Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Fadli Andi Natsif
Faculty of Law Bosowa University
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

 1 
Problematika Hak Ketenagakerjaan Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba Ra, Sri Rejeki; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16427

Abstract

Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiltas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melaksanakan berjalannya penelitian tersebut maka hal tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang di inginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dari 10 Kecamatan adalah 1.223 Penyandang Disabilitas dan di antara jumlah keseluruhan tersebut hanya ada 3 orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang yang bekerja sebagai Pegawai Swasta. Dari hasil penelitian dapat di katakana bahwa pemenuhan hak bagi penyandnag disabilitas di bidang ketenagakerjaan belum di terapkan sebagaimana mestinya.  2) Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 adalah Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka membutuhkan dana untuk turun langsung ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan kerja bagi penyandang cacat. Pemerintah daerah belum bisa menyediakan akses untuk penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas kesulitan dalam penggunaan akses apalagi jika mereka ingin bekerja, alat yang mereka gunakan tidak dapat di penuhi oleh pemerintah. Implikasi penelitian Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan menerapkan peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan sebanyak 1%.
Problematika dan Akibat Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Samudra, Arung; Hamsir; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20845

Abstract

Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah problematika dan akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar dengan permasalahan: 1. Problematika apa yang menyebabkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar. 2. Bagaimana akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar.Adapun jenis penelitian adalah kepustakaan. Yang dimaksud kepustakaan tidak melakukan penelitian dilapangan atau wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasannya tentang konsep khilafah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia menghilangkan segala hak dan kewajibannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.
Problematika Pemberian Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Saharuddin; Asmar, Abd. Rais; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21423

Abstract

This study analyzes the use of discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic. The results showed that regulation No. 1 of 2020 which became law No. 2 of 2020 is contrary to the principle of the rule of law because it abolishes criminal and civil sanctions for officials who harm the state. This has implications for the state budget. Normative research with data collection from library sources was used in this study. Overall, this study concludes that discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic are contrary to the principles of the rule of law and have an impact on the state budget.
Perjanjian Sewa Beli dengan Mengatasnamakan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pratama, M Fariz; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22209

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi pada putusan No. 38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks beserta dengan pertimbangan hakimnya dalam memenangkan Sofyan Alexander (pihak pertama) dalam sengketa kepemilikan atas satu unit toyota kijang innova V luxury tahun 2017. Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang perjanjian sewa beli dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian sewa beli dengan mengatasnamakan pihak ketiga. Sedangkan secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa hukum ataupun masyarakat dalam hal perjanjian sewa beli.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi karena adanya itikad tidak baik oleh Selvi Alexander (pihak ketiga) yang ingin menguasai mobil tersebut. Disamping itu hakim juga berpendapat bahwa Sofyan Alexander (pihak pertama) mempunyai bukti yang kuat bahwa ia yang membayar seluruh biaya pembelian mobil tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah bermaterai cukup. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sofyan Alexander berhak atas satu unit mobil Toyota Kijang Innova Luxury tahun 2017.
A Review of Juridical and Criminological The Crime of Horrible Bodily Damage Muh. Iqbal Ameth; Hamsir; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22532

Abstract

This study aims to examine the application of material criminal law related to the crime of grievous bodily harm and the consideration of judges in determining criminal sanctions against perpetrators. Conducted in the Makassar District Court with a qualitative approach using the interview method. The results showed that the panel of judges in certain cases found the defendant guilty in accordance with Article 351 of the Criminal Code, based on the facts of the trial such as witness statements and evidence. Although the judge's decision tends to judicial considerations without specifying the background of the subjective consideration, the sanctions imposed are in accordance with the law, although they are lower than the prosecutor's demands.
The Islamic Governance Law on Environmental Conservation in Sinjai Regency Junaid, Bismar; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Singh, Prasad; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.22538

Abstract

This study aims to assess the preservation of the environment in Sinjai Regency in the perspective of Islamic Constitutional Law (siyasah syariah). The focus of the study includes: 1) the role of local governments in maintaining environmental conservation, 2) factors that influence its implementation, and 3) Environmental Conservation Review according to Islamic law. This study uses a qualitative descriptive approach with formal juridical methods and normative Syar'i based on the Qur'an. Data collection techniques include observation, interview, and documentation, analyzed through classification, verification, and conclusion. The results showed that the Local Government, through the Department of Environment, has implemented various environmental conservation programs. The supporting factor is competent human resources, while the obstacle is the lack of budget. In addition, the lack of involvement of public and religious figures in socialization causes environmental jurisprudence to be neglected, despite its importance in the face of the current ecological crisis.
The Role of The Ministry of Law and Human Rights in Protecting Book Copyrights Sabila, Shafiyyah Atina; Muh. Amiruddin; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Nurjannah, St.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i1.47774

Abstract

This research explores the role of the Ministry of Law and Human Rights in protecting book copyrights and identifies the challenges it faces in this effort. Using a normative research approach, data was collected through literature studies and interviews with the Ministry's regional office in South Sulawesi. The findings reveal that the Ministry plays a key role in registering, monitoring, and educating the public about book copyrights. However, it faces challenges such as limited human resources and budget, the complexity of digital technology, low public awareness, and insufficient cross-sector cooperation, which hinder its efforts to protect book copyrights effectively.
Co-Authors Akmal, M. Rijal B. Asmar, Abd. Rais Fathurrahman Fathurrahman Ferdiansyah Ferdiansyah Hamsir Jafar, Usman Jayadi, Ahkam Junaid, Bismar M. Sayful Muh. amiruddin Muh. Iqbal Ameth Muhammad Anis, Muhammad Musyfikah Ilyas, Musyfikah Nurhayati Nurhayati Nurjannah, St. Pratama, Azfar Aswin Adhlil Pratama, M Fariz Ra, Sri Rejeki Reza Ardiansyah Sabila, Shafiyyah Atina Saharuddin Samudra, Arung Siddik, Hasbi Singh, Prasad Sukkuru, Suriani Veithzal Rivai Zainal