Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Transforming Public Procurement: The Organizational Change Model of UKPBJ Central Buton Abidin, Zainul; Parasit, La; Asmiddin, Asmiddin; Islamy , La Ode Syaiful; Syarif , LM
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v15i1.14217

Abstract

This article aims to analyze the organizational transformation of the goods and services procurement unit in Central Buton Regency using Kurt Lewin’s change theory and change management perspectives. This research employed a qualitative descriptive approach, collecting data through interviews, observation, and document analysis. Data were analyzed qualitatively through preparation, organization, reduction, and presentation. The transformation occurred in three stages: unfreezing through the socialization of changes in structure, human resources, risk, technology, and budget, change with the formation of a centralized, performance-driven structure, and refreezing through capacity building, functional staffing, technology enhancement, and budget adjustment. The resulting model integrates Lewin's framework with transformational leadership, competent teams, human resources development, and technological innovation.
Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Keagamaan Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau Ansar, Ansar; H, La Ode Syaiful Islamy; Abidin, Zainul
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Keagamaan Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan pemberian hibah sosial keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Baubau belum efektif sepenuhnya. Masalah ditemukan terutama pada sosialisasi program, pemantauan dan ketepatan waktu. Sosialisasi program dan kegiatan belum dilakukan kepada para penerima bantuan sosial keagamaan. Ketepatan sasaran pada prinsipnya sudah tepat, namun untuk peningkatan ketepatan perlu dilakukan seleksi dan verifikasi lebih kuat dan melakukan kunjungan langsung kepada penerima. Dari sisi waktu, masih terdapat kendala kelengkapan administrasi, penerima bantuan sering terlambat memasukan dokumen kelengkapan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya. Pemantauan program tidak dilakukan dengan alasan keterbatasan sumberdaya manusia. Tujuan dari program bantuan sosial keagamaan ini telah tercapai yakni mendukung pengembangan kegiatan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis agama.
The Role of Social Media and Parental Interpersonal Communication with Premarital Sexual Behavior in Adolescents Andriani, Rininta; Dina Cahyani; La Ode Syaiful Islami; Jamal Harimuddin
Window of Health : Jurnal Kesehatan Vol 8 No 4 (October 2025)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/woh.vi.1630

Abstract

The phenomenon of premarital sexual behavior in Indonesia is increasingly prevalent among adolescents, including in the city of Baubau. One of the reasons is the easy access to pornography on social media. Therefore, the role of parents is needed in supervising and guiding adolescents. This study aimed to determine the role of social media and parents' interpersonal communication with premarital sexual behavior in adolescents in Baubau city. This study used a qualitative research method with a case study approach. Informants were selected by purposive sampling and snowball sampling, totaling 8 teenagers (5 male teenagers and 3 female teenagers) as a key informants. The results of this study show that both male and female adolescents admit that their sexual behavior is inspired or learned through the pornography they watch. However, exposure to pornography through social media is more dominant in contributing to the sexual behavior of female adolescents than male adolescents, because male adolescents prefer to watch pornography through online websites. Interpersonal communication generally went well, where there was empathy, support, and equality. However, the aspect of openness between adolescents and parents regarding sexuality issues does not seem to be fully explored. On the other hand, the positive attitude of parents who give too much freedom to children actually makes adolescents fall into bad sexual behavior. Other factors that influence premarital sexual behavior in adolescents are knowledge, attitudes, peers and level of religiosity. The conclusion in this study is that social media and parental interpersonal communication have a role in premarital sexual behavior in adolescents.
Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin; Wa Ode Arsyiah; Laode Muhammad Arsal; Zulfan Jamal Akbar
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1743

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskrisikan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau yaitu 1) melakukan perencanaan, pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat. Dinas pariwisata berencana membangun SDM Pariwisata dengan melakukan pelatihan-pelatihan dilingkup kampus bagi mahasiswa agar mengenal potensi-potensi pariwisata Kota Baubau 2) Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. 3) Sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau sekaligus mengedukasi dengan mengadakan pelatihan Pariwisataan. 4) Pemasaran Objek Wisata cara yang dianggap mampu menarik perhatian wisatawan dengan melakukan promosikan melalui media sosial karena dijaman sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.
Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Pasarwajo Kabupaten Buton Emmy Sugiarty; La Ode Syaiful Islamy H.; Wa Ode Arsyiah
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 1, April 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i1.2045

Abstract

Kualitas pelayanan publik mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif dan memuaskan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Pasarwajo Kabupaten Buton. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Pasarwajo Kabupaten Buton belum optimal. Pada dimensi tangible, masih ditemukan kurangnya kedisiplinan petugas serta keterbatasan informasi persyaratan pelayanan. Dimensi reliability menunjukkan belum semua pegawai terampil menggunakan alat bantu pelayanan, khususnya komputer. Pada dimensi responsiveness, ketepatan waktu pelayanan belum berjalan dengan baik. Sementara itu, dimensi assurance menunjukkan pelayanan telah memiliki jaminan waktu dan tidak dipungut biaya. Pada dimensi empathy, petugas bersikap ramah dan sopan, namun masih ditemukan sikap mendahulukan kepentingan pribadi serta perlakuan diskriminatif dalam pelayanan.
Studi Kualitatif Perilaku Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Melai : Qualitative Study of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Prevention in Households in the Working Area of the Melai Community Health Center Rininta Andriani; Haeruddin K; Azfari Azis; Eky Endriana A; La Ode Syaiful Islamy H
Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Vol. 6 No. 8 (2023)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mppki.v6i8.3826

Abstract

Latar belakang: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Baubau tahun 2020, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) cukup tinggi di 17 wilayah kerja Puskesmas Baubau, salah satunya di Puskesmas Melai. Tahun 2020 terdapat 7 kasus DBD. Tujuan: Tujuan penelitian untuk mengetahui secara mendalam tentang perilaku pencegahan Demam Berdarah Dengue pada rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Melai Kota Baubau. Metode: Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan peneliti adalah Instrumen utama. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 10 orang. Analisis data menggunakan Miles and Huberman. Keabsahan data menggunakan Triangulasi. Hasil: Hasil penelitian ini diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik terkait apa itu DBD, penyebab DBD, cara penularan, dan sebagian informan memahami bagaimana pencegahan DBD seperti melalui 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur), menggunakan kelambu, memakai bubuk abate, dan lotion anti nyamuk. Sikap masyarakat positif dimana masyarakat memberikan respon berupa dukungan dan setuju bahwa pencegahan DBD dilakukan dengan 3M Plus. Aspek tindakan sebagian besar sudah melakukan tindakan pencegahan demam berdarah namun masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak disiplin dalam melakukan 3M Plus seperti tidak disiplin dalam menguras baknya. Kesimpulan: Mayoritas masyarakat belum paham tentang apa itu DBD, penyebab, cara penuralan dan pencegahan DBD. Sikapnya positif untuk mencegah DBD. Sebagian sudah melakukan tindakan pencegahan DBD seperti memakai abate dan kelambu walaupun kadang tidak disiplin dalam menguras bak penampung air.
Model Collaborative Governance dalam Pengawasan Orang Asing di Kota Baubau Asman Safitra; La Ode Syaiful Islamy; Rahmawati Rahmawati; Rininta Andriani
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 - September 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/8xpbn894

Abstract

This study aims to analyze cross-sectoral collaboration in the supervision of foreign nationals at the Class II Non-TPI Immigration Office in Baubau, using the collaborative governance approach. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that foreign nationals supervision in Baubau has undergone significant transformation through the establishment of the Foreigners Supervision Team (TIM PORA), serving as a coordination forum among various institutions such as Immigration, Police, Military, and Kesbangpol. The study identifies the four pillars of collaborative governance: initial conditions that were previously sectoral and unstructured; institutional design through TIM PORA, though lacking a comprehensive inter-agency MoU; collaborative processes characterized by open communication and flexible coordination; and facilitative leadership conducted inclusively by the Immigration Office. This collaboration has enhanced inter-agency synergy and supervision effectiveness, evidenced by jointly resolved immigration violation cases. Nevertheless, challenges persist, including overlapping authorities, limited operational regulations, and resource constraints. The study confirms the relevance of collaborative governance as an effective, responsive, and adaptive model for managing foreign nationals supervision amidst the complexities of globalization and transnational mobility.
Effectiveness of E-Procurement Policy in Procurement Planning at the Public Works and Spatial Planning Departmentof Baubau City Marjan Unidayan; La Ode Syaiful Islamy; Rininta Andriani
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 - September 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/aap79n75

Abstract

This study examines the effectiveness of the e-procurement policy in the procurement planning stage at the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Baubau City. The study is significant since procurement planning serves as the foundation for achieving efficiency, transparency, and accountability in public spending, as mandated by LKPP Regulation No. 11 of 2021. The objective is to evaluate the extent to which the e-procurement policy achieves effectiveness across six key activities: needs identification, determination of goods/services types, procurement methods, work packaging, scheduling of goods/services utilization, and budget management. Employing a qualitative method with a phenomenological approach, the study explores experiences, perceptions, and challenges of stakeholders through interviews, observations, and policy document analysis. The findings reveal a misalignment between procurement plans and realization in 2023–2024, with 22% of packages experiencing contract delays. The main contributing factors include low technical literacy in using the Electronic Procurement System (SPSE), weak integration of asset data and technical documents, and delays in revising Detail Engineering Designs. Although the financial absorption rate is relatively high (99.17%), administrative and technical shortcomings hinder smooth implementation. In conclusion, the effectiveness of e-procurement policies is highly dependent on data accuracy, human resource capacity, and procedural consistency. Therefore, strengthening digital literacy and monitoring systems is crucial for optimizing regional procurement.
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buton La Ode Muhammad La Ode Muhammad; La Ode Syaiful Islamy; Rahmawati Rahmawati; Rininta Andriani
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 - September 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/g3shyk67

Abstract

Village financial management plays a crucial role in realizing transparent, accountable, and sustainable village development. However, various challenges persist, including the limited capacity of village officials, weak documentation, and the suboptimal implementation of cashless transactions. This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in village financial management in Buton Regency, focusing on the supervision mechanisms applied and the obstacles faced. The research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, using the Miles and Huberman interactive data analysis model. The results show that APIP plays a significant role through four stages of supervision: setting standards, reviewing results, comparing implementation with standards, and taking corrective actions. The Buton Regency Inspectorate has implemented supervision based on regulations and an early warning system, encouraging the follow-up of findings through educational approaches and technical assistance. Although this has positively impacted transparency and accountability, the implementation still faces obstacles such as limited human resources at the village level, low understanding of regulations, and minimal utilization of digital technology. In conclusion, the role of APIP in Buton Regency functions not only as an administrative controller but also as a coach and educator, serving as the key to achieving more accountable, transparent, and corruption-free village financial governance.