Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Radioaktif Cesium-137: Efektivitas Pengaturan Hukum pada Kasus PT Peter Metal Technology di Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang Taufik Kurohman; Selamat Widodo; Rahtami Susanti; Zeehan Fuad Attamimi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.14184

Abstract

Radioactive contamination involving Cesium-137 in the Modern Cikande Industrial Area, Serang Regency, raises significant legal issues concerning corporate criminal liability and law enforcement against high-risk industrial activities. This study aims to examine the legal basis for imposing criminal liability on PT Peter Metal Technology and to identify the obstacles to enforcing corporate criminal liability in the case. This normative juridical study employs statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings demonstrate that PT Peter Metal Technology may be subject to corporate criminal liability where legally admissible evidence establishes a causal nexus between its business activities and the Cesium-137 contamination. Article 88 and Article 116 of Law Number 32 of 2009 provide the principal legal basis for examining strict liability and corporate criminal liability, while Articles 45 and 46 of Law Number 1 of 2023 reinforce the legal status of corporations as subjects of criminal offenses and provide a basis for attributing acts committed by persons holding functional positions within a corporation. Nevertheless, law enforcement faces substantial obstacles, particularly in establishing causation, attributing individual conduct to the corporation, translating scientific findings into admissible criminal evidence, harmonizing applicable legal regimes, and coordinating relevant authorities.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Tanpa Sumpah Anak sebagai Korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN CLP Hanafiah Hanafiah; Rahtami Susanti; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.14188

Abstract

This research examines the evidentiary value of unsworn testimony provided by child victims and analyzes judicial considerations in imposing sanctions for child molestation cases through the perspective of the negative statutory proof theory. Employing a normative legal research method, the study applies statutory, case, and conceptual approaches, with a focus on Cilacap District Court Decision Number 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. The findings reveal that a child victim’s statement delivered without an oath does not qualify as independent legal evidence under Article 185 paragraph (7) of the Indonesian Criminal Procedure Code. Nevertheless, such testimony may contribute to the evidentiary process when supported by other lawful evidence, including witness statements, the defendant’s confession, and the Visum et Repertum. The court’s reasoning demonstrates the application of the lex specialis derogat legi generali principle through the Child Protection Act, which served as the legal basis for establishing the defendant’s guilt. Accordingly, this study highlights the need for standardized child-sensitive examination procedures to ensure effective legal protection and minimize the risk of revictimization during judicial proceedings.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengelola Situs Streaming Film Ilegal Idlix Halfan Dimas Aji Pangestu; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1868

Abstract

Perkembangan internet mempermudah masyarakat dalam mengakses film melalui layanan streaming, namun juga memunculkan situs streaming ilegal seperti IDLIX yang menayangkan film tanpa izin pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengelola situs streaming ilegal IDLIX serta kualifikasi tindak pidananya menurut hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola situs IDLIX memenuhi unsur tindak pidana karena secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan karya sinematografi untuk kepentingan komersial. Perbuatan tersebut melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola situs streaming ilegal dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembajakan digital. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif dan penguatan regulasi untuk melindungi hak cipta di ruang digital.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Disabilitas Mental Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Agus Setya Wardhana; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1900

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas mental dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengubah paradigma pertanggungjawaban pidana dari pendekatan absolut menjadi proporsional melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pelaku yang masih memiliki kemampuan bertanggung jawab dapat dikenai pidana yang dikurangi, sedangkan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab dikenai tindakan rehabilitatif. Asesmen psikiatri forensik berperan penting dalam menentukan kapasitas mental pelaku. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis, rehabilitatif, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.