Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Jurnal Bina Praja Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Ilmiah Administrasita' Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences (MIRSHuS) Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations KHIDMAT SOSIAL
Taufiqurokhman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Taufiqurokhman; KMS Herman
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.540

Abstract

Penelitian tujuannya mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami persfektif hukum internasional, dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Kejahatan genosida tindakan yang dilakukan tujuannya menghancurkan, secara keseluruhan sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hukum pidana internasional cabang hukum pidana diakui komunitas internasional, memerlukan respons hukum global dan kejahatan sanggat serius. Kejahatan genosida hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa, sudah menjadi tindakan dilarang, dituangkan di Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), statuta Roma 1998. Penelitian menggunakan hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum, bahan hukum primer (peraturan, dokumen terkait) dianalisis secara kualitatif. Pendekatannya konseptual, perundang-undangan, kasus hukum dalam mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan penyebab utama kejahatan genosida dilatarbelakangi perjuangan hak dari suku minoritas, agama yang fanatik, rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural
Development of the Use of Artificial Intelligence (AI) Technology and Jakarta Smart City (JSC) Taufiqurokhman; Murod, Ma’mun; Wibisono, Dany Kunto; Sasanti, Dyah Nur; Chandranegara, Ibnu Sina; Akram, Muhammad
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 3 (2024): July 2024
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v5i3.1203

Abstract

The research aims to explain the use of Artificial Intelligence (AI) and Jakarta Smart City (JSC) technology, which was first implemented in Indonesia in 2014, starting in the Jakarta City Region (DKJ), followed by 100 cities, carried out to overcome the technology gap between regions. Use of AI and JSC by the government for public services, such as smart environment; people's economy; government; population mobility, and branding. Research methodology uses qualitative with a descriptive approach using observation instruments and direct interviews. The research period is three months (March to April 2024). Locations in seven JSC management units. The research population was in five JSC divisions, using a snowball pattern sample. The research results show that there has been an increase in the efficiency of public services using AI and JSC technology in transportation management; rubbish; city ​​security defense; and improving the quality of resources. Traffic congestion research recommendations, DKJ must develop innovations for all integrated public transportation facilities, by expanding the Integrated Highway (MRT) and Light Rail Transit (LRT) networks. For flooding problems, DKJ must use early digital detection technology for flood monitoring. In the future, DKJ hopes to implement an integrated digital payment system between the Resident Card and: Taxpayer Identification Number (NPWP), digital lifetime extension of the Driving License (SIM), processing of annual Vehicle Registration Certificates (STNK), and Vehicle Tax Proof Bermptor (BPKB) five-yearly all two-wheeled vehicles online (digitally) without queuing at the location.
Analisis Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adi tya indrawan, adi tya indrawan; Taufiqurokhman
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.851

Abstract

Penyederhanaan Birokrasi dalam bentuk penyetaraan Jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan kajian Pustaka. Hasil penelitian yaitu jika dinilai dari berbagai sudut pandang, Penyederhanaan birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukan upaya nyata dalam mengurangi lapisan Struktural yang selama ini dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga negara sebagai pelayan publik. Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan Publik, Penyetaraan Jabatan
MENUJU BUDAYA ADVOKASI: PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT meisya larasati, Alfinda; Taufiqurokhman
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokasi sangat penting dalam pekerja sosial untuk memperjuangkan hak individu atau kelompok rentan, menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Advokasi fokus pada tujuan spesifik yang realistis dan terukur, dengan proses membangun mindset dan nilai pada pekerja sosial agar proaktif dan sadar isu sosial. Keterampilan komunikasi dan komitmen menjadi kunci dalam melawan ketidakadilan dan kesenjangan. Pemberdayaan pekerja sosial juga penting dalam pengembangan masyarakat, meningkatkan kapasitas untuk membangun kesejahteraan, kemandirian, dan lingkungan sosial yang inklusif, adil serta berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya menyelesaikan masalah individual, tetapi juga memperhatikan faktor struktural dan sistemik. Dengan memberdayakan masyarakat, pekerja sosial berperan penting dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
KONTEKSTUALISASI MENGENAI RELEVANSI PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN TERORISME Ramadhan, Andrio; Taufiqurokhman
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan terorisme kini tidak hanya menjadi tugas penegak hukum, tetapi juga pekerja sosial. Artikel ini membahas peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara serta pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia. Studi menggunakan literatur kredibel dan observasi untuk mengkaji dampak multidimensi serangan terorisme, sejarah pekerjaan sosial dalam konteks ini, praktik di berbagai negara, dan temuan penting untuk pengembangan di Indonesia. Artikel menekankan pentingnya peran pekerja sosial dan tantangan yang harus dihadapi agar penanganan terorisme menjadi komprehensif dan akuntabel. Indonesia disarankan belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam memperkuat peran pekerja sosial dalam pencegahan dan penanganan isu terorisme, sekaligus mengadvokasi peran tersebut demi kesejahteraan sosial yang lebih baik.
PERAN PEKERJA SOSIAL GENERALIS DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Taufiqurokhman; Risyad Mustafa Midin, Arief; Sahrul, Muhammad; Alawiyah, Tuti; Kusmawati , Ati
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang serius dan kompleks, termasuk di Indonesia, yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial generalis dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari pekerja sosial, korban kekerasan, dan pihak terkait lainnya, dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 20 responden sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial generalis memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta advokasi bagi korban kekerasan, dan mereka juga berkontribusi dalam upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat serta kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan masih muncul dalam hal keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya patriarkal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi pekerja sosial, penguatan jejaring kerja, serta kebijakan yang lebih mendukung perlindungan perempuan dari kekerasan.
KETERAMPILAN ADVOKASI PEKERJA SOSIAL DALAM MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Anidya, Vinca; Taufiqurokhman
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokasi bukanlah revolusi, melainkan usaha perubahan sosial melalui saluran demokrasi perwakilan, proses politik, dan legislasi dalam sistem yang berlaku. Keberhasilan advokasi diperoleh jika proses berjalan sistematis, terstruktur, terencana, dan bertahap dengan tujuan jelas untuk mempengaruhi perubahan kebijakan menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi adalah ilmu dan seni yang sangat dipengaruhi kemampuan komunikasi tim peneliti. Peningkatan kemampuan komunikasi dapat meningkatkan kinerja tim terutama dalam advokasi. Advokasi selalu berkaitan dengan perubahan kebijakan, regulasi, dan cara lembaga perwakilan menjalankan kebijakan. Ada delapan indikator untuk mengukur Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, yakni pendidikan, kemiskinan, tarif hidup, lingkungan perumahan, ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan, dan aspek sosial lainnya. Faktor-faktor ini menjadi penentu dan pendorong kesejahteraan masyarakat.
Governance Beyond the State: Clientelism, Fiscal Populism, and Reform Challenges in Southeast Asian Democracies Taufiqurokhman; Ningsih, Wening Mustika; Yusuf, Muhammad
Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/politeia.v3i2.831

Abstract

This study investigates the pervasive role of informal political institutions in Southeast Asian governance, focusing on the entrenchment of clientelism, political dynasties, and bureaucratic patronage. Drawing on comparative political economy approaches, the research demonstrates that despite formal democratic frameworks, informal systems significantly shape governance outcomes. The objective is to identify how institutional weaknesses, elite continuity, and fiscal populism reinforce informality, and to assess the prospects for reform through anti dynasty legislation and civil service improvements. Methodologically, the study integrates qualitative analysis of political networks and informal practices with quantitative insights from fiscal and electoral data across Indonesia, the Philippines, Vietnam, and other Southeast Asian states. Findings reveal that weak bureaucratic systems allow informal networks to dominate service delivery and political access. Political dynasties benefit from institutional voids and economic inequality, consolidating power through electoral dominance and intergenerational succession. Fiscal populism exacerbates these trends by diverting resources toward short term patronage schemes. In contrast, countries like Vietnam, which have pursued fiscal reforms with strong oversight, illustrate pathways for weakening informalism through inclusive, formalized state interventions. The study concludes that while informal institutions remain deeply embedded, targeted reforms such as professionalizing civil service and legislating against dynastic politics can strengthen accountability and institutional performance. Long term success hinges on the alignment of reform efforts with cultural, political, and fiscal realities across Southeast Asia.
Comparative Perspectives on Good Governance: Global Principles and Local Realities Taufiqurokhman; Almuqsith, Leda
Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol. 3 No. 4 (2025): October 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/politeia.v3i4.962

Abstract

Good governance has become an essential pillar of sustainable development, defined through principles such as transparency, accountability, participation, institutional effectiveness, and the rule of law. This narrative review aims to provide a comparative analysis of governance practices across global and local contexts, highlighting both consistencies and divergences in implementation. A systematic literature search was conducted using databases including Scopus, Web of Science, and Google Scholar, with keywords such as “good governance,” “comparative analysis,” “public administration,” and “sustainable development.” Inclusion criteria emphasized studies offering comparative perspectives and empirical or conceptual analyses. Findings indicate that while transparency and accountability foster trust and reduce corruption, public participation remains uneven, influenced by socio-cultural norms and structural inequalities. Institutional effectiveness shows significant variation, with high-performing governance systems in developed countries contrasted by inefficiencies and corruption in weaker systems. The rule of law is critical for integrity and independence, though its entrenchment remains fragile in transitional democracies. Innovations such as e-governance, corporate social responsibility, and environmental, social, and governance frameworks demonstrate potential in enhancing governance outcomes, though their success depends on supportive infrastructure and regulatory consistency. These results underscore that governance is not a static construct but a dynamic process shaped by political, economic, and cultural systems. The review highlights the urgency of strengthening governance frameworks to meet sustainable development goals. Policymakers must adopt adaptive strategies integrating participatory practices, institutional reforms, and technological innovations. Future research should address comparative gaps in developing contexts and further explore cross-sectoral approaches to governance reform.
Public-Private Partnerships in Infrastructure Development: Governance, Financing, and Sustainability Challenges Taufiqurokhman; Handayani, Indah Try
Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol. 3 No. 3 (2025): July 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/politeia.v3i3.968

Abstract

Public-Private Partnerships (PPPs) have gained prominence as mechanisms to address global infrastructure deficits and support sustainable development. This narrative review examines governance, financing, environmental, and social dimensions of PPP implementation across diverse contexts. Literature was systematically collected from Scopus, Web of Science, and Google Scholar using targeted keywords and Boolean search strings, applying inclusion and exclusion criteria to ensure relevance. Empirical and theoretical studies were synthesized to identify thematic insights. Findings demonstrate that governance frameworks, including clear roles, accountability, and transparency, are critical to PPP success, while political instability, weak institutions, and corruption hinder effectiveness. Financing models such as Build-Operate-Transfer and joint ventures effectively mobilize capital but require balanced risk distribution to prevent inefficiencies. Environmental sustainability is increasingly embedded in PPP projects, particularly through renewable energy and climate-resilient infrastructure, though integration remains uneven across regions. Social outcomes are mixed: developed countries often achieve inclusivity and accessibility, whereas developing countries face equity challenges when profitability dominates. The discussion emphasizes that systemic factors, innovative financing models, and stakeholder engagement significantly shape outcomes. This review concludes that advancing PPP frameworks requires embedding sustainability and equity into governance and contractual arrangements, supported by anti-corruption measures and adaptive financing strategies. Future research should prioritize integrated evaluative frameworks and comparative analyses across regions. By aligning governance quality, financial innovation, and social inclusiveness, PPPs can play a transformative role in achieving sustainable infrastructure and national development goals.
Co-Authors adi tya indrawan, adi tya indrawan ANDRIANSYAH Anidya, Vinca Aruni, Fidhia Ati Kusmawati Beni Pramula Birra, Azka Nisa Al Budiman, Angela Benita Dida Nurhaida Dyah Nur Sasanti Evi Satispi Firmansyah, Yasef Handayani, Indah Try Ibnu Sina Chandranegara Indrawan, Aditya KMS Herman Kusuma Wijaya, Aji Leda Almuqsith Lilik Sumarni meisya larasati, Alfinda Muhammad Akram Muhammad Gusti Muhammad Sahrul Muhammad Yusuf Murod, Ma’mun Oxanifer Qolbiyyah, Qoriatul R. Dewi Setiani Ramadhan, Andrio Risyad Mustafa Midin, Arief Syukri Tuti Alawiyah Warisin, Haerul Watriningsih Wening Mustikaningsih Wibisono, Dany Kunto Yasin, Fikri