Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Journal of Law, Poliitic and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Law and Society Journal of Law and Security Studies Bhayangkara Law Review Law and Justice Research Journal
Joko Sriwidodo
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam Maulana Fahrul Hidayat; Joko Sriwidodo; St Laksanto Utomo
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/cva2yj70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk  penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dan keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian sengketa hak waris anak beda agama, hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat fenomena perbedaan agama dalam satu keluarga baik karna praktik perkawinan beda agama atau perpindahan agama masih sering terjadi dan bahkan dianggap suatu hal yang biasa terjadi,  padahal perbedaan agama dalam satu keluarga diyakini sebagai faktor utama timbulnya persengketaan dikemudian hari terutama dibidang kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian 1. Apa bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama dalam Putusan Pengadilan Agama? 2. Apakah implementasi penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama di Pengadilan Agama menurut prespektif hukum Islam telah mencapai keadilan? Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa terdapat dua bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dalam beberapa Putusan Pengadilan agama yaitu penyelesaian dengan upaya perdamaian melalui mediasi diPengadilan menghasilkan kesepakatan bersama dengan tetap melakukan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris melalui hadiah, hibah atau wasiat. Dan penyelesaian secara formal melalui tahapan proses persidangan yang hasil akhirnya menghasilkan Putusan Pengadilan Agama dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-muslim. Selain itu, pelaksanaan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris muslim kepada anak yang berbeda agama (non-muslim) tujuan utamanya selaras sebagaimana tujuan dalam ajaran agama Islam yaitu mewujudkan keadilan dan mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan sebesar-besarnya kemudharatan dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan (nasabiyah) dan hubungan emosional yang sangat dekat antara orang tua dan anak meskipun keduanya saling berbeda agama.
Mediation of Criminal Cases as an Effort to Settle Criminal Actions Based on Local Wisdom in Indonesia Budisetyowati, Dwi Andayani; Joko Sriwidodo; Rr. Dijan Widijowati; Juanda
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 3 No. 4 (2023): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (August 2023)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v3i4.245

Abstract

Penal mediation is carried out to bring together criminal offenders and victims, so this penal mediation is often also known as "Victim Offender Mediation" (VOM). In Indonesia itself, the use of mediation can be seen in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution. Settlement of cases through mediation is in line with the concept of local wisdom that lives in Indonesian society. The noble values contained in the Pancasila state foundation fade with the times and technology; the values contained therein, such as divinity, justice, decency, harmony, unity, humanity, and mutual cooperation, are no longer reflected in the lives of the nation, state, and society. Society is also included in the formulation of legal products. Penal mediation is less well known among Indonesians. In mediation, the urgency is the value of Pancasila in the settlement of criminal cases in Indonesia, which is the community's need for a progressive, humane criminal dispute settlement that provides a sense of justice for victims, society, and perpetrators, which cannot be carried out by national criminal law. The local wisdom of people in various regions of Indonesia in the settlement of criminal disputes based on deliberation and consensus (mediation) as local institutions has not been utilized optimally in answering this problem. The formation of law in Indonesia is based on historical aspects and is in accordance with the conditions and circumstances of the people. In mediation, it requires the involvement of all stakeholders in solving criminal acts through mediation based on local wisdom using impartial or neutral media and mediators.
Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Atas Tindakan Pelanggaran Izin Tinggal M. Rangga Rantis Veri K; Joko Sriwidodo
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/mp5dph91

Abstract

Artikel ini membahas penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal di Indonesia. Dalam kerangka sistem keimigrasian nasional yang didasarkan pada prinsip selective policy, keberadaan orang asing di Indonesia harus memberikan manfaat serta tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, untuk menganalisis kelemahan normatif dan struktural dalam praktik pemberian dan pengawasan ITAS, khususnya dalam konteks pelanggaran oleh WNA yang menyalahgunakan status tinggalnya untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi dan kejahatan siber. Temuan menunjukkan bahwa kendati regulasi telah menetapkan batasan tegas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi lintas lembaga dan minimnya integrasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi ITAS yang bersifat substantif, berbasis risiko, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal untuk memastikan bahwa prinsip selective policy tidak hanya bersifat normatif, tetapi terwujud secara efektif dalam praktik keimigrasian Indonesia
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP Rama Ramadhan; Lukman Hakim; Joko Sriwidodo
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/x1ncs730

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan dokumen berupa laporan penilaian aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang diatur secara hukum dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Laporan penilaian aset adalah dokumen resmi yang memainkan peran penting dalam transaksi ekonomi, seperti pembiayaan bank, perpajakan, dan akuisisi aset. Namun, dalam praktiknya, dokumen ini sering dimanipulasi atau dipalsukan untuk kepentingan tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian hukum dan finansial bagi pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus untuk menganalisis regulasi hukum serta pertanggungjawaban pidana terkait pemalsuan laporan penilaian aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan penilaian aset yang dipalsukan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, terutama jika dibuat dengan niat jahat untuk menipu atau menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) menjadi landasan untuk pertanggungjawaban pidana dan administratif, baik bagi individu maupun korporasi. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga integritas profesi penilai dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembuktian hukum di Indonesia.
Analisis Yuridis Penanganan Strategi Deradikalisasi Digital Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Mencegah Rekrutmen Terorisme Di Media Sosial Alsihab, Muhammad Aris; Joko Sriwidodo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4647

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran ideologi radikal serta rekrutmen jaringan terorisme di Indonesia. Fenomena pemanfaatan ruang siber oleh kelompok ekstrem, seperti yang terlihat dalam kasus Bahrun Naim, JAD, dan jaringan ISIS, menunjukkan bahwa propaganda, koordinasi, hingga pendanaan teror dapat dilakukan secara tersembunyi dan lintas batas melalui fitur enkripsi dan akun anonim. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis, khususnya terkait efektivitas asas legalitas dan kepastian hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan deradikalisasi digital yang dijalankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri serta menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme berbasis media sosial dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip legalitas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, serta kebijakan operasional Densus 88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi digital memiliki urgensi besar dalam menanggulangi propaganda ekstrem, namun kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan terenkripsi. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan pemantauan digital, serta mekanisme pencegahan dini yang tetap selaras dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Akmal Alfarisi Widodo; Edi Saputra Hasibuan; Joko Sriwidodo
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4967

Abstract

Politik hukum bertujuan untuk memahami secara keseluruhan tujuan dari hasil hukum berdasarkan interaksi antara politik, hukum, dan hasil hukum. Hukum muncul dari keputusan-keputusan politik, sehingga dapat dilihat sebagai hasil pemikiran para pengambil keputusan politik. Idealnya, semua aktivitas politik harus berada di bawah hukum, namun dalam praktiknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh aktivitas politik. Produk hukum memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus dilengkapi dengan naskah akademik. Dalam hubungan dinamis antara hukum dan politik, terdapat kekuatan politik yang kuat untuk mempengaruhi hukum Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika pemerintah memiliki niat politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya, pengaruh politik sangat besar terhadap operasional hukum, dari proses pembuatannya sampai pada pelaksanaannya. Hubungan sebab akibat antara hukum dan politik, khususnya dalam hukum publik, menunjukkan bahwa sistem politik demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populis, sementara sistem politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang konservatif atau ortodoks.
The Protection of Consumers’ Personal Data in Financial Technology–Based Online Lending: A Legal Perspective in Indonesia Joko Sriwidodo; Widodo, Akmal Alfarisi; Ramlani Lina Sinaulan
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5041

Abstract

Technological advancements have accelerated the use of financial technology (fintech), particularly in online lending services, which facilitate public access to credit but simultaneously raise legal challenges related to the protection of consumers’ personal data. Unauthorized collection, use, or dissemination of personal data by online loan providers without the consent of data subjects poses significant risks to consumer rights. This study examines the legal framework governing personal data protection in online lending services in Indonesia and analyzes the sanctions imposed for violations. Using a normative juridical approach, the study reviews relevant statutory regulations, including Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended, and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology–Based Money Lending Services. The findings indicate that service providers are legally obligated to ensure the confidentiality, integrity, and availability of consumers’ personal data and to obtain consent for its use. Violations of these obligations are subject to administrative sanctions, including warnings, fines, restrictions on business activities, and license revocation.
Legal Review of the Attorney General's Authority in Carrying Out Asset Recovery of the Proceeds of Money Laundering Crimes Ade Onny Siagian; ST Laksanto Utomo; Joko Sriwidodo
Law and Justice research journal Vol. 2 No. 2 (2026): April: Law and Justice research journal
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/ljrj.v2i2.140

Abstract

Money laundering is a derivative crime that is frequently associated with corruption and has the potential to cause significant losses to state finances. Efforts to recover assets derived from criminal activities constitute an essential aspect of law enforcement aimed at restoring state losses and creating a deterrent effect for perpetrators. This study aims to analyze the authority of public prosecutors in the investigation of money laundering crimes as well as the mechanisms for state asset recovery based on the authority of the Indonesian Attorney General’s Office. The research method employed is normative juridical research using statutory and case approaches. The results of this study indicate that the Attorney General’s Office possesses clear and legally valid authority to conduct investigations into money laundering crimes as regulated under Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and the Law on the Attorney General’s Office. Prosecutors are authorized to trace, seize, confiscate, and recover assets derived from criminal acts without first proving the predicate offense. This study further emphasizes that although the authority of the Attorney General’s Office has been normatively regulated, in practice, state asset recovery continues to face various obstacles, both in substantive and procedural law, such as inconsistencies in statutory regulations and the suboptimal implementation of non-conviction-based asset forfeiture. Therefore, strengthening regulations and harmonizing legal policies are necessary to ensure that state asset recovery through the handling of money laundering crimes can be carried out more effectively and provide legal certainty.
Co-Authors Ade Onny Siagian Adi Nur Rohman Akmal Alfarisi Widodo Alsihab, Muhammad Aris Arie Herawati Dwi Andayani Budisetyowati Dwi Andayani Budisetyowati, Dwi Andayani Edi Saputra Hasibuan Juanda Lukman Hakim M. Rangga Rantis Veri K M.S. Tumanggor Maulana Fahrul Hidayat Noh Chang Dong Palmawati Taher Rama Ramadhan Ramlani Lina Sinaulan St Laksanto Utomo Tofik Yanuar Candra Tofik Yanuar Chandra Widijowati, Rr. Dijan Widodo, Akmal Alfarisi