Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Implementation of the Mayor of Bontang’s Circular Letter on the Statement of Physical Land Possession: A Case Study of Bontang Barat District Ramly Ramly; Kus Indarto; Hariati Hariati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 8 No 1 (2026): JGLP, MAY 2026
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v8i1.2628

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Bontang Mayor's Circular Letter concerning the Statement of Physical Land Control in West Bontang District as an administrative policy instrument in local land governance, which emerged in response to the gap between de facto land control practices in the community and the formal land system that requires proof of de jure ownership. This study uses a qualitative approach with a descriptive analytical method, where data is obtained through in-depth interviews with village and sub-district officials, community leaders, and residents directly involved in the process of processing the statement of physical land control, supplemented by limited observation and policy documentation studies. Data analysis is carried out through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions by maintaining data validity through triangulation of sources and methods. The results of the study indicate that the implementation of the Bontang Mayor's Circular Letter takes place contextually and is greatly influenced by the capacity of implementing officials, bureaucratic discretion, as well as the social context and local power relations that develop in the community. This policy was relatively effective in providing temporary administrative recognition and building social legitimacy for land ownership, but on the other hand, it also gave rise to procedural variations, inconsistent service delivery, and differences in public understanding regarding the legal status of the declaration. This finding confirms that the effectiveness of local land policies is determined not only by the smoothness of the administrative process, but also by the clarity of policy communication, the management of apparatus discretion, and the ability of local governments to integrate local administrative policies with the national land reform system and agenda to realize fair, accountable, and inclusive land governance.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA Dyah Rahayuning Perwitasari; Iqbal Saputra Zana; Kus Indarto; Bulan Erika Bato; Lara Ayu Lestari
卷 8 编号 2 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i2.604

Abstract

Peningkatan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan pesatnya transformasi digital, kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan/program digital seperti SIPSN, SIMBA, CRM, dan smart city. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan systematic scoping review, yang mengkaji berbagai sumber literatur baik dari artikel peer-reviewed maupun grey literature untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital telah membawa perubahan signifikan, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform CRM/JAKI dan menyediakan data yang lebih transparan melalui SIPSN, tantangan utama masih ada dalam hal efisiensi, kecukupan infrastruktur, dan pemerataan implementasi serta kesenjangan digital antara daerah maju dan kurang berkembang. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan interoperabilitas data, penguatan infrastruktur digital, serta standarisasi indikator pengelolaan sampah di seluruh Indonesia untuk mendukung pencapaian Indonesia Bersih 2029 secara lebih efektif dan terukur.