Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) JHCLS JURNAL DISCRETIE MILRev: Metro Islamic Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Ervina Yulianti Mohamad; Albertus Sentot Sudarwanto; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17692

Abstract

AbstractThis paper aims to determine the law enforcement of the administration of the transfer of mangrove forest function in Pohuwato Regency with reference to the provisions of Article 36 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits and Regional Regulations Number 13 Year 2013 on Mangrove Ecosystem Management. This research is an empirical legal research supported by approach of law and case approach. The results showed that the total area of mangrove forest based on the function in Pohuwato Regency are 15,600,81 ha while the mangrove forest area that has been converted into dyke is 7,679.64 ha. In Local Regulation No. 13 of 2013 on Mangrove Ecosystem Management determines the area that can be used as a pond business, namely limited protected area of no more than 5 percent of the total area and fishery cultivation area contained in other areas of use. From the data obtained all the ponds in the mangrove forest area does not have the environmental permit required by Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management.Keywords: The Law Enforcement Administration, Mangrove Forest Function Transfer, Environmentally Friendly Development                                                                                                                   AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didukung pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dari total luas kawasan hutan mangrove berdasarkan fungsi di Kabupaten Pohuwato yaitu 15.600,81 Ha sedangkan kawasan hutan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi usaha tambak yaitu 7.679,64 ha. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove menentukan kawasan yang bisa dijadikan usaha tambak yaitu kawasan lindung terbatas tidak lebih dari 5 persen total kawasan dan kawasan budidaya perikanan yang terdapat di areal penggunaan lain. Dari data yang diperoleh semua usaha tambak di kawasan hutan mangrove tidak memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Alih Fungsi Hutan Mangrove, Pembangunan Berwawasan Lingkungan
PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG CACAT HUKUM DENGAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) Rafiq Adi Wardana; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.189 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban PPAT atas akta yang cacat hukum. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibutanya, dalam hal ini akta jual beli, Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, seperti mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, namun dalam Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PT.TK terdapat kekeliruan dari PPAT sehingga menyebabkan aktanya dinyatakan cacat hukum. Pada dasarnya PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sebaiknya PPAT bersikap lebih teliti agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.Kata kunci : Pertanggungjawaban; Akta Jual Beli; PPAT
KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN AKTA JUAL BELI TANAH TERKAIT SYARAT SUBJEKTIF Fatmawati .; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.234 KB)

Abstract

 AbstrakTujuan  artikel ini adalah mengetahui permasalahan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembatalan perjanjian akta jual beli tanah dan akibatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dipandang dari sudut bentuknya, penelitian hukum ini  menggunakan metode penelitian perskritif, yaitu suatu penelitian yang ditujuakan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perjanjian akta jual beli tanah ini adalah: a) Harga jual beli yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, b) dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah dihadapan PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, c) obyek jual beli ternyata di kemudian hari dalam keadaan sengketa, d) para pihak tidak melunasi kewajibannya dalam membayar. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perjanjian akta jual beli tanah yang terkait syarat subjektif adalah para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, seperti mengembalikan pembayaran yang telah diterima, denda dan ketentuan lainnya yang telah diperjanjikan.Kata Kunci : Pembatalan; Perjanjian Pengikatan Jual Beli;  Akte.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI TANAH DAN KUASA MENJUAL (Putusan Nomor : 173/K/Pdt/2012) Mita Ardianti; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of this article are to investigate based of the judge's consideration in deciding the case of abuse of authority of the power of attorney in the agreement of sale and purchase of land and the power of selling (verdict number: 173/K/Pdt/2012). This article is a normative juridical article, which is in the form of diagnostic and perspective that is to examine the principles of law, and legal systematics. Based on the result of the article and discussion it can be concluded that the abuse of authority done by the authorized party in the agreement of sale and purchase of land and the power of sale is not disputed by the judge and keeps running as it should. The heirs of the power of attorney in this matter shall not enjoy legal protection from the decision of the Supreme Court and shall not be compensated for any damages resulting from the abuse of power they have undergone. Based on the decision of the Supreme Court it is expected that the judge in deciding cases using applicable laws and regulations must follow and understand the values of law and sense of justice that lives in the community.Keywords: Power of Sale, Sale and Purchase Agreement, Misuse of Authority.AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan wewenang penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual (putusan nomor : 173/K/Pdt/2012). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektif yaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual tidak dipermasalahkan oleh hakim dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ahli waris pemberi kuasa dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut dan tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat penyalahgunaan pemberian kuasa. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan agar hakim dalam memutus perkara menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku serta harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Kata Kunci: Kuasa Menjual, Perjanjian Perikatan Jual Beli, Penyalahgunaan Wewenang. 
PEMBERIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG AKAN DIBANGUN APARTEMEN Gemarani Harsari; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHousing is one of the basic needs of every human being. With the rapid growth of the economy, especially in major cities of Indonesia, the increasing need for housing is not balanced with the availability of land that is fixed in character. Therefore, the construction of a vertical residence is the right answer in overcoming this problem. Construction of apartment building can be undertaken by private developers using the credit capital provided by the bank using the guarantee of the mortgages imposed on the land along with the building, the plants and all work results which will be available in the unity of the apartment complex. This research aims to examine and determine the policies that are in the imposition of mortgages to the object using contingency plan based on legislation. Using empirical juridice method, this study yields the conclusion that even though the mortgages have an indivisible character, this does not hinder any distribution of the mortgages guarantee object on the land of the apartment building location by using the roya partial system in issuance of credit. Passwords: Mortgage Guarantee, Object Sharing Guarantee, Apartment / Flats                    Construction Loan, Roya PartialAbstrakTempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Dengan pertumbuhan perekonomian yang berjalan pesat khususnya di kota – kota besar Indonesia maka meningkatnya pula kebutuhan tempat tinggal yang tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang bersifat tetap. Oleh karena itu pembangunan tempat tinggal secara vertikal merupakan jawaban yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Pembangunan Rumah Apartemen dapat dijalankan oleh developer swasta menggunakan modal kredit yang diberikan oleh bank menggunakan jaminan Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah beserta bangunan, tanaman dan hasil karya yang aka nada yang merupakan kesatuan dari kompleks apartemen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan kebijakan yang dalam pembebanan hak tanggungan terhadap obyek yang menggunakan sistem pertelaan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Menggunakan metode yuridif empiris, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Walaupun Hak Tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi tetapi hal ini tidak menutup adanya pembagian obyek jaminan Hak Tanggungan atas tanah lokasi pembangunan apartemen dengan menggunakan sistem roya partial dalam pemberian kredit.  Kata Kunci: Jaminan Hak Tanggungan, Pembagian Obyek Tanggungan, Rumah          Susun/ Apartemen, Kredit, Roya Partial.
PELANGGARAN JABATAN (PPAT) DALAM HAL PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA PPAT (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl.) Dwi Sersio Nugraheni Pangastuti W.P; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.558 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran jabatan PPAT dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) pada Register No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl). Penelitian ini bersifat hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan  observasi, dan studi pustaka dengan melakukan dan mencari data tentang bentuk  pelanggaran jabatan PPAT yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Metode analisis data menggunakan  teknik yakni pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah : bentuk  pelanggaran jabatan PPAT dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) pada Register No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl), dan perjanjian jual beli antara para penggugat dengan Tergugat I batal maka akibat hukumnya adalah sertifikat hak milik atas nama Hermanus I Ketut Suyatra kembali lagi menjadi hak milik Agustinus Sastro Suparjo dan oleh karena itu maka dengan Putusan ini memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Pejabat PPAT sebagai bentuk pelanggaran jabatan (PPAT) dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) oleh Pengadilan Negeri  (Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl), yakni untuk menghapus daftar nama pemegang hak Hermanus I Ketut Suyatra dan mendaftarkan dan atau mencatatkan kembali nama Agustinus Sastro Suparjo sebagai pemegang hak atas objek tanah pada buku tanah. Mendaftar kembali nama pemilik semula pada objek tanah adalah sepenuhnya kewenangan administratife dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Kata Kunci : pelanggaran; perjanjian jual beli; pejabat pembuat akta tanah.
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SRAGEN Hermita Ambar Sari; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this thesis is to know and analyze the Agreement of Sale and Purchase of Land Sell in Sragen regency which has not run effectively in order to realize legal certainty. This research is empirical. Methods of data collection using observation, interview, literature study and field study. Methods of data analysis using several stages ranging from data collection, data analysis and final retrieval. Although the legal force of the deed of binding agreement of sale and purchase of land rights made by Notary in the execution of the Deed of Sale is strong (notary certificate is authentic deed), in practice there are still many people who do the activity of buying and selling rights to their land using customary law. The ideal bonding and sale agreement for land titles and protecting the parties depends on the strength of the contract of sale and purchase made and the clauses contained in the PPJB must also reflect preventive and repressive legal protections. Legal efforts made by the parties if there is a problem either party to default can be reached through two options namely non litigation and non litigation. The use of PPJB as a legal breakthrough in the implementation of land sale and purchase transactions has not been so well known by the people in Sragen Regency. The land purchase agreement shall serve as a proof if one of the parties is defaulted and to demand based on an agreed article. The parties in making the deed of buying and selling before the notary, really understand the promised clauses, so that all the contents of the deed of buying and selling is actually known and understood by both parties. Suggestion :1) The parties should make a deed of buying and selling before the notary, completely understand the promised clause. 2) For the Notary in the Deed of Sales of Bid Belt must be firmly in its articles about clause about wanprestasi so that party either seller or buyer get legal protection.Keywords: Sale and Purchase Agreement, Legal Protection, Legal CertaintyAbstrakTujuan ditulisnya tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah di Kabupaten Sragen yang belum berjalan secara efektif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Meskipun kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah kuat (akta notaril yang bersifat akta otentik), dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli hak atas tanahnya menggunakan hukum adat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang ideal dan dapat melindungi para pihak, tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat serta klausul yang tercantum dalam PPJB harus pula mencerminkan perlindungan hukum yang preventif  dan represif.  Penggunaan PPJB sebagai upaya terobosan hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah belum begitu diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Sragen. Perjanjian pengikatan jual beli tanah berfungsi sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi dan untuk menuntut berdasarkan pada pasal pasal yang telah disepakati. Saran yang diajukan oleh penulis adalah: 1) hendaknya para pihak benar-benar memahami klausul yang diperjanjikan, 2)  Bagi para Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Belinya harus secara tegas menuliskan dalam pasal-pasalnya tentang klausul mengenai wanprestasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi adalah menempuh jalur non litigasi dan litigasi.Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum
Analysis of the Legality of the Enactment of Law Number 2 of 2012 in the Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest, from a Review of Fulfillment of Legal Basic Values Ismiyanto Ismiyanto; AL Sentot Sudarwanto; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) 2020: PROCEEDINGS ICTESS
Publisher : PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to conduct a study and analysis of the substance of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, in order to ascertain whether the law has met the basic values of the law, so that it can be seen to what extent its validity is valid from philosophical, juridical, and sociological reviews. This research is a normative or doctrinal legal research, using a statute approach, while the type of data is secondary, obtained from document review and literature study of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique uses an interactive model. The results of this study indicate that the land acquisition legal system or Law Number 2 of 2012 has validity from a juridical review, but does not have validity from a philosophical review and from a sociological review. Based on the results of the above research, it is recommended that the Government immediately revise Law Number 2 of 2012. Key words: validity, land acquisition, fair
Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Sinung Bagas Pramuaji; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Discretie Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v1i2.50233

Abstract

The aims of this research is to find out the implementation of the duties and authority of the Environmental Department of Sukoharjo Regency in conducting environmental supervision and monitoring, especially the quality of the Samin River water and the obstacles it experiences. This research uses empirical legal research method or non-doctrinal research. The type of data used is primary data that was obtained from field data which is the object of research, namely the Sukoharjo Environmental Department, and uses primary legal materials, namely statutory regulations and uses secondary legal materials in the form of relevant books and articles. Based on the results of the research, the authors obtained the answers of the problem of the Environmental Department of Sukoharjo Regency in conducting environmental supervision and monitoring by conducting field observations and sampling of river water, laboratory testing of water samples, and supervising and coaching alcohol craftsmen in Ngombakan Village who throw away their garbage into the river. Then, the obstacles experienced by the Environmental Department of Sukoharjo are the lack of budget for monitoring funds and the lack of public awareness to protect the environment by not throwing away their garbage directly into the river.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Izin Pendirian Bangunan Homestay Di Sempadan Pantai Klayar Kabupaten Pacitan Silvananda Adping; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Rosita Candrakirana
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2024): September : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i3.543

Abstract

This research is an effort to describe and examine the problems, first regarding the Policy Arrangements for Homestay Building Permits on the Border of Klayar Beach, Pacitan Regency. Second, regarding the Effectiveness of Implementing the Permit Policy for the Establishment of Homestay Buildings on the Border of Klayar Beach, Pacitan Regency. The research method used is an empirical legal research method with a descriptive nature using a Sociology of Law approach. The results of the research show that there are problems that have not been resolved by Pacitan Regency in implementing the Homestay building permit policy on the Klayar Beach Border, Pacitan Regency, namely the absence of regulations within the Pacitan Regency area relating to specific arrangements regarding Homestay building permit procedures on the Beach Border. Therefore, the Regional Government needs to create a Building Approval (PBG) policy that can accommodate the interests of the community without ignoring environmental interests. Specifically related to building permit policies to realize the principle of ease in obtaining building permits.
Co-Authors Abidana Mazida AGUS RIYANTO Al Sentot Sudarwanto Al. Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Arif Wibowo Dwi Sersio Nugraheni Pangastuti W.P Endang Retno Suryowati Ervina Yulianti Mohamad Fandi Satria Fatma Ulfatun Najicha Fatmawati . Fendi Nugroho Fine Ennandrianita Gemarani Harsari Hari Purwadi Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hermita Ambar Sari Isharyanto , Ismiyanto Ismiyanto Lego Karjoko M. Hudi Asrori Mita Ardianti Mohammad Zamroni Muhammad Ainurrasyid Al Fikri Muhammad Restu Putra Pratama Nathania Olga Br Nababan Nurul Ernawati Oloan Sitorus Prima Suhardi Putra Rafiq Adi Wardana Rofiq laksamana Rosita Candrakirana Rulla Paundryanagari Sahid Setiono Setiono Silvananda Adping Sinung Bagas Pramuaji Widiatama Yuli Isnandar