Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.97
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum YUSTISI Awang Long Law Review JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Malahayati Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Begawan Abioso Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Uyan Wiryadi
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Dinamika Hukum

 1 
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I Rifai, Choirur; Haryono, Waty Suwarty; Wiryadi, Uyan
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10088

Abstract

Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan deli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika. Dengan demikian tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dimaksud dalam Putusan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., dan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., yaitu seorang yang tidak berhak atas Narkotika Golongan I atau yang menggunakannya tidak untuk kepentingan pengobatan, tidak mendapatkan izin, dan melakukan perantara jual beli dengan melawan hukum. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum pidana. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Jual beli narkotika memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukuman karena dalam perkara ini pelaku melakukan tindak pidana.
ASPEK KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH Prabowo, Rhesa Yusuf; Wiryadi, Uyan; Bhakti, Teguh Satya
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10090

Abstract

Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which annuls PKPU No. 9 of 2020. Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 relates to changes in the minimum age requirements for regional head candidates. In the decision, the Supreme Court granted the lawsuit filed by the General Chairperson of the Garuda Party, Ahmad Ridha Sabana, who challenged Article 4 paragraph (1) letter d of PKPU No. 9 of 2020 concerning the Nomination of the Election of Governor, Deputy Governor, Regent, Deputy Regent, Mayor, and Deputy Mayor. The problem is, what are the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which annuls PKPU No. 9 of 2020 concerning the fourth amendment to PKPU Number 3 of 2017 concerning the Nomination of the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor? How are the Aspects of Benefit and Legal Certainty in the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 regarding the Age Limit for Regional Head Candidates? Normative legal research method. In conclusion, the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which revoked PKPU No. 9 of 2020 concerning the Fourth Amendment to PKPU Number 3 of 2017 concerning the Nomination of the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor. This decision has various legal implications that not only change the regulatory framework for regional elections, but also raise two (2) problems from the decision, namely: (a) Impact on the hierarchy of laws and regulations; (b) Impact on the nomination process. The Aspects of Benefit and Legal Certainty in the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 regarding the Age Limit for Regional Head Candidates reflect efforts to realize a balance between the aspects of benefit and legal certainty in the general election system in Indonesia. Overall, from the aspect of utility, this decision does not provide a substantive solution to the community's need for clear and inclusive regulations, especially regarding the participation of the younger generation. From the aspect of legal certainty, this decision actually creates a vacuum of norms, opens up opportunities for new disputes, and creates instability in the implementation of regional elections. Thus, although this decision is legally valid, its impact shows weaknesses in creating utility and legal certainty.
Co-Authors Achmad, Akbar Adi Satria Ahmad Pahmi Albert Daniel Hamonangan Tampubolon Ali Johardi Anwar Budiman Budiman, ⁠Anwar Darwis, Nurlely Gifari, Fadhila Habonaran, Benedictus Satrio Hartanto hartanto hartanto Hartanto Hartanto Hasan, Arf Maulana Hastuti, Rumani Hery Chariansyah Lidansyah, Wendy Mardani Maulana, Ichsan Kamal Mutiara Harahap Nugraha, Erlangga Yudha Parbuntian Sinaga Prabowo, Rhesa Yusuf Prasetianingsih, Yully Purba, Riski Jaya Retno Kus Setyowati Rifai, Choirur Rizky Wicaksono Rudy Imanuel Saefullah Saefullah, Saefullah Santoso, Muhammad Iqbal Sovian Andi Putra Sukirman, Dani Ramdani Teguh Satya Bhakti Waty Suwarty Haryono Yadi, Dika Ruslaninur Yusup Supriatna Zaenal Abidin