Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Education and Learning Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Konseling Pendidikan Islam RESPON Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Compass: Journal of Education and Counselling Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Mustamin
Universitas Muslim Indonesia
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KEGAGALAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL: TRANSFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM RUU KUHAP Muhammad Azhar Nur; Mustamin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3673

Abstract

Asas diferensiasi fungsional yang diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selama kurang lebih 44 tahun telah gagal dalam mewujudkan keadilan, pelindungan hak asasi manusia, serta sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. Asas diferensiasi fungsional merupakan faktor utama sehingga proses penyidikan sangat minim pengawasan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya praktik serampangan, ugal-ugalan, dan melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implementasi asas diferensiasi fungsional yang telah gagal dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu sehingga perlu dilakukan transformasi melalui penguatan asas dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan rekomendasi bagi pembaruan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa kegagalan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana dibuktikan melalui data empiris kinerja Polri periode 2022 – Mei 2024 (data P-17, P-20, P-21A, SP3), argumentasi para ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, serta perkembangan regulatif melalui SE Jaksa Agung Nomor: 004/A/JA/02/2009 dan SE Jampidum Nomor: SE-3/E/Ejp/12/2020, yang mengungkapkan urgensi transformasi paradigmatik menuju implementasi asas dominus litis. Transformasi dari asas diferensiasi fungsional yang kaku menuju implementasi asas dominus litis merupakan kebutuhan hukum (legal necessity) yang tidak dapat ditunda (time constraint). Transformasi ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan reformasi paradigmatik yang fundamental dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. RUU KUHAP, dengan berbagai formulasi progresifnya, telah menyediakan kerangka yuridis yang memadai untuk mengakomodasi transformasi ini. Yang diperlukan selanjutnya adalah komitmen institusional yang kuat untuk mengimplementasikan perubahan ini secara konsisten dan sistematis.
ANALYSIS OF ANTI-MONOPOLY LAWS AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN INDONESIA BASED ON LEGISLATION Mustamin; Muhammad Azhar Nur
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.4177

Abstract

This research is normative juridical research to find out by analyzing anti-monopoly law and unfair business competition in Indonesia based on statutory regulations. Applicable. The method used in this research is the research typology used in this research, which is descriptive analytical research, data collection techniques using the library study method. This library study is used to obtain secondary data by searching from primary legal material sources such as statutory regulations, jurisprudence, and from secondary legal material sources such as theoretical or doctrinal conceptions, opinions or conceptual thoughts and previous research related to the object of this research, as well as from tertiary legal material sources such as encyclopedias, dictionaries, article indexes, and others. The approach taken in this research is a qualitative approach which describes and analyzes the data in depth using inductive reasoning. The results of the research obtained are that the government has regulated unhealthy business competition and has determined prohibited activities and prohibited agreements that can harm small, medium and large entrepreneurs, as well as establishing an Unfair Business Competition Supervisory Commission through Law. -Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Procedures for handling cases related to unfair business competition violations have also been regulated through the KPPU as regulated in the Business Competition Supervisory Commission Regulation (No. 1 of 2010). So that entrepreneurs have guidelines for carrying out business activities. and have an institution to file objections if they find competing entrepreneurs violating applicable laws and regulations. Penelitian ini adalah penelitianYuridis normatif untuk mengetahui dengan menganalisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia bedasarkan peraturan perungan-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui metode studi Librery. Studi Librery tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan penelusuran dari sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, dan dari sumber bahan hukum sekunder seperti konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, serta dari sumber bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, indeks artikel, dan lainnya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menguraikan dan menganalisis data secara mendalam dengan menggunakan penalaran induktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemerintah telah mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat dan telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang yang dapat merugikan para pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar, begitu pula telah di bentuk Komisi Pengawas Persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga telah diatur tata cara penanganan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (No. 1 Tahun 2010). Sehingga pengusaha mempunyai pedoman melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha. serta menpunyai lembaga untuk mengajukan keberatan bila menemukan pengusaha saingannya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Co-Authors Abdul Qahar Zainal Abdul Wahab Ahmad Amirullah Andi Hasriani Annisa Saputri Aqni Nur Azizah Darmiah Nonci Dwi Nur Halizah H.M Hasibuddin Mahmud Martini Mirna Mirnawanti Wahab Misra Hardiyanti Muh. Azhar Muhammad Azhar Nur Muhammad Azhar Nur Muhammad Risyad Zanadi Nashiruddin Pilo Rosmiati Rustan Rustan Siti Nurazizah Sahar Putri Surani Syahid, Akhmad syahrul, muhammad Zelfia