Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam Ririn Fauziyah; Agus Sholahudin Shidiq; Burhanatut Dyana
ASASI: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : HKI IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic law came with the realization of the mission and the maximization maslahah and elimination and minimization madarrah. In fact, there are frequently used the slogan, "Where there is a law of God's where maslahah and wherever maslahah that's where the law of God". Once the close of Islamic law with maslahah, the scholars use maslahah as istinbat method, source, and destination of Islamic law. Lately to unveil the veil on a law prescribed destination is because there are elements of the benefit in it. Once the urgency maslahah that sometimes appears the statement that the possibility of a benefit will remain high even though contrary to scriptures, either Nas al-Qur'an, Hadith, and ijma '. Maslahah is looking good and benefit and avoid mafsadah (damage). Maslahah able to collaborate with other disciplines within the law establishes a case. Of note, the benefit of which is contained in it qualifies maslahah that could be used as evidence. For instance, cooperation between maslahah with medical science in the matter of abortion. Where basically the legal origin of abortion is prohibited, but because there is a greater benefit of the legal origin of abortion can be shifted into even sometimes required when there is a greater benefit in it
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK RAJ’I Burhanatut Dyana; Agus Sholahudin Shidiq
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.72 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v2i1.860

Abstract

Penelitian ini menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak raj’i, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn yang menghukum suami untuk membayar hak nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istrinya dan putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn yang tidak meghukum suami untuk membayar hak istri pasca peceraian walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami. Studi ini memberikan gambaran bahwa dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dituntut harus mengetahui sebab musabab terjadinya suatu perkara, baik itu berdasarkan atas keterangan penggugat, tergugat, saksi dan bukti pada saat persidangan. Nafkah iddah dan nafkah mut’ah secara teori merupakan hak mantan istri akibat cerai talak raj’i, namun dalam kasus tertentu kedua hak ini bisa jadi tidak didapatkan oleh mantan istri akibat ketidaktahuan istri terhadap hak tersebut. Ketika mantan istri tidak mengambil haknya, maka hakim dapat menggunakan hak ex officio yang dimilikinya untuk menguhukum suami agar menunaikan hak mantan istrinya (nafkah iddah dan mut’ah) berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawiman No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.
ABORSI DALAM KONTROVERSI PARA FUQAHA RIRIN FAUZIYAH; Burhanatut Dyana
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 1 (2020): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.166 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v3i1.866

Abstract

Discussing about abortion as we discuss about human life. As human beings we should not live in a place of residence or take one's life away because this is not in accordance with maqashid al-shari'ah and Human Rights. Islam as an elastic and dynamic religion views abortion as not always blameworthy, but by first seeing one's legal status in having an abortion. The difference in „illat law will result in a different legal status. From this background, the writer is interested to explore further about abortion in the controversy of the jurists and the things that are the background of different views and understand further opinions about abortion law. Hanafi permitted abortion with the permission of his parents. The fuqaha Malikiyah forbid reserve abortion after semen in the womb, but some others confirm it. The majority of fuqaha Shafi'iyah allows abortion before the spirit is blown, while after the age of 40 days the law is haram. Imam al-Ghazali forbids the abortion of the fetus in all phases of development in pregnancy. The Hambali Madhab generally permits abortion before the blowing of the spirit. Ibn Jauzi forbade since before the blowing of the spirit in all phases of fetal development. The controversial contribution among the jurists in determining the law of abortion is motivated by differences in the arguments (al-ta'a rud al-adillah) between the traditions narrated by Bukhari and the traditions narrated by Muslims. Opinions that are more about abortion law are haram In addition to being against the right to life, abortion is one form of coverage and murder.
PEREMPUAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MODERN RIRIN FAUZIYAH; Burhanatut Dyana
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 2 (2020): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.574 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v3i2.870

Abstract

Before Islam came, in many parts of the world women are subjected to humiliation andabuse. Women are considered as goods that can be traded, transferred, and inherited.Islam comes to improve the condition of women by elevating their status, giving themrights as men have rights over themselves and their assets, even women are no longerconsidered as inheritance assets, but as heirs who are also entitled to inherited property.Over time and the increasing education and knowledge possessed by women resulted inthe desire for women to get the same or equal rights as men. This condition seems tohave received support from many parties. This can be seen frome the emergence offemale warrior figures who passionately fight for women’s rights, such as: AminaWadud, Fatima Mernissi, Riffat Hasan, Rifa’ah Thahthawi, Qasim Amin and others.Among the few that are being discussed is: the creation of women, the concept ofnusyuz, distribution of inheritance, the existence of historical material control, lack ofwomen experts, very strong male hegemony, and against the developmentalismparadigm.
AKURASI ARAH KIBLAT MASJID MENGGUNAKAN ACCURATE TIMES burhana Dyana
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1080.111 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i1.907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan arah kiblat dengan menggunakan data dari Accurate Times, mengetahui posisi arah kiblat masjid-masjid yang berada di Kecamatan Mesuji Makmur dan menganalisis tingkat kesesuaian antara arah kiblat masjid di Kecamatan Mesuji Makmur dengan metode bayangan kiblat menggunakan data yang ada dalam aplikasi Accurate Times. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap arah kiblat di Kecamatan Mesuji Makmur dengan metode bayangan tepat mengarah ke kiblat dengan menggunakan data Accurate Times. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan terhadap masjid yang berada di Kecamatan Mesuji Makmur sejumlah 14 masjid. Pemilihan sampel didasarkan pada jumlah kelurahan yang berada di Kecamatan Mesuji Makmur yaitu sebanyak 14 kelurahan yang ada masjid jamiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi arah kiblat masjid di Kecamatan Mesuji Makmur yang diteliti semuanya menghadap ke barat dengan beberapa variasi kemiringan. Terdapat 2 masjid (14,28%) yang akurat, 1 masjid (7,14%) yang ditoleransi keakuratannya, dan 11 masjid (78,58%)yang kurang akurat dengan nilai deviasi yang beragam. Dengan demikian, hanya ada 2 masjid (14,28%) yang akurat dan sesuai dengan data yang tersaji dalam program Accurate Times, selebihnya 12 masjid (85,72%) tidak sesuai.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT agung handi priyatama; Hilmi Yusron Rofi?i; Abd Qohar; Burhanatut Dyana
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.664 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.924

Abstract

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ataumufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenanganmemutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya pemberlakuanmediasi masih kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara, terbukti darisedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Tercatat hanya 2 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019 dan Tahun 2020. Oleh sebab itu pembahasana efektivitas mediasi serta peran hakim mediator sebagai upaya meminimalisir perceraian menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi belum efektif yang disebabkan oleh pelbagai faktor serta peran mediator yang kurang maksimal akibat dualisme fungsi, yaitu selain menjadi mediator juga merangkap menjadi hakim. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi diperlukan mediator non hakim atau mediator bersertifikasi
REFLEKSI MASYARAKAT KEC. KEDUNGADEM KAB. BOJONEGORO DALAM ATURAN BATAS USIA NIKAH burhanatut dyana; Ali Hamdan; Triana Apriyanita; ahmad zaenul mustofa
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.056 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i2.1316

Abstract

Perkawinan langkah terbaik terhadap penghalalan sebuah hubungan dengan tujuan menghindari perzinaan serta mengharapkan ridha Allah SWT. Namun pada kenyataanya, tidak sedikit yang menyalahi aturan, sehingga lembaga perkawinan masih banyak mengalami problem yang sulit untuk di selesaikan hingga saat ini, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang belum mencapai batas minimal perkawinan, hal ini sesuai aturan undang-undang perkawinan yang tertera pada pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia menikah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. sehingga dengan adanya ketentuan dan ditingkatkannya batasan usia dalam perkawinan, tidak lain yaitu meningkatkan kesiapan dalam perkawinan baik secara fisik maupun mental. Namun aturan tersebut tidak dilaksanakan denggan baik disisi lain malah berbalik arah yaitu melonjaknya permohonan dispensasi kawin pasca perubahan aturan tersebut. Meskipun sudah begitu jelas dalam aturan, namun tetap ada celah untuk melakukan pelanggaran melalui permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup, Melonjaknya kasus tersebut sama seperti yang terjadi di kedungadem bojonegoro, sehingga perlu adanya langkah untuk meminimalisir dan perlu adanya refleksi bagi para orang tua, anak muda dan seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya refleksi tersebut harapan besar dapat mengurangi problem yang terjadi baik masyarakat maupun lembaga perkawinan
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PENGRAJIN ANYAMAN BAMBU DI DESA TEMU KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO Saeful Anwar; Burhanatut Dyana
Al-Umron : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): AL-UMRON: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/alumron.v1i1.1435

Abstract

Kerajinan anyaman bambu merupakah karya seni tradisional asli Indonesia yang dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok pulau jawa, salah satunya adalah desa Temu, kecamatan Kanor, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Temu memiliki 6 RW dan 28 RT dengan jumlah penduduk 4.123 jiwa dengan keunggulan anyaman bambu berupa rembesek¸ sehingga masyarakat luar seringkali menjulukinya dengan desa anyaman. Mindest masyarakat terhadap nilai jual anyaman yang rendah, kebergantungan pengrajin kepada pengepul serta hasil kerajinan yang monoton berupa rembesek tentu berdampak pada perekonomian yang stagnan. Fenomena ini mendukung perlunya kegiatan pengabdian ini agar masyarakat lebih kreatif, produktif dan aware akan potensi desa. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perekonomian masyarakat, khususnya pengrajin anyaman bambu. Pengabdian ini berlangsung selama satu bulan dan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan selama pengabdian diawali dengan sarasehan (talk show), pelatihan pelbagai olahan anyaman bambu dan pemasarannya. Hasil dari pengabdian ini, masyarakat lebih melek dan aware terhadap aset desa, yaitu kerajinan anyaman bambu; meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas pengrajin sehingga tidak hanya menghasilkan rembesek saja, melainkan pelbagai aksesoris dan furniture anyaman bambu; terlepas dari pengepul yang membeli dengan harga rendah dan mampu memasarkannya dengan tepat, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta terwujudnya transformasi sosial yang lebih baik.
PENYULUHAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN PESTISIDA NABATI CAIR DI DESA TALANGKEMBAR, MONTONG, TUBAN Burhanatut Dyana; Muhammad Romadhon Habibullah; Irvia Nazilatul Qodriyah; A’immatur Rosidah; Umi Rahayuningtyas
Mafaza : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Mafaza : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Mafaza : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/mafaza.v3i1.1665

Abstract

Talangkembar village, Montong, Tuban, East Java is an agricultural village in the highlands, so that the majority of the people work in the agricultural sector. Corn is the main crop of Talangkembar village farmers. A good harvest with a high selling price is the hope of the farmers, however this is difficult to realize because the plants are often attacked by “putehen” pests and exacerbated by limited subsidized fertilizers. Seeing this problem, researchers provide a solution through training in the manufacture of liquid organic fertilizers or liquid vegetable perticides as an alternative in protecting plants from “putehen” pests as well as the limitations and dependence of farmers on subsidized fertilizers. This service is carried out for one month using the agricultural training extension method and partnering with a combination of farmer groups (Gapoktan) and the Agricultural Extension Center (BPP) in Montong district. Through this service, it is hoped that farmers will be able to make liquid organic fertilizer independently with ingredients that are easy to find and economical, so that they are able to overcome “putehen” pest attacks and farmer’s dependence on subsidized fertilizers which have an impact on optimizing planting and maximum yields.
Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam Listyorini, Indah; Dyana, Burhanatut; Candra Pramudya, Ree Naldy
Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 November 2023 "Gender Relations in Marriage: The Role of the Wife in Financial Support"
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/qanun.v1i2.24725

Abstract

The Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) group in Bojonegoro Regency strictly adheres to the rules within its organization. It is prohibited to marry someone from a different organization or other than a member of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The aim of this research is to find out what the legal form of marriage is for members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in Bojonegoro Regency. This research is field research, using a qualitative approach. By using primary and secondary data. The data that has been obtained is then processed using the theories of marriage, kafaah and Islamic law. The results of research on the form of marriage for members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in Bojonegoro Regency according to Islamic law is the same as the marriage of other Muslim members, namely harmony and the conditions for marriage are the same as in general, there is a bride and groom, guardian, two witnesses and a qobul consent. Meanwhile, the Koran and Hadith are the basis. Members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) prefer people from the same group or organization because there is a sense of comfort in their own hearts, which is hoped by all the kufu' in terms of the organization, it can create harmony in the household later because there is a common understanding.