Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.336
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu (JITPU) Clavia: Journal of Law
Basri Oner
Bosowa University Faculty Of Law
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INFORMASI DATA PRIBADI Sadar, Aprillia; Oner, Basri; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.3386

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian normatif empirik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara pada salah satu anggota penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencarian tersangka, alat bukti, dan saksi adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian agar proses penyelidikan berjalan lancar dengan cara : Upaya Aktif dan Upaya Pasif serta dengan mempermudah penyelidikan dapat dilakukan secara tim dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan secara tekhnis melakukan komunikasi antar personal Cyber  Nusantara dan Petugas Interpol yang menangani Kejahatan dunia Maya The purpose of this study is to analyze how the investigation process and efforts to complete the investigation process related to cyber crime cases committed by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation. For this reason, this study uses empirical normative research. With primary and secondary data sources. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police by conducting interviews with one of the investigators at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate. The results of the study indicate that in the investigation process carried out there are still several obstacles or obstacles in the search for suspects, evidence, and witnesses. The efforts made by the Police so that the investigation process runs smoothly by: Active Efforts and Passive Efforts and by facilitating investigations can be carried out effectively. team by conducting training to improve the team's capabilities and technically carry out interpersonal communication between Cyber Nusantara and Interpol Officers who handle Cyber Crime
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA’DAN DI TANA TORAJA: Studi Kasus Pt. Sabar Jaya Dappi, Setti; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa’dan Tana Toraja dan untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa’dan Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kualitatif yaitu memilih data yang berkualitas untuk memilih data yang berkualitas dan disajikan dengan cara  deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencemaran sungai sa’dan yang dilakukan PT. Sabar jaya Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang menggangu masyarakat, Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkkan tumbuhan di sekitarnya. aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pegelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepad masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa’dan This study aims to find out whether PT Patient Jaya has fulfilled the elements of environmental pollution and destruction in the Tana Toraja Sa'dan River and to find out how the actions of the police and the Tana Toraja regional government have regarding the alleged pollution and environmental destruction of the Tana Toraja Sa'dan River.This type of research is empirical normative. The data collection method is structured interviews. The analytical method used in this study is using qualitative techniques, namely choosing quality data to select quality data and present it in a descriptive way to draw a conclusion on the issues discussed.This study provides an overview of the pollution of the Sa'dan River by PT.sabar jaya The factory gas waste causes pollution that disturbs the community. The river water cannot be used by residents because it has been polluted by B3 waste (hazardous and toxic materials). surrounding. police officers carry out patrols and coaching efforts for business actors so that their business activities do not pollute the environment. Then the Tana Toraja local government supervises environmental management of businesses or activities, either in the form of routine supervision of semiannual reports of environmental approval permit holders and actively conducts education and outreach to the community on the prevention of pollution of the Sa'dan river
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN : STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/Pid.B/2022/PN Mks Sakhkhar, Muhammad Nur; Oner, Basri; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menemukan data sekunder pada kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan putusan pidana nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah sesuai dengan fakta yuridis, sehingga terdakwa dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. Meskipun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa This study aims to determine the accountability of perpetrators of threats of violence in decision number: 328/Pid.B/2022/PN Mks and judges' considerations regarding the crime of threats of violence based on decision number 328/Pid.B/2022/PN Mks. The research method used is normative-empirical, carried out at the Makassar District Court by finding secondary data on legal principles, legal principles and legal doctrines used to answer the problems in this study. The research results show that (1). The responsibility of the perpetrators of the crime of threats of violence criminal decision number: 328/pid.B/2022/PN Mks applied to Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is in accordance with juridical facts, so that the defendant can be sentenced to a maximum of 1 year in prison or a fine of Rp. 4,500. However, the prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 8 months in prison and the payment of court costs of Rp. 5,000 but in fact the trial Judge gave a sentence as responsibility for the actions of the defendant with a prison sentence of 6 months and payment of court fees of Rp. 5,000 as a deterrent effect. (2). The judge's legal considerations for the crime of threats of violence in the decision were also in accordance with the facts revealed at the trial, but the panel of judges did not make the maximum decision because they considered things that lightened the defendant's behavior such as being polite during the trial, being frank and regretting his actions. defendant
ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Sari, Muhammad Khairil; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4032

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana  No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan menelaah referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat Visum Et Repertum mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana  No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat Visum Et Repertum merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut This research was conducted to determine: The function of Visum Et Repertum in proving criminal acts and the judge's legal considerations in criminal cases No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn. Mks This research was conducted at the Makassar Polestabes and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by examining legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court judges. The results of this research concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Cases No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/P.Mks. that the decision-making process carried out by the panel of judges was in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nursapira, Nursapira; Oner, Basri; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4045

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian  yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh secara langsung  dari sumber pertama dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar   dan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Data sekunder diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis, perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang digunakan hakim dalam mengadili  terdakwa  kasus tindak pidana pornografi.  Adapun alat bukti yang digunakan dalam  perkara tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dakam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa informasi dan atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni penyidik mengambil print out hasil dari capture/screenshot dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi. This research aims. First: to find out the evidence in the crime of pornography based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Second: to find out the strength of electronic evidence as a basis for judges' consideration in deciding cases of criminal acts of pornography. This research uses normative juridical research type. The research location is at the Makassar District Court Class 1A Special and at the Makassar Police Station. This research uses primary legal material, which is obtained directly from the first source using interview techniques with the Makassar District Court Judge Class 1A Special and the Makassar Police Criminal Investigation Unit. While secondary data, data obtained from literature surveys such as academic books, legislation, articles, and journals that have to do with the content of the author of this research.The results of this study explain that, the proof of criminal acts is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by the judge in determining the evidence of the defendant's guilt in the case of criminal acts of pornography through the Electronic Information and Transaction Law. And as for the evidence used in solving cases of crimina acts of pornography as regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, in the form of information and / or electronic documents contained in Article 1 number 1. Article 1 number 4, and Article 5 paragraph (1) and paragraph (2). And Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The Makassar Police Criminal Investigation Unit explains the strength of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of captures/screenshots from social media accounts that are used to post related to images, videos. photos, and so on that have pornographic elements.
DAMPAK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Oktavia, Aryva Sulfianti; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5431

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara. Hasil penelitian bahwa, dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara Illegal. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana Illegal Fishing memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan ikan biasa namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan nelayan sebagai pelaku tindak pidana pengeboman ikan kehilangan nyawa mereka. This research is to determine the impact of fishing using explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar Islands Regency. This research uses a qualitative research type using a normative-empirical approach using primary data and secondary data through interviews. The research results show that the impact received by the environment and society in the Takabonerate National Park area caused by fishing using explosives is always a benchmark in making decisions to carry out illegal fishing. Although according to the views of people who work as fishermen, the criminal act of Illegal Fishing has a positive impact, such as the income earned being greater than ordinary fishing, it cannot be denied that there are also negative impacts that can be had by the community and even the environment. One of the negative impacts that is very fatal is that it can cause fishermen as perpetrators of the crime of fish bombing to lose their lives.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PEMERINTAH PASAR RAKYAT LAKAHANG KABUPATEN MAMASA Kristalara, Intan; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menghapus pidana pidananya pelaku, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dan empiris, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa pada tindak pidana korupsi tidak dapat menghapuskan hukuman pidana terdakwa, meskipun dapat menjadi faktor yang meringankan namun tanggung jawab pidana tetap berlaku di karenakan prinsip hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ada beberapa pertimbangan hal ini sampaikan secara langsung oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo yang menjelaskan beberapa pertimbangan hakim Tipikor secara umum terkait hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa seperti hal yang memberatkan yakni tidak mengembalikan keuangan Negara, hasil dari pekerjaan secara khusus konstruksi bangunan yang di bangun tidak digunakan, sedangkan hal yang meringankan juga disebutkan seperti telah mengambalikan minimal setenga dari kerugian keuangan Negara dan terdakwa dalam proses penyelidikan berkelakuan baik dan mengakui semua perbuatannya. This research aims to find out: Restitution of state losses by the defendant can erase the perpetrator's criminal sentence, and the judge's legal considerations in handing down a decision against the defendant. The type of research used by the author is normative and empirical research, the research location is the Mamuju District Court, the Mamasa District Prosecutor's Office and the Mamasa Police Station. The research techniques used by the author are interviews and literature study. The results of the research show that: Returning state financial losses by the defendant in a criminal act of corruption cannot eliminate the defendant's criminal sentence, although it can be a mitigating factor, criminal responsibility still applies because the principles of criminal law aim to provide a deterrent effect and uphold justice. The judge's considerations in handing down a decision to the defendant in a criminal corruption case include several considerations. This was conveyed directly by Ignatius Yulyanto Ari Wibowo who explained several considerations of the Corruption Court judge in general regarding things that mitigate or burden the defendant, such as things that are burdensome, namely not returning State finances, the results of the work, specifically the construction of buildings that were built, were not used, while mitigating factors were also mentioned, such as having recovered at least half of the State's financial losses and the defendant in the investigation process had good behavior and admitted all his actions.
Eksistensi Asosiasi Peternak Sapi Perah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Oner, Basri; Muchlis, Ahmad; Idrus, Muhammad
Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu, Desember 2022
Publisher : Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jitpu.v2i2.2339

Abstract

Interaksi antara hukum Indonesia yang dinamis dan kearifan lokal telah menghasilkan berbagai macam aturan hukum yang berlaku. Salah satu contoh kedinamisan ini tercermin dalam pengaturan mengenai peternakan. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya hewan dan meningkatkan kualitas makanan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan, serta menyediakan jasa dan bahan baku industri. Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan untuk memperluas peluang berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam regulasi yang berkaitan dengan peternakan, khususnya Asosiasi Peternak Sapi Perah, tidak boleh diabaikan. Asosiasi ini merupakan cara yang logis untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kewajiban dan hak-hak para peternak sapi perah. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Asosiasi ini untuk memberikan perlindungan melalui penerbitan regulasi berupa peraturan perundang-undangan.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN (MALAPRAKTIK KEDOKTERAN) DI POLDA SULAWESI SELATAN: INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTION OF MEDICAL PRACTICE (MEDICAL MALAPRACTIC) IN THE POLICE OF THE SOUTH SULAWESI REGION Astaman; Mas, Marwan; Oner, Basri
Clavia Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.596 KB)

Abstract

This study aims to determine the implementation of investigations into medical practice crime (medical malpractice) in the South Sulawesi Regional Police and also know the factors that influence the investigation of medical practice criminal acts in the South Sulawesi region. The study was conducted at the South Sulawesi Regional Police Headquarters (Mapolda Sulsel) Directorate of Special Criminal Investigation, South Sulawesi Regional Police located in Makassar, with the Field Research method by obtaining data by conducting direct research in the field through interviews or direct talks with Investigators, and also Literature Research Method This method is an attempt to obtain secondary data through reading material in the form of scientific writings, legislation, theories of experts through various media. The results of this study indicate the implementation of investigations into medical practice crimes based on Article 5 of the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police, Police Headquarters Exchange Number 6 of 2019 and Regulations on Kabareskrim Number 3 of 2014 plus Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Law No 36 of 2009 concerning health, Law Number 36 of 2014 concerning health workers and internal regulations on other medicine for the handling of medical malpractice cases is the basis for investigators and auxiliary investigators perform a series of actions to find 2 legal preliminary evidence, to search for and find criminal acts. or not, the implementation of investigations into medical practice in golongka in very difficult cases that require science-type crame investigation in handling, this case requires many scientific disciplines and many experts who are involved in the disclosure of the case whether it is from medical experts and criminal law , this case is classified as a case that is considered to be a very difficult case.
PENGGGUNAAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polrestabes Makassar): THE USE OF FINGERPRINTING IN PROVISION OF THE CRIME OF MURDER IN THE STAGE OF THE INVESTIGATION (Case Study at Polrestabes Makassar) Adang, Chiep Panji; Oner, Basri
Clavia Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.355 KB) | DOI: 10.56326/clavia.v19i1.629

Abstract

This study aims to determine the process of using fingerprints in proving a murder crime at the investigation stage and to determine the constraints in the use of fingerprints in proving a murder crime at the investigation stage. This research uses descriptive analysis type of research that uses empirical juridical research type. This study states that fingerprints (dactyloscopy) are used as evidence in uncovering murder crime cases in order to find suspects, fingerprints are also very effective and have advantages, the obstacles encountered in using fingerprints in proving murder crimes at the investigation stage, are resource constraints human resources, few members of the police who have expertise in the field of ductyloscopy, weather, facilities in the field of fingerprints and the community will lack knowledge of the crime scene.
Co-Authors Adang, Chiep Panji Adhi Yudha Ristanto Ahmad Muchlis Ahmad Taufiq Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Andi Tira Astaman Astaman Astaman Baso Madiong Baso Madiong Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Budi Mangawi Dappi, Setti Fajarina, Mauidza Farel Al Ghany Franssiscus Patrick Siahaya Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hasan, Asriani Hermansyah Hermansyah Iip Ipdulkipli Juliati, Juliati Kristalara, Intan M. Aswan Alimuddin Madiong , Baso Mansyur Mansyur MARWAN MAS Marwan Mas Muhammad Firmansyah Muhammad Idrus Muhammad Izhar Kurniawan Nirmala Nirmala Noris Mbotengu Nur Indah, Nur Nursapira, Nursapira Oktavia, Aryva Sulfianti Ondrey, Muh. Luky Rahman, Muh. Ashadi Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan Renggong Sadar, Aprillia Sahiruddin Sahiruddin Sakhkhar, Muhammad Nur Salsabila, Sabrina Saputra, Andi Irham Andry Sari, Muhammad Khairil Sinta, Atifa Batara Siti Anggur, Beby Ais Siti Zubaidah Siti Zubaidah Tamsil M. Djabir T. Teguh Indraswara, Andi Iman Waspada Santing Yamin, Muhammad Halwan Yulia A. Hasan Zakariah, Fadil Rahmat