Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN Hermansyah Hermansyah; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3820

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin terhadap oknum Polri di Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin oleh oknum Polri di Polda Sulsel. Penelitian fikih empiris digunakan sebagai metode penelitian. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan upaya yang dilakukan Polda Sulsel dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Sulsel yaitu dalam penanganan perkara mulai mulai dari menerima laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan hukuman, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin Polri. The purpose of this study is to determine: To figure out the implementation of disciplinary assents against individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Local Police and endeavors to manage disciplinary infringement by individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Territorial Police. Empirical Jurisprudence research was used as the research method. As stated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and the efforts made by the Sulawesi Regional Police South in handling disciplinary violations by members of the police at the South Sulawesi Regional Police, namely in handling cases starting from receiving reports, examining, examining in disciplinary hearings, imposing sentences, giving a reward, and execution of punishment, the findings of the study demonstrate that in enforcing Polri discipline.

ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN Iip Ipdulkipli; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3831

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu melanggar peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana dapat diberhentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang sanksi sehingga sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 % tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0% S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School. This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School. The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.

TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Astaman Astaman; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3834

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan penyelidikan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Kendala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu kendala internal dan Kendala Eksternal yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tindak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi. This research aims to find out the actions of the Police in recovering state financial losses due to corruption crimes and the obstacles faced by the Police in recovering state losses due to corruption crimes. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the role of the South Sulawesi Regional Police in recovering state losses due to corruption is through investigation. Presidential Instruction Number 5 of 2004 provides maximum support for corruption prosecution efforts carried out by the Indonesian National Police. The obstacles of the South Sulawesi Regional Police in recovering State losses due to corruption are internal obstacles and external obstacles because the law does not regulate the granting of authority to the police to conduct wiretapping, difficulty in proving the results of corruption, because it is dishonest, the amount of losses due to corruption is too large, the suspect of corruption is willing to pay losses so that corruption convicts prefer a subsidized sentence rather than returning assets that have been corrupted.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKAKAN DISERSI DI KODAM XIV/HASANUDDIN Noris Mbotengu; Yulia A Hasan; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3836

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan terhadap pelaku Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dengan metode menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun Hasil penelitian bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi. This research aims to determine: 1) the factors causing the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. 2) What are the steps for dealing with perpetrators of the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn.This research uses normative-empirical legal research, while the data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. where in analyzing/processing data, primary data obtained through relevant legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed, compiled, described and interpreted, and the problem is studied so that a conclusion is obtained as a problem solving effort.The results of the research show that the application of military criminal law to members of the TNI who are proven to have committed the crime of desertion is within the authority of the military court to try them, then the stages take the form of an investigation carried out by the Military Police on orders from superiors who have the right to punish (Ankum). then the investigation files are given to the Military Prosecutor for study, then the military prosecutor makes an indictment to be handed over to the Military Court, after the judiciary is satisfied with the files from the Military Prosecutor, then the military court will try the military member accused of desertion. Settlement of cases in military justice is currently well regulated, but it is hoped that all those who play a role in the process of resolving military cases carry out all these stages based on Justice and Positive Law. The application of existing regulations must be carried out consistently and studies of desertion cases must always be carried out so that solutions and solutions can be found from these obstacles to reduce the quantity of criminal acts of desertion.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Adhi Yudha Ristanto; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4470

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek apakah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer berupa data dan wawancara serta bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hak Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat 2 kondisi yakni hak Penggugat akan dipenuhi oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan tingkat banding dalam hal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet. Selanjutnya hak Penggugat akan tertutup dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum verzet. Pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yakni Tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum verzet. Sedangkan untuk Penggugat tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal mengajukan banding. This research aims to analyze the plaintiff's rights in filing a legal appeal against the verstek decision after the stipulation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court and to analyze the regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding whether legal remedies for verstek decisions fulfill the values of justice in society. This research is empirical juridical research that combines primary data in the form of data and interviews as well as material from books and statutory regulations conducted at the Sidenreng Rappang District Court. The results of the research show that the Plaintiff's right to file an appeal against the verzet decision after PERMA Number 7 of 2022 was stipulated has 2 conditions, namely the Plaintiff's rights will be fulfilled because the appeal process will continue to the appellate court in the event that the Defendant does not submit a verzet legal remedy. Furthermore, the Plaintiff's rights will be closed if the Defendant files a verzet legal action. Regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding legal remedies for verzet decisions has fulfilled the values of justice in society, namely that the Defendant can still submit legal remedies for verzet. Meanwhile, the Plaintiff still has the same rights as the Defendant when it comes to filing an appeal.

PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN PIDANA KORUPSI MAKASSAR Mansyur Mansyur; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4475

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang dipidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar dan pengaruh putusan bebas terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan diputus bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang sebelumnya dipidana di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding lebih menitikberatkan kepada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, adanya prinsip kehati-hatian terdakwa, dan manfaat yang didapat oleh penerima bantuan. Pengaruh terhadap diri terdakwa atas putusan bebas di tingkat kasasi yang sebelumnya dihukum di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa terlanjur dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tercela di tempat kerja, keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Harkat dan martabat terdakwa haruslah dipulihkan sebagaimana sebelum menjalani proses hukum. This study aims to analyze the legal considerations of Supreme Court Judges who acquitted defendants convicted at the Makassar Corruption Criminal Court and upheld at the Makassar High Court and the effect of acquittal decisions on defendants who were found guilty at the first level court and appellate level and acquitted at the cassation level at the Supreme Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach carried out at the Makassar District Court on defendants of criminal acts of corruption, and advocates who handle cases of criminal acts of corruption. The methods used were direct interviews and a literature study. The results of the research show that the Supreme Court Judge's consideration of acquitting defendants who were previously convicted at the court of first instance and appeal level places more emphasis on whether or not the defendant causes state losses, the defendant's precautionary principle, and the benefits obtained by the recipient. help. The impact on the defendant who was acquitted at the cassation level, who was previously sentenced at the first instance court and the appeal level, the defendant was already considered a perpetrator of a criminal act of corruption and committed wrongful acts at work, in the family and in the environment where the defendant lived. Defendants who are acquitted must have their honor and dignity restored to what they were before undergoing the legal process.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Saputra, Andi Irham Andry; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2113

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidan. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA Salsabila, Sabrina; Madiong , Baso; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2216

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbagan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Ashadi; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2248

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana Abstract The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.

ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO Indah, Nur; Hamid, Abdul Haris; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2291

Bangsa Indonesia memliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (Social Control Theory) dan Sub Budaya (Sub Culture Theory) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan Siri' na Pacce (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search