Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.657
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas AKADEMIKA Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Al-'Adl Widya Yuridika Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Borneo Law Review Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Abdidas Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Abdul Hamid Tome
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengaruh dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Kualitas Air Minum Sindi Pulumuduyo; Nirwan Junus; Abdul Hamid Tome
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.418

Abstract

This research aims to find out how business actors fulfill their responsibilities on drinking water quality standards. This research is empirical research because it places primary data in the community as the main data, which is analyzed descriptively. The results of the research show that the factors influencing the fulfillment of the legal responsibilities of drinking water depot refill business actors regarding drinking water quality standards in the city of Gorontalo are the lack of public knowledge and understanding regarding the quality of healthy drinking water, as well as what rights they can obtain regarding the existence of a business offered; and weak supervision and provision of sanctions, which are still minimally carried out by the competent authorities. This means that supervision of the location of refill drinking water depots is still minimal, and sanctions have not been strictly enforced.
Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Huntulohulawa Melalui Pembentukan Regulasi dalam Mewujudkan Ketahanan Desa Tome, Abdul Hamid; Apripari, Apripari; Nurwahyudin, Dindin S
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1232

Abstract

Pendapatan asli desa yang belum dioptimalkan, bahkan belum memiliki dasar hukum berupa peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa menjadi salah satu persoalan perokonomian desa. Dalam kondisi saat ini, memang dibentuk Koperasi Desa merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Namun demikian, hal tersebut juga belum mampu menjamin pendapatan asli desa meningkat serta memiliki kekuatan hukum dalam pemanfaatan potensi desa yang berbasis regulasi di desa. Persoalan ini kemudian melahirkan gagasan solusi yang dirangkaikan dalam bentuk pelaksanaan KKN Tematik dengan beberapa kegiatan, yakni: a. Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa; b. Penyusunan Draft Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa; c. Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Potensi Desa.Program yang direncanakan pada dasarnya berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes serta kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, proses penyusunan Peraturan Desa juga berjalan dengan melibatkan banyak pihak sehingga menghasilkan aturan yang sah dan dapat menjadi landasan kuat bagi BUMDes ke depan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi regulasi, tata kelola desa, maupun dukungan terhadap potensi wisata dan pembangunan.
Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penyimpangan Prosedur Administratif Dalam Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO Manopo, Jusril D.; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2277

Abstract

Isu utama dalam perkara ini ialah pengajuan gugatan tanpa menempuh banding administratif sebagaimana diwajibkan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yang mencerminkan inkonsistensi hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi peradilan, dan pelanggaran prinsip good governance. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penyimpangan prosedur administratif dalam perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyimpangan prosedur administratif dapat menimbulkan preseden keliru yang mendorong masyarakat mengabaikan mekanisme administratif dan langsung menempuh jalur litigasi, sehingga berpotensi memperberat beban peradilan. Lebih lanjut, fenomena ini mengurangi akuntabilitas birokrasi karena mekanisme koreksi internal pemerintah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menegakkan syarat administratif, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
Diskursus Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo Achir, Nuvazria; Tome, Abdul Hamid; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3821

Abstract

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo? Dan Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Gorontalo?. berdasarkan hal tersebut maka riset ini dikategorikan sebagai peneilitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan dengen menetapkan sumber pertama (primer) yakni pada DPRD provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Gorontalo. Riset ini sampai kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pada tahapan perencanaan dimana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada DPRD untuk mengusulkan Perda apa yang seharusnya dibentuk, tahap Penyusunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam FGD selama penyusunan Naskah Akademik dan Draft Materi Muatan Perda, serta tahap pembahasan dengan mengundang perwakilan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rapat pembahasan materi muatan Perda. Namun demikian, hal tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya bahwa Perda yang dibentuk akan dilaksanakan atau bahkan diterima oleh seluruh pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan Perda di provinsi gorontalo adalah  pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Perda yang telah dibentuk sebelumnya karena minimnya anggaran dan lambatnya peraturan turunan dari sebuah Perda yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Kedua, pemantauan terhadap substansi Perda hasil partisipasi masyarakat tidak mempunyai sarana yang tepat. Pendapat yang disampaikan masyarakat tidak selalu diakomodir dan untuk selanjutnya masyarakat sulit untuk mengakses atau memperoleh informasi kelanjutan pendapatnya tersebut
Menakar Keadilan Pemilu: Efektivitas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Menegakkan Kesetaraan Politik sebagai Pilar Demokrasi Mayariska Bilaleya; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4540

Abstract

Penelitian ini menganalisis disparitas mekanisme penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menciptakan ketidaksetaraan politik struktural, melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus empiris Bawaslu Gorontalo Utara, ditemukan perbedaan signifikan Perbawaslu No. 7/2022 (Pemilu: 14 hari kalender, rekomendasi opsional KPU) versus No. 9/2024 (Pilkada: 7 hari kerja, mengikat), menghasilkan tingkat penyelesaian hanya 58% dari 18 pelanggaran (11 Pemilu, 7 Pilkada) dengan 64% kasus pidana tak tuntas. Nasional tercatat 1.023 dugaan (479 terverifikasi), terhambat koordinasi lemah KPU/Gakkumdu, multitafsir UU, dan SDM ad hoc seperti diidentifikasi Rahmat Bagja. Analisis teoritis Rawls (fair equality of opportunity) dan electoral justice International IDEA menegaskan disparitas ini erodasi legitimasi demokrasi 23% (LSI 2024), ciptakan moral hazard partai besar, dan ancam stabilitas pasca-Pilpres Prabowo-Gibran. Dampak sistemik: degradasi indeks integritas pemilu (Perludem 67), democratic backsliding, dan fragmentasi politik. Reformasi mendesak mencakup unifikasi Perbawaslu hybrid, kewenangan eksekutorial Bawaslu, digitalisasi pengaduan AI-Sirekap, Pengadilan Pemilu Khusus MK, serta anggaran mandiri 1,5% APBN. Tanpa rekonsolidasi pengawasan ini, keadilan elektoral substansif mustahil tercapai, mengkristalkan electoral authoritarianism yang menggerus kedaulatan rakyat Pasal 22E UUD 1945.
Discrepancy between Norms and Reality: Structural Barriers to Employment Rights for Persons with Disabilities in Gorontalo City Fayza Tazkia Suleman; Weny Almoravid Dungga; Abdul Hamid Tome
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the barriers to fulfilling the right to obtain employment for persons with disabilities in Gorontalo City, focusing on the discrepancy between legal norms and policy implementation as well as structural barriers in socio-cultural and accessibility aspects. Employing a juridical-empirical method with a socio-legal research approach, this study combines normative analysis of legislation with empirical studies through in-depth interviews and documentation studies. The research findings reveal two main problems. First, there is a sharp discrepancy between the mandate of Law Number 8 of 2016 and Gorontalo City Regional Regulation Number 3 of 2023, which mandate a 2% employment quota for persons with disabilities, and the reality that no persons with disabilities work within the Gorontalo City Government environment out of a total of 613 registered persons with disabilities. This implementation failure is caused by weak law enforcement, the non-integration of disability issues in regional planning and budgeting, and the absence of an integrated database. Second, structural barriers in the form of stigma and perspective discrimination, lack of understanding of reasonable accommodation, inaccessible infrastructure, and low levels of education and job training create a systematic vicious cycle of exclusion. This study recommends comprehensive policy interventions encompassing public perspective transformation, accessible infrastructure development, and sustainable capacity-building programs.
Co-Authors Abdurrahman Pakaya Aditya Algifari Badu Aditya Eka Prasetya Hasan Alhimny Fitrah Janu Apripari, Apripari Ari Yoga Pasambuna Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dukalang, Mohamad Afriyansyah Dungga, Weny A Erman I. Rahim Erman Rahim Ezzerouali, Souad Fayza Tazkia Suleman Fence M Wantu Franciska Makuta Irlan Puluhulawa ISTI ANJELINA MOHAMAD Manopo, Jusril D. Mayariska Bilaleya Moh Sigit Ibrahim Moh. Zachary Rusman Mohamad Firmansyah Usman Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Raen Puluhulawa Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Nuvazria Achir R. U. Puluhulawa Rafni Suryaningsih Harun Rikson Adam Riska Buhungo Sindi Pulumuduyo Sri Hantuti Paramata Supriyadi A Arief Wahyudin Djou Weny Almoravid Dungga Winata, I Kadek Ari Yusuf Apriyanto Bantu