Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Keamanan Nasional Journal of Law and Security Studies INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI
Masri, Esther
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia Okta Permana, Daffa; Masri, Esther; Handayani, Otih
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3295

Abstract

Di Indonesia, kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan sering terjadi dan cukup tinggi. Penganiayaan hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Hak asasi hewan Internasional diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Istilah hak asasi hewan mulai dipopulerkan sejak tahun 1964 hingga awal tahun 1970-an. Kala itu objektifikasi hewan sudah dianggap melampaui batas seperti tindakan yang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, tidak memberikan makanan dan minuman serta tindakan di luar dari batas kelaziman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan serta kekuatan hak asasi hewan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum serta bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan manusia masih banyak terjadi maka pentingnya sosialisasi mengenai hak asasi hewan dan penyempurnaan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hewan sehingga penanganan tindak kekerasan dan penganiayaan hewan segera dapat dilakukan.
Membangun Karakter Remaja Upaya Pencegahan Kenakalan Di Sekolah Komunitas dan Bermasyarakat Handayani, Otih; Hirwansyah; Masri, Esther
Abdi Bhara Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/c8az6012

Abstract

Masa remaja adalah masa seorang individu mengalami perubahan tubuh, emosi, minat dan perilaku. Masa remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial seperti terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian, genk motor dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan suatu penyimpangan sosial karena kegagalan individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri. Penyimpangan sosial merupakan bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Perilaku menyimpang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadi kenakalan remaja adalah sikap mental yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, pelampiasan rasa kecewa, kemiskinan dan pergaulan yang buruk. Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja dapat dilakukan dengan tindakan  pencegahan (preventif), penindakan (represif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Yayasan Rosyidaturrohmah Boarding School Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang secara langsung berinteraksi dengan para siswa pesantren tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan kenakalan remaja di sekolah, komunitas dan masyarakat serta aspek hukum mengenai kenakalan remaja sehingga para siswa menyadari perbuatan kenakalan remaja dapat dikenakan sanksi agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis dan dalam tataran praktis.
Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak Legal Consequences of Unilateral Cancellation of Sri Wahyuni, Sri Wahyuni; Masri, Esther; Hadrian, Endang; Sufiarina, Sufiarina
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 8 NO 2 TAHUN 2022
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/b6e0e729

Abstract

The agreement begins with the agreement of the parties who made it, and fulfills the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code agreement. The agreement made will give rise to rights and obligations for the parties who made it, but what if the agreement made is canceled unilaterally, this will certainly cause losses for the other party. According to Article 1338 paragraph 1 the agreement made must be based on good faith, meaning that the agreement is not enough only to fulfill the elements of the legal requirements of the agreement but to become the most important unit in implementing the contents of the agreement by upholding the principle of good faith of the parties making it, From some of the data presented, several legal cases and considerations of the panel of judges will be analyzed. The theory of legal certainty and the theory of justice are used to analyze the normative legal research method with a case approach is used in this study. To find out what the legal consequences are for the unilateral cancellation of agreements that have been agreed upon by the parties and the discussion in this case it is important to know legal certainty and justice for the parties in order to create a sense of security in society when making agreements.
Halal Product Assurance as Legal Protection for Muslim Consumers in Indonesia Masri, Esther; Irianto, Sigit; Masriani, Yulies Tiena; Falah, Syauqi Muhammad Shobibul
Al-Ahkam Vol. 35 No. 1 (2025): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2025.35.1.26384

Abstract

This research is motivated by the still-weak legal protection for Muslim consumers in Indonesia concerning the circulation of products without clear halal certification, despite existing regulations such as Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This study aims to analyze the implementation of halal product assurance and its effectiveness in providing legal protection for consumers and formulate strategies for strengthening the existing regulatory framework. This research uses a normative juridical method combined with an empirical approach through field interviews with business actors, relevant authorities, and consumers to obtain firsthand data. The findings indicate that while the legal framework is adequate, its implementation faces several challenges, including limited infrastructure, a lack of understanding among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and weak law enforcement. Based on these findings, the study recommends strengthening the sanctions stipulated in Article 56 of the Halal Product Assurance Law, increasing the capacity of halal inspection and auditing institutions, and enhancing inter-agency collaboration to ensure that all circulated products are halal-certified, thereby providing stronger legal protection for Muslim consumers.
Perlindungan Hukum Atas Merek Produk UMKM Di Indonesia : Studi Kasus Desa Kedung Pengawas Babelan Masri, Esther; Hussein Gemeli, Gusti; Fadhillah, Helmy Rafi; Ilham Sahputra, Gantar Agal; Tahanunika, Sultan
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/yv7as127

Abstract

Perlindungan produk UMKM meliputi kekayaan materiil dan immateriil, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek yang berfungsi sebagai identitas produk. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur perlindungan merek, memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mencegah peniruan dan penyalahgunaan. Penyuluhan hukum di Desa Kedung Pengawas, Bekasi, dilakukan secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pendaftaran merek, proses, biaya, serta sanksi hukum bagi pelanggar. Metode ceramah dan diskusi efektif meningkatkan kesadaran peserta. Perlindungan merek penting untuk menjaga identitas produk, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan daya saing UMKM. Kegiatan ini diharapkan mendorong peningkatan pendaftaran merek, perlindungan hukum yang kuat, dan pengembangan usaha UMKM yang berkelanjutan.
Reformulation of Fintech Peer to Peer Landing Regulations: Critical Review of Predatory Pricing in the Implementation of Interest Rates Handayani, Otih; Muryanto, Yudho Taruno; Masri, Esther
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4969

Abstract

Fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending) have interest rates that tend to be higher and installment terms that are more concise than conventional loans. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) suspects that there is a cartel of agreements to determine interest rates by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) until finallyFinancial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 number VI which governregarding the maximum interest rate limit. This research aims to analyze the settingP2P Lending justice-based with a critical review of predatory pricing in the application of interest ratesP2P Lending. This research is doctrinal/normative legal research with a statutory approach. Literature study, analyzed qualitatively. The research results describe that SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023 is actually a monopolistic practice by the government which unilaterally protects the Loan Recipient, this is contrary to economic democracy which requires equal opportunities for Lenders and Platforms to participate in encouraging economic growth and the functioning of a fair market economy due to the potential for predatory pricing which can cause Platforms to be unable to develop and even tend to experience business failure.
Reconstruction of the Limits of Exoneration Clauses in E-Commerce Transactions to Strengthen Consumer Protection Based on Contractual Justice Esther Masri; Otih Handayani; Ni Luh Gede Astariyani; Farikh Hakimi Jordan; Achmad Jumeri Pamungkas
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.51953

Abstract

Advances in information technology have impacted all business activities, significantly contributing to the world of information and electronic transactions. Electronic buying and selling transactions on electronic commerce (e-commerce) platforms have transformed the legal relationship between businesses and consumers, enabling them to be carried out easily, quickly, and efficiently. In practice, these relationships are often outlined in standard agreements containing exoneration clauses, which limit, transfer, or eliminate the business actor's liability for losses suffered by consumers. This places consumers in an unequal bargaining position, which contradicts the principle of consumer protection. This study aims to analyze the regulation of exoneration clauses in the Indonesian legal system and reconstruct the limits of their use in electronic buying and selling transactions on e-commerce platforms based on the principle of contractual justice to strengthen consumer protection. This study is a normative legal study with a statutory and conceptual approach. The legal sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results indicate that existing regulations do not yet provide clear parameters for distinguishing between reasonable limitations of liability and absolute transfers of responsibility. The proposed reforms include a comprehensive ban on shifting responsibility, strengthening oversight mechanisms, and revoking clauses detrimental to consumers. This reform is expected to create a balance between business interests and consumer rights in e-commerce.
Peran Pentingnya Pengetahuan Tentang Kontrak Kerja Dan Pembentukan Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Memasuki Dunia Kerja Dwi Atmoko; Noviriska Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri; Ardhana Ulfa Azis; Septina Rahmi Kinasih
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Prodi PGSD Unsultra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64690/intelektual.v2i4.800

Abstract

Vocational High School (SMK) education plays a crucial role in preparing students to enter the workforce. However, despite the provision of technical education and vocational skills, the primary challenge faced by SMK graduates is their readiness to face the demands of the workforce, particularly regarding character and soft skills. Today's workforce prioritizes not only technical skills but also interpersonal skills, discipline, and a strong work ethic. Therefore, character development for SMK students is crucial to increasing competitiveness in the job market. Character education is a crucial aspect of education. A mature SMK student's character can be invaluable capital for entering the workforce. However, this character-building process does not occur solely in the classroom; it requires a holistic approach integrated with various activities and experiences outside the formal curriculum. Therefore, character development needs to be strengthened through more practical and applicable educational programs that can help students understand the importance of values such as responsibility, hard work, and a positive attitude at work. In fact, employment agreements can be made not only in writing but also verbally. However, for fixed-term employment, the agreement must be made in writing to prevent negative consequences at the end of the employment agreement, such as workers demanding reemployment even though the employment agreement has expired, thereby harming the employer. For indefinite-term employment agreements, the employment agreement can also be made verbally, which applies to permanent workers.
Edukasi Peraturan Perundangan  Ketenagakerjaan dan Pengembangan Karakter pada Siswa SMK Walisongo Jakarta Selatan Dwi Atmoko; Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4609

Abstract

Dunia kerja saat ini demakin kompetetif di Indonesia. Pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja terutama yang berasal dari  siswa SMK diperlukan karena di design untuk siap dalam bekerja. Seiring dengan masuknya investor ke Indonesia berbagai bidang jenis pekerjaan masuk ke Indonesia. Pendidikan moral dan nilai-nilai  karakter sangat penting karena  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia yang baik. Pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karaker pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Ditinjau dari pengertiannya   diketahui bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah. Pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Selanjutnya dapat disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie Dalam Pengalihan Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Bangunan Ade Rahmawati; Yulianto Syahyu; Esther Masri
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/6pr7kc77

Abstract

Pengalihan hak tanggungan atas tanah dan bangunan melalui mekanisme cessie telah menjadi praktik umum dalam dunia perbankan, terutama saat terjadi kredit macet. Namun demikian, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hukum bagi penerima cessie yang menerima hak tagih atas objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan balik nama hak tanggungan kepada debitur baru serta meninjau kedudukan hukum penerima cessie dalam perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 362/Pdt.G/2022/PN Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak tanggungan tanpa persetujuan debitur lama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan putusan pengadilan yang menyetujui balik nama sertifikat tanpa keterlibatan debitur lama dinilai tidak sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta kehati-hatian hakim dalam memutus perkara serupa.
Co-Authors Achmad Jumeri Pamungkas Ade Rahmawati Adhalia Septia Saputri Ardhana Ulfa Azis Barus, Sonia Ivana Carolina Tumanggor, Imelda Anastasya Dwi Atmoko elisabet Fadhillah, Helmy Rafi Falah, Syauqi Muhammad Shobibul Farikh Hakimi Jordan Friko Rumadanu Hadrian, Endang Handayani, Otih Hirwansyah Hirwansyah Hussein Gemeli, Gusti Inri, Vanessa Karen, Theresia Kartika Gusmawati Kirana , Andi Chandra Masriani . Muhammad Luthfi Ni Luh Gede Astariyani Nopriando , Welian Noviriska Noviriska Noviriska Okta Permana, Daffa Otih Handayani Otih Handayani Putra Perdana Ahmad Saifulloh Rabiah Al Adawiah Sartika, Rahfa Dwi SAUNI, HERAWAN Septina Rahmi Kinasih Sigit Irianto Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni SRI WAHYUNI, SRI WAHYUNI Sufiarina Sugeng Sugeng Tahanunika, Sultan Wahyuni , Sri Yudho Taruno Muryanto Yulianto Syahyu Yunita , Nanda