Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.583

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Spektrum Hukum Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Dinamika Hukum Lex Scientia Law Review Jurnal Serina Abdimas Indonesian Journal of Criminal Law Studies Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum

Ade Adhari

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Author-ID : 5304757

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PEMBEKALAN DAN PENGAYAAN PEMAHAMAN TEKNIK BERDEBAT BAGI MAHASISWA Ade Adhari; Malvin Jati Kuncara Alam W
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Debat merupakan salah satu keahlian yang sebaiknya dikuasasi oleh para mahasiswa. Dengan menguasi teknik berdebat mahasiswa dapat belajar berbicara yang baik dan benar, mengutarakan gagasan secara baik di depan public, mampu menganalisis permasalahan dan memenukan solusi atas masalah yang diperdebatkan. Penguasaan teknik berdebat belum banyak dikuasai oleh para mahasiswa. Hal ini juga yang dialami oleh mahasiswa yang berada dalam mitra yakni Rumah Kreativitas Mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring dengan menggunakan media zoom meeting. Hasil yang didapat melalui kegiatan ini adalah para siswa mendapatkan peningkatan pemahaman seputar debat meliputi pengertian debat, mengapa perlu belajar debat, tahapan debat, pendekatan debat, cara berdebat yang baik, teknik interupsi, teknik menjawab interupsi dan lain sebagainya.

KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA Ade Adhari
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Penambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi, mengancam keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, tindak pidana tersebut mendatangkan bahaya bagi lingkungan hidup beserta unsur-unsur di dalamnya (ruang, benda, daya, keadaan, dan makluk hidup). Hal ini dikarenakan, karakteristik PETI antara lain tidak mematuhi good mining practice sehingga menimbulkan ekses seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang, dan lain sebagainya. Mempertimbangkan hal tersebut, dan sejalan dengan konsensus global penanggulangan PETI harus ditembuh melalui kebijakan integratif yang memadukan antara kebijakan non-penal dan penal. Kebijakan non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya (eliminating the causes) PETI, antara lain melalui reformasi kesadaran hukum, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, dan meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan penambangan secara melawan hukum tersebut. Sementara itu, kebijakan penal dilakukan dengan berorientasi pada usaha menanggulangi PETI yang lebih bersifat represif dengan mengandalkan sanksi pidana sebagai sarananya. Pada akhirnya, PETI bukan hanya dapat ditanggulangi melainkan dapat dicegah.Kata Kunci: PETI, Kebijakan Integral, Kebijakan Kriminal

Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Lambertus Josua Tallaut; Ade Adhari
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Corruption crimes at the investigation stage, the authority is owned by the Prosecutor's Office, the Police, and the KPK. The authority of the KPK is regulated in Article 11 of the KPK Law. However, in practice, the Prosecutor's Office investigates corruption cases that fall under the authority of the KPK, which results in legal uncertainty. The purpose of this research is to understand the essence of legal certainty, and its application is related to the authority to investigate the KPK normatively, as well as to be investigated by the Attorney General's Office. The type of research used is juridical-empirical, the research approach is the law approach and the case approach. Certainty is a legal value that underlies the birth of legal principles and norms, therefore it must be upheld because the consequences are goals rather than law. The prosecutor's action in investigating the corruption case is the authority of the KPK to create legal uncertainty, which means it violates the value of legal certainty. The prosecutor's reasoning that Article 11 is just a norm is clearly not true, because Article 11 is part of a strategic criminal law formulation policy and also the case investigated by the Prosecutor's Office caused problems because it did not file an appeal against the decision of PT DKI Jakarta which was considered to have violated the sense of justice. Prosecutors' actions violate the value of legal certainty, injure the characteristics of the rule of law and injure the strategic city of criminal law policies at the formulation stage.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/Pn.Mks Ditinjau Dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Fauzia Amanta; Ade Adhari
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.10966

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan yang dapat diancam dengan pidana. Tindak pidana ini diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali tersebut, ketentuan yang semestinya diutamakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi secara praktik seringkali terjadi pengesampingan asas lex specialis oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perkara penggunaan ijazah palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks, tindak pidana penggunaan ijazah palsu dipidana dengan menggunakan Pasal 264 ayat (2) KUHP. Apabila putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan asas lex specialis maka penggunaan Pasal 264 ayat (2) KUHP tidaklah tepat. Dengan alasan Pasal 264 ayat (2) KUHP hanya mengatur penggunaan ijazah palsu secara implisit. Semestinya putusan ini menggunakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikarenakan ruang lingkup dalam undang-undang mengatur perbuatan penggunaan ijazah palsu secara spesifik

BATASAN PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM SYARAT PEMIDANAAN Timothy Sutanto Simamora; Ade Adhari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.506-519

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan. Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus yang dianalisa dengan teknik deduktif. Hasil penelitian batasan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan menunjukkan ada 3 (tiga), antara lain: penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, terdapat hubungan subordinasi, harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah.

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Angelica Christin Milenia; Ade Adhari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sexual violence against children is a crime act that should be taken care of by the state. This crime is increasing day by day and ironically the perpetrators of this violence are the people closest to the victim such as friends, teachers or even family members. This can cause trauma for the child victim. According to Article 76 of Constitution Number 35 of 2014 regarding Child Protection, KPAI is a state institution that has the duty and authority to provide protection for children. This research is based on empirical juridical research with qualitative methods which are analyzed using inductive analysis techniques by examining the contribution of legal assistance provided by KPAI in accordance with Constitution Number 35 of 2014 regarding Amendments to Constitution Number 23 of 2002 regarding Child Protection.

PENERAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Afpryanto Sihaloho; Ade Adhari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.648

This study aims to analyze the application of medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics abusers in Palu. This study uses normative research methods because the existing problems will be examined by taking into account the principles of law and applicable laws and regulations, then analyzing and making answers to the problems to be discussed. The results of the study show that in practice law enforcement in narcotics crime cases, Article 112 paragraph (1) of the RI Law is often applied. 35 of 2009 to addicts, abusers, and victims of narcotics abuse. Against the two perpetrators, namely Al Ayudi Parhan and Ridwan, are narcotics abusers who should have the opportunity to be subject to sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation because they are in accordance with the classification of narcotics crimes in SEMA No. 04 of 2010, namely based on the weight of evidence of narcotics when caught red-handed by investigators from the National Police or BNN, a positive laboratory test letter using narcotics, and there is no evidence that the person concerned is involved in illicit narcotics trafficking.

TINJAUAN YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER EXCESS) SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN PIDANA ANALISIS KASUS PELAKU BEGAL DI NTB YANG TERBUNUH OLEH KORBAN BEGAL AS Isabella Merlin Anjani; Ade Adhari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.685

At this time, deviant behavior is widely found within society. Deviant behavior refers to actions that violate norms, rules, or laws in society. The research questions addressed in this study are: 1. What is the juridical perspective on perpetrators of robbery who are killed by victims due to self-defense (excessive self-defense)? 2. What is the legal certainty regarding self-defense (excessive self-defense) carried out by victims in response to robbery they experienced? The research method used in this Final Project is normative juridical research, which means that the issues raised, discussed, and elaborated in this study are focused on applying principles or norms within positive law. Excessive self-defense or exceeding the limits considered reasonable in self-defense occurs when someone goes beyond the boundaries deemed reasonable in a self-defense situation. In this case, although the robber may have initiated the attack or threatened the victim, the use of excessive force by the victim can raise questions about the legitimacy of their actions. In determining legal certainty in cases of self-defense, factors such as the force used, the level of threat to the victim, and the overall circumstances of the case will be examined by the court. Previous court decisions in similar cases or legal precedents can also influence legal certainty. Article 49, paragraph (1) of the Criminal Code highlights an important point, stating, "Defense against an attack or threat." Defense, in this context, must aim to stop actions or attacks deemed necessary at that moment. The defense must be proportionate to the encountered attack, and there must be no other means available to protect oneself except through self-defense.

Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Tindakan Atas Dasar Keadaan Pribadi Anak Delviola Azhara; Ade Adhari
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12994

The purpose of this research is to find out how Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the imposition of measures on children who commit criminal offenses based on the child's personal circumstances. The research method used is normative juridical method with statutory approach. The personal circumstances of children can be used as a basis for judges' consideration not to impose criminal sanctions, but not as an excuse that can justify themselves in violating the law. Until now, the personal circumstances of children still exist as part of the reasons for criminal punishment. The legal certainty of the child's personal circumstances as the imposition of sanctions is important to provide justice to children who are perpetrators of criminal acts, that children who have (conditions) personal circumstances at the time of the act can be used as a basis for judges not to impose criminal sanctions by considering aspects of justice and humanity.

Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Pembenar dalam Rangka Pembelaan Diri Chatarina Dwi Agista; Ade Adhari
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.12998

Reasons for abolishing punishment are reasons that allow people who commit criminal acts not to be sentenced to punishment. There are two categories of reasons for criminal abolition, namely, excuses and justification reasons. Noodweer is contained in Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code is part of the justification. In this research, it will be explained about the application of justification reasons as reasons for abolishing crimes in the context of self-defense against perpetrators of murder. The research is based on a descriptive method using a qualitative type of approach, and is carried out using a literature review method. Basically, the actions of a person categorized as an act of defense must fulfill the specified conditions, namely: there must be an attack or threat of attack, is unlawful, the attack is aimed at oneself, honor, decency or one's own or other people's property, and is forced to do so. In order to fulfill the intended elements, there are 2 (two) important conditions, namely the fulfillment of the requirements of proportionality (balance) and carried out in the lightest way. However, in practice there are still many law enforcement officers who are not brave enough to decide on someone who has committed a crime using the excuse of a criminal offense

Co-Authors Afpryanto Sihaloho Alfredo Juniotama Arifin Alvina Alvina Alvira Damayanti Amad Sudiro Amelia Elisabeth Putri Kusuma Amelia Elisabeth Putri Kusuma Andreas Antonio Angelica Christin Milenia Anis Widyawati Anis Widyawati Arya Sulistiawan Aryani, Fajar Dian Asep Saiful Abdi Austin Junior Averina Angelrika Carrissa Aggasta Lui Chatarina Dwi Agista Chrisjane Tasya Renwarin Christian Samuel Lodoe Haga Clara Amanda Claritha Delia Lohanda Daniel Hasudungan Nainggolan Darius Andana Haris Dave Hamonangan Delviola Azhara Dewa Gede Agung Oka Danurdara Dwi Cesario Mellio Kurniawan Dwiky Chandra Efryando Stefen Andreas Sinaga Eliza Della Kanaya Della Kanaya Ester Daniela A Siregar Fauzia Amanta Fransisca Iriani Roesmala Dewi Gilbert Winata Harry Harmono Helda Rahmasari Heru Setyanto Ian Dharsono Wijaya Pane Ibra Fulenzi Amri Ibra Fulenzi Amri Ida Kurnia Imelda Martinelli Imelda Martinelli Indah Aprilia Indah Siti Amelia Isabella Merlin Anjani Jhoni Lie Joshua Steven Ongara Joshua Steven Ongaran Kenny Viano Lewi Kong Ateng Lambertus Josua Tallaut Lambertus Josua Tallaut Laura Cecilia Leony Sondang Leony Sondang Suryani Levina Cerelia Lin Yan Che Luisa Srihandayani Lusi Apriyanti Mahardika Candrasari Malvin Jati Kuncara Alam W Marcella Julita Muhamad Dandy Kurniawan Muhammad Axel Putra Musmuliadin Musmuliadin Niella Tasya Ullie Pujiyono Pujiyono Putri Khalisha Humaira Yusuf Ridwan Arifin Ryan Adiputra Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sevira Elda Sherlyn Nathalia Cheung Shidarta Shidarta Sy. Hilda Sopia Lianty. A Teuku Renardi Idfidian Timothy Sutanto Simamora Tundjung Herning SB Tundjung HS Tundjung HS Windisen Windisen Yudha Putra Manurung Yudith Ridzkia Zavira Aulia

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search