Exclusionary Rules Principle in Corruption Crimes Adhyaksa, Fredi Wahyu Putra; Djatmika, Prija; Afandi, Fachrizal
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.641

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime that requires extraordinary measures. One important strategy is asset recovery to compensate for state losses. However, the absence of explicit regulations regarding the principle of exclusionary rules in Indonesian positive law has caused disharmony between theory and practice. Purposes of the Research: This study aims to analyze the implications of asset recovery regulations on the application of exclusionary rules in the enforcement of criminal acts of corruption. Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, focusing on the analysis of regulations and the authority of the District Attorney's Office related to asset recovery. Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research:The results of the study show that the lack of regulations and SOPs at the District Attorney's Office level has the potential to weaken the legitimacy of law enforcement. This condition emphasizes the need for comprehensive regulations that explicitly include the principle of exclusionary rules. In addition, the establishment of an Asset Recovery Section in the District Attorney's Office is necessary to ensure effectiveness, legal certainty, and justice in combating corruption.
Reformulasi Pengaturan Hakim Ad Hoc untuk Pemerataan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten/Kota Lanita, Tiara; Sugiri, Bambang; Afandi, Fachrizal; Tilman, Aquelino da Costa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.663

Abstract

Pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain itu, dibutuhkan model kelembagaan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.