Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Asas Imparsial dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia Febiola Febiola; Cintya Thilawatil Fitri; Enjely Suci Pratiwi; Ikhsan Wafdullah; Siti Hardiyani; Lysa Angrayni
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1263

Abstract

The principle of impartiality is an important element of criminal procedure law, playing a crucial role in ensuring a fair and impartial judicial process. This article discusses the importance of impartiality in criminal proceedings, both in terms of the concept and the impact of violating the principle in the justice system. The principles of fairness and impartiality require judges and law enforcers to be neutral, and not influenced by external pressure in making decisions. Implementation of the principle of impartiality ensures that every individual is treated equally in the eyes of the law, in accordance with the principle of equality before the law. Violation of this principle can result in injustice, cause harm to the parties involved, and reduce public trust in the justice system. This confirms that the principle of impartiality is not only an ethical norm, but also the foundation of substantive justice in criminal law. Therefore, upholding the principles of fairness in criminal proceedings is crucial to maintaining the integrity and fairness of the justice system in Indonesia. To improve the implementation of the principle of impartiality, various strategic steps need to be taken, such as providing intensive training to judicial officers, strengthening supervisory mechanisms, increasing transparency in the judicial process, and strengthening the enforcement of professional ethics. In addition, active public participation in the judicial process must be encouraged.
Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona Farradhila Ayu Pramesti; Azzah Daffa Dhafiyah; Mawaddah Salsabila Robiul; Sekarayu Annisa Fitri; Watia Watia; Lysa Angrayni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3888

Abstract

Pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana merupakan tujuan utama hukum acara pidana di Indonesia, dengan memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili secara adil dan tepat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kesalahan penangkapan (error in persona) yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh ketidaktelitian dan kesalahan administrasi penyidik. Di Indonesia, korban penangkapan salah tangkap masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, meskipun regulasi seperti KUHAP telah menetapkan mekanisme untuk ganti rugi dan rehabilitasi. Penelitian ini mengevaluasi regulasi dan prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan korban salah tangkap, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Teori yuridis normatif diterapkan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini untuk menganalisis jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. Melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam pelaksanaan hak-hak korban, termasuk rendahnya kesadaran hukum dan etika profesional aparat penegak hukum. Perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban salah tangkap di Indonesia.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG NARKOTIKA “SAY NO TO DRUGS : EDUKASI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER ANTI NARKOBA DI KALANGAN SISWA SMA NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA” Mhd. Kastulani; Febri Handayani; Lysa Angrayni; Muhammad Darwis; Martha Hasanah Rustam
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 9 No. 1 (2025): Penguatan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Transformasi UMKM di Era Ber
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v9i1.2272

Abstract

Illegal drug trafficking in Indonesia is growing rapidly, supported by the progress and development of information and technology. Drug abuse in Indonesia is increasingly worrying. This statement is reinforced by the results of a national survey on the prevalence of drug abuse in 2023 conducted by the National Research and Innovation Agency (BRIN) in collaboration with the National Narcotics Agency (BNN) which showed that the prevalence of drug abuse reached 1.73 percent or equivalent to 3.3 million people from the total population aged 15-64 years. This figure also shows an increase in drug abuse at the age of 15-24 years, which is the zillennial generation (Gen Z). Gen Z or teenagers are the main target of drug dealers because Gen Z is considered a very vulnerable and impressionable group to use and abuse drugs. Drug abuse by Gen Z causes addiction, physical, mental and social health problems in the community, including disruptions in education, crime and death. Drug abuse among Gen Z teenagers certainly has an impact on Indonesia's national resilience, because it can endanger the life of the Indonesian people in the future. For this reason, the team feels need to conduct legal education about drugs in the form of legal counseling for students of SMA 1 Perhentian Raja with the aim that students realize the dangers and legal consequences of drug abuse and have a high commitment to say no to drugs as well as to realize to realize a gen Z that has legal awareness and anti-drug character.
Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia Handayani, Febri; Angrayni, Lysa
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.073-088

Abstract

Integrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.
Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia Noorsyafina, Noorsyafina; Alfazri, Asty; Sinaga, Nursyakinah; Nisa, Khairatun; Nurhayati, Nurhayati; Angrayni, Lysa
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.738

Abstract

Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di muka hukum Indonesia. Hal ini bukan hanya karena opini semata melainkan banyaknya fakta-fakta kasus pelecehan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan yang terjadi tidak memandang gender dan usia, namun pada umumnya pelecehan sering terjadi pada perempuan baik pelecehan seksual secara verbal ataupun non verbal. Banyaknya korban yang berjatuhan akibat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi dorongan munculnya regulasi hukum yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana UU ini menjamin perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan apa saja faktor yang menyebabkan meningginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library reseach (pustaka), sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang merupakan metode penulisan dengan cara menulis dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU TPKS tidak dapat mecegah secara maksimal kejahatan pelecehan seksual dan tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak setiap orang yang menjadi korban pelecehan seksual. jenis penelitian library reseach (pustaka), sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang merupakan metode penulisan dengan cara menulis dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU TPKS tidak dapat mecegah secara maksimal kejahatan pelecehan seksual dan tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak setiap orang yang menjadi korban pelecehan seksual.
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Angrayni, Lysa
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap adanya kejahatan maupun pelanggaran di bidang Kehutanan, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memerlukan adanya suatu tahap penyelesaian dari aparat penegak hukum. Sebagai tahap awal dari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana di bidang Kehutanan yang membawa implikasi kepada dapat atau tidaknya dilanjutkan kepada tahap penyelesaian lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana adalah proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan adalah Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan. Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang demikian seringkali membuat kabur pada taraf implementasinya, karena tidak semua tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut disidik oleh PPNS Kehutanan, melainkan disidik secara mandiri oleh pihak kepolisian. Seharusnya, terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut menjadi kewenangan PPNS Kehutanan untuk menyidiknya meskipun dengan koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian
PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI POWER IN COMMUNITY DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA PULAU BIRANDANG KABUPATEN KAMPAR Angrayni, Lysa; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Handayani, Febri; Musrifah, Musrifah
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1358

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula anak-anak yang awalnya jahil akan barang haram tersebut telah berubah menjadi pecandu yang kecanduannya sulit untuk dilepaskan. Berdasarkan observasi awal di beberapa wilayah di Kabupaten Kampar, diduga beberapa desa sudah mulai tersentuh narkoba, salah satunya Desa Pulau Birandang yang terletak di Kabupaten Kampar. Yang sangat meresahkan masyarakat adalah peredaran narkoba yang sudah sampai ke pedesaan hampir menghancurkan potensi masyarakat, terutama generasi muda. Kepedulian pemerintah desa tersebut menjadi motivasi bagi tim pengabdi untuk melakukan berbagai upaya yang dapat membantu pemerintah desa dalam meminimalisir permasalahan narkoba yang dihadapi masyarakat desa. Untuk itu tim pengabdian masyarakat merasa perlu melakukan upaya penguatan peran serta masyarakat di Desa Pulau Birandang berupa penyuluhan hukum dengan harapan dari kegiatan ini masyarakat Desa Pulau Birandang sadar akan bahaya dan akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba dan memiliki komitmen bersama sebagai kekuatan dalam mewujudkan desa bebas narkoba.