Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.341
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Tourism Scientific Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Jurnal Media Administrasi Terapan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Education Sciences (Edusci) Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sciences Dynamics Social : International Journal of Social Sciences and Communication
Sedarmayanti, Sedarmayanti
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Akuntabilitas Sebagai Salah Satu Alat Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i1.595

Abstract

Sejak munculnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan, kinerja instansi pemerintah semakin menjadi sorotan, dan masyarakat mulai banyak menuntut nilai yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan intansi pemerintah. Tuntutan tersebut, diutarakan karena masyarakat masih merasa belum puas atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Sampai saat ini, pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya belum dilakukan secara obyektif, hal tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya sistem pengukuran kinerja yang berisi keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah.
Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i3.520

Abstract

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN (good governance and clean government). Pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk framework legal institution dan regulator dimana dalam framework ini “governance system” dikembangkan. Dengan demikian maka wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat madani diharapkan dapat segera tercapai.
Restruturisasi dan Pemberdayaan Instansi Pemerintah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.577

Abstract

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupkan issue yang paling mengemuka pengelolaan administarsi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerinta untuk melaksanakn penyelenggaraan pemerintahan yang baik adlah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengarugh globalisasi. Pola lama penyelengagaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudh seharusnya diresponsoleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Kebijakan Kepegawaian di Era Otonomi Daerah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.504

Abstract

Pegawai yang harus dimiliki oleh daerah, selain harus memiliki jiwa dan moral yang kuat untuk membangun secara mandiri, juga menuntut adanya kualitas yang tinggi sehingga dapat membantu daerah untuk lebih berkembang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya jiwa dan mental pegawai yang mampu membangun kesadaran yang tinggi bahwa tugas utama pegawai adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah menuntut kualitas pegawai yang dapat diandalkan. Untuk itu maka peran pegawai pada semua tingkat sangat strategis karena pola pikir dan sikap mental mereka menentukan kualitas pelayanan, kinerja dan kemampuan bersaing organisasinya di era otonomi daerah dan di era globalisasi dewasa ini.
Transparency and Accountability of State Property Management (BMN) in the Police Logistics System at the East Java Regional Police Logistics Bureau Nita Febrianti; Fedianty Augustinah; Sedarmayanti Sedarmayanti
Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2026): January: Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sc
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/educationaldynamics.v3i1.284

Abstract

This research investigates transparency and accountability in the management of state-owned assets (BMN) at the East Java Regional Police's Logistics Bureau as a step toward enhancing effective, adaptive, and integrity-focused governance in police logistics. The research context arises from the growing public call for transparency and accountability in managing state assets, in line with policies for bureaucratic reform and digitalization in the police logistics framework. This study utilized a qualitative descriptive approach involving in-depth interviews, observations in the field, and analysis of documents. The results show that adopting a unified digital system has enhanced the efficiency of asset management, sped up inventory operations, and reduced the risks of asset misuse. Nonetheless, obstacles persist, such as restricted human resource capacity, data alignment problems, and inadequate performance-based assessments. The conversation emphasizes that effective asset management relies on the implementation of adaptive governance, motivation for public service, and precise performance assessment systems. The research indicates that the integration of digital innovation, professional skills, and a robust commitment to public accountability is crucial for creating transparent and sustainable governance in police logistics
Collaborative Governance in Service Innovation: A Study of Dukcapil with the Religious Court in the Integrated Marriage Legalization Service Program in Raja Ampat Ivana Beatrice Manpioper; Amirul Mustofa; Sedarmayanti Sedarmayanti; Dian Ferriswara
Dynamics Social : International Journal of Social Sciences and Communication Vol. 2 No. 2 (2026): International Journal of Social Sciences and Communication
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/dynamicssocial.v2i2.284

Abstract

This study aims to analyze the practice of collaborative governance in the innovation of population administration services through the integrated marriage legalization (isbat nikah) program implemented by the Civil Registration and Population Office (Dukcapil) in collaboration with the Religious Court. The program represents a governmental initiative to provide legal certainty for unregistered marriages while improving citizens’ access to legal identity documents. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis to examine inter-organizational collaboration in public service delivery. The analytical framework refers to the collaborative governance model developed by Chris Ansell and Alison Gash, focusing on three key dimensions: starting conditions, institutional design, and facilitative leadership. The findings indicate that the initial conditions of collaboration were driven by the high number of unregistered marriages and the institutional limitations of each agency in addressing the issue independently. In terms of institutional design, the collaboration is supported by formal cooperation agreements, clear division of roles, and integrated service mechanisms among participating institutions. Furthermore, facilitative leadership plays a crucial role in fostering coordination, communication, and shared commitment among stakeholders. The study concludes that collaborative governance in the integrated marriage legalization service program enhances the effectiveness of population administration services while providing legal certainty for citizens.
Capacity Building of Government Officials in the Implementation of Electronic-Based Government Systems Abdi Susanto; Amirul Mustofa; Sedarmayanti Sedarmayanti; Dian Ferriswara
Dynamics Social : International Journal of Social Sciences and Communication Vol. 2 No. 2 (2026): International Journal of Social Sciences and Communication
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/dynamicssocial.v2i2.285

Abstract

This research aims to analyze the capacity building of government personnel in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) at the Department of Communication and Informatics of Gresik Regency, which plays a strategic role in digital governance. This study uses a qualitative approach focusing on capacity development strategies and constraints at individual and organizational levels. The findings show that capacity building is carried out through two main strategies: human resource development and organizational strengthening. In human resource development, the establishment and training of an internal assessor team serve as key instruments in supporting SPBE implementation. This team represents institutionalized capacity, enabling the organization to independently conduct monitoring, evaluation, and quality assurance processes in a sustainable manner. This approach reflects a long-term strategy to strengthen institutional independence and reduce reliance on external parties. In organizational strengthening, capacity building focuses on optimizing organizational structure, work systems, coordination mechanisms, and regulatory support, including standard operating procedures. However, several constraints were identified. At the individual level, there is an imbalance in technical competencies, especially in information technology skills. At the organizational level, the lack of optimal follow-up after training highlights the need for more integrated human resource planning. These findings indicate that capacity building in SPBE implementation requires a systemic, well-planned, and sustainable approach to achieve effective, adaptive, and responsive digital government governance in the public sector.
Evaluation of the Impact of Leadership Training on Organizational Service Effectiveness in the Tambrauw Regency Government Yacoba Tabita Kinho; Amirul Mustofa; Sedarmayanti Sedarmayanti; Dian Ferriswara
Dynamics Social : International Journal of Social Sciences and Communication Vol. 2 No. 2 (2026): International Journal of Social Sciences and Communication
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/dynamicssocial.v2i2.287

Abstract

This study aims to evaluate the impact of leadership education and training on organizational service effectiveness within the Tambrauw Regency Government, Papua. Leadership training is an important instrument in developing the competencies of Civil Servants to enhance leadership capacity, managerial skills, and public service quality. However, its implementation needs evaluation to determine its impact on organizational performance and service effectiveness. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The analytical framework applied is the Kirkpatrick training evaluation model, covering reaction, learning, behavior, and results. Data collection was conducted through documentation studies, policy analysis, and literature review on civil servant development and public services. The results indicate that leadership training has a positive impact on improving civil servant competencies and service effectiveness. At the reaction level, participants showed high satisfaction with training materials and methods. At the learning level, there was improvement in leadership knowledge and skills. At the behavior level, participants demonstrated more professional work attitudes, better coordination, and improved decision-making. At the results level, training contributed to improved service quality, efficiency, and innovation. However, challenges remain, including limited resources, hierarchical bureaucratic culture, and weak policy support. Therefore, strong local government commitment is needed to enhance training quality and organizational support. This study contributes to public administration research and offers practical insights for policy development.
Co-Authors Abdi Susanto Amirul Mustofa Andry Herawati Anggoro, Bagus Ardiansyah Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Aryanti, Della Aryanti, Della Augustinah, fedianty Carlita, Irene Melati Dahlan, Salma Zaini Dakhi, Gusti Nella Resna Dakhi, Gusti Nella Resna Didin Saepudin Dindin Rozadin Edah Jubaedah Eko Nur Siswanto Elianie, Ertis Lita Elianie, Ertis Lita Ertis Lita Elianie Fedianty Augustinah Fikriatus Soliha Guke Yolan Safer Gusti Nella Resna Dakhi Hamdani, R. Kartono Hanny Hafiar Hari Haryanto Haryanto, Hari Haryanto, Hari Herdi Risman Herdi Risman Hidayatuloh, Cepi Indra Muliawan Ivana Beatrice Manpioper Jubaedah, Edah Kamariyah, Sri KOSASIH KOSASIH, KOSASIH Kurhayadi Kurhayadi Kushendar, Deden Hadi Kuswanto, Lindawati Kuswanto, Lindawati Lindawati Kuswanto Lusiana Lusiana Maria Iflah Mulyaningsih Nefi Aris Ambar Asmara Nita Febrianti Nita Nurliawati Nunur Rahadian Rahadian, Nunur Rahadian, Nunur Rahmanidal, Arshad Risman, Herdi Risman, Herdi Rizki Amalia Rohana, Yana Rozadin, Dindin Rozadin, Dindin Safer, Guke Yolan Safer, Guke Yolan Satrio, Gemma Duke Siswahyudianto Siswanto, Eko Nur Siswanto, Eko Nur Soliha, Fikriatus Sri Kamariyah Suriyana, Nofsri Teni Listiani Tri Hapsari, Kristanti Utoyo, Widjajanti Wawan Hermawan Yacoba Tabita Kinho Yunita Yunita Zefriyenni Zefriyenni, Zefriyenni