Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tri Mulyani; Mohammad Hidayatulloh; Dyah Ayu Sulistyarini
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3078

he purpose of writing this article is to find out the implementation of the policy for issuing Business Identification Numbers (NIB) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City, along with its problems. The approach method used in this research is sociological juridical, descriptive analysis specifications. The data used is primary data supported by secondary data, then analyzed using qualitative analytical methods. The research results show that the NIB issuance policy for MSME business actors in Semarang City is based on Semarang Mayor Regulation Number 43 of 2022. Implementation is carried out online via the OSS website, starting with creating an account, after the account is verified the applicant can log in and make a permit application. business and complete the requirements such as personal data, business address, type of business, business photo, telephone number, business name, then after all these processes have been carried out, the NIB can be issued on the same day. The problems include 3 things, namely: First, the data input process is hampered by NIB applicants who do not have emails and data that does not match the latest; Second, lack of comprehensive socialization, which is caused by a lack of Semarang City government apparatus; and Third, the OSS system tends to be weak, so it cannot be accessed all the time, and system errors often occur Abstrak Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, beserta problematikanya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan secara online melalui website OSS, diawali dengan cara pembuatan akun, setelah akun terverifikasi maka pemohon bisa login dan membuat permohonan pengajuan perizin usaha beserta melengkapi persyaratan seperti data diri, alamat usaha, jenis usaha, foto usahsa, nomor telepon, nama usaha, kemudian setelah semua proses tersebut telah dilakukan maka NIB bisa terbit pada hari itu juga. Adapun problematikanya meliputi 3 hal yaitu: Pertama, proses penginputan data yang terkendala pemohon NIB yang tidak memiliki email dan data yang tidak sesuai dengan yang terbaru; Kedua, sosialisasi yang kurang menyuluruh, yang disebabkan kurangnya perangkat aparatur pemerintah Kota Semarang; dan Ketiga, Sistem masih OSS cenderung lemah, sehingga tidak dapat diakses setiap waktu, dan sering terjadi error sistem.

Urgency of Post-issuance Supervision of Environmental Approval for Risk Activities Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Advento Jeronimo
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.22467

Every human being has the right to live in a healthy and clean and healthy environment. The state guarantees this right in the state constitution. Starting from this, the purpose of this research is to find out and analyze the urgency of post-issuance supervision of environmental approval for risky business activities in Semarang Regency. The research method used in this research is juridical sociological, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis method. The results show that there is an urgency for post-issuance supervision of environmental approvals for risky business activities in Semarang Regency, carried out by the Semarang Regency Regional Environmental Supervisory Officer in 2022, considering that 56 (fifty-six) out of 94 (ninety-four) responsible persons for businesses and/or activities have committed violations, namely developing business activities that do not adjust the permit. The bigger the business, the greater the impact of environmental pollution and damage, so supervision becomes very urgent to avoid greater risks.

Demonstrasi Teknik Menyusui Pada Ibu Hamil Sebagai Persiapan Laktasi Di Posyandu Al-Khoiriyah Bulakwungu Amanah, Sulistiawati; Siti Kholisoh M; Solikhatun Hasanah; Sulistiawati Amanah; Tri Mulyani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bunda Delima Vol 4 No 1 (2025): EDISI FEBRUARI
Publisher : Akademi Keperawatan Bunda Delima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59030/jpmbd.v4i1.81

Menyusui adalah proses alami di mana seorang ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya. Tidak hanya memberikan nutrisi saja untuk bayi, tetapi juga memperkuat hubungan antara ibu dan anak. Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan teknik menyusui yang baik dan benar di Posyandu Al-khoiriyah Bulakwungu. Partisipan terdiri dari empat ibu hamil yang berpartisipasi dalam sesi presentasi, demonstrasi, dan tanya jawab. Metode ini menggunakan metode demonstrasi untuk memberikan penyuluhan mengenai Teknik menyusui bayi yang baik dan benar. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil mengenai teknik menyusui meningkat secara signifikan dari 25% menjadi 95% setelah penyuluhan. Sebanyak 80% peserta mampu mempraktikkan teknik menyusui dengan benar setelah demonstrasi langsung, dan tingkat kepuasan peserta mencapai 90%. Teknik menyusui yang benar diantaranya yaitu Duduk dengan nyaman dan punggung tegak, pastikan kaki tidak menggantung. Oleskan sedikit ASI di sekitar puting dan areola. Pegang bayi dengan kepala di lengkung siku dan bokong di lengan bawah, dengan satu tangan di belakang dan satu di depan bayi, sehingga kepala bayi menghadap payudara. Pegang payudara dengan jari di atas dan di bawah, tanpa menekan puting dan areola. Rangsang bayi untuk membuka mulut dengan menyentuh pipi atau sudut mulutnya dengan puting susu. Setelah bayi membuka mulut, dekatkan kepala bayi ke payudara dan masukkan puting serta sebagian besar areola ke dalam mulut bayi. Setelah bayi mulai menghisap, disarankan untuk tidak lagi memegang atau menyangga payudara. Perhatikan bayi selama menyusui. Untuk melepas isapan bayi, masukkan jari kelingking ke mulut bayi melalui sudut mulut atau tekan dagu bayi ke bawah. Setelah menyusui, oleskan sedikit ASI pada puting dan areola, lalu biarkan kering. Ajari klien cara menyendawakan bayi dengan menggendongnya tegak di bahu dan menepuk punggungnya perlahan, atau menelungkupkan bayi di pangkuan dan menepuk punggung atasnya hingga bersendawa.

Urgency of Post-issuance Supervision of Environmental Approval for Risk Activities Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Advento Jeronimo
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.22467

Every human being has the right to live in a healthy and clean and healthy environment. The state guarantees this right in the state constitution. Starting from this, the purpose of this research is to find out and analyze the urgency of post-issuance supervision of environmental approval for risky business activities in Semarang Regency. The research method used in this research is juridical sociological, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis method. The results show that there is an urgency for post-issuance supervision of environmental approvals for risky business activities in Semarang Regency, carried out by the Semarang Regency Regional Environmental Supervisory Officer in 2022, considering that 56 (fifty-six) out of 94 (ninety-four) responsible persons for businesses and/or activities have committed violations, namely developing business activities that do not adjust the permit. The bigger the business, the greater the impact of environmental pollution and damage, so supervision becomes very urgent to avoid greater risks.

ANALISIS KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Nugroho Dwiyan Saputro; Tri Mulyani; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Alarico M. Tilman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11901

This study explores the regulatory framework governing SIPPA issuance under Indonesian law and examines its legal implications for society. Adopting a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research draws on a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study reveals that SIPPA issuance involves coordination across multiple levels of government, from national to regional authorities, with responsibilities aligned to river basin management. Nonetheless, the delegation of authority remains unclear due to shifting regulations and insufficient inter-agency coordination. These gaps have led to legal uncertainties, delays in permit processing, and conflicts between communities, government bodies, and businesses. To address these issues, the study advocates for harmonized regulations, stronger oversight, and increased public participation in water resource management. These improvements are essential to ensuring SIPPA’s effectiveness in promoting sustainable surface water use in Indonesia. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA dalam hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk perubahan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA melibatkan berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah sungai. Namun, terdapat kurangnya kepastian pembagian kewenangan penerbitan akibat perubahan regulasi dan minimnya koordinasi antar lembaga. Implikasi hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, perlambatan proses perizinan, dan potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air permukaan. Dengan demikian, SIPPA dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia.

Cost Variations In MDR-TB And XDR-TB Laboratory Examinations Tri Mulyani
Green Health International Journal of Health Sciences Nursing and Nutrition Vol. 1 No. 1 (2024): January
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greenhealth.v1i1.1

Tuberculosis (TB) remains a significant global health concern, with Mycobacterium tuberculosis as the causative agent. The emergence of drug-resistant forms, such as Multi-drug-resistant TB (MDR-TB) and Extensive-drug-resistant TB (XDR-TB), poses substantial challenges in TB management. This study focuses on analyzing the cost variations associated with laboratory examinations for MDR-TB and XDR-TB patients undergoing treatment cycles at a tertiary hospital.The methodology involved the inclusion of patients diagnosed with MDR-TB or XDR-TB who underwent a range of laboratory tests during their treatment. A cross-sectional retrospective analytics approach was employed, utilizing medical records from the hospital's MDR division.The results of the study, encompassing 30 MDR-TB patients and 2 XDR-TB patients, revealed significant differences in laboratory examination costs between the MDR-TB and XDR-TB groups (p = 0.018). This disparity underscores the financial burden associated with managing drug-resistant TB variants, particularly in terms of laboratory monitoring and diagnostic procedures.The discussion delves into the implications of these cost variations, highlighting the challenges faced by healthcare systems and patients in resource allocation and financial planning for TB treatment. The findings underscore the importance of cost-effective strategies and optimized laboratory protocols to ensure comprehensive yet affordable care for MDR-TB and XDR-TB patients.In conclusion, this study sheds light on the considerable cost variations in laboratory examinations for MDR-TB and XDR-TB patients, emphasizing the need for efficient resource utilization and targeted interventions to address the financial aspects of managing drug-resistant TB strains effectively.

PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA Tri Mulyani; Fahrizal S.Siagian; Najuasah Putra; Muhammad Khairul Imam
Grondwet Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v3i2.42

Permasalahan korupsi di Indonesia harus ditangani secara serius oleh sebuah lembaga khusus yang independen dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pada penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas berkaitan bagaimana Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Denmark dan Finlandia dan juga, bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Upaya Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Eksak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertama, kelembagaan lembaga antikorupsi di Denmark dan Finlandia bersifat independen dan tidak terikat oleh kekuasaan manapun. Kedua, penguatan lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan konsisten, salah satunya dengan menjadikan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga pemeriksa yang independensinya terjaga dengan baik.

Peningkatan Pemahaman Mengenai Akibat Kenakalan Remaja Bagi Peserta Didik SMA Negeri 16 Semarang tri mulyani; A. Heru Nuswanto; Rati Riana; Muhammad Iftar Aryaputra
TEMATIK Vol. 5 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tematik.v5i2.12380

Remaja adalah masa peralihan dari kanak kanak ke dewasa. Pada masa ini di dalam diri para remaja terjadi pertentangan yang disebut expolosive bipolarity karena anak merasa berdiri dengan sebelah kaki di lingkungan keluarga (ketergantungan) dan sebelah kakinya yang lain berada di luar keluarga (terlepas dari ketergantungan). Kenyataan seperti itu sebenarnya menempatkan para remaja pada kondisi yang sangat membutuhkan bimbingan, baik dari orang tua maupun dari guru-gurunya di sekolah. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kenakalan remaja berupa kasus kekerasan di sekolah yang terjadi hingga September 2024 tercatat ada 293 kasus kekerasan di sekolah. Untuk di Kota Semarang, kenakalan remaja marak di Tahun 2024 adalah tawuran antar kelompok atau Gangster. Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang selama periode Januari-September 2024 tercatat 83 kasus tawuran di mana 73 pelaku harus menjalani pidana, sementara sekitar 200 pelaku lainnya menjalani pembinaan di Kepolisian. Kenakalan ini menimbulkan akibat yang sangat merugikan masa depan untuk menggapai cita-cita dari peserta didik umumnya dan khususnya peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang. Bertitik tolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan merumuskan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman peserta didik SMA Negeri 16 Semarang mengenai akibat kenakalan remaja. Adapun kontribusi mendasar pada khalayak sasaran diharapkan adanya peningkatan pemahaman mengenai akibat kenalan remaja, sehingga setiap peserta didik mempunyai kesadaran hukum, dapat terwujud ketertiban, keadilan sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum yang dapat merusak cita-cita di masa depan. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman akibat kenakalan remaja bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang, menunjukkan adanya peningkatan 61,2%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Peserta Didik SMAN 16 Semarang mengenai akibat kenakalan remaja.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 83/G/2023/PTUN. SMG TERKAIT DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG OVERLAPPING Corda Lebda Purnama; Supriyadi; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12851

The problem of overlapping land certificates is a crucial issue in the Indonesian land system because it threatens legal certainty, land rights protection, and the stability of agrarian transactions. Inconsistencies in land administration procedures by the National Land Agency (BPN) often trigger disputes that result in certificate cancellation through court decisions. This study aims to analyze the judge's legal considerations and the legal implications of the cancellation of overlapping land certificates in Decision Number 83/G/2023/PTUN.Smg. This study uses a normative juridical approach supported by a case approach, which emphasizes the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and the study of related court decisions. The type of data used is secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge canceled the certificates issued by the BPN because procedural flaws were found in the issuance process that resulted in overlapping ownership. This step was taken to restore legal certainty and prevent protracted conflicts in the future. However, the cancellation has legal consequences, especially for parties who have obtained certificates through a sale or a gift in good faith. Therefore, more comprehensive verification of ownership evidence and inter-agency coordination are needed to prevent similar conflicts in the future. It is recommended that the National Land Agency (BPN) improve the accuracy, transparency, and oversight of the land certification process and strengthen mechanisms for prompt and fair dispute resolution. Abstrak Permasalahan tumpang tindih (overlapping) sertifikat hak atas tanah merupakan isu krusial dalam sistem pertanahan Indonesia karena mengancam kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan kestabilan transaksi agraria. Ketidaksesuaian prosedur administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seringkali menjadi pemicu sengketa yang berujung pada pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implikasi yuridis dari pembatalan sertifikat tanah yang tumpang tindih dalam Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan case approach, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan sertifikat yang diterbitkan BPN karena ditemukan cacat prosedural dalam proses penerbitan yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan. Langkah tersebut diambil guna memulihkan kepastian hukum dan mencegah konflik berlarut-larut di kemudian hari. Namun demikian, pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya bagi pihak yang telah memperoleh sertifikat melalui jual beli atau hibah secara itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan verifikasi bukti kepemilikan yang lebih menyeluruh dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Disarankan agar BPN meningkatkan akurasi, keterbukaan, serta pengawasan dalam proses sertifikasi tanah dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search