Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JEM : Jurnal Equilibrium Manajemen
Rahmad Satria
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Meningkatkan Kemampuan Analisis Kontrak dan Negosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Transaksi E-commerce: Studi Kasus Marketplace dan Simulasi Interaktif Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Sebayang, Aleksander; Wagner, Ivan; Fitrian, Yuko
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dalam menganalisis kontrak dan melakukan negosiasi dalam transaksi e-commerce melalui pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi interaktif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang mempelajari hukum bisnis di Universitas Panca Bhakti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, tes tertulis (pre-test dan post-test), kuesioner, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman mahasiswa terhadap klausul kontrak e-commerce, keterampilan negosiasi, dan kemampuan analisis hukum setelah mengikuti pelatihan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip experiential learning, yang mengedepankan pengalaman langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dan simulasi interaktif direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum Fakultas Hukum guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan hukum di era digital.
Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja Fitriani, Rizki Amalia; Satria, Rahmad; Astono, Agustinus; Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi; Utomo, Setyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5761

Abstract

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              
Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus; Serah, Yenny Aman
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19866

Abstract

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode service learning dengan teknisnya yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparatur desa seranggam. Program penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid Muyassar, Ya` Rakha; Satria, Rahmad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1060

Abstract

Penelitian ini mengupas topik krusial mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam kerangka hukum tata negara, dengan melakukan perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa (UE), dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Mengingat pentingnya SDA bagi pembangunan dan kesejahteraan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana negara-negara dan peradaban yang berbeda mengatur pemanfaatan SDA mereka. Studi ini berfokus pada kerangka hukum tata negara yang mendasari kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan UE, termasuk prinsip-prinsip konstitusional, pembagian kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menggali kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Harun ar-Rasyid, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan pengelolaan SDA di ketiga konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam, analisis dokumen hukum dan kebijakan, serta kajian literatur sejarah dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan pengelolaan SDA, serta mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan masing-masing model. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perumusan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman dari konteks yang berbeda.
Legal and institutional frameworks for managing forest resources: a comparative study of ASEAN countries Satria, Rahmad
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 13 No. 1 (2025): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1143900

Abstract

This article examines the legal and institutional frameworks for managing forest resources across ASEAN countries through a comprehensive literature review methodology. With the increasing pressures of deforestation, climate change, and biodiversity loss, effective forest management has become a critical concern for sustainable development in the region. The study highlights the similarities and differences in legal structures, policies, and institutional arrangements among ASEAN member states, elucidating how these frameworks influence forest conservation and management practices. By analyzing existing research, reports, and legal documents, this study identifies best practices and challenges faced by each country in implementing effective forest governance. Key findings reveal that while some ASEAN countries have established robust legal frameworks and institutional capacities, others struggle with enforcement and coordination among stakeholders. The article emphasizes the importance of regional cooperation and harmonization of policies to enhance forest resource management across the ASEAN bloc. Additionally, it discusses the role of community involvement and indigenous rights in shaping sustainable forest governance. The insights gained from this comparative analysis provide valuable recommendations for policymakers and stakeholders aiming to improve forest management practices in the region, ultimately contributing to the sustainable use of forest resources and the achievement of environmental goals.
Strengthening Rule of Law in the Legislative Process in Indonesia Rahmad Satria; Purwanto Purwanto; Agustinus Astono
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.52583

Abstract

The principle of rule of law is the main foundation of the state of law which requires that the process of forming laws be carried out in a constitutional, transparent, accountable, and participatory manner. However, in the practice of legislation in Indonesia, various laws often receive criticism due to weak procedural compliance, lack of meaningful public participation, and increasing formal testing in the Constitutional Court. This condition shows that there is a gap between the legal norms of the formation of laws and regulations and the actual practice of legislation. This study aims to analyze and evaluate the strengthening of the principle of rule of law in the legislative process in Indonesia by examining the relationship between the normative framework of law-making and the institutional practice of law-making. This study uses the doctrinal-socio-legal research method with a qualitative approach, which combines normative analysis of laws and regulations and the principles of the state of law with empirical analysis based on official documents of the legislation process, including academic manuscripts, minutes of DPR meetings, list of problem inventories, and statements of the DPR and the Government in the Constitutional Court's decision. The data is analyzed qualitatively through legal reasoning and content analysis. The results of the study show that although the regulatory framework for the formation of laws has accommodated the principle of rule of law, its implementation is still formalistic and does not fully guarantee meaningful public participation. This study concludes that strengthening the rule of law in the legislative process requires procedural reform and strengthening accountability mechanisms to ensure the quality of constitutional and democratic legislation.
Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law Rahmad Satria; Anita Yuliastini; Aleksander Sebayang; Ivan Wagner; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6708

Abstract

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Co-Authors Agustinus Astono Aleksander Sebayang Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Fitrian, Yuko Fitriani, Rizki Amalia Ivan Wagner Ivan Wagner Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi Purwanto Rizki Amalia Fitriani Sebayang, Aleksander Serah, Yenny Aman Setyo Utomo Setyo Utomo Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Ya’ Rakha Muyassar Yenny AS Yuko Fitrian Yuliastini, Anita Yuliastini, Anita