Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.576
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social And Economics Research Jurnal Hukum dan Peradilan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Lareh Law Review journal of social and economic research
Yoserwan Yoserwan, Yoserwan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA Yoserwan, Yoserwan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.320

Abstract

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan memegang peranan penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakatat. Pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian tersebut merupakan pra-kondisi tercapainya tujuan nasional. Secara khusus tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana, sebagai perlindungan terhadap hak warganegara, Dalam perkembangannya, tugas, wewenang dan fungsi kepolisian tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada lembaga kepolisian saja, melainkan membutuhkah keterlibatan masyarakat dalam bentuk Pemolisian Masyarakat (Community Policing). Tulisan ini membahas pemolisan masyarakat dalam penegakan hukum. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menghimpun data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemolisian Masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kepolisian sekaligus untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang berbasis masyarakat. Kebijakan Pemolisian Masyarakat merupakan proses demokratisasi dan upaya untuk menciptakan institusi kepolisian yang sejalan dangan prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan Pemolisian Masyarakat di bidang penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari filosofi Kepolisian Indonesia dan sudah diadopsi dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemolisian Masyarakat sudah dilaksanakan melalui keadilan restoratif, diversi media penal dan secara hukum adat. Penerapannya sejalan dengan perasaan hukum masyarakat. Kedepannya, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan Pemolisian Masyarakat dan penguatannya melalui perundang-undangan, khususnya dalam hukum acara pidana.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 Zhafira, Indy; Ismansyah, Ismansyah; Yoserwan, Yoserwan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.408

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden naam) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE harus merujuk pada Pasal 310 KUHP. (2) Dari putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE, tepatnya poin (j) dan (k). Padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana E-Commerce (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Barat) Lesmana, Hendra; Yoserwan, Yoserwan; Mulyati, Nani
Lareh Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.2.181-191.2024

Abstract

The crime of fraud is increasingly developing following the development of the times and technological advances. The legal regulations made to anticipate crimes in this case do not reduce the crime. One of them is the crime of e-commerce fraud which is growing rapidly in society. This can be proven by the West Sumatra Regional Police, with 130 reports received in terms of online-based fraud. The formulation of the problem is 1. How is the role of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on alleged e-commerce crimes? 2. How is the law enforcement against fraud with an e-commerce system in the West Sumatra Regional Police? 3. What are the obstacles and efforts faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on e-commerce crimes? In this writing, the author uses an empirical legal method. The research uses an empirical legal research method. From the results of the study, the role of the West Sumatra Regional Police in the criminalization of alleged e-commerce fraud is realized by receiving reports and complaints from the public, conducting investigations and investigations to provide legal protection for victims of alleged e-commerce fraud. This is realized through repressive and preventive actions. Law enforcement against alleged e-commerce fraud in the West Sumatra Regional Police based on the results of the study, out of 130 cases received, only 3 cases were able to be revealed that reached the prosecution stage, which was carried out by the West Sumatra Regional Police. The other 127 cases were stopped at the investigation stage due to constraints on evidence. Factors that influence law enforcement faced by the West Sumatra Police such as facilities and infrastructure, technology, banking secrets in this case become problems in revealing cases of e-commerce fraud. Keywords : e-commerce, fraud, law enforcement, police  
Criminal Law Policy in the Harmonization of Tax Regulations: Its Implications for State Income from the Tax Sector Yoserwan, Yoserwan; Arma, Diana
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.304-316.2023

Abstract

Criminal acts in the field of taxation are a form of crime that is very detrimental to the state because they hinder state income from the tax sector. Taxes are the primary source of state income, which is then used for state management and in implementing development to improve community welfare. One effort to minimize criminal acts is to create regulations that become the basis for law enforcement for tax obligations. Overcoming criminal acts requires a criminal law policy that supports law enforcement. Criminal law outlines criminal policy, either substantive or procedural criminal law. The formulation of criminal law policy in tax laws is in line with the formation of tax law through the tax reform policy, which began in 1986 through the formation of several laws in the field of taxation. Finally, the Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations continues the policy. With the implementation of the Law on Harmonization of Tax Regulations, there needs to be a more in-depth study of tax criminal policies in this law towards optimizing state revenues from the tax sector. The research was conducted using normative legal research methods and supported by primary data. The approach used is a statutory approach, namely by analyzing various related laws in studying legal synchronization both vertically and horizontally and using legal theories. The research finds that criminal law policy in the Law on Harmonization of Tax Regulations applies more non-penal than penal policy. Non-penal prioritizes administrative settlement rather than criminal law settlement. The administrative settlement will enable more income through administrative fines. However, this approach does not fully support optimizing state revenues from the tax sector in the long run because this policy would not support taxpayer compliance.
The Role of Adat Institution In The Settlement of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera Yoserwan, Yoserwan; Irzal Rias, A.; Tenofrimer, Tenofrimer; Arma, Diana; Raspati, Lucky
Nagari Law Review Vol 6 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.146-157.2023

Abstract

The process and mechanism for settling criminal cases always progresses from time to time. One of the mechanisms for settling criminal cases in today's modern era is settlement through Restorative Justice. Although initially, its application was more informal and limited, this concept has developed and has become part of the Criminal Justice System. Settlement mechanisms that involve many related parties and are oriented towards the repair or restoration of various parties affected by a crime are seen as more capable of providing justice. One of the parties involved in the Restorative Justice process besides the perpetrator and the victim is the community. Within the scope of Adat peoples (Masyarakat Adat), community involvement is represented by Adat institutions through Adat leaders. This research examines the role of Lembaga Adat (adat institution). in resolving cases through Restorative Justice in West Sumatra. The research uses empirical legal research methods, namely by collecting data either through law enforcement agencies or customary institutions. The results of the research were analyzed by juridical qualitative. The results of the research show that in West Sumatra the settlement of criminal cases through restorative justice has involved Adata institutions represented by Adat leaders. Community involvement is formed through a memorandum of understanding between law enforcement agencies, in this case, the police and prosecutors institution, and involves Adat institutions in the implementation process. In the future, the involvement of Adata institutions in the settlement of criminal cases, especially through restorative justice, needs to be optimized, because the justice obtained will be more in line with the feelings of justice in society.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI SUMATERA BARAT TAHUN 2009) Ardyan , Ardyan; Rianda Seprasia; Yoserwan, Yoserwan
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.501

Abstract

Ketentuan pidana dalam undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) terus bertambah karena ada perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana pemilu sebelumnya. Pada undang-undang Pemilu 2004 dan 2009, diatur tentang hukum acara serta batas waktu penegakan hukum pidana pemilu. Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung telah membuat Nota Kesepakatan Bersama membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu. Sentra Gakkumdu ini dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengefektifkan penanganan tindak pidana pemilu sesuai prinsip peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak. Penelitian hukum yuridis sosiologis dilakukan untuk menganalisis sumber data dan melakukan wawancara guna mengungkap masalah yang terjadi, pola koordinasi antara Panwaslu dan Sentra Gakkumdu, serta penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu. Ternyata, banyak kasus yang diteruskan Panwaslu ke Sentra Gakkumdu dinyatakan bukan tindak pidana pemilu, tidak cukup bukti, atau waktu penyelesaian melebihi batas. Koordinasi antara Panwaslu dan Sentra Gakkumdu berjalan baik, tetapi penegakan hukum pemilu 2009 gagal karena laporan dari Panwaslu harus dikaji kembali oleh Sentra Gakkumdu sebelum diteruskan ke penyidik. Oleh karena itu, sebaiknya undang-undang pemilu menguatkan posisi Sentra Gakkumdu sebagai lembaga sentral penegakan hukum pidana pemilu, bukan lagi pada Panwaslu.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.375

Abstract

Women and children are groups that are vulnerable to acts of violence. National and international laws have provided protection for women and children from acts of violence. In addition, customary law as one of the rights of origin also provides protection. In West Sumatra, protection for women and children is provided through customary law contained in the Undang-Undang nan Salapan and in the Petatah Petitih that exist and lives in society. Through the nagari government, protection is provided through the resolution of acts of violence against women and children through customary settlements of acts of violence that are mild in nature. Meanwhile, serious acts of violence are resolved through the criminal justice system. It is necessary to prepare a nagari regulation to provide a legal basis for optimizing legal protection for women and children that is truly in line with the conditions that exist in customary law communities.
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.577

Abstract

Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum Pidana Indonesia untuk mengganti hukum pidana kolonial telah mengakomodasi hukum pidana adat sebagai dasar legalisasi atau pengakuan keberadaan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Namun di pihak lain pengaturan hukum pidana adat berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan pemberlakuannya. Tulisan ini mengkaji implikasi pengaturan hukum pidana adat dalam Pidana KUHP Baru yang akan diberlakukan. Pengkajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat, namun pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah dasar hukum yang menghormat dan melindungi hukum pidana adat untuk hidup dan berkembang dengan norma hukumnya sendiri, namun tentu saja tetap dalam bingkai filosofi bangsa dan negara.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG Fortuna, Lovely; Danil, Elwi; Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.607

Abstract

Criminal offenses related to gambling are regulated in Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 303 bis of the KUHP. Additionally, the criminalization of gambling conducted through electronic media is addressed in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the effective implementation of this law has not yet been enforced in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort. The research aims to address the following issues: (1) What efforts are being made by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? (2) What are the inhibiting factors or obstacles faced by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive method. Primary data collection involves interviews conducted at the Padang Panjang City Police Resort, while secondary data collection entails document analysis. The research findings reveal that law enforcement efforts against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort can be carried out through preventive measures such as public awareness campaigns and collaborations with relevant parties. Repressive measures include gathering information from the community, investigation and prosecution, site blocking, and providing rehabilitation for offenders. The obstacles faced by the police authorities include weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, lower penalties for online gambling offenses compared to those in Article 303 of the KUHP, difficulties in obtaining evidence through the internet, lengthy case processing, and inadequate understanding and skills of investigators in the field of information technology.
PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO Yudari, Laras; Ismansyah, Ismansyah; Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.696

Abstract

Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.
Co-Authors Ardyan , Ardyan Ardyan, Ardyan Arma, Diana Dias, Fausto Soares Elwi Danil Fortuna, Lovely Harada Taquas Elta, Yonar Hendra Lesmana Irzal Rias, A. Ismansyah Ismansyah Kantosa, Melia Mursalin, Adinda Faradilla Nadilla, Indah Nani Mulyati Nursafitri, Kharisma Permana, Yondra Rafifa, Dhiyaul Okasha Raspati, Lucky Rianda Seprasia Saputra, Widi Sari Wulan, Sari Sayutis, Sayutis Siska Elvandari SRY WAHYUNI, SRY Suryani, Nilma Syofiarti Tenofrimer, Tenofrimer Yudari, Laras Zhafira, Indy