Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

MENCIPTAKAN EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MASYARAKAT YANG MAJEMUK Ni Kadek Ayu Kristini Putri
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 7 No. 2 (2024): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v7i2.6854

Abstract

Moderasi beragama telah menjadi wacana strategis dalam upaya membangun sikap dan cara berpikir inklusif dalam beragama. Gerakan moderasi beragama dianggap penting untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga dan merawat relasi sosial yang harmonis antar sesama umat beragama, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu agama. Gerakan moderasi ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan ekosistem moderasi. Artikel ini berupaya membahas pentingnya menciptakan ekosistem moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menggunakan studi literatur, dengan melakukan review terhadap satu referensi dan referensi yang lain yang berkaitan dengan ekosistem moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem moderasi yang terdiri dari masyarakat, tokoh atau pemuka agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah sangat penting perannya dalam menciptakan moderasi beragama. Semua komponen ini harus memiliki komitmen untuk menciptakan iklim moderasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Jika salah satu dari komponen ekosistem moderasi itu tidak memiliki komitmen membangun moderasi beragama, maka gerakan moderasi beragama tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan.
TRANSFORMASI UPACARA ATIWA-TIWA DI DESA SIANGAN KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR Ida Bagus Putu Wiadnyana Manuaba; I Ketut Suda; Ni Kadek Ayu Kristini Putri; I Gusti Agung Paramita
Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. 24 No. 2 (2024): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v24i2.6787

Abstract

Artikel ini membahas transformasi upacara atiwa-tiwa di Desa Adat Siangan, atiwa-tiwa yang awalnya dilakukan di setra desa, kini ada kecenderungan melaksanakan atiwa-tiwa di krematorium (tempat kremasi). Pergeseran ini akan berdampak pada tatanan adat, sosial, dan religius khususnya di Desa Adat Siangan. Perihal ini menarik untuk dikaji dan peneliti berupaya memfokuskan pada penyebab terjadi transformasi ini, proses dan implikasinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Data dianalisis dengan teknik analisis interpretatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya transformasi dalam upacara atiwa-tiwa yakni faktor sosial, budaya, ekonomi dan modernisasi. Transformasi ini juga berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi, budaya, dan keagamaan.
PERKAWINAN ASU PUNDUNG ALANGKAHI KARANG HULU BERIMPLIKASI BIAS GENDER TERHADAP PEREMPUAN HINDU A.A. Kade Sri Yudari; Ni Kadek Ayu Kristini Putri
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 25 No 1 (2025): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/8xsy0h40

Abstract

Artikel ini bertujuan merenungkan kembali kebijakan tentang gender sekaligus sebagai masukan terutama untuk meminimalkan dampak akhirnya. Metode analisis deskriptif-kualitatif digunakan melalui pengumpulan hasil wawancara dan studi dokumen dari beberapa informan yang mengalami kasus serupa. Hasil kajiannya menunjukkan memang telah terjadi bias gender dalam perkawinan yang dianggap terlarang terhadap perempuan. Terjadinya pembatasan perkawinan yang dilatarbelakangi prinsip antropologi pratiloma dalam perkawinan menurut Hindu, termasuk sistem perkawinan hipergami. Bahwa perkawinan asupundung alangkahi karang hulu, dalam hukum adat Bali terhadap perempuan yang menikah dengan laki-laki dari wangsa (kasta) berbeda berimplikasi secara psikologis dikarenakan sanksi adat hanya dibebankan dengan hukuman sepihak terhadap mempelai perempuan. Sanksi adat seperti larangan mengunjungi keluarga, status sosial yang kurang dihargai di rumah suami, menciptakan kondisi lebih tertekan dan diskriminatif dapat membatasi peran serta perempuan di masyarakat.
OGOH-OGOH: DARI TRADISI SAMPAI EFEKTIVITAS HUKUM NEGARA DALAM PELESTARIANNYA DI KOTA DENPASAR I Putu Sastra Wibawa; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; Komang Indra Apsaridewi; I Gusti Ayu Ketut Artatik; Gede Made Arthadana; Ni Kadek Ayu Kristini Putri
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/nxgrre55

Abstract

Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ogoh-Ogoh, pasca ditetapkan dan diberlakukan tersebut tentunya perlu diuji daya keberlakuannya dan kepatuhan di masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh tersebut, jangan sampai Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh tersebut berhenti sebagai ancaman diatas kertas saja tanpa ada tindak lanjut dilapangan. Karena sebaik-baiknya hukum yang ada, jika tidak diterapkan dan ditegakkan dengan baik, maka hal tersebut tidaklah hukum yang dikehendaki masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, serta termasuk penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, serta pendekatan analisa hukum. Penelitian ini menemukan ternyata tidak hanya diperlukan peran Hukum Negara dalam melestarikan tradisi budaya Bali, khususnya Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar, melainkan juga diperlukan peran hukum adat beserta struktur Desa Adatnya, dan terpenting adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini kesadaran hukum dari Sekaa Truna Truni di Kota Denpasar dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar. Ternyata Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar telah bekerja dengan baik komponen sistem hukumnya, baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat sehingga efektif untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah itu sendiri.