Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.589

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Cakrawala Pendidikan JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Jurnal Farmagazine PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS) Jurnal Pengabdian Mandiri Tepis Wiring : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bunda Delima Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Sains Jukerdi: Jurnal Kewirausahaan Cerdas Dan Digital GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Jurnal Siti Rufaidah Green Health: Journal of Health Sciences, Nursing and Nutrition

Tri Mulyani

Unknown Affiliation

Author-ID : 456388

Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERAN MEDIA INFORMASI HUKUM PADA MASA COVID 19 DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG Nur Aisah; Vivie Ratna Yunita; Tri Mulyani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2955

AbstrakPada masa pandemi covid 19, informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi kebutuhan penting karena banyak produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum diketahui secara spesifik oleh masyarakat. Sementara itu, peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, terkadang dipandang tidak proporsional, sehingga dalam artikel ini berusaha untuk membahas tentang apa peran media informasi hukum pada masa covid 19, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum, dan media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder. Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media informasi hukum pada masa covid 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh masyarakat pada masa covid 19, sehingga informasi hukum tersebut dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan media informasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kelemahan-kelemahan dari penggunaannya, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi yang tepat untuk dipergunakanadalah media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun social media. Kemudian, seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang wajib mem-follow-nya, dan mem-posting ulang postingan tersebut.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM Yefta Damar Galih Atmaja; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Tujuan dalam penelitian ini berusaha menganalisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, dan implikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun menurut John Rawls prinsip kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan, artinya pemerintah memberikan jaminan payung hukum yang jelas, dan ruang lingkup batasannya dalam koridor keadilan, sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu sosial, politik dan psikologi.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN INFORMASI TENTANG DATA PASIEN PENDERITA COVID-19 TERHADAP PUBLIK DI PUSKESMAS DEMAK III BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Retno Widhiastuti; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3443

Puskesmas Demak III salah satu bentuk pelayanan Publik dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk covid-19.Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengangkat permasalahan bagaimana implementasi pemberian informasi tentang data pasien penderita Covid-19 terhadap publik di Puskesmas Demak III berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi, dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitik dan metode analisa menggunakan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implemantasi pemberian informasi data pasien Covid-19 ke Publik selama masa pandemi dilaksanakan berdasarkan SOP yang dibuat oleh Kepala Puskesmas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Untuk kendalanya ada 2 hal yaitu: pertama, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara menyusun SOP; kedua, kurangnya SDM, diupayakan dengan cara membuat SK Pelimpahan Tugas dan mengusulkan tenaga dokter umum.

IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Rizky Cahya Nugraha; Endah Pujiastuti; Tri Mulyani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: Pertama, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. Kedua, faktor eskternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem Online Singgle Submission (OSS).

Co-Authors A. Heru Nuswanto Advento Jeronimo Alwan Shalahudin Al Faruqi Amanah, Sulistiawati Amri Panahatan Sihotang Aries Saifudin B. Rini Heryanti Churcil Febrion Cinta Ida Julianti Dewi Tuti Muryati Dharu Triasih Efi Yulistyowati Endah Pujiastuti Erika Herliana Fahrizal S.Siagian Ferdiansah Hafidh Zalainus Sahrul Ausath Hafsah Hafsah helen intania surayda Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Khairul Imam Mukhlidin Mukhlidin Mupliha Mupliha Muslikhun, Alfin Najuasah Putra Nur Aisah Retno Widhiastuti Rikkit Sihombing Rizky Cahya Nugraha Rosiana Ramadhon Rowiyani Rowiyani Sabna Selka Agustina Simanjuntak Sandra Putri Saigon Shofiah Nurul Ainingsih Siti Kholisoh M Solikhatun Hasanah Sulistiawati Amanah Syaiful M Vivie Ratna Yunita wahyu fajar Yefta Damar Galih Atmaja Yelly Disti Nuraini Yustina Sri Ekwandari

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search