Articles
<![CDATA[Implementasi Asas Keterbukaan Terhadap Mekanisme Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Wahyudin Djou]]>;
<![CDATA[Erman I. Rahim]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>
<![CDATA[ Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1913
<![CDATA[In terms of the ratification of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, this raises pros and cons in society. This is because the Supreme Court Constitutional Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020 states that Law Number 11 of 2020 is unconstitutional conditional and must be immediately revised within 2 (two) years from the time the decision is issued. One of the reasons is because in the formation of the Job Creation Law, it does not involve full community participation and is not guided by the principle of openness. But the government actually responded by issuing the Job Creation Perppu which was later passed into law by the DPR-RI. In fact, between Law Number 11 of 2020 concerning job creation and Perppu Number 2 of 2022 concerning job creation, it is relatively the same in terms of content. This study aims to examine a legal truth related to the mechanism for ratifying Government Regulations in Lieu of Law based on actual legal provisions. One of the legal provisions in the formation of laws and regulations is to make the principle of forming laws and regulations one of the conditions that must exist in the process of forming laws. One of its principles is the principle of openness. and the method used in this study is Normative. And in the results of this study, it shows that the ratification of the Job Creation Perppu is not in accordance with the mechanism for the Establishment of Laws and Regulations because it is not guided by the principle of openness.]]>
<![CDATA[Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Aditya Eka Prasetya Hasan]]>;
<![CDATA[Erman I. Rahim]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2599
<![CDATA[This research aims to (1) determine the Inspectorate's supervisory function in preventing misuse of Village Funds and (2) to analyze and formulate what factors influence the Inspectorate's function in carrying out its function as a supervisory element to prevent misuse of Village Funds in South Bolaang Mongondow Regency. This type of research is empirical research, namely research that examines community behavior that arises due to the existence of a legal rule, or vice versa, the formation of a legal rule due to behavior in society by conducting field research and literature review. The results of this research show that the prevention process carried out The Regional Inspectorate prevents misuse of Village Funds by supervising and controlling the management of Village Funds. Factors that influence its effectiveness are legal substance: There are no regional regulations or regent regulations regarding supervisory procedures. Legal structure: The number of auditors is still limited. Legal culture: An inspection process that does not fully reach the field. Where the law applies: There are 7 sub-districts and 83 villages in South Bolaang Mongondow Regency. Infrastructure: Limited facilities for mobilization and the absence of an online site as a source of information and public complaints. The research conclusion shows that the supervision carried out by the Regional Inspectorate of South Bolaang Mongondow Regency has not been effective.]]>
<![CDATA[Penanganan Stunting Melalui Konsep Gerbos Emas ]]>
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.19 KB)
|
DOI: 10.33756/jds.v1i1.8257
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan sebagai luaran laporan Program Pengabdian KKN terkait dengan penanganan stunting. Stunting dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari sisi kognitifnya. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan mempengaruhi proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang memiliki kasus stunting yang cukup signifikan. Sehingga diperlukan upaya partisipatif yang bersumber dari masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan daerah dalam penanganan stunting. Desa Balayo yang menjadi tempat pelaksanaan KKN Tematik Stunting merupakan wilayah yang belum ditemukan adanya kasus stunting, meski demikian sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah Desa Balayo dalam mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam penanganan stunting. Oleh karenanya melalui program KKN Tematik ini, diusulkan kegiatan yang berjudul Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja Gerbos Emas (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting) di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberdayaan melalui penyuluhan dan pendampingan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanya pendampingan dan pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting di Desa Balayo dengan memperhatikan segala potensi desa.Kata Kunci : Pencegahan Stunting ; Gerbos Emas; Desa]]>
<![CDATA[Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu ]]>
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Elfikri, Nurul Fazri]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v2i2.12686
<![CDATA[Program dalam kegiatan ini berupa Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap aparat pemerintah desa beserta organisasi pemuda karang taruna desa agar lebih produktif dalam pengembangan desa. Adapun manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui pemetaan potensi yang ada di desa, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil dari pengabdian ini adalah berdasarkan RPJM Desa Buhu menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi desa disektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Menjadi suatu persoalan dewasa ini, pemuda Karang Taruna Desa Buhu belum bisa menangkap peluang bisnis dan usaha kreatif dan pengelolaan potensi desa Buhu. Sehingga melalui program pengabdian pemetaan sumber daya Karang Taruna Desa Buhu ini diharapkan mampu memberikan edukasi yang dapat menciptakan dan memotivasi pemuda karang taruna untuk lebih produktif dalam pengelolaan potensi desa yang dikemas dalam usaha ekonomi produktif. The program in this activity is in the form of Mapping coral resources of Buhu Village Cadets. The goal is to provide benefits, especially to village government officials and village cadet coral youth organizations, to be more productive in village development. The benefits in developing the community's economic life in a better direction through mapping the potential in the village, as well as establishing village partnerships with universities, especially the Faculty of Law, Gorontalo State University. The result of this service is based on the Buhu Village Medium-Term Development Plan, and it shows several potential villages in the Agriculture, Fisheries, and Animal Husbandry sectors. It is a problem today, the youth of Karang Taruna Buhu Village have not been able to grasp business opportunities and creative efforts and manage the potential of Buhu Village. So that through the Buhu village coral cadet resource mapping service program, it is hoped that it will be able to provide education that can create and motivate coral cadet youth to be more productive in managing the potential of the village packaged in productive economic efforts. ]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum ]]>
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v1i1.19501
<![CDATA[Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilainilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakatMuatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Increasing the Understanding of The People of Molotabu Village as an Effort to Make the Village Aware of the LawAbstract: This program is in the form of Customary Law Counseling with the topic "Legal Counseling in the Context of Realizing a Law-Aware Village". Another goal of community service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Molotabu Village. Knowledge is given especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition, this program also aims for the community and village government to be briefed on attitudes in dealing with problems in the village, as well as providing solutions to governance and utilization of local wisdom values, including provision in terms of tourism management to support the community's economy.The content of some of the material presented by the resource person at the legal counseling activity emphasizes that the position of the village head in his leadership must basically have the ability to provide encouragement to the community to be able to participate in the management of village potential. This is because the ability of a village head to influence the community is the main factor that determines the direction of development in the village. In addition, the village head must also have the ability to explore the potential of the village which will then be identified with several problems that can be influential to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved.Providing education to village communities through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on legislation maximizing financial and administrative accountability systems to support the economic sector of Molotabu Village, as well as the establishment of Village partnerships with Higher Education, especially the Faculty of Law UNG.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA PILOHAYANGA KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>;
<![CDATA[Weny A Dungga]]>;
<![CDATA[Fence M Wantu]]>;
<![CDATA[Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Dian Ekawaty Ismail]]>;
<![CDATA[Irlan Puluhulawa]]>
<![CDATA[ BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 8 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/wbe4fz98
<![CDATA[This service activity focuses on assisting in the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) for land ownership services in Pilohayanga Village, Telaga District, Gorontalo Regency. The background to this activity is that there are obstacles in the process of issuing letters of release of land rights caused by the absence of standard SOPs in the village. Through observation, interviews and participatory workshops, this activity aims to increase understanding of village officials and the community regarding regulations and appropriate administrative mechanisms for releasing land rights. A participatory approach in preparing SOPs ensures that local needs are properly accommodated, so that the final product is more relevant and effective in addressing existing problems. The results of the activity show an increase in village officials' understanding of correct administrative procedures and commitment to implementing the prepared SOPs. Thus, this activity not only produces clear technical guidance, but also strengthens government governance at the village level, especially in the aspect of transparent and accountable public services.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PENGISIAN JABATAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA MELALUI PERBANDINGAN DI NEGARA-NEGARA LAIN ]]>
<![CDATA[ISTI ANJELINA MOHAMAD]]>;
<![CDATA[ERMAN I. RAHIM]]>;
<![CDATA[ABDUL HAMID TOME]]>
<![CDATA[ GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahasaraswati K. Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35327/gara.v18i2.839
<![CDATA[The elected president appoints state ministers as a token of appreciation to the supporting coalition parties. The total percentage of post-reform for appointing state ministers from political party caolitions is 55,7%. In addition, the Indonesian Survey Institute (LSI) denotes that state ministers from professionals by 78,3% and from political parties or coalitions of political parties by 4.1%. specifically, this research was conducted using normative methods with a statue approach and a comparative approach. The research finding was obtained by comparing two parliamentary systems, namely the Netherlands and England, and two presidential systems, namely the United States and South Korea. The appointment of state ministers in Indonesia post reform until now has main characteristics apparent in the appointment proves, namely the interest in coalition parties that have supported the party of the current elected president. Therefore, the ideal mechanism for appointing state ministers is to reconstruct Act Number 39 of 2008 concerning State Ministers, establish a special selection, team for ministerial appointments, the selection team proceeds with a sequence of selection, selection based on quality and integrity, and the appointment of state minister candidate by the president.]]>
<![CDATA[KATALISASI INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA BUHU JAYA ]]>
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan]]>
<![CDATA[ MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/bq8jxy18
<![CDATA[Publication efforts are possible using information systems, especially those that are digital-based. The existence of a new model in the realm of village fund management publications will realize accountable and transparent village fund management. Therefore, this service is carried out in the form of counseling on planning and using village funds based on accountability values, Microsoft-based village financial management training and the formation of village information media. The final result of the implementation of the service which forms a digital-based village information social media is one form of realizing transparency and accountability in the use of village funds. The existence of this series of activities is a step in realizing accountable and transparent management of village funds so that it will avoid misuse of village funds as well as provide space for community participation in supervising the management of village funds. In addition, this media will provide space for community participation in monitoring the use of village funds carried out in various forms of programs and activities.]]>
<![CDATA[Implementation And Strengthening Oversight Function In The DPRD of Gorontalo Province ]]>
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Arief, Supriyadi A.]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.9929
<![CDATA[The oversight function is one of the functions of the DPRD, but it has not worked well in practice. Therefore, through this research, we are trying to generate ideas regarding implementing the DPRD's oversight function on regional government administration, mainly carried out by the Gorontalo Province DPRD. This research is empirical legal research because it examines problems in the legal field, namely in the Gorontalo provincial DPRD as the research object. This qualitative research approach is a way of analyzing research results that produce descriptive data. This research concludes that the form of implementation of the oversight function carried out by the Gorontalo Province DPRD is in two forms, namely: supervision in hearings by inviting stakeholders and direct visits, both planned and unannounced (sudden inspections), as well as supervising the implementation of follow-up actions—results of examination of financial reports by the Financial Audit Agency. Therefore, the implementation of the oversight function carried out by the Gorontalo Provincial DPRD can be improved through the use of social media in receiving reports from the public so that it will make it easier for the monitoring mechanism by the Gorontalo Provincial DPRD as well as to control budget availability in the implementation of regional regulations so that budget allocation for the implementation of regional rules is appropriate. It has been established and can be used efficiently and accountably.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum ]]>
<![CDATA[Yusuf Apriyanto Bantu]]>;
<![CDATA[Erman I Rahim]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>
<![CDATA[ Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.95
<![CDATA[This article conducts a normative analysis of the Constitutional Court's Decision No. 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special electoral court within the framework of legal sovereignty theory. The objective is to scrutinize the decision's compatibility with the principles of legal sovereignty, emphasizing the universal application of law. The normative method is employed, focusing on legal documents, statutes, and constitutional provisions. The study reveals that the decision's implications raise concerns regarding the universal enforcement of law in addressing complex electoral disputes. The absence of a special electoral court challenges the effective resolution of election-related issues. This analysis contributes to the ongoing discourse on the role of legal sovereignty in shaping the electoral dispute resolution system]]>
