Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Al Himayah Jurnal Hukum Respublica Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Eksekusi : Journal Of Law Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Riau Law Journal Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Lysa Angrayni, Lysa
Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona Farradhila Ayu Pramesti; Azzah Daffa Dhafiyah; Mawaddah Salsabila Robiul; Sekarayu Annisa Fitri; Watia Watia; Lysa Angrayni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3888

Abstract

Pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana merupakan tujuan utama hukum acara pidana di Indonesia, dengan memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili secara adil dan tepat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kesalahan penangkapan (error in persona) yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh ketidaktelitian dan kesalahan administrasi penyidik. Di Indonesia, korban penangkapan salah tangkap masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, meskipun regulasi seperti KUHAP telah menetapkan mekanisme untuk ganti rugi dan rehabilitasi. Penelitian ini mengevaluasi regulasi dan prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan korban salah tangkap, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Teori yuridis normatif diterapkan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini untuk menganalisis jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. Melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam pelaksanaan hak-hak korban, termasuk rendahnya kesadaran hukum dan etika profesional aparat penegak hukum. Perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban salah tangkap di Indonesia.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG NARKOTIKA “SAY NO TO DRUGS : EDUKASI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER ANTI NARKOBA DI KALANGAN SISWA SMA NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA” Mhd. Kastulani; Febri Handayani; Lysa Angrayni; Muhammad Darwis; Martha Hasanah Rustam
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 9 No. 1 (2025): Penguatan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Transformasi UMKM di Era Ber
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v9i1.2272

Abstract

Illegal drug trafficking in Indonesia is growing rapidly, supported by the progress and development of information and technology. Drug abuse in Indonesia is increasingly worrying. This statement is reinforced by the results of a national survey on the prevalence of drug abuse in 2023 conducted by the National Research and Innovation Agency (BRIN) in collaboration with the National Narcotics Agency (BNN) which showed that the prevalence of drug abuse reached 1.73 percent or equivalent to 3.3 million people from the total population aged 15-64 years. This figure also shows an increase in drug abuse at the age of 15-24 years, which is the zillennial generation (Gen Z). Gen Z or teenagers are the main target of drug dealers because Gen Z is considered a very vulnerable and impressionable group to use and abuse drugs. Drug abuse by Gen Z causes addiction, physical, mental and social health problems in the community, including disruptions in education, crime and death. Drug abuse among Gen Z teenagers certainly has an impact on Indonesia's national resilience, because it can endanger the life of the Indonesian people in the future. For this reason, the team feels need to conduct legal education about drugs in the form of legal counseling for students of SMA 1 Perhentian Raja with the aim that students realize the dangers and legal consequences of drug abuse and have a high commitment to say no to drugs as well as to realize to realize a gen Z that has legal awareness and anti-drug character.
Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia Handayani, Febri; Angrayni, Lysa
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.073-088

Abstract

Integrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.
Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia Noorsyafina, Noorsyafina; Alfazri, Asty; Sinaga, Nursyakinah; Nisa, Khairatun; Nurhayati, Nurhayati; Angrayni, Lysa
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.738

Abstract

Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di muka hukum Indonesia. Hal ini bukan hanya karena opini semata melainkan banyaknya fakta-fakta kasus pelecehan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan yang terjadi tidak memandang gender dan usia, namun pada umumnya pelecehan sering terjadi pada perempuan baik pelecehan seksual secara verbal ataupun non verbal. Banyaknya korban yang berjatuhan akibat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi dorongan munculnya regulasi hukum yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana UU ini menjamin perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan apa saja faktor yang menyebabkan meningginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library reseach (pustaka), sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang merupakan metode penulisan dengan cara menulis dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU TPKS tidak dapat mecegah secara maksimal kejahatan pelecehan seksual dan tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak setiap orang yang menjadi korban pelecehan seksual. jenis penelitian library reseach (pustaka), sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang merupakan metode penulisan dengan cara menulis dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU TPKS tidak dapat mecegah secara maksimal kejahatan pelecehan seksual dan tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak setiap orang yang menjadi korban pelecehan seksual.
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Angrayni, Lysa
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap adanya kejahatan maupun pelanggaran di bidang Kehutanan, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memerlukan adanya suatu tahap penyelesaian dari aparat penegak hukum. Sebagai tahap awal dari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana di bidang Kehutanan yang membawa implikasi kepada dapat atau tidaknya dilanjutkan kepada tahap penyelesaian lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana adalah proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan adalah Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan. Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang demikian seringkali membuat kabur pada taraf implementasinya, karena tidak semua tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut disidik oleh PPNS Kehutanan, melainkan disidik secara mandiri oleh pihak kepolisian. Seharusnya, terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut menjadi kewenangan PPNS Kehutanan untuk menyidiknya meskipun dengan koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian
PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI POWER IN COMMUNITY DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA PULAU BIRANDANG KABUPATEN KAMPAR Angrayni, Lysa; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Handayani, Febri; Musrifah, Musrifah
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1358

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula anak-anak yang awalnya jahil akan barang haram tersebut telah berubah menjadi pecandu yang kecanduannya sulit untuk dilepaskan. Berdasarkan observasi awal di beberapa wilayah di Kabupaten Kampar, diduga beberapa desa sudah mulai tersentuh narkoba, salah satunya Desa Pulau Birandang yang terletak di Kabupaten Kampar. Yang sangat meresahkan masyarakat adalah peredaran narkoba yang sudah sampai ke pedesaan hampir menghancurkan potensi masyarakat, terutama generasi muda. Kepedulian pemerintah desa tersebut menjadi motivasi bagi tim pengabdi untuk melakukan berbagai upaya yang dapat membantu pemerintah desa dalam meminimalisir permasalahan narkoba yang dihadapi masyarakat desa. Untuk itu tim pengabdian masyarakat merasa perlu melakukan upaya penguatan peran serta masyarakat di Desa Pulau Birandang berupa penyuluhan hukum dengan harapan dari kegiatan ini masyarakat Desa Pulau Birandang sadar akan bahaya dan akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba dan memiliki komitmen bersama sebagai kekuatan dalam mewujudkan desa bebas narkoba.
EDUKASI HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PILAR KETAHANAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN SIALANGMUNGGU KOTA PEKANBARU Angrayni, Lysa; Handayani, Febri; Zuraidah, Zuraidah
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 9 No. 3 (2025): JURNAL DIKLAT REVIEW
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v9i3.2533

Abstract

Violence does not discriminate by gender, but it is very clear that violence that occurs in the domestic sphere, namely the household, is very worrying and has become a never-ending conflict. The rate of domestic violence, which tends to increase every year, indicates that victims are beginning to realize that domestic violence is not something that can be normalized, so that victims have the right to fight for the right to a safe and better life. Marriage, which should be a comfortable space for a couple, has instead become the most frightening space for some women. Legal counseling on domestic violence aims to increase public understanding of the forms of violence that occur in the household, their impact on victims, and the legal protection available to those affected. This counseling also aims to prevent domestic violence through education about the rights of victims and legal procedures that can be taken to obtain protection. In addition, this counseling provides information on the role of society in supporting victims of domestic violence and reporting incidents of violence they witness. By understanding the legal and social aspects of domestic violence, it is hoped that the community can be more proactive in addressing and preventing domestic violence. This outreach is expected to increase legal awareness and create a safer and more supportive environment for victims of domestic violence, as well as encourage the creation of a more responsive and effective law enforcement system in handling domestic violence cases. Keywords: Legal Education, Domestic Violence, Peaceful Family
Kriminalisasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Marginal Mahdi, Asyrafil; Lysa Angrayni
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 02 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, April-Juni 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas pengelandangan dan pengemisan kerap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang termasuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran (overtredingen). Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP yang merepresentasikan praktik kriminalisasi terhadap pengemis. Di sisi lain, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran pendekatan menuju dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis. Namun demikian, dalam praktiknya, kriminalisasi masih tetap berlangsung, terutama melalui berbagai Peraturan Daerah yang berorientasi pada penegakan ketertiban umum. Padahal, dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Hal ini membuktikan bahwa konstitusi menjamin perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis. Kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang digolongkan sebagai criminalization of poverty. Konsep criminalization of poverty yang berkembang secara global menunjukkan bahwa kebijakan pidana sering digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang meminggirkan kelompok rentan.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Pancasila Silvi Chairani; Najwa Rihadotul Aisy; Arrohmi Absus; Siti Asari; Xing Binti Samsurizal; Lysa Angrayni
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3447

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana yang merusak harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Undang-Undang Tahun 2022 No. 12 (Undang-Undang TPKS) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta tindak kekerasan seksual lainnya sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah kasus TPKS, menciptakan keadilan bagi korban, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual adalah faktor internal, yakni kedekatan emosional antara pelaku dan korban, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi atau lingkungan sekitar korban. Penelitian ini difokuskan pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia saat ini dan upaya-upaya pencegahannya. Dukungan khusus sangat diperlukan untuk korban yang umumnya berasal dari lingkungan dengan perkembangan mental yang belum sempurna.
Co-Authors Alfazri, Asty Arrohmi Absus Azzah Daffa Dhafiyah Cintya Thilawatil Fitri Enjely Suci Pratiwi Fadiyah Faradillah Fadyo Rezky Farel Farradhila Ayu Pramesti Febiola Febiola febri handayani Febri Handayani Febri Handayani Febri Handayani Ikhsan Wafdullah Kastulani, Mohd. Khairatun Nisa Mahdi, Asyrafil Martha Hasanah Rustam Mawaddah Salsabila Robiul Mhd. Kastulani Muh. Darwis Musrifah Musrifah, Musrifah Nada Putri Frissylia Najwa Rihadotul Aisy Noorsyafina, Noorsyafina Nurhayati Nurhayati Salsabila Fitria Sekarayu Annisa Fitri Silvi Chairani Sinaga, Nursyakinah Siti Asari Siti Hardiyani Susila Wardani Syafrinaldi Syafrinaldi Watia Watia Wiwik Handayani Xing Binti Samsurizal Yusliati ZURAIDAH ZURAIDAH