Sektor swasta mempunyai peran dalam hal pembangunan sebagai kepedulian lingkungan, salah satunya adalah pengalokasian anggaran CSR. Pada Provinsi Aceh, jumlah pengalokasian dan penyaluran anggaran CSR meningkat setiap tahun. Namun, pada pengelolaan anggaran CSR tersebut masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya belum maksimalnya peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pengendalian CSR, belum optimalnya sinergitas dan harmonisasi program CSR dengan dokumen perencanan pembangunan daerah (RPJMA, RKPA), serta belum optimalnya peran kelembagaan (Tim Fasilitasi/Forum Pelaksana) CSR dalam memfasilitasi penyelenggaran CSR di Aceh sehingga menyebabkan perencanaan CSR belum baik dan berkualitas yang berdampak terhadap beberapa program CSR tidak tepat sasaran. Tujuan kajian ini adalah untuk melakukan analisa mengenai pengelolaan CSR adalah untuk melakukan telaah atas pengelolaan anggaran CSR sehingga anggaran tersebut dapat berperan maksimal untuk peningkatan perekonomian masyarakat Aceh, dan meningkatkan reputasi Perusahaan atas kepedulian pada lingkungan sekitar. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil kajian disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan CSR perlu dilakukan collaborative governance yakni adanya kemitraan dengan swasta untuk mewujudkan kepentingan publik. Adapun strategi prioritas yang dilakukan adalah dengan mengkolaborasikan antara faktor strength dan threat. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah membangun forum komunikasi publik dan swasta terkait program prioritas pemerintah, sosialisasi target pemerintah dalam pemenuhan program prioritas provinsi, kemitraan dan kerjasama sektor publik dan swasta dalam penanganan masalah di Provinsi Aceh dan melakukan pemetaan sumber anggaran untuk pemajuan Provinsi Aceh. Kesimpulan: pengelolaan CSR perlu dilakukan untuk mewujudkan good governance sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pada sektor swasta dan masyarakat.