Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Constitutional Review Jurnal Ius Constituendum Jurnal Yudisial JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum NOMOI Law Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Konstitusi National Multidisciplinary Sciences Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Ibnu Sina Chandranegara
Faculty Of Law Universtas Muhamadiyah Jakarta (UMJ)
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL Ibnu Sina Chandranegara; Syaiful Bakhri
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.2452

Abstract

Artikel ini disusun bertujuan untuk menilai pemenuhan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perihal adanya peran negara dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal. Sehingga apabila merujuk kepada peran negara yang memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan tugas pemerintahan untuk penyediaan tempat tinggal menjadi suatu keharusan. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh karena kerap kali kebijakan penyediaan tinggal khususnya rumah susun milik menghadapi persoalan dalam minimnya campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan tempat tinggal yang terkesan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, akibatnya kerap kali konflik kepentingan antara pihak pengembang dengan konsumen. Hal ini kerap kali terjadi di beberapa daerah dan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai upaya campur tangan pemerintah dalam hal pemenuhan Hak atas tempat Tinggal Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan persoalan hak atas tempat tinggal menurut UUD 1945 dan terhadap berbagai bentuk tindakan pemerintah (rechthandelingen) dalam menanggulangi konflik hubungan hukum yang memerlukan intervensi tindakan pemerintah. hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan tindakan pembinaan pengelolaan rumah susun milik, pemerintah daerah kerap melakukan tindakan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tindakan pembinaan yang demikian itu kerap kali pemerintah daerah menerbitkan aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Menteri.
PENGUJIAN PERPPU TERKAIT SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL ANTAR-LEMBAGA NEGARA Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Yudisial Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i1.158

Abstract

ABSTRAKKewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu adalah kewenangan yang tidak didapatkan melalui Undang-Undang Dasar namun melalui praktik peradilan. Kewenangan untuk menguji Perppu sepatutnya tidak diperoleh oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya potensi sengketa kewenagan konstitusional lembaga negara yakni dengan DPR selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk menguji Perppu dan Presiden selaku pemegang kekuasaan mutlak legislasi dalam ihkwal kegentingan memaksa. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat atau tidak dapatnya menguji Perppu perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar.Kata kunci: pengujian konstitusional, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Perppu, supremasi konstitusi.ABSTRACTThe authority of the Constitutional Court to review the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is not obtained through the judicial practice, instead of the constitution. In theory such an authority should not given to the constitutional court since the existance of potental disputes between the court and other hight rangked state entity like punishment and/or house of representatives. In term of the state circumstances of the state of emergency, the President has the exclusive power to produce th Perppu. Thus, it is of great importance that the constitutional court showed have this authority strictly regulated in the coming amamded constitution.Keywords: constitutional review, constitutional authority dispute, the government regulation in lieu of law (Perppu), rule of law.
PURIFIKASI KONSTITUSIONAL SUMBER DAYA AIR INDONESIA Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 3 (2016): December 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.592 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i3.150

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PP Muhammadiyah. Bila sebelumnya MK mengabulkan permohonan PP Muhammadiyah dalam pengujian UU Minyak dan Gas Bumi, dan UU Organisasi Kemasyarakatan, kali ini MK mengabulkan sekaligus membatalkan secara keseluruhan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Sebelumnya lebih dari 3.000 pemohon mengajukan pengujian UU SDA pada tahun 2004-2005 namun ditolak oleh MK, namun permohonan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah pada 2014-2015 dikabulkan MK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya menemukan korelasi dan koherensi permasalahan konstitusionalitas antara pengujian pertama melalui putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 dengan pengujian kedua melalui No 85/PUU-XI/2013. Dibatalkannya UU SDA oleh MK membuka kembali lembaran baru perjuangan untuk melawan komodifikasi air yang terdapat dalam UU SDA yang dipengaruhi oleh kepentingan swastanisasi air yang dipromosikan oleh World Bank dan International Monetery Fund (IMF).Constitutional Court have granted a judicial review petition on Water Law which was filed by the PP Muhammadiyah. Whereas in the past, the Court has granted the petition of PP Muhammadiyah in testing the Oil and Gas Law and Community Organization Law, this time Constitutional Court grants as well as cancels Law number 7 Year 2004 regarding Water Resources (Water Resources Law). There were more than 3,000 applicants apply for judicial review on Water Law in 2004-2005 but rejected by the Constitutional Court, meanwhile petition which filed by the PP Muhammadiyah in 2014-2015 had been granted. By using the method of normative legal research, this study sought to find the correlation and coherence in constitutionality problems between the first test through Constitutional Court decision Number.058-059-060-063 / PUU-II / 2004 and Number. 008 / PUU-III / 2005 and the second test with Number. 85 / PUU-XI / 2013. Water Resources Law which is repealed by the Court had open a new chapter to fight against the commodification of water (regulated in Water Resources Law) which is influenced by the interests of privatization promoted by the World Bank and the International Monetary Fund.
Managing Power Sharing of the State on Islamic Modern Society: a Case Study of Indonesia Ibnu Sina Chandranegara; Rantawan Djanim
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.522 KB) | DOI: 10.36722/sh.v5i1.330

Abstract

Abstract - On reasearch "checks and balances" in legal studies often raises high quality questions such as, does the checks and balances is a doctrine, principle, or legal theory, or maybe precisely the formula of power in politics. History been recorded, that in any discussions regarding the formation of the constitutional separation, division and smelting power is something that is popular to be discussed before and even after becoming the constitution. Therefore, the casting of checks and balances into the constitution especially on islamic modern society is an interesting study to determine the portion and posture. This study will use Indonesia legal system and its Islamic Society as case study and will be using legal normative methodoloy, on the other hand, comparative studies on constitution which will be conducted and using classic and modern constitutional law literature. Several approach will be use on this research such as, historical, political, economical approach on understanding the practice on checks and balance which pouring in constitutions in some countries.Keywords - Checks and balances, Politics and Constitution, Separation Power
Press Freedom And Hoax: Democracy Anomaly Ibnu Sina Chandranegara
NOMOI Law Review Vol 1, No 1 (2020): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v1i1.4283

Abstract

AbstractAfter the collapse of the New Order regime, the hope of a more realized configuration gave freedom of approval through apress. However, the freedom obtained by the Press is currently full of negatives, namely news of false news that is increasing. The method used in this study is a normative juridical legal research method. According to the results of the 2018 Edelman Trust Barometer survey, seven out of 10 people in the world were worried that fake news would be used as "weapons". In Indonesia alone, 76 to 80 percent of the public is worried about using hoaks as a weapon to create instability in the country. These findings indicate that there are challenges from democratic reform and post-reform law enforcement. This paper discusses the solution to the legal aspect of dealing with the rise of false news as an effort to protect democracy and freedom of information.Keywords: Press Freedom, Law Enforcement, Democracy.
OPTIMALISASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEBAGAI PENCEGAHAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF Ibnu Sina Chandranegara; Syaiful Bakhri; Nanda Sahputra Umara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.47512

Abstract

AbstractRegulation concerning limiting on campaign funds have not proven to limit campaign funds from donors with binding interests. Therefore, the needs to identify various weaknesses in the regulation concerning a limitation on campaign funds to optimize clean campaign by preventing conflicts of interest, ensure transparency and ensure independence in making post election policies. Normative legal research methods used in this study starts from primary legal materials including all laws and regulations concerning campaign funds in regional head election and literature review which related to regional head election, secondary materials and tertiary material. This research concludes that it is necessary to affirm the limitation of campaign funds, regulating composition of contributors with the reasonableness ratio, reformulation of sanctions which excess the limit of campaign funds, and application of investigative audit.IntisariSaat ini regulasi pembatasan dana kampanye terkait pemasukan terbukti belum mampu membatasinya dari penyumbang dengan kepentingan yang mengikat. Oleh karena itu,  identifikasi kelemahan dari regulasi pembatasan dana kampanye untuk mengoptimalisasi pembatasan dana kampanye diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan, menjamin transparansi asal sumbangan dan menjamin kemandirian dalam mengambil kebijakan tanpa terikat dengan donatur kampanye. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan meneliti bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana kampanye dalam pemilu, khususnya pemilu kepala daerah, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlu penegasan pembatasan dana kampanye yang bersumber dari perorangan, penegasan komposisi penyumbang dengan rasio kewajaran, reformulasi sanksi kelebihan dana kampanye, dan penerapan audit investigasi.
Architecture of Indonesia's Checks and Balances Ibnu Sina Chandranegara
Constitutional Review Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.255 KB) | DOI: 10.31078/consrev226

Abstract

Research on "checks and balances" in legal studies often raises high quality questions such as, is the checks and balances a doctrine, principle, or legal theory, or maybe precisely the formula of power in politics. History has been recorded that in any discussions regarding the formation of the constitutional separation, division and smelting power is something that is popular to be discussed before and even after becoming the constitution. Therefore, the casting of checks and balances into the constitution is an interesting study to determine the portion and posture. This study used using legal normative methodology. In addition, comparative studies on constitution was conducted using classic and modern constitutional law literature. Several approaches were used on this research such as, historical, political, economical approach on understanding the practice on checks and balance which stated in constitutions in some countries.
Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition Ibnu Sina Chandranegara
Constitutional Review Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.64 KB) | DOI: 10.31078/consrev525

Abstract

Indonesian constitutional reform after the fall of Soeharto’s New Order brings favorable direction for the judiciary. Constitutional guarantee of judicial independence as regulated in Art 24 (1) of the 1945 Constitution, has closed dark memories in the past. This article decides that the Judiciary is held by the Supreme Court and the judicial bodies below and a Constitutional Court. Such a strict direction of regulation plus the transformation of the political system in a democratic direction should bring about the implementation of the independent and autonomous judiciary. But in reality, even though in a democratic political system and constitutional arrangement affirms the guarantee of independence, but it doesn’t represent the actual situation. There are some problems that remain, such as (i) the absence of a permanent format regarding the institutional relationship between the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission, and (ii) still many efforts to weaken judiciary through different ways such criminalization of judge. Referring to the problem above, then there are gaps between what "is" and what "ought", among others. First, by changing political configuration that tends to be more democratic, the judiciary should be more autonomous. In this context, various problems arise such as (i) disharmony in regulating the pattern of relations between judicial power actors, (ii) various attempts to criminalize judges over their decisions, and (iii) judicial corruption. Second, by the constitutional guarantee of the independence of the judiciary, there will be no legislation that that may reduce constitutional guarantee. However, there are many legislation or regulations that still not in line with a constitutional guarantee concerning judicial independence. This paper reviews and describes in-depth about how to implement constitutional guarantees of judicial independence after the political transition and conceptualize its order to strengthen rule of law in Indonesia
Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Athari Farhani; Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.205 KB) | DOI: 10.31078/jk1622

Abstract

Pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” penguasaan negara yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya mengatur pada bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. Padahal saat ini keberadaan ruang angkasa berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, salah satunya pemanfaatan GSO (geo stationary orbit) yang merupakan sumber daya alam terbatas. Sehingga hal tersebut menimbulkan masalah baru khususnya bagi Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang mana penempatan GSO berada di atasnya. Masalah tersebut adalah bagaimana internalisasi terkait konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa, serta bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ruang angkasa apakah sudah sesuai dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberadaan ruang angkasa memiliki peranan penting bagi setiap negara, khususnya keberadaan GSO sebagai sumber daya alam terbatas, keberadan GSO hanya ada di atas khatulistiwa dan Indonesia salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Beragam konvensi internasional yang telah disahkan ke dalam peraturan di Indonesia maupun regulasi yang ada di Indonesia berkenaan dengan pemanfaatan ruang angkasa sampai saat ini belum memberikan manfaat dan pengaturan yang komprehensif terkait memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah ruang angkasa tersebut, sehingga menjadi suatu keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memberikan jaminan secara konstitusional bagi keberadaan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3) that stated "The land, the water and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people" the state authorities in Article 33 paragraph (3) only regulates earth, water and and the natural resources within. Whereas today, the existence of the outer space is closely associated with the lives of many people, as such, the utilization of GSO (Geostationary Orbit) which is a limited natural resource. So that it rises new issues, especially for Indonesia as an equatorial country where the placement of GSOs is above it. The problem is how to internalization the utilization of natural resources in outer space (related to the concept of state authorities according to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and how the regulation that regulates the utilitazion of natural resources in outer space are appropriately used to the greatest benefit of the people. This study aims to answer these two issuess by investigating normatively or library research. This law research conducted by analyzing secondary data from primary, secondary and tertiary materials. In this qualitative analysis research, the secondary data from primary, secondary and tertiary materials connected to each other and interpreted in order to find answers to solve the research issues. The results of this study provide an overview about the existence of outer space which has an important role for every country, especially the existence of the GSO as a limited natural resource. GSO only exists above the equator and Indonesia is one of the countries which is passed by the equator. International conventions that have been ratified into Indonesian regulations and regulations in Indonesia relating to the utilization of outer space have not provided a comprehensive benefits and regulations related to utilizing natural resources contained in these outer space areas, so that it becomes a necessity for Indonesia as a sovereign country to provide constitutional guarantees for the existence of natural resources that exist in the outer space to be used as much as possible for the prosperity of the people.
Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 3 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.219 KB) | DOI: 10.31078/jk1334

Abstract

On Research “checks and balances” in legal studies often raises high quality questions such as, does the checks and balances is a doctrine, principle, or legal theory, or maybe precisely the formula of power in politics. History been recorded, that in any discussions regarding the formation of the constitutional separation, division and smelting power is something that is popular to be discussed before and even after becoming the constitution. Therefore, the casting of checks and balances into the constitution is an interesting study to determine the portion and posture.
Co-Authors ahmad yani Andisa Sekarani Wibowo Athari Farhani Burhanuddin, Nizam Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dyah Nur Sasanti Muhammad Akram Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Lutfiadi Murod, Ma’mun Nanda Sahputra Umara Paputungan, Merdiansa Rantawan Djanim Surohmat Surohmat Syaiful Bakhri Syaiful Bakhri Taufiqurokhman Wibisono, Dany Kunto