Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jambura Journal of Administration and Public Service Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian kepada MASyarakat (J-PMAS) Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Rukiah Nggilu
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Bone Bolango Wahidin Lukum; Rukiah Nggilu
Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo (JTPG) Vol 7 No 1 (2022): Jurnal JTPG (Mei)
Publisher : PROGRAM STUDI MESIN DAN PERALATAN PERTANIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30869/jtpg.v7i1.900

Abstract

Kecamatan Bulango Utara berada di perbatasan dengan hutan lindung yang partisipasi masyarakat belum tumbuh secara maksimal dalam melestarikan hutan lindung. Tujuan penelitian adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) model pendekatan. Pertama, kesediaan masyarakat dalam perencanaan berbagai program pelestarian hutan lindung. Aspek ini diketahui dari beberapa indikator yaitu terbentuknya sentra penyuluhan di pedesaan, berkembangnya forum-forum desa yang peduli akan hutan lindung dan meningkatnya partisipasi secara swadaya dalam menjaga pelestarian hutan lindung. Kedua, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pelestarian hutan lindung melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar serta pemberian motivasi bagi masyarakat seperti program beasiswa pendidikan bagi masyarakat dan pelatihan bagi tenaga Pendidik mengenai lingkungan hidup. Ketiga, tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian hutan lindung diantaranya tidak boleh menebang pohon, merusak ekosistem, melakukan perburuan satwa dan ilegal logging. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlu perencanaan pelestarian hutan lindung, hendaknya dilakukan secara terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga menarik simpati masyarakat untuk ikut terlibat secara proaktif dalam menjaga kelestarian hutan lindung.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango Elnino M.Husein Mohi; Rukiah Nggilu; I Kadek Satria Arsana
Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol 5 No 4 (2022): Islamic Sociology and Culture
Publisher : LPPM Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/almada.v5i4.2843

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of financial management policies in Bone Bolango Regency. The population is determined based on purposive sampling. This study uses a qualitative descriptive method, starting with the collection process in the form of primary data originating from the local government, both the district government, in this case the Village Empowerment Service (BPMD) and the village government in Bone Bolango Regency. Techniques of data analysis were obtained through data collection, data presentation and sampling of the inhibiting factors of village fund management policies, namely communication factors, resources, placement, employees. Although the Village Fund is experiencing socio-economic problems in meeting needs, this is due to the COVID-19 pandemic since the end of 2019 until now 2022, so that infrastructure support programs and activities cannot be implemented yet, they are still focused on handling COVID-19 and food security. One of the government's policies in implementing the village financial policy, which accelerates the economic growth of rural communities, has an impact on reducing poverty, health and quality of life for rural communities, as well as developing local products and preserving nature in rural areas of Bone Bolango Regency.
Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan Kenderaan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bone Bolango Rukiah Nggilu
Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 Nomor 2 April 2021
Publisher : Gorontalo State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jjaps.v1i2.11281

Abstract

Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan Kenderaan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitian peneliti melihat bagaimana kualitas pelayanan secara administrasi yang berhubungan dengan pajak kendaraan roda dua Pada Kantor Samsat Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian menggunakana deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu melakukan observasi, wawancara, dan analisis yang digunakan dimana dengan melakukan reduksi data, penyajian data, kemduian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak kenderaan bermotor dilihat dari dimensi kualitas berupa tangibles, daya tanggap, kehandalan, dan jaminan sudah baik. Namun untuk dimensi empati masih belum optimal. Salah satu indikator untuk menilai empati aparat atau petugas dalam suatu instansi penyedia layanan adalah dengan memahami masyarakat atau pelanggan sebagai obyek pelayanan. Adapun temuan dimana masih ada kesan kurang nyaman yang dirasakan masyarakat penerima layanan. Sikap petugas yang terkesan pilih kasih dalam memberikan pelayanan kepada orang atau wajib pajak yang dikenal, kurang memahami kebutuhan wajib pajak dalam memperoleh informasi lebih tentang perhitungan biaya pajak, serta sikap kurang menghargai masih sering dirasakan oleh penerima layanan.
Increasing Community Capacity through the Disaster Resilient Village Program (Keltana) in Biawu Village, Gorontalo City Tety Thalib; Ellys Rachman; Rukiah Nggilu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 10 (2023): October 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i10.6277

Abstract

In developing disaster resilient villages/sub-districts, stakeholders must conduct studies regarding disaster risks in their villages/sub-districts. The aim of this research is to analyze increasing community capacity through the disaster resilient subdistrict program (Keltana). The methods used are observation, discussion, socialization and evaluation methods. It is hoped that the results of the community service that has been carried out will provide a more specific understanding regarding the Disaster Resilient Village program and increase the community's capacity to remain active in protecting the environment, responding to factors that cause disasters or adopting disaster preparedness, disaster mitigation, disaster triage, basic life support. (BHD), evacuation or handling of refugees and disaster victims. This activity specifically explains how to overcome flood disasters by strengthening community capacity so that it runs effectively and efficiently.
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELURAHAN TANGGUH BENCANA (KELTANA) DI DESA BIAWU KOTA GORONTALO Tety Thalib; Ellys Rachman; Rukiah Nggilu; Sofyan Alhadar; Lisda Van Gobel; Kurniadi K. Hasan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (J-PMas) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada MASyarakat (J-PMas)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-pmas.v2i3.153

Abstract

Dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana para pemangku kepentingan harus mengadakan kajian terkait risiko bencana yang ada di desa/kelurahannya. Analisis risiko dapat dilakukan dengan mengkaji adanya ancaman, kerentanan dan kemampuan. Metode yang digunakan berupa metode observasi, diskusi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Hasil pengabdian pada Masyarakat yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik terkait program Kelurahan Tangguh Bencana dan meningkatkan kapasitas Masyarakat agar tetap aktif menjaga lingkungan, tanggap terhadap faktor yang menimbulkan bencana atau bersikap kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana, triage bencana, Bantuan Hidup Dasar (BHD), evakuasi atau penanganan pengungsi dan korban bencana. Kegiatan ini secara spesifik dijelaskan bagaimana upaya penanggulangan bencana banjir melalui penguatan kapasitas masyarakat agar berjalan secara efektif dan efisien.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Rukiah Nggilu; Andi Yusuf Katili; Ellys Rachman; Lisda Van Gobel
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 4 No. 4: November 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v4i4.837

Abstract

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah karena hal demikian telah menjadi tanggung jawabnya, agar tidak ada rakyat Indonesia yang miskin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada pemerintah Desa Molas, agar mampu lebih memahami bagaimana memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan tentang penggunaan dana desa secara efektif dan efisien agar tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai. Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, yakni pada 31 Mei hingga 1 Juni 2022. Hasil kegiatan yang dilakukan dalam proses pengabdian kepada masyarakat adalah aparat desa dapat lebih paham cara pengelolaan dana desa sesuai peruntukkannya, hal ini sebagaimana tertuang dalam undang-undang, dimana tujuannya antara lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Improving Community Welfare Through Village Fund Management in Molas Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency Community welfare is one that the government should pay attention to because it has become its responsibility, so that no Indonesian people are poor in the life of the nation and state. The purpose of this community service is to provide counseling to the government of Molas Village, so that they are able to better understand how to make the best use of village funds for the welfare of their people. The method used in the community service process is counseling on the effective and efficient use of village funds so that the goal of improving community welfare is achieved. The location of the service is carried out in Molas Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency, namely from 31 May to 1 June 2022. The results of the activities carried out in the community service process are that village officials can better understand how to manage village funds according to their designation, this is as stated in the law -law, where the goal is among others for the welfare of the community.
Pemberdayaan Organisasi Pkk Melalui Program Pelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Olilan Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Asni Nusi; Rukiah Nggilu; Misbahudin Djaba
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemberdayaan organisasi pkk melalui program pelestarian lingkungan hidup di desa olilan kecamatan walea kepulauan kabupaten tojo una-una. Permasalahan dalam kesejahteraan keluarga yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan 3 fokus penelitian yaitu pemerintah sebagai Program pelestarian lingkungan, keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat. Sumber data yang digunakan ialah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan belum dioptimalkan sebagai suatu sistem yang melibatkan edukasi, implementasi, dan evaluasi secara berkelanjutan. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah desa dan lembaga terkait untuk memperkuat program ini, termasuk penyediaan anggaran khusus, pelatihan berkelanjutan, dan pemantauan pelaksanaan program agar dampak positifnya bisa dirasakan secara luas. pemberdayaan ini masih terkonsentrasi pada beberapa anggota saja dan belum merata ke seluruh anggota PKK maupun masyarakat luas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan efek domino agar seluruh lapisan masyarakat merasa ikut memiliki program pelestarian lingkungan dan terlibat secara aktif. Untuk itu, perlu dibuat program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkesinambungan, termasuk pelatihan berkala, pendampingan, dan penyediaan sarana yang mendukung kegiatan lingkungan, partisipasi ini masih belum merata. Masih ada sebagian warga yang belum aktif berkontribusi dalam kegiatan karena beberapa alasan, seperti kesibukan urusan rumah tangga, pekerjaan, kurangnya informasi, serta motivasi yang belum kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan program yang hanya bersifat seremonial atau insidental belum cukup untuk menggerakkan seluruh masyarakat.
Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Melisa S. Marjun; Rukiah Nggilu; Kurniadi Hasan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1585

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Bulagi Satu Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan 3 fokus penelitian yaitu Sumberdaya manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sumber data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia terdapat semangat dan dedikasi yang cukup tinggi dari beberapa kader, masih terdapat kekurangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara maksimal. Sebagian besar kader PKK belum mendapatkan pelatihan yang cukup, terutama dalam hal pengelolaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi kegiatan. Kurangnya partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat terutama generasi muda, menunjukkan ketertarikan yang rendah terhadap kegiatan PKK. Koordinasi menunjukkan bahwa koordinasi antara PKK dan pemerintah kelurahan secara umum berjalan cukup baik. Terdapat komunikasi yang aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pemerintah kelurahan secara konsisten menunjukkan dukungan positif melalui penyediaan fasilitas tempat pertemuan, bantuan dana kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, serta pelatihan atau pembinaan untuk kader PKK.
Faktor-Faktor Peningkatan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) D’Geprek Di Kota Gorontalo Yusnita Yahya; Rukiah Nggilu; Olgha S. Nusu
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat peningkatan penjualan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) D’Geprek di Kota Gorontalo. Fokus utama penelitian meliputi aspek pengelolaan modal usaha, omset penjualan, dan promosi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kondisi penurunan penjualan yang dialami UMKM D’Geprek dalam beberapa bulan terakhir, meskipun usaha tersebut telah beroperasi secara aktif di sektor kuliner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, dan dokumentasi aktivitas usaha. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikannya, lalu menarik kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan modal usaha masih dilakukan secara manual tanpa pencatatan keuangan yang sistematis, serta belum terdapat pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha. Omset penjualan mengalami penurunan karena kurangnya inovasi dan persaingan yang ketat. Dalam aspek promosi, meskipun media sosial seperti Instagram dan WhatsApp telah dimanfaatkan, pendekatan promosi yang digunakan belum maksimal dan kurang menarik bagi konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar UMKM D’Geprek menerapkan sistem pencatatan keuangan sederhana, meningkatkan kualitas promosi melalui konten digital yang menarik, serta melakukan inovasi produk dan layanan guna meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi yang ada.
Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Oleh Satpol-PP Studi Kasus (Didesa Panggulo Kecamatan Botupingge,Kabupaten Bone Bolango) Meriyawati Adam; Rukiah Nggilu; Sabriana Oktaviana Gintulangi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan lepas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya permasalahan hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemiliknya, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Penertiban hewan lepas merupakan tanggung jawab Satpol-PP sebagai pelaksana kebijakan daerah, namun implementasinya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu infrastruktur pendukung seperti ketersediaan kandang atau shelter, tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta koordinasi antar instansi seperti antara pihak desa, kecamatan, dan Satpol-PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek infrastruktur, meskipun pengadaan kandang penampungan telah diajukan, realisasinya masih tertunda karena keterbatasan lahan dan belum tersedianya anggaran dari pemerintah. Dalam aspek kesadaran masyarakat, masih ditemukan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan penertiban hewan, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan oleh Satpol-PP. Adapun pada aspek koordinasi, telah terjadi upaya sinergi antara pihak desa, kecamatan, dan Satpol-PP pada tahun 2024, namun belum dilanjutkan secara konsisten hingga tahun 2025. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti kandang penampungan. Selain itu, perlu ditingkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengendalikan hewan peliharaan. Terakhir, penting untuk membangun sistem koordinasi yang berkelanjutan dan tidak bersifat insidental antara seluruh pihak yang terlibat, demi keberhasilan implementasi kebijakan penertiban hewan lepas di Desa Panggulo.
Co-Authors Asni Nusi Ellys Rachman Elnino Husein Mohi Fadel Ramadhan Ishak Gobel, Lisda Van I Kadek Satria Arsana Karmila Kadili Katili, Andi Yusuf Kurniadi Hasan Kurniadi K. Hasan Lindawaty Arbie Melisa S. Marjun Meriyawati Adam Misbahudin Djaba Olgha S. Nusu Rosnia Banto Sabriana Oktaviana Gintulangi Sofyan Alhadar Srisopyana Latif Tety Thalib Wahidin Lukum Yusnita Yahya