Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat
Yuko Fitrian
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta: Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds Chris Anggi Natalia Berutu; Muktar; Yulia Wardhani; Ningrum Ambarsari; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5494

Abstract

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.
Analisis Yuridis bagi Penjual dalam Melayani Bisnis Online yang Tidak Sesuai Pesanan: Legal Analysis for Sellers in Serving Online Businesses that Do Not Match Orders Yohanes Don Bosco Watu; Maria Alberta Liza Quintarti; Rosita; Hamzah Mardiansyah; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6043

Abstract

Era digital saat ini, bisnis online telah menjadi salah satu metode utama untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan pesanan yang dilakukan oleh pembeli sering kali menjadi isu utama yang menimbulkan sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban penjual dalam konteks bisnis online ketika menghadapi kasus barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Berdasarkan analisis yuridis, hak-hak pembeli meliputi hak untuk menerima barang sesuai pesanan, hak untuk mengembalikan barang, hak untuk mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang, dan hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban penjual mencakup memberikan informasi yang akurat, mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi, memperbaiki atau mengganti barang, serta mengembalikan uang dan menanggung biaya pengembalian jika barang tidak sesuai. Konsekuensi hukum bagi penjual yang tidak memenuhi kewajiban meliputi kewajiban ganti rugi, sanksi administratif, dan kemungkinan gugatan di pengadilan. Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa untuk memastikan transaksi yang adil dan efisien dalam bisnis online.
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure Christina Bagenda; Sri MurniSri Murni; Yuko Fitrian; Cahya Andika; Nuri Hidayati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia Hendrikus Haipon; Diana Pujiningsih; Getah Ester Hayatulah; Dwi Anindya Harimurti; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6710

Abstract

Penumbuhan sektor e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam e-commerce di Indonesia dan menemukan masalah dan solusi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen telah disahkan, masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.
Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law Rahmad Satria; Anita Yuliastini; Aleksander Sebayang; Ivan Wagner; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6708

Abstract

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Strengthening Islamic Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers in Kuching: Efforts to Ensure Legal Protection and Certainty through Community Service Activities Ya` Rakha Muyassar; Yuko Fitrian; SY MUHAMMAD RIDHO RIZKI MAULUFI ALKADRIE; -, Sofyan Munawar, S.H.I., M.H.
Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bisma)
Publisher : Universitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/bisma.v3i1.415

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) in Kuching, Malaysia, often face various legal issues related to employment contracts, unpaid wages, inhumane working conditions, and discriminatory treatment. A lack of understanding of their legal rights—both under national and Islamic law—weakens their position in resolving these problems effectively. This Community Service Program (PKM) aims to strengthen the Islamic legal literacy of PMI through educational and participatory approaches. The objective is to raise legal awareness, empower workers to claim their rights lawfully, and promote fair and humane working environments rooted in the principles of maqāṣid al-sharī‘ah.The implementation method includes a preliminary survey (pre-test) to assess the participants’ baseline understanding of their rights, followed by Islamic law-based legal counseling and interactive discussion sessions. The materials emphasize key principles such as justice (al-‘adl), protection of life (ḥifẓ al-nafs), and protection of property (ḥifẓ al-māl)—core objectives of Islamic law. A practical Islamic legal literacy module was also developed to support independent learning among PMI. The final evaluation (post-test) showed a significant increase in participants’ understanding of Islamic legal principles and their rights as workers in a cross-border context. This activity demonstrates that an Islamic values-based legal approach can serve as an effective alternative in educating and empowering migrant workers. It also strengthens the legal protection system that has often been inadequate. Furthermore, this program presents a collaborative model involving academics, migrant worker communities, and support institutions to establish a more inclusive, humane, and transformative framework of legal protection.
Co-Authors -, Sofyan Munawar, S.H.I., M.H. Aleksander Sebayang Anita Yuliastini Cahya Andika Chris Anggi Natalia Berutu Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dwi Anindya Harimurti Getah Ester Hayatulah Hamzah Mardiansyah Hendrikus Haipon Ivan Wagner Maria Alberta Liza Quintarti Muktar NINGRUM AMBARSARI Nuri Hidayati Rahmad Satria Rosita Sri MurniSri Murni Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Ya` Rakha Muyassar Yohanes Don Bosco Watu Yulia Wardhani