Claim Missing Document
Check
Articles

Toxic shock syndrome (TSS) Johan Arifin
Medica Hospitalia : Journal of Clinical Medicine Vol. 2 No. 3 (2014): Med Hosp
Publisher : RSUP Dr. Kariadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.234 KB) | DOI: 10.36408/mhjcm.v2i3.197

Abstract

Toxic shock syndrome (TSS) adalah penyakit akut yang mengancam jiwa yang dimediasi oleh racun, biasanya dipicu oleh infeksi Staphylococcus aureus atau grup A Streptococcus (GAS), yang juga disebut Streptococcus pyogenes. Hal ini ditandai dengan demam tinggi, ruam, hipotensi, kegagalan multiorgan (melibatkan setidaknya 3 atau lebih sistem organ), dan deskuamasi, biasanya dari telapak tangan dan telapak kaki, 1-2 minggu setelah onset penyakit akut. Sindrom klinis juga dapat mencakup mialgia berat, muntah, diare, sakit kepala, dan kelainan neurologis nonfocal
EFEKTIVITAS PROBITY AUDIT DALAM MENCEGAH KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Muh Syahru Ramadhan; Johan Arifin
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 10, No 3 (2019): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32

Abstract

Abstrak: Efektivitas Probity Audit dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. Studi ini berupaya meneliti efektivitas penerapan probity audit dalam pencegahan kecurangan penyediaan barang dan jasa. Pendekatan studi kasus digunakan sebagai metode pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Hasil studi menunjukkan bahwa probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016 belum optimal. Hal tersebut disebabkan masih digunakannya sampling data dalam proses probity audit dan tahapan probity audit juga belum dilakukan secara keseluruhan. Selain itu terdapat hambatan pada penerapan probity audit berupa adanya keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, kompetensi auditor, waktu, sumber daya manusia, dan dokumentasi.                                                                                                                                                                                       Abstract: The Effectiveness of Probity Audit in Preventing Procurement Fraud. This study seeks to examine the effectiveness of applying probity audits in preventing the fraudulent provision of goods and services. The case study approach was used as a method in the DKI Jakarta Provincial Inspectorate in 2016. The results show that the probity audit was not optimal. This is because sampling data was still used in the probity audit process, and the probity audit stage has not been carried out as a whole. Also, there are obstacles to the implementation of the audit probity in the form of limited facilities and infrastructure, budget, auditor competence, time, human resources, and documentation.
Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Industri Perbankan Aprilia Rindiyawati; Johan Arifin
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Accounting Study Program, Faculty Economics and Business, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.039 KB) | DOI: 10.20961/jab.v19i1.244

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) disclosure is important for survival of the company. It is because we are faced with the climate change conditions, erratic weather, the issues of global warning, and the sustainable development agenda is being intensively conducted in the community to evaluate the companies are able to provide a long-term program which will encourage self-reliance in terms of economic and social. The purpose of this research is to determine the impact of the board commissioners, profitability, public ownership structure, and size of firm have the influence of CSR disclosure from the annual report of companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI). The samples of this research are many Bank companies which listed in the BEI since at 2013-2015 by fulfilling the specified criteria. The amount of samples for 3 years observations are 99 samples, which are use purposive sampling method. The analytical technique is using multiple regression method. The results showed that the board commissioners, public ownership structure, and the size of firm have significant influence to CSR disclosure. At the same time, the profitability has insignificant influence to CSR disclosure in Indonesia. Therefore, the company are expected to consider adding the numbers of commissioners to control the performance of manager as well as the creation of effectiveness in the company from CSR disclosure, increase public shares, and increase the number of employees. These will encourage a better CSR disclosure. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat diperlukan bagi kelangsungan perusahaan. Hal ini dikarenakan kita dihadapkan pada kondisi perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, isu–isu tentang pemanasan global, serta agenda pembangunan berkelanjutan sedang gencar dilakukan masyarakat untuk menilai perusahaan yang mampu memberikan program jangka panjang yang akan mendorong kemandirian masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris, profitabiitas, struktur kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Total keseluruhan sampel penelitian untuk tiga tahun pengamatan adalah 99 sampel, dengan menggunakan metode pengamatan data jenis purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, struktur kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, perusahaan diharapkan mempertimbangkan untuk menambah dewan komisaris agar semakin mudah dalam pengontrolan kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatkan saham publik, serta menambah jumlah tenaga kerja, karena dengan begitu akan mendorong terjadinya pengungkapan tanggung jawab sosial yang semakin baik.
Hubungan antara Tipologi Strategi Kompetitif, Kematangan Teknologi Informasi, dan Ukuran Perusahaan Perbankan dengan Respon Strategik dalam Menghadapi Globalisasi Johan Arifin
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 6 No. 1 (2002)
Publisher : Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The globalization of competition has caused many banking firms in the financial service industry to integrate their information systems. Based on a selective review of literature in strategic and information management disciplines, this research is developed to study the banking firms' strategic response in order to face APEC Free Trade Agreements. This study describes the relationship between competitive strategy typology, information technology maturity, and firms’ size with firms' strategic response to APEC Free Trade Agreements. The firms' strategic response is reflected by the firms' willingness to increase the information technology investment.According to a survey of 66 banking firms in the financial service industry, competitive strategy typology does not have relationship with the banking firms' willingness to increase the information technology investment. Nevertheless, this study shows that information technology maturity and firms' size have relationship with the banking firms' willingness in order to increase the information technology investment. Key words: Globalization, APEC, strategic response, and competitive strategy typology, information technology maturity, firms’ size.
FISCAL POLICY DISCLOSURE IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS Johan Arifin; Greg Tower; Stacey Porter
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 17 No. 1 (2013)
Publisher : Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jaai.vol17.iss1.art2

Abstract

Studi ini meneliti tingkat pengungkapan informasi kebijakan fiskal dalam laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang baru saja melalukan reformasi keuangan negara secara komprehensif. Teori institusional isomorphic diadopsi sebagai teori yang mendasari studi ini. Hasil studi ini menyatakan bahwa terdapat tingkat pengungkapan informasi kebijakan fiskal yang tinggi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan index ketaatan kebijakan fiskal yaitu 81,2%. Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel ‘coercive’ yang diukur dengan jumlah anggota dewan merupakan prediktor terhadap tingkat pengungkapan informasi kebijakan fiskal. Pemerintah daerah yang mempunyai lebih banyak jumlah anggota dewan lebih intensif mengkomunikasikan informasi kebijakan fiskalnya. Selain itu, umur pemerintah daerah dan ketergantungan keuangan juga mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi kebijakan fiskal pada pemerintah daerah Indonesia.Kata kunci: Laporan keuangan, pengungkapan informasi kebijakan fiskal, negara berkembang.
Financial reporting compliance in Indonesian local governments: Mimetic pressure dominates Johan Arifin; Greg Tower; Stacey Porter
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 19 No. 1 (2015)
Publisher : Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jaai.vol19.iss1.art6

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menguji tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori institusional. Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim terbanyak di dunia yang barusaja melakukan reformasi sektor publik secara komprehensif. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan sebesar 49,9%, dimana pengungkapan tertinggi adalah pos kebijakan fiskal (81,2%), sedangkan pengungkapan terendah adalah informasi mengenai ekonomi makro (33.6%). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel ‘mimetic isomorphism’ yang diukur dengan menggunakan proxi lokasi daerah (jurisdiksi) merupakan variabel prediktor yang secara positif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Selain itu, umur pemerintah daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia Johan Arifin; Eke Ayu Wardani
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 20 No. 1 (2016)
Publisher : Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jaai.vol20.iss1.art4

Abstract

Study ini menguji pengaruh pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terhadap reputasi korporasi, serta kinerja keuangan perusahaan yang diproxi dengan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pengujian ini menggunakan metode content analysis terhadap laporan keuangan tahunan pada 11 bank shariah di Indonesia selama periode tahun 2011, 2012, dan 2013. Hasil pengujian membuktikan bahwa aktivitas pengungkapan ICSR dalam laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi perusahaan dan ROE, sementara itu pengungkapan ICSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
Penyelenggaraan manajemen keuangan di lingkungan perguruan tinggi Johan Arifin
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mengelola suatu universitas/perguruan tinggi diperlukan sebuah sistem informasi keuangan yang dapat diandalkan. Sistem informasi tersebut disusun untuk mengumpulkan semua data keuangan oleh manajemen untuk bahan pengambilan keputusan. Apabila kita amati secara seksama ternyata penyelenggaraan/praktik manajemen keuangan pada suatu universitas/perguruan tinggi mempunyai persamaan dengan manajemen keuangan di lingkungan pemerintahan dan di lingkungan organisasi nirlaba (organisasi yang tujuan utamanaya tidak untuk mendapatkan laba).Banyak pilihan yang sangat luas terhadap alat-alat dan teknik-teknik manajemen keuangan yang tersedia untuk universitas/perguruan tinggi, dimana tidak hanya sistem atau model-model yang dikembangkan khusus untuk universitas/perguruan tinggi, akan tetapi juga praktik-praktik yang dilakukan oleh organisasi nirlaba. Universitas/perguruan tinggi seyogyanya tidak menganggap bahwa praktik-praktik yang exist itu sebagai pembatas (constraint), tetapi sebagai model yang dapat diikuti dan dikembangkan tergantung dari kondisi yang berlaku di masing-masing universitas/perguruan tinggi.
The implementation of probity audit to prevent fraud in public procurement of goods and services for government agencies Johan Arifin; Toni Hartadi
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol 24, No 1 (2020)
Publisher : Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jaai.vol24.iss1.art2

Abstract

The procurement activities to obtain goods and services for government agencies in Indonesia are susceptible to becoming a medium of various types of fraud. Probity audit is a novel approach in which real-time audit is implemented in the process of goods and services procurement to overcome ongoing fraud issues. This study aimed to evaluate the implementation of probity audit with reference to applicable regulations. This research was a descriptive qualitative study analyzed using the document analysis method. The object of the study was the Inspectorate of the National Public Procurement Agency (LKPP) as the Government Internal Supervisory Apparatus of LKPP. The study results showed that, first, the suitability of facilities and infrastructure to implement probity audit was fairly good; second, the implementation of probity audit was satisfactory and in accordance with the guidelines for probity audit; third, the issue during the implementation of probity audit included the absence of policy and Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of probity audit in LKPP. This research was also expected to become one of the relevant sources for future researchers and assist the government in implementing the probity audit policy in Indonesia.
DECISION OF FRAUD DISCLOSURE IN THE INDONESIAN REGIONAL GOVERNMENT Johan Arifin; Sheila Hikma Ariefadisya; Chivalrind Ghanevi Ayuntari
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 5, No 3 (2020): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/reaksi.v5i3.11088

Abstract

AbstractThe objective of this study was to examine the potential factors affecting employees to perform whistleblowing in Indonesian regional government level. The examined factors included supervisor support, protection, compensation and the level of fraud severity.This study was conducted by testing 130 civil servants who have worked in a number of regions in Indonesia. The test was done by handing out questionnaires that consisted of some questions and two case studies. The participants were asked to answer one of the available  five answer choices which were related to the decision of fraud disclosure in regional government. The result showed that employees were willing to disclose any fraud in the workplace if they received sufficient supervisor support, protections and considered that the level of fraud was serious. However, it was found that compensation did not affect the employees to perform whistleblowing.Keywords: Whistleblowing, Wrongdoing, Supervisor Support, Protection, Compensation.