Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Studies and Humanities Jurnal SOLMA Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Matan: Journal of Islam and Muslim Society Indonesian Community Journal al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam AL-UMRON: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam Sahaja : Journal Sharia and Humanities Qoumun: Journal of Social and Humanities ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab
Indah Listyorini
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Peran Sarjana Syariah Dalam Dunia Advokat (Antara Peluang dan Tantangan) Arief Hanif, Hamdan; Listyorini, Indah
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 1 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i1.3011

Abstract

Dalam artikel ini akan dibahas, bagaimana peluang dan tantangan seorang sarjana syariah untuk menjadi seorang advokat. Sebelum diterbitkanya undang – undang advokat  yaitu Undang – undang nomor 18 tahun 2003 dimana seorang lulusan syariah merasa diskriminatif ketika ingin menjadi advokat. Namun, setelah empat tahun undang – undang nomor 18 tahun 2003 disahkan, pemberlakuan ini tidak dijadikan kesempatan untuk lulusan sarjana syariah menjadi seorang advokat atau pengacara. Dari sekian banyak yang mendaftar menjadi advokat yaitu 1137 hanya 7 orang dari lulusan sarjana syariah. Dari realitas yang ada, membuktikan bahwa dari sekian banyak yang mendaftar, hanya segelintir orang dari lulusan syari’ah yang tertarik menjadi advokat. Yang dimana, mayoritas yang mendaftar adalah mereka – mereka dari lulusan sarjana hukum. Kengganan untuk melakukan sumpah, belum lagi adanya stigma buruk dan juga kurikulum pembelajaran yang masih sangat kurang, serta pendapatan yang tidak menentu. Perlu adanya keikut sertaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) untuk memberikan motivasi dan mendorong sarjana syariah agar tertarik untuk menjadi seorang advokat. Kata Kunci: Profesi, Hukum, Advokat, Peluang, Tantangan
LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Hanif, Hamdan Arief; Indah Listyorini
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 5 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/abhats.vol5.iss2.art2

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) dari perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), menekankan bahwa naluri seks merupakan fitrah manusia yang harus disalurkan melalui pernikahan yang sah. Islam mengutuk penyimpangan seksual seperti LGBT karena dapat merusak moral, sosial, dan biologis manusia. Sementara itu, resolusi Dewan HAM PBB tahun 2011 yang mendukung hak-hak LGBT berdasarkan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) telah menjadi perdebatan, terutama di Indonesia, yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan agama dalam penegakan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis untuk menganalisis pandangan Islam terhadap LGBT melalui teks-teks hukum Islam dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak mengakui legalisasi orientasi seksual yang menyimpang, namun mengakui pentingnya perlindungan hak-hak dasar LGBT berupa jaminan kesehatan untuk rehabilitasi. Ulama berbeda pendapat terkait hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, mulai dari hukuman mati hingga ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa. Di Indonesia, pasal 292 KUHP hanya melarang hubungan seksual sesama jenis jika melibatkan anak di bawah umur, namun hubungan homoseksual antara orang dewasa tidak diatur secara tegas. Dalam pandangan Islam dan hukum Indonesia, LGBT dianggap sebagai ancaman bagi moralitas dan tatanan sosial. Pendidikan agama sejak dini diyakini dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko penyimpangan seksual, dan rehabilitasi bagi pelaku LGBT penting dilakukan agar mereka kembali menjalani kehidupan sesuai norma agama dan sosial. Penegakan hukum, pendidikan agama, dan dukungan moral bagi pelaku LGBT menjadi langkah penting dalam mencegah penyimpangan dan menjaga moralitas masyarakat. Keywords: Penyimpangan Seksual, LGBT, Hukum Islam, HAM
The Role of the Alliance for Women and Children (APPA) Bojonegoro in Dealing with Toxic Family Relationships from the Perspective of Mubadalah Dyana, Burhanatut; Listyorini, Indah; Rofi'i, Hilmi Yusron
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 6 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i6.7386

Abstract

Family problems are a common phenomenon in society. The number of marriages that are not harmonious, and the inequality in the relationship between husband and wife, ultimately leads to toxic relationships in the family. Examples of toxic relationships that often occur are infidelity, domestic violence, social inequality and others that cause discomfort in household relationships. This study aims to look at the role of the Bojonegoro Alliance for Women and Children (APPA) community in responding to the phenomenon of toxic relationships such as domestic violence, not being provided for, infidelity and others that often occur in families and how to prevent and then overcome such cases. The method used is descriptive analysis with a field research model using interviews and data research at the Bojonegoro Alliance for Women and Children (APPA), which has handled many such cases. The first stage is to analyse the field and cases of toxic relationships in the community, then conduct in-depth research and interviews with the object of study and then analyse the data linked to the concept of Mubadala in the family. The result of this research is that women's organisations are very helpful in preventing toxic relationships in the family. As well as helping women deal with the problem of violence in the family in the form of legal and psychological assistance after the incident.
Pendampingan Pra Nikah Bagi Santri Di Pondok Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro Sebagai Upaya Preventif Pecreraian Burhanatut Dyana; Indah Listyorini; Khurul Anam
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol. 9 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v9i1.4291

Abstract

Abstract: The marriage of Islamic boarding school students (santri) has great potential to become a role model and be considered a potential example in marriage by the community, because it is not only based on legal provisions, but also deeply rooted in religious values. As a concrete step, the community service team compiled a Marriage Preparation handbook that is relevant to santri, made in a practical manner and equipped with attractive pictures. The method used was Participatory Action Research (PAR). This community service activity was carried out at the Irsyaduth Tholabah Islamic Boarding School in Bojonegoro and was attended by 55 santri consisting of male and female santri aged 17-22 years. The results of the community service showed that 49% of participants fully understood the material in the Marriage Preparation handbook that had been disseminated, and 82% of participants stated that this activity was very useful and served as a guideline for them before getting married. Through this community service, it is hoped that divorce among students can be avoided. Keywords: islamic boarding school student (santri); marriage; handbook; divorce Abstrak: Pernikahan santri memiliki potensi besar untuk menjadi role model dan dianggap sebagai panutan potensial dalam pernikahan oleh masyarakat, karena tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai agama. Sebagai langkah konkrit, tim pengabdian menyusun handbook Persiapan Nikah yang relevan bagi santri, dibuat secara praktis dan dilengkapi dengan gambar menarik. Metode yang digunakan yaitu participatory Action Research (PAR). Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro dan diikuti oleh 55 santri yang terdiri dari santri putra dan santri putri dengan rentang usia 17-22 tahun. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa 49% peserta sangat paham dengan materi handbook Persiapan Nikah yang telah disosialisasikan dan 82% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi mereka sebelum melangsungkan pernikahan. Melalui pengabdian ini, diharapkan perceraian di kalangan santri dapat terhindari. Kata kunci: santri; pernikahan; handbook; perceraian
FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO Indah Listyorini; Hamdan Arief Hanif
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.90

Abstract

Abstrak Batas usia minimum perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang batas minimum usia perkawinan. Awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini menjadi 19 tahun untuk keduanya. Namun bagi yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah yang merupakan bentuk pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Faktanya, di KUA Kecamatan Kalitidu setiap tahunnya memiliki jumlah dispensasi nikah yang cukup banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tercatat pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu mencapai 149 kasus. Hasil dari penelitian yang menjadi penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kalitidu tahun 2021 adalah karena faktor budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya perkara pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah disebabkan oleh beberapa faktor tersebut di atas.
Persepsi Seksualitas Santri Dan Responsi Menghadapi Kekerasan Seksual Fatni Erlina; Indah Listyorini
Matan : Journal of Islam and Muslim Society Vol 7 No 2 (2025): Matan: Journal of Islam and Muslim Society Vol 7 (No 2) 2025
Publisher : Institute of Research and Public Service Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.matan.2025.7.2.19632

Abstract

Many cases of sexual violence have occurred within Islamic boarding school (pesantren) environments. This study aims to examine the relevance between female students’ perceptions of sexuality and their readiness to protect themselves from the threat of sexual harassment, as well as to explore how sex education is implemented in pesantren settings. This research adopts a quantitative approach, supported by qualitative elements through descriptive statistical analysis. The population consists of female santri in Banyumas Regency, with a sample of 102 respondents selected using non-probability sampling and random homogeneous techniques. The findings indicate that students’ views on aspects of sexuality—such as norms, values, and morality—vary considerably. These differences in interpreting and responding to sexuality are influenced by cultural factors, personal experiences, educational background, and the pesantren environment itself. The results also reveal varying levels of awareness regarding potential risks: some students have received information and training, while others remain less sensitive to the issue. These findings highlight the need for a more structured approach to ensuring the safety and protection of students from potential sexual abuse. The study further identifies the efforts and methods employed by pesantren in providing sex education. While such material is acknowledged to exist, it is not presented systematically as part of a structured curriculum. Ideally, sex education for santri should incorporate instruction on moral values and sexual responsibility, reflecting an effort to integrate religious values with a modern understanding of sexuality
Integration of Islamic Law and Positive Law in the Context of Legal Pluralism in Indonesia Hamdan Arief Hanif; Indah Listyorini
Qoumun: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Qoumun: Journal of Social and Humanities
Publisher : Cv. Kayaswara, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65097/qoumun.v1i2.55

Abstract

In Indonesia, the coexistence of multiple legal systems namely the national or positive law, customary (adat) law, and Islamic law (sharia/fiqh) gives rise to complex challenges of harmonisation within a plural legal order. This article examines how Islamic law and positive law are integrated (or fail to integrate) in the Indonesian legal system, especially in light of the country’s foundational ideology of Pancasila and plural religious and cultural composition. Using a normative‐juridical approach complemented by doctrinal analysis of legislation, judicial decisions and scholarly literature, this research explores the structural, normative and practical dynamics of integration, the obstacles encountered (such as conflicting norms, jurisdictional overlaps, human-rights tensions), and the opportunities for re-conceptualising legal pluralism as complementary rather than competing systems. The results indicate that while Islamic law is not fully codified as national law, its values have increasingly been absorbed into positive law through mechanisms such as legislative receptio, judicial interpretation, and regional regulation (particularly in special-autonomy regions). The discussion highlights that sustainable integration depends on recognition of pluralism, legal certainty, rights protection, and contextualisation of Islamic legal norms within national and global human-rights frameworks. The conclusion proposes a model of harmonised pluralism that respects diversity while maintaining coherence and justice in the national legal order.
Ruqyah Syar'iyyah as an Alternative to Non-Litigation Mediation in Domestic Conflicts M. Fatkhul Alim; Burhanatut Dyana; Indah Listyorini
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): May
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.4576

Abstract

Mediators in court are often constrained by formal rules, limiting their ability to explore the root causes of conflict in depth. This situation causes mediation in court to tend to fail to achieve peace. The purpose of this study is to describe and analyze Ruqyah Syar'iyyah as an effort to resolve family conflicts. This study uses qualitative research with a case study approach. Ruqyah is perceived as a more humane, non-confrontational method that is more in line with the cultural values of the local Muslim community. research shows that in Bojonegoro there is Qur'anic Healing Indonesia (QHI), a ruqyah institution that handles various issues, not only spiritual matters but also family conflicts, opening opportunities for religious institutions, religious counselors, and family mediators to develop a mediation model that combines a spiritual and communicative approach that is humane, contextual, and capable of strengthening the emotional relationship between couples. This limitation shows the need for alternative approaches outside the formal litigation system, giving rise to non-litigation mediation as an approach that is considered more flexible and responsive in resolving family conflicts. Ruqyah Syar'iyyah is seen as capable of providing peace of mind and opening the religious awareness of couples in conflict. This method of ruqyah syar'iyyah (QHI) has the disadvantage of being rarely successful in cases of polygamy, but it has the advantage of being successful in cases of quarrels.
Optimalisasi Potensi Wisata Religi Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal Indah Listyorini; Khoirun Nafi Nur Romadhoni; Moch Nur Mualimin; Rohmad Apriyanto; Ilham Sah Rokim
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 5 (2026): September
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v4i5.12545

Abstract

Community development is an effort to enhance community awareness, participation, and self-reliance in developing a region's potential. One form of community development involves preserving and disseminating information regarding village history. Local history plays a crucial role in shaping community identity and strengthening the understanding of regional cultural heritage (Setyawan et al., 2021; Setiawan & Kurniasih, 2025). Jipang Village, in Cepu District, possesses historical and cultural significance linked to the figure of Arya Penangsang (or Aryo Jipang), who is integral to the area's historical identity. The legacy of Arya Penangsang is also embedded in the collective memory of the Cepu community (Waluyo, 2021). Consequently, students participating in the Student Community Service (KKN) program implemented an initiative to create a historical information board for Jipang Village, serving as an educational and informational resource for both residents and visitors. This program aims to increase public knowledge about the village's history, foster a sense of ownership regarding local identity, and support efforts to preserve Jipang Village's history and culture. The program was executed through several stages: identifying needs, gathering historical information, compiling content, creating the design, fabricating the information board, and installing it at a strategic location. The activity involved KKN students, the village government, and the local community. The outcome is a historical information board that serves as both an educational tool and a means to showcase the identity and historical potential of Jipang Village. This program is expected to provide sustainable benefits to the community and serve as a contribution by KKN students toward developing the village's local potential.
Co-Authors Anam, Khurul Arief Hanif, Hamdan Burhanatut Dyana Candra Pramudya, Ree Naldy Eko Arief Cahyono FATNI ERLINA Hamdan Arief Hanif Hamdan Arief Hanif Hanif, Hamdan Arief Husna, Sofiatul Ilham Sah Rokim Irsyada, Rahmat Khoirun Nafi Nur Romadhoni M. Fatkhul Alim Majeed, Muhamamd Yasir Moch Nur Mualimin Muhammad Zaenal Abidin Nurul Huda Nurul Manzilah Rofi'i, Hilmi Yusron Rofiq, M Khoirur Rohmad Apriyanto Ulfiana, Ana Windi, Pravita