Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Kartika: Jurnal Studi Keislaman Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Azazy, Yusup
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DI APLIKASI MARKETPLACE SORABEL PT SALE STOK INDONESIA Adawiyah, Robiatul; Azazy, Yusup
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 (2020): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v7i2.12897

Abstract

Pada era modern ini, cara transaksi dan objek jual beli sangat beragam, salah satunya yaitu jual beli dengan sistem dropshipping di aplikasi marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia. Dropshipping merupakan suatu sistem jual beli dimana penjual dalam menjual produknya tidak memiliki stok persediaan. Dropshipper hanya perlu memajangkan atau memasarkan produk yang dijualnya tanpa harus memiliki sto produk yang dipasarkannya itu dan salah satu marketplace yang menyediakan sistem ini adalah marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan kepatuhan syari’ah untuk model bisnis sistem dropshipping di aplikasi marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Mekanisme jual beli online dengan sistem dropshipping di Sorabel ini sama seperti jual beli sistem dropshipping  pada umumnya dimana fungsi dan tugas dropshipper itu menjual barang milik supplier dan adapun hasil dari pekerjaan yang telah dilakukannya maka ia akan mendapatkan komisi (ujrah). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem dropshipping di aplikasi marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia peneliti menilai akad yang relevan terhadap sistem dropshipping tersebut adalah akad ji’alah. status hukum jual beli dengan sistem dropshipping di aplikasi marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia dibolehkan karena para dropshippernya langsung mendaftar sebagai member resmi.
Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Smart Wallet dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang NO 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam Galih, Muhammad Rakyan; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47092

Abstract

Fenomena penipuan investasi online yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi online smart wallet dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi online smart wallet, memahami tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi online smart wallet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, investasi online yang dilakukan melalui aplikasi smart wallet jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi online melalui aplikasi smart wallet memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan smart wallet.Kata Kunci: Penipuan Investasi Online, Smart Wallet, TazirFenomena penipuan investasi online yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi online smart wallet dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi online smart wallet, memahami tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi online smart wallet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, investasi online yang dilakukan melalui aplikasi smart wallet jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi online melalui aplikasi smart wallet memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan smart wallet.
Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam Irfan Fadil, Muhammad; Azazy, Yusup; Rozikin, Opik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.26262

Abstract

This study is motivated by the differences in the application of sanctions between positive law and Islamic criminal law for perpetrators of traffic accidents resulting in death due to negligence. The main issue in this study is the discrepancy between the types of sanctions imposed by judges in the positive legal system and those recommended by Islamic criminal law. The purpose of this research is to analyze and compare the forms of accountability applied to perpetrators under both legal systems and to evaluate the implications of justice for both victims and offenders. The method used is normative juridical with a conceptual and case approach. Data were obtained through literature study of court decisions and relevant scholarly works, followed by qualitative analysis of the sanction concepts in both legal systems. The findings indicate that sanctions under positive law tend to emphasize imprisonment, even when the act is committed due to negligence. In contrast, Islamic criminal law classifies such acts as unintentional offenses that are not punishable by imprisonment, but rather require financial compensation to the victim’s family and moral redemption by the offender. This approach is considered to prioritize restorative justice values and the restoration of social relationships. This research recommends the integration of restorative justice principles into the criminal justice system, particularly in cases involving unintentional acts, in order to achieve a more proportional and humane form of justice. Keywords: Accident, Negligence, Islamic Criminal Law, Sanction, Diyat
CRIMINAL SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN ACTS OF VIOLENCE LEADING TO MURDER IN ISLAMIC CRIMINAL LAW: A Case Analysis of Verdict No. 170/Pid.B/2021/PN.Pwk Septiani, Nabila; Azazy, Yusup; Najmudin, Deden
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 12 No 3 (2025): al-Ulum: Journal of Islamic Education, Research and Thought
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/alulum.12.3.2025.311-321

Abstract

The concept of participating in a criminal act refers to the involvement of several parties in committing a crime, either directly or indirectly, such as through incitement, orders, assistance, or due to negligence. In Islamic criminal law, this act is classified as jarimah which is contrary to the principle of Maqāṣid al-Syarī'ah. The sanctions imposed can be qiṣāṣ (appropriate retribution) or diyāt (fine). This study aims to examine the basis of judges' legal considerations in imposing criminal penalties in cases of participating in premeditated murder, focusing on Decision Number 170/Pid.B/2021/PN.Pwk. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, using primary and secondary data. The results of the analysis showed that the defendant Rasta was legally and convincingly proven to have participated in the murder of the victim Fransisco Tamalu, so he was charged with Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The panel of judges considered juridical and non-juridical aspects, as well as evidence in the form of witness statements, letters, and confessions of the defendant. The implications of this study show the importance of harmonization between Indonesian positive law and Islamic criminal law principles, especially in dealing with the involvement of other parties in criminal acts. This research can be a reference for judges, academics, and policymakers in developing a more fair and substantive justice approach to punishment.
Pendampingan Terhadap Masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Tentang Keabsahan Perceraian yang Tidak Diajukan Ke Pengadilan Azazy, Yusup; Madaniyah, Fathimah
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.5250

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman secara sosial tentang perceraian yang tidak diajukan ke pengadilan. Dari sudut pandang sosial, keabsahan perceraian yang tidak dilajukan ke pengadilan dianggap sah. Sebagaiman terjadi pada masayarakat Desa Sukatani Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Namun, menurut perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, hal itu tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dan dampak perceraian yang tidak diajukan ke pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Compreng Kabupaten Subang sampai adanya pendampingan tentang aturan perceraian yang tidak diajukan ke pengadilan. Riset ini menggunakan metode pendampingan (Personal Aproach dan Community Aproach), metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan mengkaji topik-topik yang ada di buku, jurnal dan berita-berita yang faktual yang berhubungan dengan penelitian dengan melakukan analisi terhadap isi (content analysis) dan waancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya perceraian yang tidak diajukan ke pengadilan di Desa Sukatani Kecamatan Compreng dianggap sah, dikarenakan mereka tidak tahu aturan, tidak mau ke pengadilan, tidak mau resiko biaya dan takut ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena mereka ketidaktahuan tentang aturan perceraian secara sah. Penelitian ini merekomendasikan bahwa dampak dari pereceraian yang tidak diajukan ke pengadilan adalah legitimasi perceraian, hak asuh, warisan dan kesulitan administrasi.
Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perspektif Hukum Pidana Islam Muhammad Hilmi Aziz; Arif Faizal, Enceng; Azazy, Yusup
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 3 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (November)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i3.362

Abstract

This study aims to analyze the criminal sanctions for the smuggling of imported second-hand clothing as stipulated in Article 102 of Law Number 17 of 2006 on Customs, viewed from the perspective of Islamic criminal law. The research employs a normative juridical method with a statutory and comparative approach, supported by secondary data derived from legal literature, statutory regulations, and official government reports. The findings indicate that the smuggling of imported second-hand clothing constitutes an economic crime that undermines fiscal integrity, public health, and the domestic textile industry. Article 102 provides for imprisonment and fines as sanctions, reflecting the taʿzir category in Islamic law, punishments determined by the ulil amri (legitimate authority) for maintaining public order and welfare. The analysis also reveals a strong alignment between positive law and Islamic criminal principles, particularly in achieving maqaṣid al-syari‘ah objectives such as the protection of wealth (ḥifẓ al-mal), life (ḥifẓ al-nafs), and social stability. Therefore, strengthening law enforcement, border surveillance, and public awareness is essential to uphold justice and prevent recurrent smuggling practices that harm the nation’s economic and moral order.
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Justice Collaborator: Analisis Pasal 10A Ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 Fauziah, Anindi Yuli; Najmudin, Deden; Azazy, Yusup
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 11 No 1 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v11i1.12332

Abstract

This research aims to analyze the legitimacy and position of the justice collaborator within the Indonesian criminal justice system and to assess its compatibility with the principles of Islamic criminal law. The method used in this research is a normative juridical approach with statutory and conceptual approaches. The research data were obtained through a literature study of primary legal materials in the form of legislation, the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011, as well as Islamic legal sources such as the Qur’an, Hadith, and literature on fiqh jinayah. The results of the study indicate that the regulation of justice collaborators in Indonesian positive law provides legal protection and recognition in the form of sentence reductions for perpetrators who cooperate in revealing crimes. From the perspective of Islamic criminal law, this concept can, in principle, be accepted through the approach of tahfif al-‘uqubah (mitigation of punishment), taubat nasuha (sincere repentance), and considerations of public benefit (maslahah mursalah). This research finds a point of convergence between national law and Islamic law, particularly in efforts to realize substantive justice and the protection of public interests.
Co-Authors Al-Hakim, Sofian Arif Faizal, Enceng Didi Sumardi, Didi Fauziah, Anindi Yuli Galih, Muhammad Rakyan Indah Lestari Kusuma Irfan Fadil, Muhammad Kholik, Muhamad Abdul Kusuma, Indah Lestari Madaniyah, Fathimah Muhammad Hilmi Aziz Najmudin, Deden Nassarudin, Ende Hasbi Rahma Atqiya, Auliya Raihan, Muhammad Sultan Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah Rozikin, Opik Rusmani Rusmani Rusmani, Rusmani Septiani, Nabila Sofian Al Hakim, Sofian