Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.72
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas AKADEMIKA Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Al-'Adl Widya Yuridika Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Borneo Law Review Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Abdidas Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Journal of Comprehensive Science Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Begawan Hukum Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Abdul Hamid Tome
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA PILOHAYANGA KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO Tome, Abdul Hamid; Dungga, Weny A; Wantu, Fence M; Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U; Ismail, Dian Ekawaty; Puluhulawa, Irlan
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 8 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/wbe4fz98

Abstract

This service activity focuses on assisting in the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) for land ownership services in Pilohayanga Village, Telaga District, Gorontalo Regency. The background to this activity is that there are obstacles in the process of issuing letters of release of land rights caused by the absence of standard SOPs in the village. Through observation, interviews and participatory workshops, this activity aims to increase understanding of village officials and the community regarding regulations and appropriate administrative mechanisms for releasing land rights. A participatory approach in preparing SOPs ensures that local needs are properly accommodated, so that the final product is more relevant and effective in addressing existing problems. The results of the activity show an increase in village officials' understanding of correct administrative procedures and commitment to implementing the prepared SOPs. Thus, this activity not only produces clear technical guidance, but also strengthens government governance at the village level, especially in the aspect of transparent and accountable public services.
Pengaruh dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Kualitas Air Minum Sindi Pulumuduyo; Nirwan Junus; Abdul Hamid Tome
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.418

Abstract

This research aims to find out how business actors fulfill their responsibilities on drinking water quality standards. This research is empirical research because it places primary data in the community as the main data, which is analyzed descriptively. The results of the research show that the factors influencing the fulfillment of the legal responsibilities of drinking water depot refill business actors regarding drinking water quality standards in the city of Gorontalo are the lack of public knowledge and understanding regarding the quality of healthy drinking water, as well as what rights they can obtain regarding the existence of a business offered; and weak supervision and provision of sanctions, which are still minimally carried out by the competent authorities. This means that supervision of the location of refill drinking water depots is still minimal, and sanctions have not been strictly enforced.
Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Huntulohulawa Melalui Pembentukan Regulasi dalam Mewujudkan Ketahanan Desa Tome, Abdul Hamid; Apripari, Apripari; Nurwahyudin, Dindin S
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1232

Abstract

Pendapatan asli desa yang belum dioptimalkan, bahkan belum memiliki dasar hukum berupa peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa menjadi salah satu persoalan perokonomian desa. Dalam kondisi saat ini, memang dibentuk Koperasi Desa merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Namun demikian, hal tersebut juga belum mampu menjamin pendapatan asli desa meningkat serta memiliki kekuatan hukum dalam pemanfaatan potensi desa yang berbasis regulasi di desa. Persoalan ini kemudian melahirkan gagasan solusi yang dirangkaikan dalam bentuk pelaksanaan KKN Tematik dengan beberapa kegiatan, yakni: a. Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa; b. Penyusunan Draft Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa; c. Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Potensi Desa.Program yang direncanakan pada dasarnya berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes serta kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, proses penyusunan Peraturan Desa juga berjalan dengan melibatkan banyak pihak sehingga menghasilkan aturan yang sah dan dapat menjadi landasan kuat bagi BUMDes ke depan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi regulasi, tata kelola desa, maupun dukungan terhadap potensi wisata dan pembangunan.
Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penyimpangan Prosedur Administratif Dalam Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO Manopo, Jusril D.; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2277

Abstract

Isu utama dalam perkara ini ialah pengajuan gugatan tanpa menempuh banding administratif sebagaimana diwajibkan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yang mencerminkan inkonsistensi hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi peradilan, dan pelanggaran prinsip good governance. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penyimpangan prosedur administratif dalam perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyimpangan prosedur administratif dapat menimbulkan preseden keliru yang mendorong masyarakat mengabaikan mekanisme administratif dan langsung menempuh jalur litigasi, sehingga berpotensi memperberat beban peradilan. Lebih lanjut, fenomena ini mengurangi akuntabilitas birokrasi karena mekanisme koreksi internal pemerintah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menegakkan syarat administratif, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo Achir, Nuvazria; Tome, Abdul Hamid; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3821

Abstract

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai peneilitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengen menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah  pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut
Menakar Keadilan Pemilu: Efektivitas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Menegakkan Kesetaraan Politik sebagai Pilar Demokrasi Mayariska Bilaleya; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4540

Abstract

Penelitian ini menganalisis disparitas mekanisme penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menciptakan ketidaksetaraan politik struktural, melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus empiris Bawaslu Gorontalo Utara, ditemukan perbedaan signifikan Perbawaslu No. 7/2022 (Pemilu: 14 hari kalender, rekomendasi opsional KPU) versus No. 9/2024 (Pilkada: 7 hari kerja, mengikat), menghasilkan tingkat penyelesaian hanya 58% dari 18 pelanggaran (11 Pemilu, 7 Pilkada) dengan 64% kasus pidana tak tuntas. Nasional tercatat 1.023 dugaan (479 terverifikasi), terhambat koordinasi lemah KPU/Gakkumdu, multitafsir UU, dan SDM ad hoc seperti diidentifikasi Rahmat Bagja. Analisis teoritis Rawls (fair equality of opportunity) dan electoral justice International IDEA menegaskan disparitas ini erodasi legitimasi demokrasi 23% (LSI 2024), ciptakan moral hazard partai besar, dan ancam stabilitas pasca-Pilpres Prabowo-Gibran. Dampak sistemik: degradasi indeks integritas pemilu (Perludem 67), democratic backsliding, dan fragmentasi politik. Reformasi mendesak mencakup unifikasi Perbawaslu hybrid, kewenangan eksekutorial Bawaslu, digitalisasi pengaduan AI-Sirekap, Pengadilan Pemilu Khusus MK, serta anggaran mandiri 1,5% APBN. Tanpa rekonsolidasi pengawasan ini, keadilan elektoral substansif mustahil tercapai, mengkristalkan electoral authoritarianism yang menggerus kedaulatan rakyat Pasal 22E UUD 1945.
Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Aditya Eka Prasetya Hasan; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2599

Abstract

This research aims to (1) determine the Inspectorate's supervisory function in preventing misuse of Village Funds and (2) to analyze and formulate what factors influence the Inspectorate's function in carrying out its function as a supervisory element to prevent misuse of Village Funds in South Bolaang Mongondow Regency. This type of research is empirical research, namely research that examines community behavior that arises due to the existence of a legal rule, or vice versa, the formation of a legal rule due to behavior in society by conducting field research and literature review. The results of this research show that the prevention process carried out The Regional Inspectorate prevents misuse of Village Funds by supervising and controlling the management of Village Funds. Factors that influence its effectiveness are legal substance: There are no regional regulations or regent regulations regarding supervisory procedures. Legal structure: The number of auditors is still limited. Legal culture: An inspection process that does not fully reach the field. Where the law applies: There are 7 sub-districts and 83 villages in South Bolaang Mongondow Regency. Infrastructure: Limited facilities for mobilization and the absence of an online site as a source of information and public complaints. The research conclusion shows that the supervision carried out by the Regional Inspectorate of South Bolaang Mongondow Regency has not been effective.
Discrepancy between Norms and Reality: Structural Barriers to Employment Rights for Persons with Disabilities in Gorontalo City Fayza Tazkia Suleman; Weny Almoravid Dungga; Abdul Hamid Tome
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the barriers to fulfilling the right to obtain employment for persons with disabilities in Gorontalo City, focusing on the discrepancy between legal norms and policy implementation as well as structural barriers in socio-cultural and accessibility aspects. Employing a juridical-empirical method with a socio-legal research approach, this study combines normative analysis of legislation with empirical studies through in-depth interviews and documentation studies. The research findings reveal two main problems. First, there is a sharp discrepancy between the mandate of Law Number 8 of 2016 and Gorontalo City Regional Regulation Number 3 of 2023, which mandate a 2% employment quota for persons with disabilities, and the reality that no persons with disabilities work within the Gorontalo City Government environment out of a total of 613 registered persons with disabilities. This implementation failure is caused by weak law enforcement, the non-integration of disability issues in regional planning and budgeting, and the absence of an integrated database. Second, structural barriers in the form of stigma and perspective discrimination, lack of understanding of reasonable accommodation, inaccessible infrastructure, and low levels of education and job training create a systematic vicious cycle of exclusion. This study recommends comprehensive policy interventions encompassing public perspective transformation, accessible infrastructure development, and sustainable capacity-building programs.
ISSUES ON KPPS MEMBER RECRUITMENT AN ADMINISTRATIVE LAW AND CITIZENS’ PARTICIPATION RIGHTS PERSPECTIVE Isroun Annas Ma'ruf; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v7i1.274

Abstract

The recruitment of Voting Organizing Groups (KPPS) is a crucial stage in the implementation of the General Election, determining the quality of voting and vote counting at Polling Stations (TPS). Although regulated by General Elections Commission Regulation Number 8 of 2022, its implementation in the West Kota District of Gorontalo City still faces various administrative, technical, and participatory obstacles. This study aimed to analyze the problems of KPPS recruitment from an administrative law perspective and its implications for the protection of citizens' rights to participate. The study used an empirical juridical method with a statutory and sociological approach. The results showed that the main obstacles to KPPS recruitment include the use of prospective registrants' names in the Political Party Information System (SIPOL), obstacles in fulfilling health certificate requirements, and low public interest in becoming KPPS members. These problems indicate the suboptimal implementation of the principles of legal certainty, proportionality, openness, and good service in the recruitment process. Furthermore, these various obstacles impede citizens' rights to obtain equal opportunities to participate in governance. Therefore, strengthening administrative mechanisms, expanding access to public services, and improving KPPS recruitment governance are essential to ensuring democratic, professional, and integrity based elections. Abstrak Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menentukan kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, pelaksanaannya di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala administratif, teknis, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika rekrutmen KPPS dalam perspektif hukum administrasi serta implikasinya terhadap perlindungan hak partisipasi warga negara. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama rekrutmen KPPS meliputi pencatutan nama calon pendaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), kendala pemenuhan persyaratan surat keterangan kesehatan, serta rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota KPPS. Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, dan pelayanan yang baik dalam proses rekrutmen. Selain itu, berbagai hambatan tersebut berimplikasi pada terhambatnya hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme administrasi, peningkatan akses layanan publik, dan perbaikan tata kelola rekrutmen KPPS guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional, dan berintegritas.
Kepastian Hukum Status Terpidana Percobaan dalam Syarat Pencalonan Pilkada Gorontalo Utara 2024 Sandi Pratama Katili; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2025): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i2.1851

Abstract

This study examines the 2024 North Gorontalo regional election dispute regarding the eligibility of probationary convicts. Legislative ambiguity caused conflicting interpretations between the KPU, Bawaslu, and the Constitutional Court. Constitutional Court Decision No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 adopted a progressive stance, ruling that candidates serving probation are ineligible and must be disqualified, necessitating a revote. While this decision upholds democratic integrity and electoral justice, it reveals inconsistencies when compared to precedents like the Rusli Habibie case. The findings demonstrate that legal certainty concerning candidacy requirements remains suboptimal, specifically regarding the political rights of those under judicial supervision. This research argues that regulatory harmonization and reinforcing the Constitutional Court’s authority are vital to ensuring regional elections are consistent, fair, and responsive. Such legal reforms protect essential constitutional rights of voters within the current local democratic process today in Indonesia to guarantee governmental integrity based upon the highest prevailing laws of the Indonesian legal nation.
Co-Authors Abdurrahman Pakaya Aditya Algifari Badu Aditya Eka Prasetya Hasan Alhimny Fitrah Janu Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw, Indah Apripari, Apripari Ari Yoga Pasambuna Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dungga, Weny A Erman I. Rahim Erman I. Rahim Erman I. Rahim Erman I. Rahim Erman Rahim Fayza Tazkia Suleman Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Franciska Makuta I. Rahim, Erman Irlan Puluhulawa Isroun Annas Ma'ruf ISTI ANJELINA MOHAMAD Madyatama SY. Failisa Manopo, Jusril D. Mayariska Bilaleya Moh Sigit Ibrahim Moh. Zachary Rusman Mohamad Afriyansyah Dukalang Mohamad Firmansyah Usman Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Raen Puluhulawa Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Nuvazria Achir Oktavia Namira Daud, Tiara R. U. Puluhulawa Rafni Suryaningsih Harun Rikson Adam Riska Buhungo Rizki Ntou, Mohamad Sandi Pratama Katili Sindi Pulumuduyo Souad Ezzerouali Sri Hantuti Paramata Supriyadi A Arief Supriyadi A Arief Tri Wahyuni Amalia Wahyudin Djou Weny Almoravid Dungga Winata, I Kadek Ari Yusuf Apriyanto Bantu Zamroni Abdussamad