Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.441
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi (JIKAP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Media Administrasi SWATANTRA Jurnal Relasi Publik Setawar Abdimas Jurnal Transformasi Bisnis Digital Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Muhammad Khoirul Anwar
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Ombudsman, Public, Role Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Nazwa Aisyarah Rafi; Nadia Dewangga; Khoirul Anwar
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.8930

Abstract

This study aims to analyze the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) in improving the quality of public services and strengthening public trust in the government. In line with the importance of quality public services, this study focuses on how the Ombudsman supervises government agencies and its impact on transparency and accountability of public services. In addition, this study also explores the challenges faced by the Ombudsman in carrying out its duties. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques of literature studies and analysis of official Ombudsman documents. This secondary data is used to understand the role of the Ombudsman in improving the quality of public services and to analyze the influence of the Ombudsman's recommendations on government agencies. Data analysis was carried out using thematic analysis techniques to identify themes related to supervision, recommendations, and the impact of the Ombudsman on public services. The results of the study indicate that the Ombudsman of the Republic of Indonesia has a significant role in improving the quality of public services by supervising, providing recommendations, and resolving disputes between the community and government agencies. However, challenges such as limited resources, bureaucratic obstacles, and low public awareness hinder its effectiveness. Nevertheless, the Ombudsman's recommendations contribute to improving the quality of service and increasing public trust in the government.
PEMBERDAYAAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH TANAH ABANG SAWANGAN BERBASIS PENANAMAN SAYURAN HIDROPONIK Muhammad Khoirul Anwar; Sampor Ali; Rita Tri Puspitasari; Yudha Dwi Saputro; Nathan Akbar Liemawan Pranoto; Nofyan Safri
Setawar Abdimas Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah BengkuluUniversitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/sa.v5i1.9099

Abstract

Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan sempit menjadi salah satu strategi dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan penghuni Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang Sawangan (PAMTASA) melalui pelatihan dan pendampingan budidaya sayuran hidroponik. Metode yang digunakan meliputi edukasi teknik hidroponik, instalasi peralatan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran produk. Sistem yang digunakan adalah Nutrient Film Technique (NFT) dengan kapasitas ±6.000 titik tanam pada lahan ±200 m². Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas teknis santri dalam bercocok tanam modern, kemampuan manajemen usaha tani, serta pemasaran digital produk hidroponik. Produk sayur pakcoy yang dihasilkan memiliki kualitas bersih, segar, dan bebas pestisida, serta mulai diterima oleh konsumen urban melalui media sosial dan penjualan langsung. Kegiatan ini memberikan dampak ekonomi, sosial, dan edukasi yang signifikan serta menjadi model pemberdayaan berkelanjutan bagi panti asuhan di perkotaan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit An – Nisa Kota Tangerang Muthia Shabrina; Muhammad Khoirul Anwar
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effect of service quality on the satisfaction of Social Security Administering Body (BPJS) patients at An-Nisa Hospital, Tangerang City. Service quality is understood as a multidimensional construct consisting of tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. This study employed a quantitative approach with a causal associative design. Data were collected through the distribution of questionnaires to 100 BPJS patients who had received services at An-Nisa Hospital, Tangerang City. The research instrument was tested for validity and reliability to ensure its suitability as a measurement tool. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression with the assistance of statistical software. The results indicate that service quality simultaneously has a significant effect on BPJS patient satisfaction, with a significance value of 0.000. The coefficient of determination of 0.518 indicates that service quality explains 51.8 percent of the variance in patient satisfaction, while the remaining variance is influenced by other factors outside the research model. The tangibles dimension has the most dominant influence on patient satisfaction compared to the other dimensions. These findings suggest that improving service quality, particularly in terms of physical facilities and the comfort of the hospital environment, is a key factor in enhancing BPJS patient satisfaction. This study is expected to serve as an evaluation reference for hospital management in efforts to improve the quality of healthcare services.   Keywords: Service Quality, Patient Satisfaction, BPJS Health, Hospital, SERVQUAL   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit An-Nisa Kota Tangerang. Kualitas pelayanan dipahami sebagai konstruk multidimensi yang terdiri atas bukti nyata, keandalan, ketanggapan, empati, dan jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pasien BPJS yang pernah menerima pelayanan di Rumah Sakit An-Nisa Kota Tangerang. Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan sebagai alat ukur. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien BPJS, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,518 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mampu menjelaskan 51,8 persen variasi kepuasan pasien, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dimensi bukti nyata memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pasien dibandingkan dimensi lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek fasilitas fisik dan kenyamanan lingkungan rumah sakit, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pasien BPJS. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.   Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pasien, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, SERVQUAL
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang Selatan Soviana Novitasari; Muhammad Khoirul Anwar
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.11005

Abstract

Kualitas udara yang menurun di Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebagai instansi yang bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam pengendalian pencemaran udara. Namun pelaksanaan tugas tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DLH dalam pengendalian pencemaran udara menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penilaian kinerja mengacu pada lima indikator menurut Dwiyanto (2008) dalam , yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas DLH masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi SDM, laboratorium yang belum optimal. Kualitas layanan belum merata akibat sosialisasi yang minimal, kerusakan alat pemantau, serta pengelolaan kanal aduan yang belum maksimal. Responsivitas DLH selalu berupaya merefleksikan konsistensi kerja DLH meski masih terkendala keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana. Dari sisi tanggung jawab, DLH telah bekerja sesuai prosedur namun masih menghadapi tantangan karena sumber kontaminasi berasal dari berbagai sektor yang tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan DLH. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, dokumentasi kegiatan telah dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH dalam pengendalian pencemaran udara masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal
Implementation Gaps in Smoke-Free Area Policy in Health Service Facilities: A Qualitative Study from South Tangerang City, Indonesia Rafi Ismail; Muhammad Khoirul Anwar
SWATANTRA Vol. 24 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.24.2.89-104

Abstract

Smoke-free policies are essential for protecting non-smokers from second-hand tobacco smoke, especially in health service facilities. Despite South Tangerang City Regional Regulation Number 4 of 2016, compliance in health facilities remains uneven. This study analysed the implementation of the smoke-free area policy at Cirendeu Public Health Centre, Pisangan Public Health Centre, and Sari Asih Ciputat Hospital. A descriptive qualitative design combined interviews, observation, and document review involving 15 informants, including occupational health and safety coordinators, staff members, smoke-free task-force officers, and visitors. Data were interpreted using Edward III’s policy implementation framework, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings showed that the facilities had established core administrative components, including internal staff socialisation, designated task-force personnel, no-smoking signs, and operational references to local regulations. However, implementation gaps remained. Communication with visitors and surrounding communities was not systematic; responsibilities and procedures for sanctions and enforcement were unclear; and community participation was largely limited to passive reporting. Implementers expressed commitment to the policy, while the absence of formal incentives may constrain sustained motivation and proactive enforcement, although this relationship requires further empirical examination. Overall, the policy was institutionally established but incompletely operationalised in public communication, enforcement authority, monitoring, and participation. Strengthening visitor-focused communication, clarifying sanctioning authority, conducting routine monitoring, supporting implementers, and creating participatory reporting mechanisms may improve compliance and protect patients, staff, and visitors from second-hand smoke exposure.
Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evaluasi Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Jakarta Raya Manda Maulana; Fauziah Kurniati; Muhammad Khoirul Anwar
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 01 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.6350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan metode penelitian yang digunakan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus maladministrasi pelayanan publik di Indonesia melalui studi pustaka. Metode penelitian ini meliputi pencarian, pemilihan, evaluasi, analisis, dan sintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan maladministrasi. Studi pustaka dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai basis data daring, jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Sumber pustaka terpilih dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi relevansi, akurasi, dan kredibilitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting terkait kasus maladministrasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi pustaka memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman ORI terhadap berbagai aspek maladministrasi, meliputi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, ketidakadilan dalam pelayanan, dan ketidaktransparan dalam kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, ORI dapat merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk perbaikan sistemik tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Pelatihan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia: Mewujudkan Profesionalisme dan Representasi Sosial dalam Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Rangga Aditya Pranata; Muhammad Khoirul Anwar; Dawam Muzakki
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 2 (2025): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7726

Abstract

This study aims to examine the urgency of training prospective Ombudsman Assistants of the Republic of Indonesia in shaping professionalism and strengthening social representation within the public service supervisory institution. Ombudsman Assistants play a strategic role as technical supervisors who interact directly with public reports, thus requiring high competence and a strong professional attitude. This study uses a qualitative-descriptive approach with a literature study method. Data were collected from various legal sources and scientific literature, including laws and regulations, Ombudsman RI policy documents, and relevant articles and opinions. The analysis was carried out thematically to see the relationship between training policies, career systems, and socio-cultural aspects. The results of the discussion show that training not only equips prospective assistants with technical competence and professional ethics, but also plays a role in shaping an inclusive and adaptive institutional identity to the diversity of society. The synergy between training and the career development system is the key to the success of the Ombudsman RI in producing professional, integrated, and representative human resources.
Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mencegah Potensi Maladministrasi Pada Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Fajar Reza Rivaldi; Muhammad Khoirul Anwar; Nafi Alrasyid
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 2 (2025): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7732

Abstract

This study aims to examine the role of the Indonesian Ombudsman in preventing potential maladministration in Social Security (Jamsosnaker) services for informal workers. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study as the primary method, reviewing journals, books, regulations, and official documents, including the 2024 Indonesian Ombudsman Systematic Review Report on potential maladministration in Social Security services for informal workers. Data were analyzed descriptively and analytically by grouping, interpreting, and linking findings to the research focus on preventing maladministration. The analysis results illustrate the contribution of the Indonesian Ombudsman in the external supervision of public services and social protection for informal workers in a systematic and comprehensive manner. The results show that the Indonesian Ombudsman proactively carries out its function of preventing maladministration through systemic studies, regulatory advocacy, monitoring, and public education. This strategy is aligned with public service theory and the principles of good governance, increasing transparency, accountability, and fairness in public services. The systemic approach has successfully encouraged governance reform and social protection for informal workers, including farmers and fishermen. However, prevention effectiveness remains limited by a lack of regional regulations, opaque registration practices, weak internal oversight, and limited resources and public understanding. Therefore, adaptive strategies, increased institutional capacity, and enhanced public literacy are needed to ensure optimal maladministration prevention.
Fungsi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Velya Putrica Salsabila; Yeni Sulistiowati; Khoirul Anwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3026

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar warga negara yang penyelenggaraannya harus terhindar dari praktik maladministrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi instrumen pengawasan dari Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan karakteristik Penilaian Maladministrasi dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia serta menganalisis fungsinya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi berkedudukan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap dimensi input, proses, output, pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara terhadap Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan yang hasilnya dituangkan dalam Opini Ombudsman Republik Indonesia. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning system) terhadap potensi maladministrasi, sarana perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan akuntabilitas penyelenggara, serta penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif, tetapi juga sebagai mekanisme yang berkontribusi terhadap pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Pergeseran Paradigma Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Ade Hani Puspa Dewi; Yeni Sulistiowati; Khoirul Anwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3120

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi metodologi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik melalui perubahan dari Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Dalam penelitian ini, transformasi tersebut dipahami sebagai pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap standar pelayanan (compliance based assessment) menuju pendekatan yang berorientasi pada identifikasi dan pengelolaan risiko maladministrasi (risk based assessment). Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi metodologi penilaian tersebut, mengkaji kesesuaiannya dengan mandat pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, serta menganalisis implikasinya terhadap penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Ombudsman, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi baru memperluas ruang lingkup penilaian melalui dimensi input, proses, output, pengaduan, unsur kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan. Metodologi tersebut juga menunjukkan kesesuaian yang lebih komprehensif dengan mandat pengawasan Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain menghasilkan Opini Ombudsman RI, metodologi baru membentuk mekanisme pengawasan berkelanjutan melalui pelaksanaan tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan, serta pengukuran kepatuhan penyelenggara terhadap tindak lanjut tersebut sebagai bagian dari penilaian pada periode berikutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi metodologi tersebut memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem pengawasan yang lebih komprehensif, preventif, partisipatif, berbasis risiko dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Co-Authors Ade Hani Puspa Dewi Ahmad Jamil Pasaribu Ali, Sampor Annisa Miskiyah Armyn Gultom Asyifa Permata Dewi Azhari Aziz Samudra Dawam Muzakki Devi Rahma Ariani Dian Rusdiana Evi Satispi Fajar Reza Rivaldi Fauziah Kurniati Febry Renaldi Fiola Lolita Sari Fitri Gupitasari Gemilang Syauki Satriani Manda Maulana Maura Fadzikra Zahwa Muhamad Hilmi Rozaldi Muhamad Taslim Muthia Shabrina Nadia Dewangga Nafi Alrasyid Nathan Akbar Liemawan Pranoto Nazwa Aisyarah Rafi Nida Amalia Nofyan Safri Nurlita Purnama Palsapah Aeni Putri Mutiara Sinera Rafi Ismail Rangga Aditya Pranata Reza Rizkynata Rita Tri Puspitasari Soviana Novitasari Velya Putrica Salsabila Winda Wati Yeni Sulistiowati Yeni Sulistiowati Yudha Dwi Saputro