Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Articles
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESA (STUDI KASUS : PENGANGKATAN DALAM KASUS ANGELINE DI BALI) ]]>
<![CDATA[Raesa Astiti Putri*, Yunanto, Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.324 KB)
<![CDATA[Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak sejatinya telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pengangkatan Anak atau yang biasa disebut Adopsi, yakni perlindungan terhadap anak yang tidak mengetahui siapa orang tuanya atau orang tuanya dalam keadaan tidak mampu. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, pelaksanaan pengangkatan anak sekarang ini, harus melalui penetapan pengadilan dengan melalui berbagai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak yang akan diangkat. Karena anak bukanlah suatu benda yang dengan mudahnya dipindah tangangkan, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dirawat dan dijaga.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NO.68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA ]]>
<![CDATA[Milati Fatma Sari*, Mulyadi,Yunanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.768 KB)
<![CDATA[ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dari putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan putusan tersebut sesuai atau tidak dengan Asas Keadilan,Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 adalah majelis hakim menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) . Perkawinan beda agama menurut hukum positif di indonesia tidak bisa dilaksanan. Apabila pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa keabsahan hubungan antara suami isteri serta keturunannya, akibat kepada hak kewarisan, dan peradilan mana yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan asas keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum karena terdapat diskriminasi terhadap pasangan beda agama.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KEPERDATAANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Selvinda Widya Rosa]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (779.598 KB)
<![CDATA[Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam KUA serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak luar kawin. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini, akan membahas terkait kedudukan anak kawin siri serta bagaimana perlindungan hak keperdataan anak tersebut. Pembahasan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui sebab akibatnya perkawinan siri bagaimana anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tujuannya agar para masyarakat mengerti akibat dari perkawinan siri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilnya, anak kawin siri hanya memiliki kedudukan dengan ibunya saja dan anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda karena,tidak memiliki akta kelahiran, setelah keluarnya Putusan MK anak tersebut dapat menuntut haknya kepada ayah biologisnya.]]>
<![CDATA[KAJIAN PEROLEHAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Indira Inggi A*, Mulyadi, Yunanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.474 KB)
<![CDATA[ Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya hak asuh anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku secara efektif di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Pertimbangan utama bagi Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak pasca perkawinan putus karena perceraian adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orangtuanya putus. 2) Pelaksanaan Putusan mengenai hak asuh ini dilakukan secara sukarela dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia, yang mempunyai kehendaknya sendiri.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt) ]]>
<![CDATA[Herlambang Sayogyo Muryoto Putro*, Mulyadi, Yunanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.261 KB)
<![CDATA[Kasus perkawinan beda agama telah menimbulkan penafsiran tentang keabsahan suatu perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Serta munculnya benturan hukum antara putusan MA. R.I yang mengizinkan beda agama dan Putusan MK. R.I. yang menolak perkawinan beda agama. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai perkawinan beda agama. Serta mengetahui akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia atas adanya penetapan pengadilan. Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Studi Kasus No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt ialah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1400 k/Pdt/1986, dsb. Serta hakim memiliki cara pandangnya masing-masing dalam menyikapi benturan hukum antara putusan MA dengan MK. Kedua, Suatu penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan beda. Kesimpulan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, hakim memiliki cara pandang yang berbeda – beda untuk memutus suatu perkara yang sedang ditanganinya. Khususnya perkawinan beda agama. Untuk itu diperlukan sikap kebijaksanaan, kritis dan pemikiran yang progresif di dalamnya karena perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kelanjutan hidup manusia.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM ]]>
<![CDATA[Kharisma Galu Gerhastuti*, Yunanto, Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.642 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 telah menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, namun praktiknya Pengadilan Negeri masih mengesahkan permohonan pengangkatan anak orang yang beragama Islam yang seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam dan mengetahui akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Masih adanya orang Islam yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri menunjukkan pengaturannya belum tersosialisasi secara baik. Pengangkatan anak baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak boleh memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri anak dapat memperoleh hak waris sebatas harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sementara melalui Pengadilan Agama anak hanya berhak atas wasiat wajibah yang besarnya paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Dea Agustina Suardini, Yunanto*), Mas’ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.485 KB)
<![CDATA[Nature have a nature, that if there is a man and a woman who has grown up with each other to have the appeal of each other and then the relationship continues towards a later marriage to live together. Marriage is a legal event that legal subjects do these events have to qualify. Law set the minimum age for marriage is to establish the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. But in fact there are still many imple underage marriage in Indramayu district is to ask permission to marry dipensatio Religious Court. Legal Writing aims to determine the implementation of granting dispensations to minors and consideration of the judge in giving marriage licenses under dispensation, the effectiveness of the implementation of the marriage age limit set out in the Marriage Act with the condition of the people of Indonesia, especially in the district of Indramayu.In granting the dispensation after the implementation of the requirements and application procedures are met, the court granted a dispensation for this marriage begins with the stages: First Session, session II, III trial, and then decided whether the application is rejected or granted. After the implementation of marriage is tantamount to the implementation of marriage in general. On which the judge considered that: the applicant, the reason, there is no prohibition of marriage or not, harm and benefit, as well as the ability to finance the family.Marriage Act has not been effective in reducing underage marriage because of the marriage of the Religious dispensation.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERKARA YANG PARA PIHAKNYA WNI KETURUNAN TIONGHOA ]]>
<![CDATA[Niko Siahaan*, Yunanto, Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.939 KB)
<![CDATA[Beragamnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia seringkali menimbulkan multitafsir pada putusan yang dihasilkan oleh para Hakim, terutama menyangkut hal harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar Hakim memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan dengan menggunakan UUP / KUH.Perdata bagi WNI keturunan tionghoa dan landasan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar hakim dalam memutus sengketa harta perceraian bagi golongan tionghoa menggunakan UUP ialah karena hakim menganggap UUP adalah pegganti yang sepadan atas KUH.Perdata, dan juga dengan memakai asas lex posteriori derogat lex periori sebagai dasarnya. Hal ini terkait juga dengan kedudukan asas ini di dalam Peraturan Perundang-undangan berada diatas SEMA. Dan hal itu juga didukung oleh terbitnya Undang-undang Kewarganegaraan yang dalam hal ini secara langsung meniadakan ketentuan tentang golongan tionghoa dalam perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ]]>
<![CDATA[Ayu Kemalasari, Ana Silviana*) , Yunanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.857 KB)
<![CDATA[In essence, the case of land is a conflict of interest (conflict of interest) in the land sector. In issuing a certificate to a process involving the applicant. Both oral and written explanation of the relevant parties have opportunities for fraud. As an example the case in the Land Office of the parcel of Semarang District 329 Sub Bambankerep Ngaliyan Semarang, Central Java Province. Based on these descriptions, the researchers interested in conducting research entitled: "Land Ownership Dispute Resolution" (SMG PN Case Studies with the object of dispute in Jalan Gatot Subroto Village Bambankerep Ngaliyan Semarang District).Formulation of this research is, Why is the dispute of land in Jalan Gatot Subroto BambankerepVillage Semarang District Ngaliyan it appears? And how the consideration of the judge and the judge's decision to settle land ownership disputes in Jalan Gatot Subroto Village Bambankerep Ngaliyan SemarangDistrict?Method of approach used in this study is a normative juridical approach. To approach the problem in this study the authors use research is descriptive specifications. Method of presenting the data in a study conducted in a descriptive way. The advice in this study are, solving land disputes can be implemented by alternative mediation or family. And also, the Judge will decide the case in a fair but necessary efforts to prove prior ownership of the land dispute cases filed with the Court. ]]>
<![CDATA[PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF ]]>
<![CDATA[Dian Husna Fadlia]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (67.993 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i2.15768
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Permasalahan tesis ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat, mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. ]]>
