Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.011
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Proceeding SENDI_U Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Meta-Yuridis Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Bina Hukum Lingkungan Journal of Innovative and Creativity
Safik Faozi, Safik
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN ., Rochmani; Faozi, Safik; Suliantoro, Adi
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan diantaraunsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalampenyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkunganhidup. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.. Sebagai tujuan penelitian untuk menjelaskan budaya hukum hakim dalampenyelesaian perkara lingkungan hidup. Metode penelitian menggunakan socio-legal. Hasil peneleitianmenunjukkan bahwa budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dandiimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang padaakhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Kesimpulan, Hakim wajib mengggali hukumyang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis. Hakim tidak hanya berpedoman padapemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakimperlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law inaction).Kata kunci: hakim, budaya hukum, penyelesaian perkara, lingkungan hidup, keadilan ekologis
ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN KEJAHATAN NARKOTIKA Faozi, Safik; ., Rochmani; Andraini, Fitika
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangatmengkhawatirkan. Tidak saja menimbulkan korban tetapi juga dilakukan oleh oknum aparat hukum. Upayapenanggulangan yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional baik dengan berbagai cara pencegahan, danpemberantasan melalui penerapan hukum pidana telah dilakukan. Bahkan pengenaan dan pelaksanaan pidana matipun telah dijalankan atas dasar perintah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dalam sudut pandang politik kriminal,upaya penanggulangan yang dilakukan tidak bersifat rasional, apalagi upaya ini berada pada sistem sosial yangrawan terjadi kejahatan narkotika. Permasalahan yang diajukan : Bagaimana angka penyebaran narkotika dalamstatistik kriminal Badan Narkotika Nasional ?, Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotikaoleh Badan Narkotika Nasional ? Metode penelitan yang digunakan yuridis normatif dengan jenis data sekunder,metode pengumpulan data melalui kepustakaan dan analisis data deskripif-kualitatif. Kesimpulannya bahwapenyebaran narkotika sudah menyentuh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara seperti oknum TNI, oknumpenegak hukum, administrasi pemerintah, pelajar, mahasiswa. Media penyebarannya sangat kompleks, canggih,dengan memanfaatkan semua jalur transportasi darat, udara, laut, sungai dan perbatasan wilayah. Analisiskriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh BNN mengindikasikan adanya pendekatan politik kriminalbaik melalui jalur penal dan non penal. Meskipun demikian, penyebaran kejahatan narkotika masih berlangsung dimasyarakat dan sangat mengkhawatirkan.Kata kunci: politik kriminal, kejahatan, narkotika
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Proceeding SENDI_U 2020: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyaknya penumpukkan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, halini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belumterlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengdilan. Dengan menumpuknyasengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Denganbanyaknya penumpukan sengketa di pengdilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapatmengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Pentingnya topik penelitian ini, untuk memberikan pemahamanbagi penegak hukum dan pencari kedilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapidapat juga diselesaiakan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajianhukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis datakualitatif. Sengketa yang terjadi di masyarakat tidak harus diselesaikan di pengadilan, bahkan boleh langsungdiselesaiakan dengan menggunakan mediasi sebagai alaternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagaialternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan.Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihakyang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi parapihak.
DIALOG HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Faozi, Safik; Rochmani, Rochmani; Suliantoro, Adi
Proceeding SENDI_U 2020: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sosial dewasa ini dikontruksi oleh hasil perpaduan perkembangan teknologi informasi dan kapitalisme internasional. Era Industri 5.0 yang berbasis teknologi dan berpusat pada perlindungan kemanusiaan menempatkan posisi hukum dalam perubahan sosial yang sangat strategis yaitu mengintegrasikan pengaruh konvergensi teknologi informasi dan ekonomi global dengan cita hukum untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya. Pada era industri 5.0 yang berbasis teknologi dan berpusat pada kemanusiaan, terbuka kemungkinan hukum justru dapat digunakan sebagai media untuk mendialogkan secara kritis nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keberadaban, pluralitas, dan keadilan sosial.
POLITIK SOSIAL DAN POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN COVID19 Faozi, Safik
Proceeding SENDI_U 2021: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanggulangan Covid19 merupakan politik sosial untuk melindungi masyarakat dari penyebaran covid19 yang telah membahayakan keselamatan hidup dan kelangsungan masyarakat, bangsa dan negara. Politik sosial ini bisa dilakukan melalui upaya-upaya rasional dan total untuk menanggulangi upaya penyebaran covid19. Penegakan aturan hukum dengan mengenakan sanksi bagi pelanggar merupakan implementasi dari upaya politik kriminal. Integrasi penanggulangannya dilakukan dengan mengintegrasikan secara rasional pendekatan penal dan penal yang berpijak pada perlindungan sosial, seperti pemanfaatan media membangun kesadaran masyarakat, pelibatan jaringan tokoh-tokoh stratgis, manajemen pengendalian berbasis pada ilmu, pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan penyebaran covid19 dan penyedian bantuan lansung tunai yang terintegrasi, dan penerapan sanksi pidana yang berfungsi subsider.
THE PHENOMENON OF MONEY POLITICS PRACTICES IN THE DIRECT ELECTION OF VILLAGE HEADS IN SUMBEREJEO VILLAGE, BONANG SUB-DISTRICT, DEMAK DISTRICT IN 2023 Sarifudin, Muhammad; Faozi, Safik
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.19999

Abstract

The formulation of the problem in this study is "How does the process of the phenomenon of money politics practice occur in the election of the Village Head in Sumberejo Village, Bonang District, Demak Regency? and What are the factors that cause the phenomenon of money politics practices in the election of Village Heads in Sumberejo Village, Bonang District, Demak Regency?". The research method used in this study is Sociological Juridical, which is research that explains the phenomenon of money politics practice in the 2023 Sumberejo village head election with primary data and secondary data, namely primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results of this study explain that the process of the phenomenon of money politics practice occurs during the candidacy or registration stage and during the campaign or election stage. Where at the registration or candidacy stage, it was found that money was given in the amount of Rp. 50,000 and at the campaign or election stage, it was found that the money giver was approximately in the range of Rp. 150,000 – Rp 200,000.  Of the three candidates who registered, there were 2 candidates who practiced money politics. The factors that affect the cause of the practice of money politics are due to the educational factor, namely the lack of public understanding of the meaning of the village head election. In addition to education, there is also an economic factor because the average economy of the people of Sumberejo Village is lower class, where the election of the village head is used as a momentum to receive money from the village head candidate and there is also a cultural tradition or habit factor where the culture of money politics has become a habit and has been rooted since the time the village head election arrived.
LEGAL RESPONSES AND CHALLENGES IN ADDRESSING SEXUAL VIOLENCE IN CONTEMPORARY INDONESIAN SOCIETY: A FOCUS ON POLICY GAPS AND VICTIM PROTECTION Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.20309

Abstract

This study critically examines Indonesia’s high rate of sexual violence in relation to modern law. Despite legal efforts, the issue remains alarming. Using a juridical-empirical approach and qualitative-critical-descriptive analysis.The study finds that crime and punishment are rooted in social philosophy. The liberalization of sexual behavior based on consent weakens social, customary, and religious norms, creating a criminogenic environment. This trend is seen in modern countries. Indonesia’s Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes legalizes consensual relations, ignoring customary and religious laws, which fosters a criminogenic atmosphere. Strengthening cultural and religious values is a strategic solution to combat this growing crisis. Sexual violence, often committed by close individuals such as boyfriends, is prevalent in educational institutions, including religious ones. The actual rate of sexual violence is much higher than reported, highlighting the urgent need for effective intervention and cultural reinforcement to address this escalating issue.
MENTORING CASES OF CHILD SEXUAL ABUSE IN LRC-KJHAM FOR THE PERIOD 2021 – 2023 Ayu Kurniawati, Citra; Faozi, Safik
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.19840

Abstract

This Article Explains and analyze the assistance of cases of child sexual violence at LRC-KJHAM for the period 2021 - 2023, the obstacles faced by LRC-KJHAM in efforts to assist victims of child sexual violence and how to overcome them and analyze the fulfillment of the rights of child victims of sexual violence who have been assisted by LRC-KJHAM. The type of research is empirical juridical, examining the applicable legal provisions and what happens in society. In this research, using qualitative methods to provide descriptive data that can be used to write a broad picture of the state of things under study. The data used is primary data refers to information collected directly from the original source, namely interviews with assistants of victims of child sexual abuse and observations at LRC-KJHAM and analyzing Law Number 35 of 2024 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Secondary data obtained from other written sources such as books, scientific journals, archival materials, papers, theses, theses, legal dissertations, and official documents. But in fact, in providing assistance from the start of handling, protecting and recovering victims of child sexual violence, the assistants still experience obstacles and challenges
PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN Faozi, Safik; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9663

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan adminstrasi sebagai pidana tambahan. Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi
PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PATI Danifulhaq, Ahmad Jaelani; Listyarini, Dyah; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13381

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum dan hambatan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Fokus utama adalah pada upaya menegakkan ketentuan hukum yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Daerah dan Satuan Patroli Polisi Pamong Praja. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan Yuridis dan Empiris. Sumber data meliputi wawancara dengan pejabat penegak hukum yang ahli dalam penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Pati, serta data pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol membahayakan tidak hanya bagi konsumennya tetapi juga bagi penjualnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan mengatur berbagai aspek penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk pembatasan usia, lokasi penjualan, jam operasional, serta promosi dan iklan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 melalui pembentukan tim gabungan, termasuk Kepolisian Daerah Pati (Samapta Polresta Pati), Satuan Patroli Polisi Pamong Praja, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini melibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol selama operasi kepolisian, khususnya dalam rangka mengurangi masalah masyarakat di berbagai lokasi. Meskipun langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pati, penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran di kalangan petugas penegak hukum, maupun faktor eksternal seperti resistensi sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran minuman beralkohol.
Co-Authors Adi Suliantoro Ayu Kurniawati, Citra Cahyo, Diva Aditya Nur Danifulhaq, Ahmad Jaelani Dyah Listyarini, Dyah Fitika ., Fitika Fitika Andraini Indriani, Novita Juwanda, Farikhin Madyana, Rida Rahmawati, Lilis Rochmani Rochmani ., Rochmani Rochmani Rochmani Sarifudin, Muhammad Silalahi, Immanuel Rahep Sutiyono, Eirene Bunga Ulin Nuha, Ulin Wenny Megawati WIilliam Aditama, Calvin