Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Integrasi Corporate Social Responsibility dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Skema Public Private Partnership Ferdynan Sitompul; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Kasmawati; M. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2953

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki posisi strategis dan vital dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, khususnya dalam proyek infratruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai persyaratan hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skema public private partnership di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan dan konseptual, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta literatur akademik mengenai implementasi CSR dalam pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek KPS masih bersifat sukarela dan belum diinstitusionalisasikan dalam kerangka kontrak public private partnership (PPP). Kondisi ini menciptakan celah normatif dalam usaha perlindungan sosial dan lingkungan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum para pihak. Implikasi hasil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan klausul kontrak yang memasukkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan legitimasi proyek, serta pencegahan konflik masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi dan kebijakan publik melalui gagasan normatif integrasi CSR dalam kerangka hukum PPP sebagai upaya menuju tata kelola infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha Halimah S, Rini; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4183

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan. Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.