Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.583

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Spektrum Hukum Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Dinamika Hukum Lex Scientia Law Review Jurnal Serina Abdimas Indonesian Journal of Criminal Law Studies Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum

Ade Adhari

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Author-ID : 5304757

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN Sevira Elda; Lusi Apriyanti; Alvina Alvina; Ade Adhari
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

This study confirms that women's rights are far from being recognized in South Sudan despite its efforts to include women's rights in the Transitional Constitution after the achievement of its independence from Sudan in 2011. While the article acknowledges traditional modernization theory and cultural sovereignty theory, it involves rights standards. international human rights as its conceptual framework. Using a documentary research methodology involving analysis of primary and secondary sources, the text establishes that the plural justice system involving inappropriate customary and civil laws fails to defend women's rights in this country. This was exacerbated by the country's descent into civil war a few years after independence. Again, the fact that South Sudan has been effectively without a functioning permanent constitution and is one of the main challenges facing the country also does not help the situation. However, South Sudan still has the opportunity to advance the promotion of women's rights if, among other things, the ongoing civil war ends and the guidelines of its Transitional Constitution are to be effectively enshrined in the country's new constitution with a view to implementing them.Studi ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan masih jauh dari diakui di Sudan Selatan meskipun upayanya untuk memasukkan hak-hak perempuan dalam Konstitusi Transisi setelah pencapaian kemerdekaannya dari Sudan pada tahun 2011. Sementara artikel mengakui teori modernisasi tradisional dan teori kedaulatan budaya, ia melibatkan standar hak asasi manusia internasional sebagai kerangka konseptualnya. Dengan menggunakan metodologi penelitian dokumenter yang melibatkan analisis sumber primer dan sekunder, naskah tersebut menetapkan bahwa sistem peradilan jamak yang melibatkan hukum adat dan perdata yang tidak sesuai gagal membela hak-hak perempuan di negara ini. Ini diperburuk oleh turunnya negara itu ke dalam perang saudara beberapa tahun setelah kemerdekaan. Sekali lagi, fakta bahwa Sudan Selatan telah secara efektif tanpa konstitusi permanen yang berfungsi dan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi negara itu juga tidak membantu situasi. Namun, Sudan Selatan masih memiliki kesempatan untuk memajukan promosi hak-hak perempuan jika, antara lain, perang saudara yang sedang berlangsung berakhir dan pedoman Konstitusi Transisinya harus diabadikan secara efektif dalam konstitusi baru negara itu dengan maksud untuk menerapkannya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG DI PHK AKIBAT OTOMATISASI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Eliza Della Kanaya Della Kanaya; Lin Yan Che; Niella Tasya Ullie; Ade Adhari
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Work is of course very important for everyone. In addition to fulfil the basic needs of life, a person also works to improve social status and a better standard of living. Through Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state has actually provided guarantees for the constitutional rights of Indonesian citizens, namely the right to work and a decent living. However, the changes that occurred in the industrial world or better known as the industrial revolution caused a shift in how to produce. The era of the industrial revolution 4.0 that is currently happening is marked by automation. Through increased automation in the industrial world, then needed to improve the abilities/skills of workers, especially for workers who are threatened with layoffs by employers because the work they are doing can now be replaced by machines. This normative research tries to review legal protection for workers who have experienced layoffs due to automation that has spread in the industrial world as a consequence of the 4.0 industrial revolution.Pekerjaan tentunya sangat penting bagi setiap orang. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seseorang juga bekerja untuk meningkatkan status sosial dan kehidupan yang lebih baik. Melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara sebenarnya telah memberikan jaminan atas hak konstitusional warga negara Indonesia, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, perubahan yang terjadi di dunia industri atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri menyebabkan terjadinya pergeseran cara berproduksi. Era revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi ditandai dengan adanya otomatisasi. Melalui peningkatan otomasi dalam dunia industri, maka diperlukan peningkatan kemampuan/keterampilan pekerja, terutama bagi pekerja yang terancam PHK oleh pengusaha karena pekerjaan yang mereka lakukan kini dapat digantikan oleh mesin. Penelitian normatif ini mencoba mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat otomasi yang merebak di dunia industri sebagai akibat dari revolusi industri 4.0.

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS SUDAN SELATAN Zavira Aulia; Ester Daniela A Siregar; Levina Cerelia; Ade Adhari
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

South Sudan is now officially the Republic of South Sudan and has become a country in East Africa. However, after secession, South Sudan's condition was not better, in fact South Sudan was again trapped in internal and external conflicts. Such as the occurrence of rebellions or inter-ethnic conflicts. The current crisis in South Sudan, if we look at its history, is a problem that has occurred since the founding of the Sudan People's Liberation Movement (SPLM). Although there are differences in the SPLM which are basically tactical and ideological in nature, the disputes that occur between the two factions lead to different identities of its members, namely nuer versus dinka. This was triggered by the political rivalry between the two. As a new country, South Sudan must be faced with the problems of civil conflict that has been going on since 2013 which has had an impact on the country such as the economy, human rights violations, and hunger. This causes investors to suffer huge losses. Thus, on the basis of interests and to realize world peace, a number of countries and international institutions are present to help facilitate the resolution of the conflict that occurred in South Sudan. In this writing, the author uses a normative research method with a descriptive research nature. The purpose of this paper is to find out the legal remedies that have been taken by third parties in resolving the South Sudan conflict and to understand the reasons for the importance of third parties in the South Sudan conflict. Sudan Selatan kini secara resmi bernama Republik Sudan Selatan dan telah menjadi sebuah negara di Afrika Timur. Namun setelah memisahkan diri, kondisi Sudan Selatan justru tidak lebih baik, justru Sudan Selatan kembali terjebak dalam konflik internal maupun eksternal. Seperti masih terjadinya pemberontakan ataupun konflik antar etnis. Krisis yang terjadi di Sudan Selatan saat ini, jika kita lihat dari sejarahnya, merupakan permasalahan yang terjadi sejak berdirinya gerakan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM). Meskipun terdapat perbedaan dalam SPLM pada dasarnya bersifat taktis dan ideologis, namun perselisihan yang terjadi antara dua faksi tersebut membawa pada identitas anggotanya yang berbeda yaitu nuer melawan dinka. Hal tersebut dipicu oleh persaingan politik antar keduanya. Sebagai negara yang baru, Sudan Selatan harus dihadapkan dengan permasalahan konflik sipil yang berlangsung sejak tahun 2013 yang memberikan dampak kepada negara tersebut seperti perekonomian, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelaparan. Sehingga mengakibatkan negara-negara investor mengalami kerugian yang besar. Dengan demikian, atas dasar kepentingan-kepentingan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka sejumlah negara dan lembaga-lembaga internasional hadir untuk membantu memfasilitasi penyelesaian daripada konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Sudan Selatan serta memahami alasan pentingnya pihak ketiga dalam konflik Sudan Selatan.

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Alvira Damayanti; Amelia Elisabeth Putri Kusuma; Lambertus Josua Tallaut; Ade Adhari
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Sexual violence that occurs by involving children as victim, is increasingly happening, encouraging the government to be more serious in dealing with this crime. The government imposes chemical castration sanctions for perpetrators of sexual vionelce against children. The chemical castration sanction policy received pro and contra responses in society, one of the reason why chemical castration sanctions could not be enforced was because it violated human rights, thus raising questions about the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children from a human rights perspective. The purpose of this study was to identify and understand the review of human rights in the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual vionelce against children. This type of research uses normative legal research methods by collecting secondary data and using a legal approach which is then analyzed using data analysis techniques with deductive methods. Chemical castration sanctions as additional punishment can be imposed on perpetrators who have been covicted for committing a similar crime, namely sexual violence against children or recidives and causing more than 1 (one) victim, causing serious inury, mental disorders, infectious diseases, disturbed or loss of reproductive function, or the victim dies. Chemical castration is an unconstitutional act because it is against the state constitution and violates human right. The application of castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children has not been proven effective in reducing the number of sexual violence against children.

PERAN HUKUM POSITIF DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM POLEMIK TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Imelda Martinelli; Ade Adhari; Samantha Elizabeth Fitzgerald; Putri Khalisha Humaira Yusuf
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Perkembangan teknologi yang sangat pesat kembali menghasilkan salah satu inovasi terbarunya, khususnya pada bidang financial technology (fintech) yaitu pinjaman online. Pinjaman online merupakan bentuk yang lebih modern jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Perbedaannya terdapat pada kemudahan debitur untuk mendapatkan pinjaman serta jenis media yang digunakan. Tak terhitung sekian banyak orang yang beralih menggunakan pinjaman online karena transaksi yang dilakukan secara daring. Sehingga, proses tersebut terbilang sangatlah praktis dibandingkan dengan pelayanan jasa pinjaman secara konvensional yang mengharuskan para kliennya untuk bertemu secara langsung dan menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dinilai kurang efisien dan aksesibel. Sebagai pengemban ekonomi digital banyak mengubah proses ekonomi di Indonesia diawali dilakukan secara konvensional dan sekarang dilakukan secara virtual. Skema “Three Ways Digitalisation Transforms The Economy” menguraikan lalu lintas perekonomian Indonesia. Pertama, dari segi market, pihak penjual dan pembeli bertemu tidak lagi dibatasi secara tatap muka sehingga jangkauan pasar menjadi semakin luas. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang adanya penawaran pinjaman online menyebabkan transaksi keuangan terhadap produk ditawarkan menjadi semakin global. Penelitian ini berkesimpulan: Transaksi online-legal (berizin), terdaftar dan diawasi oleh OJK. Transaksi pinjam-meminjam uang dengan memakai teknologi informasi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman kontrak elektronik. Perjanjian model ini mempunyai kelemahan, antara lain: para pihak tidak bertemu secara langsung, penilaian subjektivitas terhadap risiko pengembalian pembayaran, penagihan keterlambatan pembayaran, prinsip kepatutan etika bisnis. Di lain pihak, sudah ada regulasi Peraturan Pelaksana OJK kegiatan bisnis layanan pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ke depannya disiapkan, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

LANDASAN YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Ade Adhari
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi maraknya pencurian ikan oleh kapal ikan asing digunakan kebijakan penenggelaman kapal asing. Namun kebijakan tersebut menjadi dilematis ketika harus diterapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghendaki pengoptimalan kerjasama untuk menanggulangi berbagai persoalan termasuk dalam hal ini masalah pencurian ikan. Penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar yakni bagaimanakah landasan yuridis kebijakan penenggelaman kapal asing? Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukan kebijakan penenggelaman kapal asing telah didasarkan pada landasan yuridis yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun penenggelaman kapal asing menjadi sesuatu yang menimbulkan sebuah dilema karena bersinggungan dengan ide yang membingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi karakteristik “AEC Blueprint 2025”.

MENGENALKAN PROFESI HAKIM MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Ade Adhari; Malvin Jati Kuncara Alam W
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Profesi hakim merupakan salah satu pilihan profesi yang dapat digeluti pasca seorang sarjana hukum menyelesaikan masa studinya dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Profesi ini perlu dikenalkan kepada para siswa SMA. N. 17 Jakarta. Pengenalan profesi ini dilakukan sebagai jalan untuk memutus permasalahan kebingungan yang dialami siswa dalam menentukan profesi yang akan dipilih nantinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kesempatan ini berupaya merespon kebutuhan tersebut dengan mengadakannya di SMA. N. 17 Jakarta. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah dengan metode ceramah yang dilakukan di Aula SMA N. 17 pada tanggal 28 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 150 siswa. Hasil kegiatan PKM menunjukkan awalnya para siswa tidak mengenal profesi hakim secara mendalam. Melalui pengenalan profesi hakim, para siswa diajak berkenalan lebih dalam mengenai profesi ini. Bahkan para siswa mendapatkan informasi berkenaan dengan tips agar nantinya dapat menjadi seorang hakim.

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGENALKAN PROFESI JAKSA DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA Ade Adhari; Malvin Jati Kuncara Alam W
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Proses peradilan pidana dijalankan dalam rangka sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Proses peradilan pidana melalui tahapan panjang, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan pemidanaan. Terdapat banyak aktor yang bermain dalam peradilan pidana, salah satunya adalah Jaksa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengenalkan profesi jaksa kepada para siswa di SMA N. 17 Jakarta. Siswa yang menjadi peserta dalam kegiatan PKM ini adalah siswa kelas X dan XI. Tujuan kegiatan PKM ini adalah mengenalkan profesi jaksa sebagai salah satu pilihan profesi yang kedapannya dapat dipilih oleh para siswa setelah melanjutkan studi di sebuah fakultas hukum. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah metode ceramah dan evaluasi atas hasil ceramah. Ceramah mengenai jaksa disampaikan di Aula SMA N. 17 Jakarta. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukan para siswa mendapatkan pemahaman baru tentang profesi jaksa, syarat menjadi jaksa dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk dapat menjadi seorang Jaksa.

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN URGENSI PROLEGNAS RUU TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PRIORITAS DI MASA PANDEMI COVID-19 Ade Adhari; Malvin Jati Kuncara Alam W
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Pemberantasan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas utama, terlebih pada masa pandemi. Permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena banyaknya kelemahan dalam UU Tindak Pidana Korupsi saat ini. Hal ini tentu harus direspon dengan semangat melakukan pembaruan. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai latar belakang mengapa UU Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi maka perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema ini. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mitra yakni Kelompok Riset dan Debat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media zoom. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta mendapatkan pemahaman mengenai materi yang diberikan.

MENGENALKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM TERHADAP SISWA SMA N. 17 JAKARTA Ade Adhari; Malvin Jati Kuncara Alam W
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Hukum menjadi salah satu sarana yang ada di dalam setiap masyarakat. Setiap masyarakat secara sadar melahirkan hukum dalam rangka membantunya untuk mencapai tujuan besar yang telah ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, tujuan keberadaan sistem hukum dimaksudkan membantu negara dalam usaha mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tataran praktik pelanggaran hukum sering terjadi. Pelaku pelanggaran hukum tidak menutup kemungkinan adalah para pelajar.Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pelajar di SMA N. 17 Jakarta untuk senantiasa mematuhi hukum dan tidak melanggar hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Aula SMA N. 17 Jakarta. Pada kegiatan ini, pelaksana menyampaikan materi seputar hukum, tujuan hukum, alasan hukum harus dipatuhi, pelanggaran hukum dan sanksi atas pelanggaran hukum. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman siswa berkenaan dengan hukum.

Co-Authors Afpryanto Sihaloho Alfredo Juniotama Arifin Alvina Alvina Alvira Damayanti Amad Sudiro Amelia Elisabeth Putri Kusuma Amelia Elisabeth Putri Kusuma Andreas Antonio Angelica Christin Milenia Anis Widyawati Anis Widyawati Arya Sulistiawan Aryani, Fajar Dian Asep Saiful Abdi Austin Junior Averina Angelrika Carrissa Aggasta Lui Chatarina Dwi Agista Chrisjane Tasya Renwarin Christian Samuel Lodoe Haga Clara Amanda Claritha Delia Lohanda Daniel Hasudungan Nainggolan Darius Andana Haris Dave Hamonangan Delviola Azhara Dewa Gede Agung Oka Danurdara Dwi Cesario Mellio Kurniawan Dwiky Chandra Efryando Stefen Andreas Sinaga Eliza Della Kanaya Della Kanaya Ester Daniela A Siregar Fauzia Amanta Fransisca Iriani Roesmala Dewi Gilbert Winata Harry Harmono Helda Rahmasari Heru Setyanto Ian Dharsono Wijaya Pane Ibra Fulenzi Amri Ibra Fulenzi Amri Ida Kurnia Imelda Martinelli Imelda Martinelli Indah Aprilia Indah Siti Amelia Isabella Merlin Anjani Jhoni Lie Joshua Steven Ongara Joshua Steven Ongaran Kenny Viano Lewi Kong Ateng Lambertus Josua Tallaut Lambertus Josua Tallaut Laura Cecilia Leony Sondang Leony Sondang Suryani Levina Cerelia Lin Yan Che Luisa Srihandayani Lusi Apriyanti Mahardika Candrasari Malvin Jati Kuncara Alam W Marcella Julita Muhamad Dandy Kurniawan Muhammad Axel Putra Musmuliadin Musmuliadin Niella Tasya Ullie Pujiyono Pujiyono Putri Khalisha Humaira Yusuf Ridwan Arifin Ryan Adiputra Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sevira Elda Sherlyn Nathalia Cheung Shidarta Shidarta Sy. Hilda Sopia Lianty. A Teuku Renardi Idfidian Timothy Sutanto Simamora Tundjung Herning SB Tundjung HS Tundjung HS Windisen Windisen Yudha Putra Manurung Yudith Ridzkia Zavira Aulia

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search