Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Media Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JEM : Jurnal Equilibrium Manajemen
Rahmad Satria
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Meningkatkan Kemampuan Analisis Kontrak dan Negosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Transaksi E-commerce: Studi Kasus Marketplace dan Simulasi Interaktif Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Sebayang, Aleksander; Wagner, Ivan; Fitrian, Yuko
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dalam menganalisis kontrak dan melakukan negosiasi dalam transaksi e-commerce melalui pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi interaktif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang mempelajari hukum bisnis di Universitas Panca Bhakti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, tes tertulis (pre-test dan post-test), kuesioner, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman mahasiswa terhadap klausul kontrak e-commerce, keterampilan negosiasi, dan kemampuan analisis hukum setelah mengikuti pelatihan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip experiential learning, yang mengedepankan pengalaman langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dan simulasi interaktif direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum Fakultas Hukum guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan hukum di era digital.
Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law Rahmad Satria; Anita Yuliastini; Aleksander Sebayang; Ivan Wagner; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6708

Abstract

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Judicial Review and Its Role in Safeguarding Constitutional Rights in Modern Democracies Rahmad Satria
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.44832

Abstract

This study examines the role of judicial review in safeguarding constitutional rights within modern democracies, using a literature review approach. Judicial review serves as a critical mechanism for ensuring that laws and government actions comply with constitutional principles. By empowering courts to evaluate the constitutionality of legislation, judicial review protects individual rights and prevents the abuse of governmental power. The research explores the evolution of judicial review, its various models, and its impact on the balance of power between different branches of government. The findings highlight the significance of judicial review in upholding democratic values, such as the rule of law, separation of powers, and the protection of minority rights. Through case studies from different democratic systems, the study analyzes the strengths and limitations of judicial review in addressing constitutional challenges. While judicial review has proven essential in safeguarding rights, it also faces criticisms related to judicial activism and its potential to undermine legislative authority. This research concludes that, despite these challenges, judicial review remains a fundamental pillar in the defense of constitutional rights in modern democracies, providing a necessary check on legislative and executive actions to preserve democratic integrity.
Legal and institutional frameworks for managing forest resources: a comparative study of ASEAN countries Rahmad Satria
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 13 No. 1 (2025): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1143900

Abstract

This article examines the legal and institutional frameworks for managing forest resources across ASEAN countries through a comprehensive literature review methodology. With the increasing pressures of deforestation, climate change, and biodiversity loss, effective forest management has become a critical concern for sustainable development in the region. The study highlights the similarities and differences in legal structures, policies, and institutional arrangements among ASEAN member states, elucidating how these frameworks influence forest conservation and management practices. By analyzing existing research, reports, and legal documents, this study identifies best practices and challenges faced by each country in implementing effective forest governance. Key findings reveal that while some ASEAN countries have established robust legal frameworks and institutional capacities, others struggle with enforcement and coordination among stakeholders. The article emphasizes the importance of regional cooperation and harmonization of policies to enhance forest resource management across the ASEAN bloc. Additionally, it discusses the role of community involvement and indigenous rights in shaping sustainable forest governance. The insights gained from this comparative analysis provide valuable recommendations for policymakers and stakeholders aiming to improve forest management practices in the region, ultimately contributing to the sustainable use of forest resources and the achievement of environmental goals.
The Reconstruction of Islamic Civil Law within the Framework of Fiqh Siyasah: Toward Food Sovereignty in Indonesia’s Vision 2045 Ya’ Rakha Muyassar; Rahmad Satria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1059

Abstract

Hukum perdata Islam di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana hukum perdata Islam dapat berkontribusi dalam mencapai kemandirian pangan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Studi ini mengkaji rekonstruksi hukum perdata Islam dalam bingkai Fiqh Siyasah, dengan fokus pada peran hukum Islam dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan berbasis Maqashid Syari’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual terhadap Fiqh Siyasah, Istihsan, dan Istishab sebagai metode ijtihad dalam merespons dinamika hukum perdata Islam, khususnya dalam aspek agraria, wakaf produktif, dan transaksi bisnis halal. Selain itu, studi ini juga menelaah kebijakan hukum yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama pada aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan kesetaraan gender (SDG 5) dalam akses terhadap sumber daya agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum perdata Islam melalui pendekatan Fiqh Siyasah dapat memperkuat regulasi terkait pemanfaatan tanah pertanian, wakaf produktif, dan distribusi hasil pertanian berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pemerintah dan lembaga Islam dalam mengoptimalkan peran hukum Islam dalam mewujudkan kemandirian pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid Ya` Rakha Muyassar; Rahmad Satria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1060

Abstract

Penelitian ini mengupas topik krusial mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam kerangka hukum tata negara, dengan melakukan perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa (UE), dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Mengingat pentingnya SDA bagi pembangunan dan kesejahteraan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana negara-negara dan peradaban yang berbeda mengatur pemanfaatan SDA mereka. Studi ini berfokus pada kerangka hukum tata negara yang mendasari kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan UE, termasuk prinsip-prinsip konstitusional, pembagian kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menggali kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Harun ar-Rasyid, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan pengelolaan SDA di ketiga konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam, analisis dokumen hukum dan kebijakan, serta kajian literatur sejarah dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan pengelolaan SDA, serta mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan masing-masing model. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perumusan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman dari konteks yang berbeda.
Co-Authors Agustinus Astono Aleksander Sebayang Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Anita Yuliastini Fitrian, Yuko Ivan Wagner Purwanto Rizki Amalia Fitriani Sebayang, Aleksander Setyo Utomo Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Ya` Rakha Muyassar Ya’ Rakha Muyassar Yenny AS Yuko Fitrian Yuliastini, Anita