Garuda - Garba Rujukan Digital

Arahan Pengembangan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Muhamad Rizki Waluya; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 1 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v1i1.28

ABSTRAK Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan permasalahan yang cukup serius karena dapat diartikan sebagai kemiskinan dan ketimpangan. Indikasi ketimpangan antar daerah terjadi di Provinsi Banten. Adanya indikasi ketimpangan dapat menghambat proses pembangunan secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perekonomian, menganalisis sektor-sektor unggulan, menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota, dan merumuskan arah pembangunan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di wilayah Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan adalah kontribusi PDRB, laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Tipologi Klassen, Analisis Gabungan LQ dan DLQ, Indeks Williamson, dan analisis deskriptif untuk menghasilkan arah pembangunan guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Lebak merupakan daerah tertinggal dan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan dalam penelitian ini. Arah pembangunan dibagi dalam enam kriteria: (1) Peningkatan sektor pendukung untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sehingga dapat mempunyai nilai tambah. (2) Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan agar sumber daya manusia di Kabupaten Lebak mampu bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. (3) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pemerataan jangkauan sarana dan prasarana pemukiman. (4) meningkatkan porsi pendapatan daerah selain pajak melalui investasi dan kerjasama dengan beberapa pihak swasta. (5) Meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kualitas, serta mempercepat realisasi Rencana Jalan Tol dan Rencana Jalur Kereta Api untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, guna menciptakan konsentrasi pertumbuhan ekonomi di kawasan baru. dan (6) karena wilayahnya cukup luas, maka perlu dipertimbangkan kembali usulan pemekaran wilayah karena dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah karena pemerataan pembangunan dapat lebih mudah dicapai dengan wilayah pemerintahan yang lebih kecil. ABSTRACT Economic inequality between regions is a quite serious problem, because economic inequality means poverty and inequality. Indications of inter-regional inequality also occur in Banten Province. The existence of indications of inequality can hamper the development process in general. This research aims to analyze economic characteristics, analyze leading sectors, analyze inequality between districts/cities, and formulate development directions to reduce the level of inequality in the Banten Province region. The analytical methods used are PDRB contribution, PDRB growth rate, PDRB per capita, Klassen Typology, Combined LQ and DLQ Analysis, Williamson Index, and descriptive analysis to produce a development direction to reduce inequality that occurs in Banten Province. The results of this research are that Lebak Regency is a disadvantaged area and was designated as a priority location for development in this research. The development directions are divided into six criteria: (1) Increasing supporting sectors to increase the contribution of the agricultural sector so that it can have added value. (2) Increasing human resources by improving education and skills so that human resources in Lebak Regency can compete with job seekers from other areas. (3) Improving facilities and infrastructure by equalizing the reach of residential facilities and infrastructure. (4) increasing the share of regional income other than taxes through investment and collaborating with several private parties. (5) Increasing accessibility by improving quality, as well as accelerating the realization of the Toll Road Plan and Railway Route Plan to support the development of economic and tourism areas, in order to create a concentration of economic growth in new areas. and (6) because the area is quite large, it is necessary to reconsider the regional expansion proposal because it can reduce the level of regional inequality because equitable development can be more easily achieved with a smaller government area.

Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Andika Kurniawan; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 1 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v1i1.37

ABSTRAK Pertumbuhan penduduk di perkotaan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Kabupaten Bogor melalui RTRW 2016-2036 mengembangkan pusat-pusat kegiatan. Kecamatan Cigudeg mempunyai potensi pengembangan perumahan sebagai Pusat Kegiatan Promosi Lokal Perkotaan (PKLp). Kecamatan Cigudeg diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan di tingkat kabupaten dan kecamatan sekitarnya, seperti kawasan pemukiman. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan analisis terhadap perkembangan perumahan dan kawasan permukiman guna mengetahui potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kecamatan Cigudeg. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi kondisi penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. (2) Menganalisis kondisi potensi lahan permukiman dan permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. (3) Menganalisis potensi pengembangan lahan pada kawasan pemukiman dan pemukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. (4) Menganalisis potensi daya dukung dan daya tampung lahan pada kawasan pemukiman dan permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Penelitian ini menganalisis potensi pengembangan kawasan pemukiman di Cigudeg dengan mempertimbangkan daya dukung menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) dengan software ArcGIS 10.8. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi kemampuan lahan, keseimbangan penggunaan lahan, kesesuaian lahan, potensi pengembangan lahan untuk perumahan dan kawasan pemukiman, serta daya dukung dan daya tampung penduduk dan lahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. ABSTRACT Population growth in urban areas increases demand for land. Bogor Regency, through the 2016-2036 RTRW, is developing activity centers. Cigudeg District has the potential for residential development as an Urban Local Promotion Activity Center (PKLp). Cigudeg sub-district is intended for service activities at the district level and surrounding sub-districts, such as residential areas. Based on these conditions, an analysis of the development of housing and settlement areas is needed in order to identify the potential for development of housing and settlement areas in Cigudeg District. The objectives of this research are: (1) Identifying existing land use conditions in Cigudeg District, Bogor Regency. (2) Analyze the potential land conditions of residential and residential areas in Cigudeg District, Bogor Regency. (3) Analyzing the potential for land development in residential and residential areas in Cigudeg District, Bogor Regency. (4) Analyze the potential carrying capacity and capacity of land in residential and residential areas in Cigudeg District, Bogor Regency. This research analyzes the potential for developing residential areas in Cigudeg by considering carrying capacity using Geographic Information Systems (GIS) with ArcGIS 10.8 software. This type of research is quantitative descriptive analysis research covering land capability, land use balance, land suitability, land development potential for housing and residential areas, and carrying capacity and capacity of population and land. The data collection method used in this research is secondary data collection and primary data. The results of this research show the potential for developing housing and residential areas in Cigudeg District, Bogor Regency.

Identifikasi Potensi dan Kendala Kawasan Wisata Ketapang Urban Aquaculture Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Muhammad Hamdan Jiddan; Lilis Sri Mulyawati; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i1.100

Kawasan Ketapang Urban Aquaculture (KUA) merupakan destinasi wisata berbasis ekowisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Program Gerbang Mapan. KUA difungsikan sebagai pemberdayaan masyarakat setempat, ekowisata, budidaya, kuliner, UMKM, jasa, perumahan dan permukiman nelayan serta riset dan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, potensi, dan kendala kawasan wisata KUA. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pengelola, dan kuesioner kepada wisatawan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki 10 jenis atraksi wisata, 14 amenitas, aksesibilitas yang baik, serta ancillary services seperti media promosi dan pengelolaan oleh PT. Mitra Kerta Raharja. Potensi wisata KUA antara lain: (1) memiliki pemandangan yang indah dan beberapa kegiatan wisata edukatif dan rekreatif; (2) memiliki amenitas yang sangat memadai dan cukup memadai; (3) memiliki akses perjalanan yang mudah dijangkau dengan kondisi jalan yang baik; (4) memiliki akses yang mudah terhadap informasi wisata. Kendala wisata KUA antara lain: (1) kurangnya pemeliharaan fasilitas terkait atraksi; (2) kurang memadainya amenitas; (3) belum tersedianya transportasi khusus pariwisata; (4) mahalnya harga tiket masuk

Arahan Pengembangan Objek Wisata di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Firdan Fardani; Lilis Sri Mulyawati; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.113

ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memicu pembangunan suatu daerah baik dari segi ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan lingkungan. Pariwisata di Kecamatan Jonggol memiliki beragam objek wisata sehingga menjadi peluang untuk dikembangkan. Saat ini Kecamatan Jonggol masuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KSPD) Cileungsi-Jonggol. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting 10 objek wisata di Kecamatan Jonggol berdasarkan 4 variabel yaitu atraksi, wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service, potensi dan kendala pariwisata pada tiap variabel di Kecamatan Jonggol, serta menyusun arahan pengembangan pariwisata di Kecamatan Jonggol. Metode pengumpulan data meliputi observasi lapangan, dokumentasi, penyebaran kuesioner, wawancara, survei instansi, dan studi literatur. Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 objek wisata memiliki kondisi atraksi, wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service yang beragam, tetapi kesepuluh objek wisata tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 klaster berdasarkan persamaan potensi dan kendalanya. Klaster 1 merupakan objek wisata yang memiliki potensi sangat baik, dan kendala minimal; klaster merupakan objek wisata yang memiliki potensi baik dan kendala sedang; klaster 3 merupakan objek wisata dengan pootensi cukup baik dan kendala cukup besar, sementara klaster 4 merupakan objek wisata dengan potensi rendah dan kendala tinggi. Dari empat klaster tersebut dibuat arahan pengembangan pariwisata, dimana klaster 1 difokuskan pada inovasi atraksi, peningkatan branding, dan fasilitas disabilitas; klaster 2 difokuskan pada perbaikan jalan, peningkatan amenitas, dan penguatan promosi; klaster 3 difokuskan pada perbaikan akses, penyediaan amenitas dasar, dan penguatan event wisata, sedangkan klaster 4 difokuskan pada revitalisasi total, perbaikan akses, penyediaan amenitas dasar, dan promosi intensif. Kata Kunci: Arahan Pengembangan, Kendala, Pariwisata, Potensi ABSTRACT Tourism is one of the sectors that drives regional development in terms of the economy, infrastructure, socio-culture, and the environment. Tourism in Jonggol Subdistrict features a variety of tourist attractions, presenting opportunities for development. Currently, Jonggol Subdistrict is part of the Cileungsi-Jonggol Regional Tourism Development Zone (KSPD). This study aims to identify the current conditions of 10 tourist attractions in Jonggol Subdistrict based on four variables—attractions, tourism, accessibility, amenities, and ancillary services—as well as the tourism potential and constraints associated with each variable in Jonggol Subdistrict, and to formulate guidelines for tourism development in Jonggol Subdistrict. Data collection methods included field observations, documentation, questionnaire distribution, interviews, institutional surveys, and literature reviews. The analysis method employed qualitative descriptive analysis. The research findings indicate that the 10 tourist attractions exhibit diverse conditions regarding attractions, tourism, accessibility, amenities, and ancillary services; however, these 10 attractions can be classified into 4 clusters based on similarities in their potential and constraints. Cluster 1 consists of tourist attractions with very good potential and minimal constraints; Cluster 2 consists of tourist attractions with good potential and moderate constraints; Cluster 3 consists of tourist attractions with fairly good potential and significant constraints, while Cluster 4 consists of tourist attractions with low potential and high constraints. Based on these four clusters, tourism development guidelines were established: Cluster 1 focuses on attraction innovation, branding enhancement, and accessibility for people with disabilities; Cluster 2 focuses on road improvements, enhanced amenities, and strengthened promotion; Cluster 3 focuses on improving access, providing basic amenities, and strengthening tourism events, while Cluster 4 focuses on total revitalization, improving access, providing basic amenities, and intensive promotion. Keywords: Constraints, Directions of Development, Potential, Tourism

Analisis Kemampuan Lahan di Kabupaten Cianjur Alif Dhiya; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i2.128

ABSTRAK Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada kebutuhan pembangunan di Kabupaten Cianjur mendorong perlunya pemahaman terkait karakteristik fisik dan kapasitas alami suatu lahan sebagai dasar dalam merumuskan arah pengembangan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lahan di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis satuan kemampuan lahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka teoritis, telaah dokumen kebijakan, serta survei data instansi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan lahan di Kabupaten Cianjur terdiri dari kelas kemampuan lahan B (rendah) seluas 1,405 Ha (0,0004%), kelas kemampuan lahan C (sedang) seluas 206.923,287 Ha (57,17%), kelas kemampuan lahan D (agak tinggi) seluas 152.940,164 Ha (42,26%), dan kelas kemampuan lahan E (tinggi) seluas 2.079,459 Ha (0,57%). Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan merupakan lahan yang memiliki kelas kemampuan lahan C, D, dan E. Kecamatan yang memiliki luas lahan dengan kelas E terbesar adalah Kecamatan Kadupandak dengan luas 401,437 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas lahan kelas B terbesar adalah Kecamatan Sukaluyu dengan luas 0,419 Ha. Kata Kunci: Kemampuan, Lahan, Pengembangan ABSTRACT The increase in population, which impacts the development needs in Cianjur Regency, necessitates an understanding of the physical characteristics and natural capacity of land as a basis for formulating development directions in the area. This study aims to assess the land capability in Cianjur Regency. The research was conducted by analyzing land capability units in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works Number 20/PRT/M/2007. The data used in this study are secondary data obtained from theoretical literature reviews, policy document analyses, and institutional data surveys. The analytical methods employed were quantitative descriptive analysis and spatial analysis. The results indicate that the land capability in Cianjur Regency consists of class B (low) covering 1,405 ha (0.0004%), class C (moderate) covering 206.923,287 ha (57.17%), class D (moderately high) covering 152.940,164 ha (42.26%), and class E (high) covering 2.079,459 ha (0.57%). Land suitable for development includes classes C, D, and E. Among the districts, Kadupandak District has the largest area of class E area at 401,437 ha, while Sukaluyu District has the largest area of class B area at 0,419 ha. Keywords: Capability, Development, Land

Analisis Pusat-Pusat Pelayanan Di Kota Sukabumi Sasni Syakila Agustina; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.132

ABSTRAK Pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aktivitas dari berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Pembangunan pusat-pusat pelayanan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga diharapkan mampu mendukung pengembangan wilayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kota Sukabumi, (2) Menganalisis kesesuaian struktur pusat-pusat pelayanan di Kota Sukabumi dengan arahan struktur pusat pelayanan di RTRW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei lapangan, studi dokumentasi, serta pengumpulan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen RTRW Kota Sukabumi, kemudian dianalisis menggunakan analisis Zipf's Law, Skalogram, dan Indeks Sentralitas. Berdasarkan hasil analisis Zipf's Law, Skalogram, dan Indeks Sentralitas terdapat fungsi hierarki yang tidak sama. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa Kecamatan Cikole, Kecamatan Gunungpuuh, dan Kecamatan Warudoyong termasuk kedalam hierarki Pusat Pelayanan Kota (PPK), kemudian Kecamatan Citamiang termasuk kedalam hierarki Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Baros termasuk kedalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Setelah menganalisis kesesuaian struktur pusat-pusat pelayanan di Kota Sukabumi berdasarkan hasil analisis dan RTRW, terdapat beberapa kecamatan yang perlu dikembangkan sesuai dengan peraturan RTRW, seperti Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Baros. Kata Kunci: indeks sentralitas, skalogram, zip’f law. ABSTRACT Service centers represent an activity of various facilities and infrastructure that can support the growth and development of a region. The development of service centers, in addition to meeting the needs of the community, is also expected to support regional development. The objectives of this study are: (1) To identify the structure of service centers in Sukabumi City, (2) To analyze the conformity of the service center structure in Sukabumi City with the directions of the service center structure in the Regional Spatial Plan (RTRW). This study employs a descriptive quantitative method with data collection techniques through field surveys, documentation studies, and secondary data collection sourced from relevant agencies such as the Central Statistics Agency (BPS) and the Sukabumi City RTRW document, which were then analyzed using Zipf's Law, Scalogram, and Centrality Index analyses. Based on the results of the Zipf's Law, Scalogram, and Centrality Index analyses, there are differing hierarchical functions. The analysis results indicate that Cikole District, Gunungpuyuh District, and Warudoyong District are classified under the City Service Center (PPK) hierarchy, Citamiang District is classified under the Sub City Service Center (SPPK) hierarchy, and Lembursitu District, Cibeureum District, and Baros District are classified under the Neighborhood Service Center (PPL) hierarchy. After analyzing the conformity of the service center structure in Sukabumi City based on the analysis results and the RTRW, there are several districts that need to be developed in accordance with the RTRW regulations, namely Cibeureum District, Lembursitu District, and Baros District. Keywords: index centralit, scalogram, zip’f law.

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karang Tengah, Kabupaten Bogor: Pendekatan Terpadu Untuk Optimalisasi Potensi Lokal Mujio Mujio; Vely Brian Rosandi; Novida Waskitaningsih; Keisya Rania Zahirah; Irma Yunita Chaniago
Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 12 No. 1 (2026): Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agrokreatif.12.1.65-73

Karang Tengah Village, Babakan Madang Subdistrict, Bogor Regency, has the potential for nature-based tourism that is developed through community participation. However, the management of village tourism is not yet supported by integrated governance and strong institutions, so coordination between tourism stakeholders is still informal. This community service activity aims to assist village officials and the Sentul Local Guide Association in designing a more integrated and sustainable tourism village development plan. The approach used in this community service activity is participatory, involving stakeholder mapping, identification and prioritisation of issues, formulation of programme guidelines, and institutional strengthening. The results of the discussion showed that institutional issues were the main problem in village tourism development. Based on an analysis of the root causes, program guidelines were formulated, including strengthening the role of BUMDes, increasing the capacity of tourism managers, and developing a more coordinated village tourism system. The outputs of the activity were a stakeholder role-sharing matrix, a village tourism development work plan, and an integrated coordination model that placed local associations as the operational hub of tourism management. This activity increased the collective awareness and commitment of tourism actors in building more collaborative governance. This assistance was the first step in strengthening the institutional foundation as a prerequisite for the sustainability of community-based tourism villages.

The Role of Local Government in Tourism Development of the Tanjung Lesung SEZ, Banten Province Ardiatno Yanuadi; Lilis Sri Mulyawati; Novida Waskitaningsih; Denaya Putri Tien Sutini
Jurnal Planologi Vol 23, No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jpsa.v23i1.45175

The Tanjung Lesung Special Economic Zone (SEZ) in Banten Province is one of Indonesia’s national priority destinations, and it is expected to drive regional economic growth through tourism. However, the declining trend in tourist arrivals indicates that its development impact has not been optimal. Specific studies on the government’s role within SEZs remain limited, especially regarding the Tanjung Lesung SEZ. This research fills that gap and offers applicable policy recommendations for tourism development. This article provides novelty by comprehensively examining the role of local government in tourism development within a Special Economic Zone, a topic not previously explored in depth. It also integrates policy aspects, government roles, and the challenges faced in a post-disaster and pandemic context. A qualitative descriptive approach was employed, with primary data collected through interviews and FGDs involving key stakeholders, and secondary data from official documents and statistical records. Data were analyzed using thematic content analysis, with triangulation and coding guided by Veal’s (2017) Tourism Policy Framework. The findings indicate that the local government performs crucial roles as a regulator, facilitator, coordinator, motivator, and dynamizer. However, effectiveness is hindered by shifts in national regulations, fragmented coordination, infrastructure development delays, inadequate destination branding, and limited community engagement. These results highlight the need to strengthen coordination, clarify institutional authority, and enhance local community capacity to support sustainable tourism development in SEZs. Furthermore, the study explicitly applies tourism governance theory to contextualize the findings, underscoring the importance of multi-level coordination and stakeholder collaboration in effective SEZ management. Keywords: Tanjung Lesung SEZ, Local Government Roles, Tourism Development, Regulatory Challenges Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Provinsi Banten merupakan salah satu destinasi prioritas nasional yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui sektor pariwisata. Namun, penurunan tren kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa dampak pengembangannya belum optimal. Studi spesifik mengenai peran pemerintah dalam pengembangan KEK masih sangat terbatas, khususnya terkait KEK Tanjung Lesung. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengembangan pariwisata. Artikel ini memberikan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di kawasan KEK, sebuah topik yang sebelumnya belum pernah dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini juga mengintegrasikan aspek kebijakan, peran pemerintah, dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pasca-bencana dan pandemi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan FGD bersama pemangku kepentingan utama, serta data sekunder dari dokumen resmi dan data statistik. Analisis dilakukan menggunakan thematic content analysis dengan triangulasi data dan pengkodean berdasarkan kerangka Veal (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, koordinator, motivator, dan dinamisator, namun efektivitasnya masih terkendala oleh perubahan regulasi pusat, lemahnya koordinasi, keterlambatan pembangunan infrastruktur, rendahnya branding destinasi, dan partisipasi masyarakat yang terbatas. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi, kejelasan kewenangan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di KEK. Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menerapkan teori tata kelola pariwisata untuk mengontekstualisasikan temuan, menekankan pentingnya koordinasi multi-level dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan KEK yang efektif.Kata Kunci: KEK Tanjung Lesung, Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisata, Tantangan Regulasi

Pemberdayaan Guru dan Siswa SMPN 3 Bogor dalam Pemanfaatan Lahan Sempit sebagai Ruang Hijau Novida Waskitaningsih; Indarti Komala Dewi; Yusi Febriani; Denaya Putri Tien Sutini; M. Sabilal Alif; Cahyo Dwi Febriansyah
KENDURI : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): August
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/kenduri.v4i2.1213

SMP N 3 Bogor merupakan salah satu sekolah di Kota Bogor yang memiliki keterbatasan lahan. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah ini memiliki permasalahan berupa minimnya ruang terbuka hijau, kurang terkelolanya ruang terbuka hijau eksisting dengan baik, serta kurang termanfaatkannya ruang sempit sebagai ruang hijau. Di sisi lain, sekolah ini juga memiliki potensi, yaitu memiliki fasilitas untuk tanaman gantung berupa besi/ kawat penggantung tanaman, serta masih adanya minat guru dan siswa terhadap penghijauan mengingat sekolah tersebut pernah menjadi sekolah adiwiyata. Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan guru dan siswa SMP N 3 Bogor dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa tentang pentingnya ruang hijau serta mewujudkan kembali ruang hijau dengan memanfaatkan lahan sempit di lingkungan sekolah. Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain 1) persiapan dan koordinasi awal, 2) pelaksanaan sosialisasi, 3) praktik pemanfaatan lahan sempit sebagai ruang terbuka hijau, dan 4) evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis pre-test dan post-test serta feedback peserta terhadap kegiatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para peserta yang terlihat dari adanya peningkatan nilai post-test sebanyak 22,7%. Selain itu juga terdapat penambahan ruang hijau di SMP N 3 Bogor berupa 50 pot tanaman gantung. Penambahan ruang hijau ini menjadikan lingkungan sekolah semakin indah, asri dan nyaman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Feedback dari para peserta juga menunjukkan hasil positif yang menandakan bahwa kegiatan PkM ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat terus berkelanjutan di masa mendatang.

Arahan Pengembangan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Muhamad Rizki Waluya; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 1 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v1i1.28

ABSTRAK Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan permasalahan yang cukup serius karena dapat diartikan sebagai kemiskinan dan ketimpangan. Indikasi ketimpangan antar daerah terjadi di Provinsi Banten. Adanya indikasi ketimpangan dapat menghambat proses pembangunan secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perekonomian, menganalisis sektor-sektor unggulan, menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota, dan merumuskan arah pembangunan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di wilayah Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan adalah kontribusi PDRB, laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Tipologi Klassen, Analisis Gabungan LQ dan DLQ, Indeks Williamson, dan analisis deskriptif untuk menghasilkan arah pembangunan guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Lebak merupakan daerah tertinggal dan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan dalam penelitian ini. Arah pembangunan dibagi dalam enam kriteria: (1) Peningkatan sektor pendukung untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sehingga dapat mempunyai nilai tambah. (2) Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan agar sumber daya manusia di Kabupaten Lebak mampu bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. (3) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pemerataan jangkauan sarana dan prasarana pemukiman. (4) meningkatkan porsi pendapatan daerah selain pajak melalui investasi dan kerjasama dengan beberapa pihak swasta. (5) Meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kualitas, serta mempercepat realisasi Rencana Jalan Tol dan Rencana Jalur Kereta Api untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, guna menciptakan konsentrasi pertumbuhan ekonomi di kawasan baru. dan (6) karena wilayahnya cukup luas, maka perlu dipertimbangkan kembali usulan pemekaran wilayah karena dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah karena pemerataan pembangunan dapat lebih mudah dicapai dengan wilayah pemerintahan yang lebih kecil. ABSTRACT Economic inequality between regions is a quite serious problem, because economic inequality means poverty and inequality. Indications of inter-regional inequality also occur in Banten Province. The existence of indications of inequality can hamper the development process in general. This research aims to analyze economic characteristics, analyze leading sectors, analyze inequality between districts/cities, and formulate development directions to reduce the level of inequality in the Banten Province region. The analytical methods used are PDRB contribution, PDRB growth rate, PDRB per capita, Klassen Typology, Combined LQ and DLQ Analysis, Williamson Index, and descriptive analysis to produce a development direction to reduce inequality that occurs in Banten Province. The results of this research are that Lebak Regency is a disadvantaged area and was designated as a priority location for development in this research. The development directions are divided into six criteria: (1) Increasing supporting sectors to increase the contribution of the agricultural sector so that it can have added value. (2) Increasing human resources by improving education and skills so that human resources in Lebak Regency can compete with job seekers from other areas. (3) Improving facilities and infrastructure by equalizing the reach of residential facilities and infrastructure. (4) increasing the share of regional income other than taxes through investment and collaborating with several private parties. (5) Increasing accessibility by improving quality, as well as accelerating the realization of the Toll Road Plan and Railway Route Plan to support the development of economic and tourism areas, in order to create a concentration of economic growth in new areas. and (6) because the area is quite large, it is necessary to reconsider the regional expansion proposal because it can reduce the level of regional inequality because equitable development can be more easily achieved with a smaller government area.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search