Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Ilmiah Administrasita' Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences (MIRSHuS) Jurnal Iso Legalis : Journal of Law Review Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations KHIDMAT SOSIAL
Taufiqurokhman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Taufiqurokhman; KMS Herman
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.540

Abstract

Penelitian tujuannya mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami persfektif hukum internasional, dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Kejahatan genosida tindakan yang dilakukan tujuannya menghancurkan, secara keseluruhan sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hukum pidana internasional cabang hukum pidana diakui komunitas internasional, memerlukan respons hukum global dan kejahatan sanggat serius. Kejahatan genosida hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa, sudah menjadi tindakan dilarang, dituangkan di Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), statuta Roma 1998. Penelitian menggunakan hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum, bahan hukum primer (peraturan, dokumen terkait) dianalisis secara kualitatif. Pendekatannya konseptual, perundang-undangan, kasus hukum dalam mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan penyebab utama kejahatan genosida dilatarbelakangi perjuangan hak dari suku minoritas, agama yang fanatik, rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural
Development of the Use of Artificial Intelligence (AI) Technology and Jakarta Smart City (JSC) Taufiqurokhman; Murod, Ma’mun; Wibisono, Dany Kunto; Sasanti, Dyah Nur; Chandranegara, Ibnu Sina; Akram, Muhammad
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 3 (2024): July 2024
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v5i3.1203

Abstract

The research aims to explain the use of Artificial Intelligence (AI) and Jakarta Smart City (JSC) technology, which was first implemented in Indonesia in 2014, starting in the Jakarta City Region (DKJ), followed by 100 cities, carried out to overcome the technology gap between regions. Use of AI and JSC by the government for public services, such as smart environment; people's economy; government; population mobility, and branding. Research methodology uses qualitative with a descriptive approach using observation instruments and direct interviews. The research period is three months (March to April 2024). Locations in seven JSC management units. The research population was in five JSC divisions, using a snowball pattern sample. The research results show that there has been an increase in the efficiency of public services using AI and JSC technology in transportation management; rubbish; city ​​security defense; and improving the quality of resources. Traffic congestion research recommendations, DKJ must develop innovations for all integrated public transportation facilities, by expanding the Integrated Highway (MRT) and Light Rail Transit (LRT) networks. For flooding problems, DKJ must use early digital detection technology for flood monitoring. In the future, DKJ hopes to implement an integrated digital payment system between the Resident Card and: Taxpayer Identification Number (NPWP), digital lifetime extension of the Driving License (SIM), processing of annual Vehicle Registration Certificates (STNK), and Vehicle Tax Proof Bermptor (BPKB) five-yearly all two-wheeled vehicles online (digitally) without queuing at the location.
Pengendalian Inflasi Kalimantan Tengah dampak Peperangan Rusia - Ukraina Indrawan, Aditya; Taufiqurokhman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengendalian Inflasi di Kalimantan Tengah sebagai upaya mengatasi dampak Peperangan Rusia - Ukraina. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran berbagai sumber studi Pustaka, yaitu Google search,Google Scholar, Wikipedia, Surat Kabar dan Media Sosial. Lingkup pencarian dengan mengkombinasi istilah dan kata kunci Inflasi Global, Krisis Pangan Dunia, Invasi Rusia-Ukraina, Peperangan, Pasar Murah. Hasil penelitian yaitu jika dinilai dari berbagai Sudut pandang, Invasi Rusia ke Ukraina juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dunia, sehingga biaya produksi pupuk semakin tinggi. Indonesia sendiri menjadi negara yang turut terdampak oleh adanya konflik sosial ini. Salah satu Langkah penanganan inflasi yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan menyelenggarakan Pasar Murah bersubsidi. Penyelenggaraan Pasar Murah Bersubsidi ini bertujuan untuk menekan laju inflasi dengan harapan dapat menyeimbangkan harga pasar sehingga dapat meringankan beban masyarakat Kalimantan Tengah.
Analisis Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adi tya indrawan, adi tya indrawan; Taufiqurokhman
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.851

Abstract

Penyederhanaan Birokrasi dalam bentuk penyetaraan Jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan kajian Pustaka. Hasil penelitian yaitu jika dinilai dari berbagai sudut pandang, Penyederhanaan birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukan upaya nyata dalam mengurangi lapisan Struktural yang selama ini dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga negara sebagai pelayan publik. Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan Publik, Penyetaraan Jabatan
MENUJU BUDAYA ADVOKASI: PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT meisya larasati, Alfinda; Taufiqurokhman
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokasi sangat penting dalam pekerja sosial untuk memperjuangkan hak individu atau kelompok rentan, menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Advokasi fokus pada tujuan spesifik yang realistis dan terukur, dengan proses membangun mindset dan nilai pada pekerja sosial agar proaktif dan sadar isu sosial. Keterampilan komunikasi dan komitmen menjadi kunci dalam melawan ketidakadilan dan kesenjangan. Pemberdayaan pekerja sosial juga penting dalam pengembangan masyarakat, meningkatkan kapasitas untuk membangun kesejahteraan, kemandirian, dan lingkungan sosial yang inklusif, adil serta berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya menyelesaikan masalah individual, tetapi juga memperhatikan faktor struktural dan sistemik. Dengan memberdayakan masyarakat, pekerja sosial berperan penting dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
KONTEKSTUALISASI MENGENAI RELEVANSI PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN TERORISME Ramadhan, Andrio; Taufiqurokhman
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan terorisme kini tidak hanya menjadi tugas penegak hukum, tetapi juga pekerja sosial. Artikel ini membahas peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara serta pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia. Studi menggunakan literatur kredibel dan observasi untuk mengkaji dampak multidimensi serangan terorisme, sejarah pekerjaan sosial dalam konteks ini, praktik di berbagai negara, dan temuan penting untuk pengembangan di Indonesia. Artikel menekankan pentingnya peran pekerja sosial dan tantangan yang harus dihadapi agar penanganan terorisme menjadi komprehensif dan akuntabel. Indonesia disarankan belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam memperkuat peran pekerja sosial dalam pencegahan dan penanganan isu terorisme, sekaligus mengadvokasi peran tersebut demi kesejahteraan sosial yang lebih baik.
PERAN PEKERJA SOSIAL GENERALIS DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Taufiqurokhman; Risyad Mustafa Midin, Arief; Sahrul, Muhammad; Alawiyah, Tuti; Kusmawati , Ati
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang serius dan kompleks, termasuk di Indonesia, yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial generalis dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari pekerja sosial, korban kekerasan, dan pihak terkait lainnya, dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 20 responden sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial generalis memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta advokasi bagi korban kekerasan, dan mereka juga berkontribusi dalam upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat serta kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan masih muncul dalam hal keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya patriarkal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi pekerja sosial, penguatan jejaring kerja, serta kebijakan yang lebih mendukung perlindungan perempuan dari kekerasan.
KETERAMPILAN ADVOKASI PEKERJA SOSIAL DALAM MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Anidya, Vinca; Taufiqurokhman
KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokasi bukanlah revolusi, melainkan usaha perubahan sosial melalui saluran demokrasi perwakilan, proses politik, dan legislasi dalam sistem yang berlaku. Keberhasilan advokasi diperoleh jika proses berjalan sistematis, terstruktur, terencana, dan bertahap dengan tujuan jelas untuk mempengaruhi perubahan kebijakan menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi adalah ilmu dan seni yang sangat dipengaruhi kemampuan komunikasi tim peneliti. Peningkatan kemampuan komunikasi dapat meningkatkan kinerja tim terutama dalam advokasi. Advokasi selalu berkaitan dengan perubahan kebijakan, regulasi, dan cara lembaga perwakilan menjalankan kebijakan. Ada delapan indikator untuk mengukur Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, yakni pendidikan, kemiskinan, tarif hidup, lingkungan perumahan, ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan, dan aspek sosial lainnya. Faktor-faktor ini menjadi penentu dan pendorong kesejahteraan masyarakat.
Governance Beyond the State: Clientelism, Fiscal Populism, and Reform Challenges in Southeast Asian Democracies Taufiqurokhman; Ningsih, Wening Mustika; Yusuf, Muhammad
Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/politeia.v3i2.831

Abstract

This study investigates the pervasive role of informal political institutions in Southeast Asian governance, focusing on the entrenchment of clientelism, political dynasties, and bureaucratic patronage. Drawing on comparative political economy approaches, the research demonstrates that despite formal democratic frameworks, informal systems significantly shape governance outcomes. The objective is to identify how institutional weaknesses, elite continuity, and fiscal populism reinforce informality, and to assess the prospects for reform through anti dynasty legislation and civil service improvements. Methodologically, the study integrates qualitative analysis of political networks and informal practices with quantitative insights from fiscal and electoral data across Indonesia, the Philippines, Vietnam, and other Southeast Asian states. Findings reveal that weak bureaucratic systems allow informal networks to dominate service delivery and political access. Political dynasties benefit from institutional voids and economic inequality, consolidating power through electoral dominance and intergenerational succession. Fiscal populism exacerbates these trends by diverting resources toward short term patronage schemes. In contrast, countries like Vietnam, which have pursued fiscal reforms with strong oversight, illustrate pathways for weakening informalism through inclusive, formalized state interventions. The study concludes that while informal institutions remain deeply embedded, targeted reforms such as professionalizing civil service and legislating against dynastic politics can strengthen accountability and institutional performance. Long term success hinges on the alignment of reform efforts with cultural, political, and fiscal realities across Southeast Asia.
Legal Design and Cyber Resilience: A Comparative Study of Cybersecurity Frameworks for Critical Infrastructure in Five Jurisdictions Supangat, Ajis; Taufiqurokhman
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 4 (2025): October 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v3i4.1121

Abstract

Cyber threats targeting critical infrastructure, particularly Operational Technology (OT) and Industrial Control Systems (ICS), have escalated globally in both frequency and severity, prompting nations to implement legal frameworks mandating risk management and incident reporting. This study provides a comparative analysis of cybersecurity regulations across five jurisdictions: the European Union, United States, Australia, Singapore, and Indonesia. It aims to evaluate how legal design, reporting obligations, and institutional coordination influence cyber risk outcomes. Using panel data from 2020 to 2025, this research employs Difference-in-Differences and fixed effects models to assess the relationship between regulatory adoption and indicators such as OT ransomware activity and ICS threat block rates. Legal variables include the implementation status of NIS2, CIRCIA, SOCI/SLACIP, the Cybersecurity Act (SG), and Perpres 82/2022 (ID). Outcome data are drawn from Dragos and Kaspersky ICS-CERT reports. The results indicate that jurisdictions with rapid reporting mandates (12–24h), standardized frameworks (NIST CSF), and strong institutional oversight demonstrate improved cyber resilience. For example, ransomware trends decline in Australia and the EU post-regulation, while malicious block rates increase in Singapore and Indonesia. However, compliance burdens and fragmented oversight reduce regulatory efficacy, especially in less coordinated systems like the US. The study concludes that successful cybersecurity governance depends on the alignment of legal mandates, operational feasibility, and institutional capability. For developing countries like Indonesia, enhancing cross-sector CSIRT capacity, aligning with global standards, and streamlining regulatory requirements are critical for improving national cyber resilience.
Co-Authors adi tya indrawan, adi tya indrawan ANDRIANSYAH Anidya, Vinca Aruni, Fidhia Dida Nurhaida Dyah Nur Sasanti Firmansyah, Yasef Handayani, Indah Try Ibnu Sina Chandranegara Indrawan, Aditya KMS Herman Kusmawati , Ati Kusuma Wijaya, Aji Leda Almuqsith meisya larasati, Alfinda Muhammad Akram Muhammad Gusti Muhammad Sahrul Muhammad Yusuf Murod, Ma’mun Ningsih, Wening Mustika Qolbiyyah, Qoriatul Ramadhan, Andrio Risyad Mustafa Midin, Arief Sara, Rineke SATISPI, EVI Sumarni, Lilik Supangat, Ajis Suseno, Wahyu Hanggoro Syukri Tuti Alawiyah Watriningsih Wibisono, Dany Kunto Zakaria, Ricky Muhamad