Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia Okta Permana, Daffa; Masri, Esther; Handayani, Otih
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3295

Abstract

Di Indonesia, kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan sering terjadi dan cukup tinggi. Penganiayaan hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Hak asasi hewan Internasional diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Istilah hak asasi hewan mulai dipopulerkan sejak tahun 1964 hingga awal tahun 1970-an. Kala itu objektifikasi hewan sudah dianggap melampaui batas seperti tindakan yang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, tidak memberikan makanan dan minuman serta tindakan di luar dari batas kelaziman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan serta kekuatan hak asasi hewan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum serta bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan manusia masih banyak terjadi maka pentingnya sosialisasi mengenai hak asasi hewan dan penyempurnaan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hewan sehingga penanganan tindak kekerasan dan penganiayaan hewan segera dapat dilakukan.
Membangun Karakter Remaja Upaya Pencegahan Kenakalan Di Sekolah Komunitas dan Bermasyarakat Handayani, Otih; Hirwansyah; Masri, Esther
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/c8az6012

Abstract

Masa remaja adalah masa seorang individu mengalami perubahan tubuh, emosi, minat dan perilaku. Masa remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial seperti terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian, genk motor dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan suatu penyimpangan sosial karena kegagalan individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri. Penyimpangan sosial merupakan bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Perilaku menyimpang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadi kenakalan remaja adalah sikap mental yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, pelampiasan rasa kecewa, kemiskinan dan pergaulan yang buruk. Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja dapat dilakukan dengan tindakan  pencegahan (preventif), penindakan (represif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Yayasan Rosyidaturrohmah Boarding School Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang secara langsung berinteraksi dengan para siswa pesantren tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan kenakalan remaja di sekolah, komunitas dan masyarakat serta aspek hukum mengenai kenakalan remaja sehingga para siswa menyadari perbuatan kenakalan remaja dapat dikenakan sanksi agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis dan dalam tataran praktis.
Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak Legal Consequences of Unilateral Cancellation of Sri Wahyuni, Sri Wahyuni; Masri, Esther; Hadrian, Endang; Sufiarina, Sufiarina
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 8 NO 2 TAHUN 2022
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/b6e0e729

Abstract

The agreement begins with the agreement of the parties who made it, and fulfills the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code agreement. The agreement made will give rise to rights and obligations for the parties who made it, but what if the agreement made is canceled unilaterally, this will certainly cause losses for the other party. According to Article 1338 paragraph 1 the agreement made must be based on good faith, meaning that the agreement is not enough only to fulfill the elements of the legal requirements of the agreement but to become the most important unit in implementing the contents of the agreement by upholding the principle of good faith of the parties making it, From some of the data presented, several legal cases and considerations of the panel of judges will be analyzed. The theory of legal certainty and the theory of justice are used to analyze the normative legal research method with a case approach is used in this study. To find out what the legal consequences are for the unilateral cancellation of agreements that have been agreed upon by the parties and the discussion in this case it is important to know legal certainty and justice for the parties in order to create a sense of security in society when making agreements.
Halal Product Assurance as Legal Protection for Muslim Consumers in Indonesia Masri, Esther; Irianto, Sigit; Masriani, Yulies Tiena; Falah, Syauqi Muhammad Shobibul
Al-Ahkam Vol. 35 No. 1 (2025): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2025.35.1.26384

Abstract

This research is motivated by the still-weak legal protection for Muslim consumers in Indonesia concerning the circulation of products without clear halal certification, despite existing regulations such as Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This study aims to analyze the implementation of halal product assurance and its effectiveness in providing legal protection for consumers and formulate strategies for strengthening the existing regulatory framework. This research uses a normative juridical method combined with an empirical approach through field interviews with business actors, relevant authorities, and consumers to obtain firsthand data. The findings indicate that while the legal framework is adequate, its implementation faces several challenges, including limited infrastructure, a lack of understanding among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and weak law enforcement. Based on these findings, the study recommends strengthening the sanctions stipulated in Article 56 of the Halal Product Assurance Law, increasing the capacity of halal inspection and auditing institutions, and enhancing inter-agency collaboration to ensure that all circulated products are halal-certified, thereby providing stronger legal protection for Muslim consumers.
Perlindungan Hukum Atas Merek Produk UMKM Di Indonesia : Studi Kasus Desa Kedung Pengawas Babelan Masri, Esther; Hussein Gemeli, Gusti; Fadhillah, Helmy Rafi; Ilham Sahputra, Gantar Agal; Tahanunika, Sultan
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/yv7as127

Abstract

Perlindungan produk UMKM meliputi kekayaan materiil dan immateriil, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek yang berfungsi sebagai identitas produk. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur perlindungan merek, memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mencegah peniruan dan penyalahgunaan. Penyuluhan hukum di Desa Kedung Pengawas, Bekasi, dilakukan secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pendaftaran merek, proses, biaya, serta sanksi hukum bagi pelanggar. Metode ceramah dan diskusi efektif meningkatkan kesadaran peserta. Perlindungan merek penting untuk menjaga identitas produk, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan daya saing UMKM. Kegiatan ini diharapkan mendorong peningkatan pendaftaran merek, perlindungan hukum yang kuat, dan pengembangan usaha UMKM yang berkelanjutan.