Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-Mizan (e-Journal) Widya Yuridika Halu Oleo Law Review Bina Hukum Lingkungan Gorontalo Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Mulawarman Law Review Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Bina Hukum Lingkungan
Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ilham
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penggunaan Instrumen Kontrak dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia Wahyu, Muhammad; A. Moein, Harustiati; Bola, Mustafa; Arisaputra, Muhammad Ilham
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 2: Mulawarman Law Review - December 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.957 KB) | DOI: 10.30872/mulrev.v4i2.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kontrak yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kontrak publik oleh karena salah satu pihaknya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar lahir dari adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam Perjanjian. Selain itu, tanggung jawab yang dimaksud juga tibul dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi tersebut. Untuk itu, maka para pihak memikul beban tanggung jawab, baik secara personal maupun secara institusional sehingga para pihak dapat dinakan sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.
SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ilyas, Anshori; Arisaputra, Muhammad Ilham; Arifin, Ariani; Bakar, Dian Utami Mas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.
Analisis Hukum Peningkatan Tarif Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Kabupaten Jember Anggriani, Alvi; Ruslan, Achmad; Arisaputra, Muhammad Ilham
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 2 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i2.3942

Abstract

This study aims to analyze the policy of imposing acquisition value of tax objects is not taxable (NPOPTKP) tariff increases in land buying and selling transactions and the authority of the Jember district government in determining the increase in NPOPTKP rates in Jember district. This research was conducted using empirical research methods. The results of this study indicate (1) the policy of imposing an increase in tariffs of NPOPTKP in land sale and purchase transactions in Jember Regency has been regulated following with  applicable laws and following with existing regional regulations, namely following with Jember Regent Regulation Number 45 of 2021 concerning Amendments to Regent Regulation Number 38 of 2011 concerning Procedures for Collection of Fees for Acquisition of Land and Building Rights; (2) The authority of the regional government of Jember Regency in determining the increase in tariffs on the value of non-taxable tax objects has been implemented by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and regional levies to expand regional tax objects and regional levies and to provide discretion in determining the rates to the local government considering that it is necessary to increase the tariffs of NPOPTKP in land buying and selling transactions caused by a discrepancy between the realization of tax revenues and the targets set due to non-compliance by the public in carrying out their tax obligations. The application of administrative sanctions for taxpayers who do not comply in carrying out their tax obligations should be implemented by the Regional Planning and Revenue Agency (Bappeda) so that the target of revenue in the tax sector that has been set can be achieved to the maximum.
Co-Authors A. Moein, Harustiati Achmad Ruslan, Achmad Aini, Nurina Alwy, Sabir Amalia, Nila Aminuddin Ilmar Anggriani, Alvi Arifin, Ariani Ashri, Abdul Munif Bakar, Dian Utami Mas Gede, Mohammad Amri Hasrul, Muhammad Iin Karita Sakharina Ilyas, Anshori Irwansyah Irwansyah Kadir Salmudin, Andi Muhammad Lahae, Kahar M, Herianto Maulidya, Nashiba Muhammad Wahyu, Muhammad Mustafa Bola, Mustafa Nurfaidah Said, Nurfaidah Patittingi, Farida Romi Librayanto, Romi Syamsuddin Muchtar Yunus, Ahsan