Articles
<![CDATA[EVALUASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Islamiyah, Nurul]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>;
<![CDATA[Murti, Indah]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau seseorang yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah diolah dari pusat dengan berbagai data sampai ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi tidak bisa dipungkuri juga dengan kelibatan berbagai aspek atau orang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program pusat yang digunakan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Rumah Tangaa Sangat Miskin (RTSM) bisa berjalan dengan mulus, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunnayar dan untuk menganalisis perbandingan dampak positif dan negatif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, secara keseluruhan dikatakan kurang untuk keduanya. Untuk dampak negatif negatif yang timbul di antaranya: munculnya kecemburuan sosial, mengharapkan bantuan, membuat seseorang malas bekerja, gagal buka rekening kolektif (burekol) dan adanya perbedaan nama dengan sistem (kasuistik).]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KELILING KOTA SURABAYA SELATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) ]]>
<![CDATA[Tri Aprilia, Jessica]]>;
<![CDATA[Widiyanto, M. Kendry]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan secara umum merupakan setiap kegiatan untuk melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan publik adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta untuk melayani kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat. Pelayanan yang efektiv adalah pelayanan yang mudah, cepat, biaya yang pantas berkualitas, dan efiesien. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Inovasi Pelayanan SAMSAT Keliling Kota Surabaya Selatan Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan upaya apa yang dilakukan oleh SAMSAT keliling dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis, serta studi literatur untuk memperoleh data sekunder, yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan memperoleh bahwa dalam implementasinya pelayanan SAMSAT keliling Kota Surabaya Selatan sudah efektif, SAMSAT keliling membantu dan memudahkan dalam pembayaran PKB. Waktu yang cepat, biaya yang pantas serta jarak tempuh yang tidak jauh menjadikan wajib pajak memilih menggunakan SAMSAT keliling daripada SAMSAT induk. Meskipun dari data yang didapatkan tidak menunjukan kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor itu dikarenakan bukan tidak efektivnya SAMSAT keliling namun karena terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022.]]>
<![CDATA[ETIKA PELAYANAN PERMOHONAN AKTA PERKAWINAN (Studi di Kantor Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Ika Fadilah, Putri]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>;
<![CDATA[Murti, Indah]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan etika pelayanan permohonan akta perkawinan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan etika pelayanan permohonan akta perkawinan di Kantor Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan dalam permohonan akta perkawinan bagi pegawai memiliki peranan yang sangat penting karena akan menghindari dari diskriminasi dalam pelayanan, meminimalisir permasalahan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Widayana, Syeri]]>;
<![CDATA[Widodo, Djoko]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan adanya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku berpengaruh dengan masalah perekonomian dan pembiayaan peternak, industri dan masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu adanya pengelolaan penanganan penyakit hewan karena hal ini merupakan bagian penting dalam menjaga dan melindungi status kesehatan hewan dan juga perekonomian masyarakat. Hal yang terpenting pada keberadaan hewan yakni kesehatan hewan ternak yang harus dilakukan demi terjaganya kondisinya. Sehingga pada aspek kesehatan dilakukan dengan cara pemeliharaan pada hewan yang dapat memberikan keuntungan atau bersifat ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak belum dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan juga fasilitas untuk sarana pengujian dibandingan dengan jumlah yang harus diuji masih kurang.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK MENYAJIKAN DATA PEMERINTAHAN YANG AKURAT: (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Intan Pratiwi, Ananda]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>;
<![CDATA[Murti, Indah]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam era globalisasi ini pengelolaan data kependudukan yang ada di Indonesia sudah harus mulai menggunakan teknologi di dalamnya. Dengan adanya penggunaan teknologi dalam Pengelolaan data penduduk ini maka akan lebih mempermudah lagi kerja dari pemerintah. Pengunaan teknologi dalam melakukan semua kegiatan di pemerintahan merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menerapkan E Government/ Electronic Government. Di pemerintah, Dispendukcapil memiliki tugas untuk membantu pemimpin daerah dalam pelaksanaan urusan kepemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil. Saat ini dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil kota Surabaya terdapat beberapa inovasi di dalamnya, salah satunya yaitu Klampid New Generation (KNG). Klampid New Generation ini merupakan aplikasi dan juga web yang digunakan untuk membantu dalam kepengurusan administrasi kependudukan secara online yang di dalamnya mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah dan juga datang. Di Surabaya sendiri dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi selain dapat di lakukan pribadi tetapi juga bisa di lakukan di kelurahan maupun kecamatan yang ada di Surabaya, Adanya Inovasi ini, bisa meningkatkan kinerja Dispenduk dalam memberikan pelayanan kepada warga. Selain menggunakan aplikasi KNG, dalam proses pengelolaan Administrasi kependudukan juga menggunakan aplikasi SIAK. meskipun sudah menggunakan teknologi, tetapi dalam masyarakat masih terdapat beberapa masalah dalam proses pengelolaan data kependudukan yang perlu untuk dibahas lagi supaya terdapat solusi untuk mengatasi masalah itu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL PADA APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Andini, Diana]]>;
<![CDATA[Widodo, Djoko]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Instansi pemerintah memiliki peran utama dalam hal pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dispendukcapil kota Surabaya menciptakan beberapa inovasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Surabaya untuk menyediakan pelayanan secara digital salah satunya yaitu aplikasi Klampid New Generation. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn. ada 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Keenam variabel tersebut adalah: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber Daya; (3) Hubungan Antar Organisasi; (4) Karakteristik Agen Pelaksana; (5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi serta (6) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana Kebijakan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN ]]>
<![CDATA[Darmastuti, Enggar]]>;
<![CDATA[Widiyanto, M. Kendry]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam penelitian ini pembahasan utamanya adalah keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Program Keluarga Harapan menjadi isu dalam penelitian ini (PKH) masih belum efektif di Kelurahan Sidomulyo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik Program Keluarga Harapan (PKH) memaksimalkan kesejahteraan bagi para pesertanya. di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih. Hasil kajian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai efektivitas PKH di Kelurahan Sidomulyo bila dinilai dengan menggunakan 6 elemen efektivitas program menurut kerjasama antara Budiani (2007) dan Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, sosialisasi program , akurasi target, pemantauan program, pencapaian tujuan dan perubahan nyata. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DI KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Edison, Adrianus]]>;
<![CDATA[Widyanto, M. Kendry]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Berdasarkan observasi peneliti menemukan adanya kekurang mentaati tata tertib, ketentuan-ketentuan kelurahan yang memberatkan karyawan, di samping gaya kepemimpinan dan motivasi yang cukup tinggi. Kemudian timbul pemikiran bagaimana keseluruhan faktor tersebut saling berkesinambungan sehingga mempengaruhi kinerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Opservasi atau pengamatan yang diproleh secara langsung di lokasi penelitian dan menggunakan metode wawancara ke pihak-pihak yang memiliki Peran penting dalam penelitian yang diselenggarakan. Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh Oleh Peneliti dapat disimulkan Bahwa Peran seorang Pemimpin dalam Kelurahan Menur Pumpungan sudah mencapai hasil yang cukupmaksimal, pemimpin sudah menjalankan Perannya sesuai dengan Indikator yang ada. Pemimpin Kelurahan Menur Pumpungan sangat berantusias dalam meningkatkan kinerja pegawainnya, Dengan motivasi-motivasi yang dia berikan untuk anggota karyawan sehingga anggota ataupegawai Kelurahan selalu berpikir Positif sesama anggota karyawan dan Masyarakat. Peningkatan kinerja dalam suatu Instansi itu tergantung dari ketegasan seorang Pemimpin dalam mengambil keputusan.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BANK JATIM CABANG BANGKALAN ]]>
<![CDATA[Muzayyin, Achmad]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>;
<![CDATA[Murti, Indah]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini persaingan bisnis sangat tajam yang ditandai dengan kemajuan perekonomian global yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis pada sektor jasa. Perbankan merupakan salah satu industri jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena perbankan telah menjadi industri jasa yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu bentuk penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang ditawarkan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan. Kualitas Pelayanan publik dinilai dari 4 dimensi yang dianggap sudah baik tetapi Selama pelaksanaan pelayanan publik, tidak jarang muncul hambatan yang menghambat kelancaran operasional mereka. Salah satu kendala tersebut adalah alokasi sumber daya personel yang tidak memadai. Saat ini, ada satu anggota staf yang mengambil peran layanan pelanggan, yang merupakan tantangan dalam memberikan layanan publik di Bank Jatim Cabang Bangkalan. Untuk mengatasi masalah ini, karyawan dari departemen lain juga membantu staf layanan pelanggan. Kesimpulan Kualitas pelayanan publik di Bank Jatim Cabang Bangkalan dinilai dari 4 dimensi serta memiliki Hambatan utama terhadap kualitas pelayanan publik di Bank Jatim Cabang Bangkalan adalah kurangnya alokasi sumber daya personel. Komponen penyumbang utama adalah kolaborasi dan pendampingan antar staf, memastikan layanan mampu berfungsi seperti yang diharapkan masyarakat, di samping kehadiran sarana dan prasarana yang memadai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERBUP SIDOARJO NO 71 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA: (Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Sufi Anggraini, Sabrina]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>;
<![CDATA[Hartono, Supri]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Fokus utama penelitian adalah pada efektivitas implementasi kebijakan ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan penelitian observasional, menurut teknik penelitian. Responden penelitian melibatkan petugas terkait di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 belum mencapai tingkat optimal. Terdapat tantangan dalam hal koordinasi antarinstansi, pemahaman masyarakat terkait kebijakan ini, serta infrastruktur yang mendukung. Meskipun telah ada upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman terhadap kendala dan potensi peningkatan implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di tingkat lokal. Rekomendasi disarankan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kampanye edukasi yang lebih efektif, dan meningkatkan infrastruktur pendukung guna mencapai tujuan kebijakan secara lebih optimal.]]>
