Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 26, No 91 (2015): Magistra Edisi Maret 2015
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.153 KB)

Boyolali District is an area rich in minerals, especially minerals mining group C. Sand and stone mining activities in the District of Cepogo the advantage of employment and contribution to the local government. However, the presence of mining is also causing problems, such as the convenience of surrounding communities to be disturbed. This is what then caused disputes among the people with sand miners in the subdistrict Cepogo Boyolali district. The research objective is (1) To determine disputes arising from mining excavation category C in subdistrict Cepogo Boyolali district. (2) To determine the existence of dispute resolution efforts against mining excavation in the Sub-category C subdistrict Cepogo Boyolali district. (3) To determine the dispute resolution model category C mining excavation in the future in the subistrict Cepogo Boyolali district. Approximation method used is non-doctrinal or empirical. This type of research is a qualitative descriptive study. Source data used are the primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviews and documentation studies. The data analysis technique is interactive analysis. The results showed that (1) Disputes arising from mining excavation category C in subdistrict Cepogo Boyolali District originated from any breach of licensing mechanism to mine where the miners are not transparent in conducting its mining activities causing impacts to the surrounding community such as noise, damage to rural roads and the destruction of water catchment areas. (2) Resolution of disputes mining excavation in the Sub-category C Cepogo Boyolali District by way of mediation. But the dispute over the issue of mining quarrying category C has not been completed. Therefore, in order to provide legal certainty for communities in the District Cepogo, Boyolali District Government issued a decision on the mining of minerals C. The decision is set forth in Decree No. 545/05082/05/2010 Boyolali Regent Policy Gedangan Village C Mining and Quarrying Wonodoyo Village, District Cepogo. (3) The model dispute resolution mining excavation Group C in the future, especially in the District Boyolali would be better to use a means of dispute resolution outside the court. Keywords: Settlement of Disputes, Minerals Mining Group C.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 26, No 92 (2015): Magistra Edisi Juni
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.153 KB)

Abstrak :Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus (ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia. Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?. Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi singkronisasi, dan harmonisasi, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsi merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum. Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.

PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 27, No 91 (2015): Magistra Maret
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.913 KB)

Boyolali District is an area rich in minerals, especially minerals mining group C. Sand andstone mining activities in the District of Cepogo the advantage of employment and contribution to the localgovernment. However, the presence of mining is also causing problems, such as the convenience of surroundingcommunities to be disturbed. This is what then caused disputes among the people with sand miners in thesubdistrict Cepogo Boyolali district.The research objective is (1) To determine disputes arising from mining excavation category C in subdistrictCepogo Boyolali district. (2) To determine the existence of dispute resolution efforts against mining excavationin the Sub-category C subdistrict Cepogo Boyolali district. (3) To determine the dispute resolution modelcategory C mining excavation in the future in the subistrict Cepogo Boyolali district.Approximation method used is non-doctrinal or empirical. This type of research is a qualitative descriptivestudy. Source data used are the primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviewsand documentation studies. The data analysis technique is interactive analysis.The results showed that (1) Disputes arising from mining excavation category C in subdistrict CepogoBoyolali District originated from any breach of licensing mechanism to mine where the miners are not transparentin conducting its mining activities causing impacts to the surrounding community such as noise, damage torural roads and the destruction of water catchment areas. (2) Resolution of disputes mining excavation in theSub-category C Cepogo Boyolali District by way of mediation. But the dispute over the issue of mining quarryingcategory C has not been completed. Therefore, in order to provide legal certainty for communities in theDistrict Cepogo, Boyolali District Government issued a decision on the mining of minerals C. The decision isset forth in Decree No. 545/05082/05/2010 Boyolali Regent Policy Gedangan Village C Mining and QuarryingWonodoyo Village, District Cepogo. (3) The model dispute resolution mining excavation Group C in the future,especially in the District Boyolali would be better to use a means of dispute resolution outside the court.Keywords: Settlement of Disputes, Minerals Mining Group C

PEMILU KEPALA DAERAH DALAM FILOSOFI DAN NORMATIF Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 28, No 97 (2016): Magistra September
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.546 KB)

Pemilukada memang sangat penting bagi implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara,dalam kontek Demokrasi. Maka dari itu dalam penelitian ini rumusan masalah yang ingin di tulis adalah : .Bagairnana makna filosofi dan Pemilu Kada secara langsung?; serta Bagairnana aturan normatif tentang PemiluKada secara langsung? Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepela daerahyang dilakukan secara langung, umum, bebas dan rahasia oleh mayarakat setempat maka Pemilu Kada secaralangsung sangat erat kaitannya dengan dernokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnyarakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalarn lingkup perpolitikan nasionalmaupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham banhwa Indonesia bukan Negara kerajaan(rnonarkhi).Dalam Negara dernokrasi dipersyaratkan diselenggarakannya pemilihan guna memilih para penyelengaraNegara (legislatif dan eksekutif). Secara filosofis, hal tersebut rnensyaratkan huhungan fundamental bahwayang dipilih bertanggung jawab penuh kepada pemilih, publik, tidak ada pemerintahan demokratis yang tidakbertanggung jawab kepada rakyat. UUD 1945 pasal 18 ayat 1. 4) gubernur, bupati dan walikota masing-masingsebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara dernokratis. Undang UndangNo.12 tahun 2003 tentang susunan dan kekdudukan MPR. DPR. DPRD, dan DPD tidak memiliki kewenangandan tugas untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Untuk itu, maka pernilihan kepala daerah danwakilnya secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsungPada hasil pilihan oleh masyarakat harapannya, kepala pemerintahan atau legislatif menjadi wakil yangapat rnengsinergikan antar kepentingan daerah dan pusat. Bukan justru mernpejuangkan arah sistern pemerintahandan sentralisasi, desentralisasi, menjadi resentralisasi.Kata Kunci : Pemilukada, Filosofi, Normatif.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 27, No 92 (2015): Magistra Juni
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.055 KB)

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus(ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia.Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNo. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan MahkamahKonstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjaudari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?.Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi singkronisasi, dan harmonisasi, sesuai denganPasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperolehjaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskansecermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsimerupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 27, No 92 (2015): Magistra Juni
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.055 KB)

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus(ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia.Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNo. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan MahkamahKonstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjaudari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?.Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi singkronisasi, dan harmonisasi, sesuai denganPasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperolehjaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskansecermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsimerupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.

PERAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN, PENGATURAN, DAN PEMBERDAYAANNYA: PERAN SERTA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUDI, DR. SRI BUDIYONO, M.PD.; Widodo, Sudiyo; Dharmo, Pujo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.92 KB)

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran atau partisipasi masyarakat sekitar pasar dan pedagang kaki lima di Pasar Pedan, Kecamatan Pedan, dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang konsisten. Hasil Penelitian ini ialah: a) Kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2012 adalah tinggi, hal ini ditunjukkan dengan; b) Pengetahuan masyarakat terhadap Perda tersebut cukup tinggi, yaitu 82% dari responden mengatakan sangat mengetahui, 12% dari responden mengetahui’ c) Sikap responden terhadap Perda tersebut diperoleh hasil 81% dari responden menyatakan sangat mendukung, 12 % mendukung keberadaan Perda dimaksud; d) Perilaku responden terhadap Perda dimaksud adalah 89% menyatakan akan melaksanakan, secara aktif 12% setuju untuk melaksanakannya. Pernyataan bahwa peran serta masyarakat sekitar pasar Pedan menunjukkan partisipasi yang tinggi untuk melaksanakan Perda dimaksud, hal ini ditunjukkan oleh: a) Kesediaan masyarakat dan pedagang untuk menerima dan melaksanakan Perda tersebut; b) Adanya dukungan yang riil dari masyarakat dan pedagang kaki lima yang mendorong mereka untuk berpartisipasi; c) Adanya kesediaan masyarakat dan pedagang kaki lima unruk melaksanakan Perda dimaksud dalam kehidupan sehari-hari Kata Kunci: Peran serta Masyarakat, PKL, dan Penegakan Perda Kab Klaten

Application of Discovery Learning Method to Improve Students' Critical, Tactical, and Innovative Thinking Patterns Budiyono, Sri; Widodo, Sudiyo; Warsito, Ronggo; Guntoro, Muhammad Yogi; Pratomo, Sigit Adhi; Indrayanto, Bayu; Yuwono, Suhud Eko; Faizun, Ahmad
Journal of English Language and Education Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jele.v10i2.673

This research aims to describe how the learning process at Widya Dharma Klatten University is based on the discovery learning method. In connection with this statement, this research focuses on 1) Can the application of discovery learning method improve the learning achievement of students/citizen learners at Widya Dharma University Klaten? 2) Can the application of discovery learning method improve the critical, tactical, and innovative thinking patterns of students/citizen learners at Widya Dharma Klaten University? The type of research used is class action research. Classroom action research is an observation of learning activities in the form of actions, which are deliberately raised and occur in the classroom together. As primary data are students, lecturers, The secondary data are documents of Indonesian Language and Literature Education students in the form of score lists, student rosters, and other records that support this research. The data collection techniques used were tests, observations, interviews, and documentation. The analysis technique used is by using descriptive qualitative which includes three streams of activities simultaneously and continuously during and after data collection, namely data reduction, presentation, and conclusion drawing/verification. The results showed that of the nine students examined, all students experienced a 100% increase. However, of the one hundred percent of students there is one who can be said to have not passed (successfully). However, the student's score continued to rise. The conclusion is 88.888% passed, and 11, 111% did not pass (although the gradation increased).

Relevance of The Local Wisdom of Ki Hajar Dewantara’s teachings with Pancasila Values and Islamic Morality Warsito, Warsito; Aji, Wisnu Nugroho; Widodo, Sudiyo; Nur’aini, Dhiva Maulida Rizqi
Proceedings of International Conference on Science, Education, and Technology Vol. 11 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The era of globalization not only brings positive but also negative impacts. Technological advances are useful for facilitating human work, but can also be destructive. This study aims to 1) describe the local wisdom of the teachings of Ki Hajar Dewantara which is relevant to the values of Pancasila and Islamic morality, 2) find the reasons why the local wisdom of the teachings of KHD is relevant to the values of Pancasila and Islamic morality. This study applies a descriptive method. This study uses data sources 1) key informants, the chairman and manager of the DKG Museum Yogyakarta, character education experts, and religious experts, 2) a collection of KHD letters at the DKG Museum Yogyakarta, 3) events in the form of micro films. Data collection uses in-depth interviews, observation, documentation, and content analysis. Triangulation technique for checking the validity of data. Interactive analysis technique in the form of Components of Data Analysis. The results of the study show 1) There are at least 12 local wisdoms of KHD teachings that are relevant to the values of Pancasila and Islamic morality, 2) The reasons why the local wisdom of KHD teachings is relevant to the values of Pancasila and Islamic morality. This finding is important in efforts to elevate the nobility of the values of Pancasila and Islamic morality.

Online Writing Skills Training for Elementary School Teachers in the Klaten Region, Central Java Budiyono, Sri; Widodo, Sudiyo; Warsito, Warsito; Haryono, Purwo; Pratomo, Sigit Adhi; Guntoro, Muhammad Yogi; Indrayanto, Bayu; Yuwono, Suhud Eko
Help: Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : PT Agung Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62569/hjcs.v2i2.207

This community service program aimed to improve the writing skills of elementary school teachers in Klaten, Central Java, Indonesia. The training emphasized that writing is not merely arranging words, but also a process of conveying ideas, fostering understanding, and creating influence. The activity was conducted online (asynchronously) due to unfavorable weather conditions and the request of participants and partners. The training involved 25 participants and was implemented over two months, from February to March 2025. Each session was held every Sunday for 120 minutes. Learning materials were delivered through online lectures, practice exercises, and assignments. The program was implemented smoothly and in an orderly manner. Participants actively engaged in the sessions and completed all assignments. Evaluation results showed that all participants achieved satisfactory scores, reflecting an improvement in their understanding of writing skills. The online writing skills training successfully enhanced the competence of elementary school teachers in Klaten. Future programs may consider expanding participation beyond Klaten to reach a wider audience in need of writing skill development.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search