Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JP-Publik

PENGOLAHAN LIMBAH TAHU TEMPE GUNA MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN SANDUBAYA Abdul Hafiz
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 2, No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v2i2.12910

Abstract

Sentra industri tahu tempe Kota Mataram tercatat diperindag dan memiliki izin sebanyak 327 tersebar di wilayah Kecamatan seperti sandubaya 107 unit usaha. Lurah Abiantubuh baru terdiri dari 8 lingkungan yang persentasi sebagian masyarakat penduduk mendapatkan penghasilan melalui jasa perdagangan, salah satunya adalah tahu/tempe. Industri olahan pangan tahu tempe memiliki kontribusi terhadap sektor ekonomi, namun memiliki dampak terhadap lingkungan. Namun berdampak pada pencemaran lingkungan, Hasil produksi menghasilkan limbah padat dan cair yang sebagian besar di buang ke alam terbuka dan badan air, masalah yang lain muncul adalah hasil pembakaran berupa arang dan sisa pembakaran dibuang ke sungai yang menyebabkan terjadinya sidimentasi yang berdampak terjadinya degradasi lingkungan.
PERPUSTAKAAN MADING LINGKUNGAN SEBAGAI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK LINGKUNGAN PRESAK BARAT DI KELURAHAN PAGUTAN Muhammad Aprian Jailani; Muhammad Ali; Abdul Hafiz
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 1, No 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v1i1.4663

Abstract

Urgensi aktivasi literasi bacaan Masyarakat melihat rendahnya minat baca masyarakat Provinsi NTB berada pada tingkat 31 dari 34 provinsi pada tahun 2018. Tercatat Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan memberikan peluang satu lingkungan Taman bacaan lingkungan. Metode pengabdian ekplanasi serta tindakan melalui sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah lebih dari 500 buku yang di berikan kepada lingkungan presak barat oleh kepala UPT perpustakaan UMMAT dengan berkoordinasi kepada kepala lingkungan presak barat. Literasi tersebut di dukung dengan jumlah kapasitas sumber daya manusia dengan basis pendidikan S3 1 orang, S2 4 orang serta 25 berlatar belakang S1 sebgai tenaga pengelola perpustakaan lingkungan dala meningkatkan pelayanan public
SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SANDUBAYA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR Abdul Hafiz
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 2, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v2i1.8906

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan. Sayangnya tindak kekerasan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Oleh sebab itu diperlukan pencegahan yang terstruktur mulai dari tingkat sosial yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan desa. Metode partisipatif diharapkan dari penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mampu memahami bagaimana KDRT terjadi dan bagaimana pencegahannya. Metode yang digunakan diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok PKK. Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Sandubaya Kec. Selong Kab. Lombok Timur. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahannya. Salah satu yang perlu didukung ialah keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang.