Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Jatiswara Musamus Law Review Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Jurnal Restorative Justice Musamus Devotion Journal Devotion: Journal of Research and Community Service Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global kawanad Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Cassowary
Marlyn Jane Alputila
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Alputila, Marlyn Jane; Tajuddin, Mulyadi Alrianto
JATISWARA Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i1.230

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis peran Bapas Merauke dalam melakukan pendampingan anak asli Papua yang melakukan suatu kejahatan di Kabupaten Merauke dan menganalsis kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke dalam melakukan pendampingan klien anak asli papua. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris, yang mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Merauke. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke dalam menjalankan perannya untuk menegakan restorative justice dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak asli papua dari proses penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan sudah berjalan optimal dengan diselesaikannya 33 kasus secara diversi dari 42 kasus yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke sering mengalami kendala baik secara internal dan eksternal seperti kurangnya sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, sarana dan prasarana, serta kurangnya sinergitas dengan instansi terkait.
Identification of Customary Delict of South Papua and Its Customary Sanctions as a Form of Preservation of Customary Law Alputila, Marlyn Jane; Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Y. Badilla, Nurul Widhanita
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 4 No. 12 (2023): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v4i12.627

Abstract

Until now, there has been no specific reference to customary offenses and customary courts in Papua, especially the South Papua Customary Court, except for the writings of some anthropologists who touch on this issue in discussing the leadership system or community structure or customary government system in Papua. The purpose of this study is to determine the existence or existence of customary law in the Anim Ha customary territory and the need for mapping customary law in force in South Papua by identifying customary violations and customary sanctions. This research uses a descriptive method of analysis with a normative juridical approach supported by empirical data, namely direct data from customary law communities and secondary data, namely legal material such as laws and regulations, legal doctrines, and court decisions/jurisprudence, and supported by primary data, namely by conducting interviews with related parties. There are three types of customary sanctions in South Papua, namely legal action in the form of imposition of fines (objects or goods), legal action in the form of imposing physical and spiritual suffering on violators (physical and psychological punishment), in the form of legal action to restore magical balance (punishment in the form of carrying out traditional ceremonies / rituals). Customary law communities in South Papua in fact although state law applies the principle of legal centralism, customary law is more dominant in regulating community life because it is considered more beneficial to the parties in resolving cases or disputes than positive law.
Sosialisasi dan Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kampung Buti Alputila, Marlyn Jane; Mote, Hery H Fernando
Kawanad : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): March
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/kjpkm.v2i1.96

Abstract

Land has a very important value due to its nature and fact. Land, by its very nature, is immutable and fixed, making it a promising investment value for most people. This is because land prices or sales prices tend to continue to rise. Kampung Buti generally do not understand the importance of owning land certificates and many people still believe that the cost of issuing these certificates is high. Most of the proofs are in the form of Kikitir or SPPT (they consider proof of ownership of property). The rest are in the form of sales agreements (AJBs), but very few are in the form of title deeds. Result of this activity: (1) Journal, (2) Land Title Registration Procedures and Conditions, (3) Land Title Registration Paperback. Methodologies used in aid programs are implemented through seminars, workshops, and guidance in the preparation of the I-Kind Anti-Corruption Program. This includes developing training materials for caregiver lectures, case studies, group discussions, games, and brainstorming. This mentoring activity was carried out in three phases: the seminar in the first phase, her in the second phase. Third phase of workshops and technical guidance, and support and training for land title registration. It is hoped that this service will raise awareness of the importance of land title registration.
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KAMPUNG KUPER MELALUI PROGRAM EDUKASI DAN PELATIHAN HUKUM Alputila, Marlyn; Alputila, Marlyn Jane; Tajuddin, Mulyadi Alrianto
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang esensial dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan seperti kampung kuper. Kampung kuper memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah, sehingga dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Kampung Kuper, sebuah program edukasi dan pelatihan hukum telah dirancang. Program ini bertujuan untuk memberdayakan warga dengan pengetahuan hukum yang memadai, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Program edukasi dan pelatihan hukum menjadi metode utama melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan diskusi interaktif, simulasi kasus hukum, dan sesi tanya jawab. Hasil yang dicapai dalam program ini yaitu  masyarakat kampung Kuper, Ibu Kepala Kampung, Ketua dan anggota Bamuskam serta aparat Kampung mendapatkan Penguatan kesadaran hukum masyarakat kampung kuper melalui edukasi dan pelatihan hukum. Khususnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Perlindumgan Anak. Adanya keinginan dari Masyarakat Kampung Kuper dalam Hal ini Ibu Kepala Kampung agar kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan karena sangat dibutuhkan dan membantu mayarakat untuk kenutuhan akan pengetahuan hukum, serta permintaan kerjasama dalam pembuatan peraturan kampung/ PERKAM yang sesuai kebutuhan kampung Kuper. Sehingga Ibu Kepala Kampung dan aparat kampung sangat antusias untuk kegiatan ini.
Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah mote, herry; Ngilawane, Cavin George; Alputila, Marlyn Jane; Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan; Pelu, Handika Dwiardiansyah; Rahail, Emiliana .B
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra    
PENGAKUAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASONAL ANTARA INDONESIA DAN JERMAN Jecklin Patresia Ansek; Farrah Mayasinka Ngarbingan; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan sesama jenis sendiri memiliki arti perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Perkawinan sesama jenis sendiri merupakan perkawinan yang tidak sah di Indonesia karena tidak diakui dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, budaya, adat terutama hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dijadikan topik utama adalah pengakuan hukum perkawinan sesama jenis. Pengaturan hukum perkawinan sesama jenis berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional dan perbedaan pengakuan legalitas perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni pengakuan hukum perkawinan sesama jenis serta analisis pengakuan hukum perkawinan sesama jenis dari perspektif Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Jerman. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pengakuan perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman, dan keabsahannya ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Kata kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Perdata Internasional
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Alputila, Marlyn Jane; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7052

Abstract

This study aims to analyze the forms and mechanisms of legal protection for children as witnesses in the criminal justice process in Indonesia, as well as to identify obstacles and solutions in its implementation. The research method employed is a normative juridical approach with a literature study on relevant legislation and related literature. The results show that legal protection for child witnesses is comprehensively regulated in the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act, including rights to accompaniment, child-friendly examination, and provision of special facilities. However, implementation in the field faces challenges such as lack of training for law enforcement officers, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, and cultural and social factors. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity, institutional strengthening, and legal education to the public to ensure effective protection of children as witnesses. This study concludes that legal protection for child witnesses is an important indicator of a fair and civilized justice system in Indonesia. Keywords: children, witnesses, legal protection, criminal justice, Indonesia
INTEGRASI MEKANISME DIVERSI DENGAN KEARIFAN LOKAL SUKU MARIND DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK ASLI PAPUA Alputila, Marlyn Jane
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7330

Abstract

This research aims to analyze the juridical synchronization between the diversion mechanism as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and the child case resolution procedures according to the customary law of the Marind Tribe in South Papua Province. Utilizing a socio-legal research method analyzed through Legal Pluralism Theory and Restorative Justice Theory, the results indicate that philosophically, there is an alignment of values between the principles of national restorative justice and the local wisdom of the Marind Tribe, both of which prioritize the restoration of social balance. However, juridically and normatively, a significant obstacle exists in the formal requirements of Article 7, Paragraph (2) of the SPPA Law, which restricts diversion only to offenses punishable by less than seven years of imprisonment. This creates a legal gap where customary settlements completed at the community level are often not legally recognized within the formal judicial administration. This study concludes that procedural synchronization can only be achieved by optimizing the Papua Special Autonomy Law as a juridical bridge to provide discretion for the implementation of Marind customary law within the national juvenile criminal justice system. Keywords: Diversion, Indigenous Papuan Children, Marind Tribe, South Papua, Juridical Synchronization.
Co-Authors Alputila, Marlyn Cavin George Ngilawane Dyva Choirunnisa Emiliana Bernadina Rahail Erni Dwita Silambi Erni Dwita Silambi Farrah Mayasinka Ngarbingan Fransiska Jaftoran Hery H Fernando Mote Jaya Setiawan Sinaga Jecklin Patresia Ansek Maksimus Materay Marikas Bertha Suitela mote, herry Mote, Hery H Fernando Mulyadi Alrianto Tajuddin Nur Jalal Pelu, Handika Dwiardiansyah Pramukti, Lilis Rudini Hasyim Rado Saleh, Sitti Jamalia Sandi Maria Ulukyanan Silubun, Yosman Leonard Sitti Jamalia Saleh Syahruddin Syahruddin Y. Badilla, Nurul Widhanita Yuldiana Zesa Azis