Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal STUDIA ISLAMIKA WALISONGO Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan El-Mashlahah Dinika : Academic Journal of Islamic Studies FENOMENA Mazahib Constitutional Review Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Borneo International Journal of Islamic Studies FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Dinika: Academic Journal of Islamic Studies. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat Mitsaq : Islamic Family Law Journal Studia Islamika
Muzayyin Ahyar
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur Hasan, Maisyarah Rahmi; Ahyar, Muzayyin
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v8i2.8605

Abstract

Kewajiban sertifikasi halal produk yang beredar di Indonesia menjadi suatu keharusan setelah ditetapkannya Undang-undang Jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014, peralihan pengurusan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) mewujudkan dukungan pemerintah untuk menjadikan Indonesia salah satu produsen produk halal dunia. Untuk menggapai target tersebut, pemerintah melalui BPJPH pada tahun 2021 menyiapkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) seluruh Indonesia, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa kendala berkaitan dengan realisasi dari program tersebut, sehingga penting untuk diteliti lebih jauh tentang efektivitas hukum terkait program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa program SEHATI merupakan salah satu program yang dilaunching oleh BPJPH kemnterian Agama bagi pelaku UMK yang memenuhi syarat. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum program SEHATI mengacu kepada indikator efektivitas hukum, secara hukum dan penegak hukum telah memenuhi syarat, namun masih terdapat kendala terkait dengan kemudahan yang diberikan, karena masih banyak UMK yang kesulitan untuk mendaftarkan produk melalui aplikasi SIHALAL, begitu pula ketidaksiapan syarat sehingga masih banyak yang belum mendapatkan layanan sertifikasi halal gratis. Program ini sangat baik untuk diterapkan, namun perlu penyesuaian regulasi pendukung.
PEMENUHAN HAK PARA PETUGAS KEBERSIHAN PEREMPUAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Wulandari, Aprillia Dwi; Darmawati, Darmawati; Ahyar, Muzayyin
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5868

Abstract

With the adoption of CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) at the 1974 United Nations General Assembly, Indonesia ratified it into Law Number 7 of 1984 on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.He was able to protect women's rights in Indonesia. However, the many conventions and later ratified International treaties could not guarantee the fulfillment and accommodation of women's rights in every field of life, including those in the field of labor that involved many women as labor. Based on observations and interviews conducted by researchers, the Samarinda City Environment Office employed quite a lot of women as street cleaners, but they did not get their rights as workers to the maximum extent, especially women's rights related to reproduction of women. There are three formulations of problems in this study: the first is about what women's rights are guaranteed in the perspective of positive law and Islamic law. Second, how to fulfill the rights of female janitors at the Samarinda City Environment Service in a positive legal perspective. And thirdly, how to fulfill the rights of street cleaners at the Samarinda City Environment Service in the perspective of Islamic Law. This study is a type of qualitative research with an empirical juridical approach. The data collection techniques used are: observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used are qualitative analysis with data collection steps, data reduction, data management, and conclusion withdrawal. The results of this study are women's rights guaranteed in positive law, rights in law and politics, education and health, and labor. Meanwhile, women's rights guaranteed in Islamic law are rights in economic, social, educational and religious areas, as well as politics. The fulfillment of the rights of female janitors in the Samarinda City Environment Office in the perspective of positive law and Islamic law in the form of rights to work and clothing, the right to pay for social security in the field of health and employment, the right to rest, the right to perform worship according to belief, and the right to social security.the right to develop self-competence. Meanwhile, rights that have not been fully fulfilled include the right to first and second day of menstrual leave, the right to maternity leave, and the right to breastfeed children. Then for unfulfilled rights is the right to a holiday in a week's work. Dengan diadopsinya CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againstt Women) pada sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1974, yang kemudian Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diharapkan mampu melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Namun, banyaknya konvensi serta perjanjian Internasional yang kemudian telah diratifikasi tersebut tidak dapat menjamin terpenuhinya serta terakomodasikannya hak-hak perempuan secara maksimal di setiap bidang kehidupan, termasuk di antaranya di bidang ketenagakerjaan yang banyak melibatkan perempuan sebagai tenaga kerja. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda cukup banyak memperkerjakan perempuan sebagai petugas kebersihan jalan, namun mereka belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja secara maksimal, terutama hak-hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama mengenai apa saja hak-hak perempuan yang dijamin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif. Dan yang ketiga, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, pengelolaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum positif ialah hak dalam bidang hukum dan politik, pendidikan dan kesehatan, serta bidang ketenagakerjaan. Sedangkan hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum Islam ialah hak dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan agama, serta politik. Pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam berupa hak atas masa kerja dan pakaian kerja, hak atas upah yang layak hak atas jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, hak atas waktu istirahat, hak atas menjalankan ibadah sesuai keyakinan, serta hak atas mengembangkan kompetensi diri. Sedangkan hak yang belum dipenuhi secara maksimal seperti hak atas cuti haid hari pertama dan kedua, hak atas cuti melahirkan, dan hak atas waktu untuk menyusui anak. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi adalah hak atas hari libur dalam seminggu bekerja.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN KEADAAN PASANGAN PADA PROSES CERAI GAIB Rahmawati, Wafiq; Alfitri, Alfitri; Ahyar, Muzayyin
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i1.7530

Abstract

Artikel ini membahas tentang adanya kasus perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr, yang diajukan pada Pengadilan Agama Tenggarong. Gugatan gaib ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) yang tempat tinggal atau domisilinya tidak diketahui lagi keberadaannya. Gugatan cerai ini diterima tanpa hadirnya penggugat dan diputus secara verstek (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipus ia sudah dipanggil dengan resmi dan patut). Namun, terdapat fakta bahwa status gaib tersebut telah dipalsukan dan tergugat diketahui keberadaannya. Berdasarkan analisis data menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan pada proses cerai termasuk dalam jenis pemalsuan sumpah dan pemalsuan surat. Maka, apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan memalsukan keadaan pasangan pada proses cerai tersebut ialah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Terkait problematika proses perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr apabila ditinjau dari segi maqasid syari’ah, maka status perceraian kedua belah pihak tetap sah dan diperbolehkan karena menganalisis dari adanya maslahat dharuriyat yang termasuk dalam penjagaan hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan).
Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta Ahyar, Muzayyin
Studia Islamika Vol. 24 No. 3 (2017): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sdi.v24i3.4859

Abstract

Since the collapse of the New Order regime, social development has led Indonesia to become a more democratic and modern than any other Muslim majority countries. The development of democracy in Indonesia has also seen the proliferation of modern Islamist activism online. This form of cyber activism, named here as Islamic “clicktivism,” has a discursive function. This paper examines how the proliferation of a cyber Islamist movement can be related to ongoing democratization in Indonesia. It was found that Islamic clicktivism has emerged in the process of democratization, modernization and globalization. Clicktivism encourages members of Islamist groups to adopt the principles and logic of the pillars of democracy, and to perpetuate their struggle and promote their existence during the development of democracy in Indonesia. Through their clicktivism, they bring the discursive voices of Islamism democratically to national issues in the common interest of Indonesians.DOI: 10.15408/sdi.v24i3.4859
Reproliferation of Islamist Movement in Surakarta: Trajectory and Strategy in The Post Democratization Indonesia Duraesa, Muhammad Abzar; Ahyar, Muzayyin
DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/dinika.v4i2.1637

Abstract

Islamist movement has been proliferating in line with the historical trajectory of Indonesia's political journey; starting from the colonial regime, in the beginning of independence, New Order regime and today's Era Reformasi. The process of Democratization and modernization lead the ideology of Islamism to a new phase of religious movement. Along with the growth of democracy in Indonesia, Islamist movement precisely shows its existence intensely in public sphere. The opening canals of freedom in the Reformation Era became a new space for ideology of Islamism to evolve and adapt some strategies to survive amidst the onslaught democratization in Indonesia. This article aims at looking to what extent the proliferation of Islamist movements after the collapse of Soeharto's authoritarian regime in Indonesia. In this case, Surakarta becomes important to observe because it's historical context as an embryo in giving birth to earlier Islamist movements, as well as a city famous for the proliferation of ideology of Islamism in Indonesia. Using political sociology approach, this study attempts to understand the path of proliferation of Islamist movements and its various interplayed strategies to the socio-political conditions that occur; either on a global or local scale. This article argues that the development of democracy in Indonesia continues to alter the route map of the Islamist movement. Finally, the results of this study reveal that the proliferation of the current Islamist movement plays a new strategy that appropriated with the development of democracy and technological advancements to gain more public sphere by Indonesian people.
Co-Authors Abnan Pancasilawati Akhmad Haries Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Angraeni Angraeni Ayu, Santri Darmawati Darmawati Idris, Nurviranti Dewi M. Abzar Duraesa Maisyarah Rahmi Hasan Materan Materan Muhammad Kholil Muqorrobien Ni’matul Huda Pradana, Bagas Andida Rahmawati, Wafiq Suwardi Sagama Wulandari, Aprillia Dwi