Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Verstek

ANALISIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM SENGKETA PERDATA (PERKARA NOMOR 92/PDT.PLW/2019/PN SKT) Jihan Rona Nur Farikha; Harjono Harjono
Verstek Vol 10, No 3: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70152

Abstract

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PNSkt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt serta studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt adalah perlawanan Pelawan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Pelawan mengajukan perlawanan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Pelawan dapat membuktikan kepemilikannya dengan bukti surat berupa akta autentik dan Pelawan mengajukan dua saksi yang dapat membuktikan perlawanan Pelawan. Kemudian, Terlawan II tidak memberikan bantahan atas dalil perlawanan Pelawan.  Akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial tersebut adalah eksekusi tidak dapat dilanjutkan terhadap obyek sengketa, Pelawan tetap menguasai objek sengketa dan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi ekekusinya.Keywords: Perdata, Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Eksekutorial
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71258

Abstract

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian sewa ruang usaha dalam putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 tidak bisa dijadikan alasan debitur wanprestasi terhadap perjanjian sewa ruang usaha karena telah terjadi perubahan perjanjian sebelum debitur wanprestasi serta dalam perubahan perjanjian sewa ruang usaha tersebut tidak ada klausula yang mencantumkan covid-19 sebagai alasan force majeure debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya. Debitur yang wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa ruang usaha dengan menyertakan covid-19 sebagai alasan force majeure tidak bisa terbebas dari kewajibannya. Debitur tetap akan dikenai konsekensi yuridis akibat perbuatannya.Keywords: Force Majeure; Covid-19; Perjanjian Sewa Ruang Usaha; Wanprestasi Abstract: This study aims to identify and analyze the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in the business space rental agreement in decision number 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps. This research is a normative legal research with a descriptive nature. The approach used in this research is a case study. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used is the syllogism method. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic cannot be used as an excuse for the debtor's default on the business space rental agreement because there has been a change in the agreement before the default debtor and in the change of the business space rental agreement there is no clause that includes Covid-19 as the reason for the debtor's force majeure not to carry out his achievements. Debtors who default on the contents of the business space rental agreement by including Covid-19 as a reason for force majeure cannot be released from their obligations. The debtor will still be subject to juridical consequences due to his actions.Keywords: Force Majeure; Covid-19; Business Space Lease Agreement; Default
STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70573

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi untuk mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Yayasan Firmar Abadi selaku Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan legal standing, Yayasan selaku Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan yang berhak mengajukan gugatan perwakilan. gugatan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci: Hak gugat organisasi lingkungan hidup; kedudukan hukum.This article examines the legal standing of the Firmar Abadi Foundation to file a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. The purpose of this article is to find out the legal standing of the Firmar Abadi Foundation in filing a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Based on this research, the results obtained are that the Firmar Abadi Foundation as the Plaintiff has no legal standing to file a legal standing lawsuit, the Foundation as the Plaintiff does not meet the requirements as an environmental organization that has the right to file a representative lawsuit in Article 92 paragraph (3) of the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.Keywords: environmental organization's right to sue; legal standing.
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70835

Abstract

Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun dan melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang online KPKNLKata Kunci: Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctionsKeywords: Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.