Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Khomaini Khomaini; Ahmad Karim; Winta Hayati; Mohd. Idris Dalimunthe; Muhammad Nurohim; Cut Sah Kha Mei Zsazsa
Journal Liaison Academia and Society Vol 3 No 2: Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.762

Abstract

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memilki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan. Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan. Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM. Kata Kunci : Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Kawasan Wisata.
Sosialisasi Pengimplementasian Manajemen Servant dalam Peningkatan Volume Pelanggan Laundry pada Laundry Berkah di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Ahmad Karim; Muhammad Nurohim; Ridho Syahputra Manurung
Journal Liaison Academia and Society Vol 5 No 2: Juni 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v5i2.854

Abstract

p Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan volume pelanggan Laundry Berkah di Desa Saentis melalui penerapan konsep manajemen servant (pelayanan prima dan kepemimpinan melayani). Permasalahan yang dihadapi Laundry Berkah adalah stagnasi jumlah pelanggan akibat kurang optimalnya kualitas pelayanan, komunikasi dengan pelanggan, dan manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management). Metode pelaksanaan pengabdian meliputi sosialisasi konsep manajemen servant, pelatihan praktik pelayanan prima, pendampingan teknis, dan evaluasi hasil. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemilik dan karyawan tentang pentingnya sikap melayani, komunikasi empatik, serta tindak lanjut kebutuhan pelanggan. Indikasi awal menunjukkan kenaikan rata-rata volume pelanggan sebesar 10"15 Persen selama masa pendampingan. Diharapkan dengan implementasi berkelanjutan, Laundry Berkah mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan volume layanan secara signifikan.
Sosialisasi Peningkatan Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Pelanggan Laundry di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Ahmad Karim; Muhammad Nurohim
Journal Liaison Academia and Society Vol 5 No 4: Desember 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v5i4.1279

Abstract

Perkembangan usaha laundry di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan peningkatan seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pencucian pakaian yang praktis dan efisien. Namun demikian, sebagian pelaku usaha laundry masih menghadapi berbagai kendala dalam manajemen pelayanan, seperti belum adanya standar pelayanan yang jelas, komunikasi dengan pelanggan yang kurang optimal, serta pengelolaan waktu pengerjaan yang belum efektif. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha laundry dalam menerapkan manajemen pelayanan yang baik guna meningkatkan kepuasan dan jumlah pelanggan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, serta pendampingan singkat terkait penerapan standar pelayanan, komunikasi pelanggan, dan manajemen waktu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha laundry mengenai pentingnya manajemen pelayanan serta dorongan untuk menerapkan pelayanan yang lebih profesional. Diharapkan melalui kegiatan ini, pelaku usaha laundry mampu meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan usaha secara berkelanjutan.
Punishment or Rehabilitation? Policy on Narcotics Addicts and Abusers in Medan: A Restorative Justice Perspective Ramadhany Nasution; Muhammad Nurohim; Arina Salsabila Munajat
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026): September
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v4i2.331

Abstract

Indonesia's Narcotics Law simultaneously criminalises drug use and obliges the state to rehabilitate dependent users, leaving officials with a persistent choice between punishment and treatment. This article examines how that choice is made in Medan, North Sumatra, and whether the policy practised there can be defended from a restorative justice perspective. Using a socio-legal (normative-empirical) method, it analyses Law No. 35 of 2009, Supreme Court Circular No. 4 of 2010, the 2014 Joint Regulation of seven institutions, Police Regulation No. 8 of 2021 and Attorney General Guideline No. 18 of 2021, and combines this with institutional data for 2021–2025 on Polrestabes Medan, the provincial National Narcotics Agency, the LRPPN BI Medan clinic and Class I Prison Medan, interpreted through the components of a legal system. The share of user cases resolved through rehabilitation at Polrestabes Medan rose from 8.0% to 14.6%, and 46.3% of the additional caseload was diverted to treatment, yet 88.9% of cumulative cases were still processed through the criminal track, and 2,850 of 3,100 narcotics residents of the prison in 2025 were serving sentences. The main barriers are overlapping possession and abuse provisions, costly assessment and scarce rehabilitation capacity, a retributive culture and stigma, and unchecked discretion. The article argues that Medan's policy is better understood as rehabilitation with restorative elements than as restorative justice proper, and proposes a graduated double-track model that combines mandatory thresholds, funded assessment, community-based capacity and reintegration support. Keywords: restorative justice in drug offenses; drug addiction rehabilitation policy; criminalization vs. rehabilitation; narcotics offenders; Medan legal policy