Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

10.063

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Collegium Studiosum Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Dewi Iryani

Universitas Bung Karno, Indonesia

Author-ID : 5308859

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak KMS Herman; Bernadete Nurmawati; Dewi Iryani; Didik Suhariyanto
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 3 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232796

Tax avoidance merupakan suatau tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan jumlah beban pajak secara legal. Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah kekosongan hukum perpajakan. Namun disisi lain praktik tax avoidance tidak diinginkan karena dapat mengurangi penerimaan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tidak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah tax Avoidance dengan praktik transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam undang-undang perpajakan dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi rendah. Praktek tax Avoidanc ini dapat mengakibatkan kerugian negara dari penerimaan pajak terhadap tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing terdapat pada Pasal 38, 39, 41, 41A, dan 41B UU KUP.

Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mohamad Rizki Irmansyah; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6442

Environmental pollution occurs when the cycle of matter in the living environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and technological needs, thus causing a lot of environmental pollution. If there is a problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause. The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The implications of the state administration's decision to approve increased production of work contracts, provisions containing the principle of absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management with implementing regulations that have not been made has resulted in lawsuits in environmental cases. in courts requesting the application of the principle of absolute responsibility is often not accepted. Enforcement of environmental law through civil procedures is regulated in Chapter either based on an agreement between the parties or using the services of a mediator and/or arbitrator. A lawsuit via litigation (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.

Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan Martunas Sianturi; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 6 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i6.3945

Penelitian ini membahas tentang tugas, peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Adapun latar belakang penelitian ini untuk meneliti bagaiamana suatu proses penyelesaian kepailitan itu dijalankan oleh Kurator dengan baik. Melihat proses kepailitan dan penyelesaiannya tentunya tidak mudah dan bisa berujung kepada konflik hukum lainnya. Tentunya hal ini tidaklah kita inginkan bersama. Oleh karena itu penelitian hukum secara normatif ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan dalam muweujudkan tujuan kepailitan yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat tentunya. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa tugas-tugas kurator ini bertujuan untuk mencapai tujuan kepailitan, yaitu memaksimalkan nilai aset yang dapat diberikan kepada kreditur dan mengkoordinasikan proses kepailitan secara adil dan efisien. Peran kurator sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas dalam penanganan kasus kepailitan. Kurator juga memiliki tanggung jawab etika untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan. Tanggung jawab kurator dalam UUK&PKPU dirancang untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum, adil bagi semua pihak yang terlibat, dan memaksimalkan pemulihan bagi kreditur.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRAJURIT DALAM SENGKETA TATA USAHA MILITER DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN KEKOSONGAN PRANATA HUKUMNYA Abraham Prihadi; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i2.414

Abstract Legal disputes must still be resolved, even though there is a void in legal institutions, this is intended to guarantee a person's legal rights, including in this case Military Administrative Disputes. This study aims to find out and analyze: (1) How is the current settlement of military administrative disputes (2) How is the legal certainty of military administrative dispute cases (3) How is the legal protection of the rights of soldiers in military administrative dispute.The approach method used is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially laws and regulations with positive regulations as a touchstone. The data source uses secondary data from library materials in the form of primary legal materials, collected through literature studies, document studies and interviews. Empirical qualitative data analysis and problems were analyzed with Legal Protection Theory and Legal Certainty Theory.Based on the results of the research, it was concluded: (1) Military Administrative Dispute Settlement cannot currently be carried out due to the absence of a legal institution governing the Military Administrative Procedure Law as stipulated in Article 353 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. (2) As a result of the existence of a void in the legal framework governing the military administrative procedure law, the parties, especially soldiers whose rights have been harmed as a result of the issuance of a military administration decision, do not have legal certainty. (3) Legal Protection of Soldiers' Rights in Military Administrative Disputes during a period of legal vacuum is carried out through a restorative justice mechanism or settlement outside the Court (non-litigation) by filing a lawsuit against a superior who is higher than the superior who issued the Military Administrative Decree, in addition also by encouraging the Government to immediately issue a regulation on the Military Administrative Court Procedure Law.Keywords : Soldier’s Rights, Military Administrative Disputes, Legal Vacuum AbstrakSengketa hukum tetap harus diselesaikan, meskipun terdapat kekosongan pranata hukum hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak hukum seseorang, termasuk dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer saat ini (2) Bagaimana Kepastian Hukum Perkara Sengketa Tata Usaha Militer (3) Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer.Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya. Sumber data menggunakan data sekunder dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : (1) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer saat ini tidak dapat dilaksanakan akibat belum adanya pranata hukum yang mengatur tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (2) Akibat Terjadinya Kekosongan Pranata Hukum yang mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer maka Para Pihak khususnya para prajurit yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer tidak mendapatkan kepastian hukum. (3) Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer selama masa kekosongan hukum dilakukan melalui mekanisme restorative justice atau penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) dengan mengajukan gugatan kepada Atasan yang lebih tinggi dari Atasan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer tersebut, selain itu juga dengan mendorong kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer.Kata Kunci : Hak Prajurit, Sengketa Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum

Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Perspective of Job Creation Act Susetyo Rohadi; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v8i1.8810

The Job Creation Law, or often referred to as the Omnibus Law, has become a hot topic of debate in the community. On one hand, there are those who support this law on the grounds that it can accelerate economic growth and create new jobs. History shows that MSMEs have tremendous resilience in the face of economic crises. When the economic crisis hit in 1998 and 2008, MSMEs were relatively able to survive compared to large companies. Despite their great potential, MSMEs in Indonesia face various challenges. One of the main challenges is limited access to financing. Many MSMEs struggle to obtain sufficient working capital to expand their businesses. In addition, the low level of education and skills of the workforce is also an obstacle in improving the productivity and competitiveness of MSMEs. The research process using literature studies began with a descriptive qualitative research type. Legal protection for MSMEs is currently better regulated through the Job Creation Law and Government Regulation Number 7 of 2021. Both regulations pay special attention to financing and legal assistance for MSMEs, including legal counseling, legal consultation, mediation, and out-of-court assistance

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK DIGITAL MATERI TOLERANSI DAN KOMPETISI KEBAIKAN IRYANI, DEWI; Arwan, Arwan; Saputra, Ade Akhmad
Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Vol. 1 No. 2 (2022): Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru
Publisher : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UIN) Raden Fatah Palembang

The research subjects is to determine the improvement of learning outcomes of Islamic religious education by using animated video media, student learning outcomes after using animated video media. This class action research method (PTK) uses stages in the form of cycles, namely cycle I, and cycle II. In each cycle there is planning, implementation, observation and reflection. The subjects of this study were all Class III A children as many as 24 children, III SD Negeri 223 Palembang. The results of the research, it can be concluded that the percentage of student learning outcomes is 37.50%. After using animated video learning media in the first cycle of 66.67%, while in cycle II the percentage of student learning outcomes was 95.83%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Dalam pra tindakan diketahui bahwa persentase hasil belajar peserta didik sebesar 37,50%. Setelah digunakan media pembelajaran video animasi pada siklus I sebesar 66,67%, Sedangkan pada siklus II persentase hasil belajar peserta didik sebesar 95,83%. Penggunaan media video animasi dalam pelajaran pendidikan agama Islam Pada siklus I adalah sebelum anak memulai belajar tiap pertemuan, video animasi yang sudah disediakan di tayangkan dan anak memperhatikannya, Pada siklus II dilakukan sama halnya dengan siklus I, perbedaannya hanya pada video dimana pada video siklus II lebih menarik karena berupa animasi gambar lebih jelas, sedangkan di siklus I video animasi kurang tertampil dengan jelas. Peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media video animasi terjadi pada siklus I, dan siklus II. Dari perbedaan mean atau rata-rata dari hasil belajar peserta didik dari ketuntasan secara klasikal di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan menggunakan Media Video Animasi dapat Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik di kelas III SD Negeri 223 Palembang

Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Ricardo, David; -, Ismail; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4994

This research aims to analyze the implementation of restitution execution for child victims of sexual violence in Indonesia, as well as identify obstacles in its implementation that result in a lack of legal certainty in the provision of restitution. The aim is to improve the effectiveness and fairness of the process, especially in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution by the court's decision. The research method used is normative juridical, using secondary data sources as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that although there have been progressive legal changes to protect children from crime, such as restitution, its implementation is still faced with several obstacles, including a lack of clarity in law enforcement if the perpetrator cannot pay restitution. As a result, child victims of sexual violence often do not receive court-mandated restitution due to the lack of appropriate sanctions against perpetrators who fail to fulfill restitution obligations.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Akibat Perusahaan Telah Dinyatakan Pailit Arbi Dalimunthe; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3972

Bankruptcy is a legal process in which the assets of an insolvent debtor are managed and settled by a curator under the supervision of a judge. This research discusses the legal certainty for workers when the company goes bankrupt, as well as the legal protection for their rights. It employs normative legal research methods and qualitative analysis of secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that workers' rights must be prioritized in cases of company bankruptcy, in accordance with Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013. In such instances, unpaid workers' wages must take precedence over other creditors, including the state and government agencies. Curators play an important role in protecting workers' rights during the insolvency process, and workers have the right to sue if their rights are not met.

Penerapan Prinsip Umum Good Governance dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja Gunawan, Hendra; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3251

Prinsip Umum Good Governance dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dapat dikatakan masih bersifat yuridis dan belum formal. Berdasarkan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PUGG dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dengan Keputusan Hakim PTUN yang sama sekali tidak mengacu pada PUGG dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana penerapan dan fungsi yang seharusnya diperankan PUGG dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN? Surat Keputusan Direktur Jendral AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-001313.AH,01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang menjadi sengketa antara Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja dan Pengurus Yayasan Makam Sunan Ampel di PUTN,d an telah diputus oleh hakim PTUN dengan Putusan No 06/ G/ 2017/ PTUN.DPS dapat disimpulkan bahwa : 1). Penerapan atau fungsi PUGG sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan PUGG untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan PUGG dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat Hidayat, Achmad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. E-TLE Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep E-TLE sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan E-TLE terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.

Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Andri Ferdian Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Baehaki, Imam Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Ellizabeth Febrianto, Andre Fitria, Myrna G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Gradios Nyoman Tio Rae Hamamudin, Hamamudin Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Hawreyvian Rianda Seputra Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Juniarty, Santy Kapanadze, Maia Karima, Shifa Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih, Listiyaningsih Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reka Dewantara russel butarbutar Russel Butarbutar S, Binsar Jon Vic Saat, Erlim Salma Nur Azizah Samsiah, Tuti Saputra, Ade Akhmad Sarwono, Sarif Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Sihite, Thomas Ericson Hadinata Soni Barumuli Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sudirgo, Tony Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Tio Rae, Gradios Nyoman Tjahjadi, Hamdani Tresna Waty, Ayu Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan Vic S, Binsar Jon

Title

Found 78 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 78 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 78 Documents
Search