Articles
<![CDATA[ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>;
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1899
<![CDATA[Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkara tanah di Kabupaten Merauke disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalam pengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan, intimidasi dan lembaga peradilan. Maka banyak terjadi Kasus sengketa perkara tanah jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat yang terjadi di kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini mengetahui akibat hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah. Jika terjadi sengketa tanah Hak Ulayat yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat maka akan dilakukan penyelesaaian melalui mediasi dan dilakukan di kantor pernahan oleh kedua be lah pihak yang bersengketa dan kepala kantor pertanahan yang akan menjadi mediator.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Sitti Jamalia Saleh]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1912
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Perorangan melalui jalur non-litigasidi Kabupaten Merauke dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui ajalur Non-litigasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke tepatnya di Kantor Lembaga Adat Marind Imbuti Kabupaten Merauke dan juga di Pengadilan Negeri Merauke, badan Pertanahan Merauke serta Para Pihak Yang Bersengketa LMA Marind Imbuti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan fokus dengan kajian yuridis empiris, secara yuridis dengan mengkaji putusan-putusan yang berkaitan dengan mediasi melalui jalur non-litigasi secara empiris melihat kenyataan yang ada di lapangan dan yang berkaitan langsung. Hasil penelitian penulis, terdapat bagaimana penyelesaian sengeketa yang dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan melakukan rapat musyawarah dan didengarkan pendapat mereka tujuan mereka. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah diluar pengadilan harus ada keepakatan antara kedua bela pihak yang bersengketa agar tidak terjadi permasalahan yang diinginkan, untuk itu kepada kedua bela pihak untuk tidak saling menerima putusan pertama atas penyelesaian sengketa yang diajukan bersama dan tidak dapat terulang kembali peristiwa ini.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT MARIND DENK DI KAMPUNG WAYAU DISTRIK ANIM-HA KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Maksimus Materay]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1932
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Tindak pidana, di tinjau dari hukum adat Marind Denk secara adat berdasarkan hokum adat Marind Denk di Kampung Wayau, Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke Papua dan untuk mengetahui pemberian sanksi adat terhadap pelaku Pembunuhan terselasaikkan oleh ketua adat kampong Wayau sesuai adat marind denk ,Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke Papua. Penelitian ini dilangsungkan masyarakat Kampung Wayau diDistrik Anim Ha Kabupaten Marauke yang dikhususkan pada Masyarakat adat Kampung Wayau. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hokum adat Marind Denk tindak pidana pembunuhan diselesaikan oleh hokum adat. Ketua adat menyelesaikan melalui ranah hokum adat dan ketua adat Kampong Wayau berperan aktif dalam mengayomi masyarakat adat serta aturan adat istiadat dan masyarakat adat dalam proses penyelasaian suatu tindak pidana dan penerapan sudah mulai berjalan efektif sesuai dengan aturan hokum adat yang terdapat dalam masyarakat adat marind denk di Kampung Wayau. Faktor yang mempengaruhi penerapan Hukum adat marind Denk di Kampung Wayau adanya kepercayaan.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Sandi Maria Ulukyanan]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1937
<![CDATA[Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 3 faktor yaitu terkait dengan aspek yuridis ( kepastian hukum ) aspek sosiologis ( kemanfataan hukum ) dan aspek filosofis (keadilan ) Hakim dalam menjatuhkan putusannya dikurangi kebebasannya dengan adanya ketentuan undang-undang yang berlaku hakim independent atau bebas menentukan batas maksimal dan minimalnya pidana namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi dengan adanya jenis pidana lamanya ancaman pidana dan pelaksanaan pidananya Permasalahan yang dibahas adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar lalu lintas (tilang) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi denda dan sanksi kurungan yang namun dalam kenyataan hakim lebih sering memberikan sanksi denda kepada pelanggar sanksi denda diberikan karena hakim meyakini sanksi denda masih efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Fransiska Jaftoran]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2220
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga pada masa kini bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri melainkan dapat melibatkan orang- orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam satu rumah, oleh sebab itu hadirnya Undang-Undang tesebut menjadi suatu terobosan baru dari pemerintah agar dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dilengkapi dari data yang terkumpul disinkronisasi secara sistematif, dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga di temukan kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Upaya perlindungan yang di lakukan oleh pihak P2TP2A dan unit PPA sejauh ini telah terakomodir dengan baik, dengan adanya pemberdayaan upaya pre-emtif, preventif dan reperesif pada masyarakat. (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas P2TP2A dan unit PPA yaitu terkait sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Dyva Choirunnisa]]>;
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.3285
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke ]]>
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3645
<![CDATA[Kecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, tidak selaras dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda “Het recht hink achter de feiten aan” yang jika diartikan menjadi “hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat”. Hukum seringkali harus dibelokan dengan berbagai cara guna menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terkhusus di dunia Youtube. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam dunia Youtube dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang di nyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah cover. Cover lagu yang dilakukan dalam dunia Youtube seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu yang dinyanyikan ulang. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana legalistas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten cover di Youtube? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis yuridis. Yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara emporis dengan langsung ke objek. Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh pihak lain. Implemntasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media YouTube.]]>
<![CDATA[Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.4041
<![CDATA[Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, mereka juga wajib memperoleh haknya berupa dari perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi siswa pemasyarakatan yang masih memiliki hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, metode pengajaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat peristiwa dan fakta yang terjadi. terjadi di lapangan. Dampak penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, putus sekolah dan siswa pemasyarakatan juga berpeluang besar untuk menjadi reseptif. Konsep pembinaan bagi siswa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.]]>
<![CDATA[ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>;
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.831 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1899
<![CDATA[Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkara tanah di Kabupaten Merauke disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalam pengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan, intimidasi dan lembaga peradilan. Maka banyak terjadi Kasus sengketa perkara tanah jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat yang terjadi di kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini mengetahui akibat hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah. Jika terjadi sengketa tanah Hak Ulayat yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat maka akan dilakukan penyelesaaian melalui mediasi dan dilakukan di kantor pernahan oleh kedua be lah pihak yang bersengketa dan kepala kantor pertanahan yang akan menjadi mediator.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Sitti Jamalia Saleh]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (555.267 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1912
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Perorangan melalui jalur non-litigasidi Kabupaten Merauke dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui ajalur Non-litigasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke tepatnya di Kantor Lembaga Adat Marind Imbuti Kabupaten Merauke dan juga di Pengadilan Negeri Merauke, badan Pertanahan Merauke serta Para Pihak Yang Bersengketa LMA Marind Imbuti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan fokus dengan kajian yuridis empiris, secara yuridis dengan mengkaji putusan-putusan yang berkaitan dengan mediasi melalui jalur non-litigasi secara empiris melihat kenyataan yang ada di lapangan dan yang berkaitan langsung. Hasil penelitian penulis, terdapat bagaimana penyelesaian sengeketa yang dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan melakukan rapat musyawarah dan didengarkan pendapat mereka tujuan mereka. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah diluar pengadilan harus ada keepakatan antara kedua bela pihak yang bersengketa agar tidak terjadi permasalahan yang diinginkan, untuk itu kepada kedua bela pihak untuk tidak saling menerima putusan pertama atas penyelesaian sengketa yang diajukan bersama dan tidak dapat terulang kembali peristiwa ini.]]>
